Diskusi Lanjutan Urusan Bencana Kesehatan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Turunan Undang-undang dalam Urusan Bencana Kesehatan
Kamis, 7 September 2023 | Pukul: 08:00 – 09:00 WIB
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM Kembali menyelenggarakan Diskusi Lanjutan Urusan Bencana Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Diskusi tersebut masih merupakan rangkaian dalam Webinar Series Pembahasan UU Kesehatan, kali ini dengan topik diskusi terkait Turunan Undang-Undang dalam Urusan Bencana Kesehatan.
Pemantik diskusi kali ini ialah dr. Alif Indiralarasati, dipandu oleh moderator Madelina Ariani, SKM., MPH, dan dibahas sejumlah narasumber diantaranya. dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD, dr. Bella Donna, M.Kes, Sutono, S.Kep., M.Kep., M.Sc, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Lalu Madahan, SKM, MPH (Dinas Kesehatan NTB), dan Kudiyana, S.KM., M.Sc (Dinas Kesehatan DIY).
Diskusi berjalan cukup lancar, dalam panelnya para pembahas cukup banyak menyoroti tentang Hospital Disaster Plan (HDP) dan standarisasi layanan ambulans dalam aturan turunan nanti. Namun, selain dua hal di atas, aspek lainnya juga diidentifikasi seperti logistik dan pendanaan. Secara lebih lanjut diskusi juga mencermati terkait sinkronisasi lebih lanjut dengan aturan yang bersisihan dengan bencana lainnya, misalnya Permenhan Nomor 39 Tahun 2014 yang membahas HDP. Turunan UU selazimnya dapat lebih memperhatikan terkati kehati-hatian standarisasi nomina dalam urusan teknis.
Diakhir acara disimpulkan bahwa diskusi ke depan terkait UU Kesehatan perlu untuk membahas satu-satu per isu yang disebutkan, dan perlu membahas mapping stakeholder untuk Peraturan Pemerintah.
Reporter: Maryami Yuliana Kosim, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D (FK-KMK UGM)
Materi dan Video Kegiatan
Moderator : Madelina Ariani, SKM., MPH.
Pemantik Diskusi: dr. Alif Indiralarasati
Pembahas:
dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD
Lalu Madahan, S.KM., MPH. Dinas Kesehatan NTB
dr. Bella Donna, M.Kes
Kudiyana, S.KM., M.Sc Dinas Kesehatan DIY
Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
Sutono, S.Kep., M.Kep., M.Sc
Webinar ini dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD, selaku Staf Khusus Kemenkes RI. Saat ini, masalah THT belum menjadi prioritas pemerintah dan belum ada RS vertikal khusus THT. Deteksi dini masalah THT juga belum menjadi program rutin, sehingga dibutuhkan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan ke depan.
Selanjutnya, Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, menyampaikan bahwa gangguan pendengaran menjadi penyebab disabilitas terbanyak ke-4 di seluruh dunia. Dampaknya menyebabkan gangguan komunikasi, menurunnya peluang karier, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Prof. Dr. med. K. Neumann, Direktur Clinic for Phoniatrics and Pedaudiology, the University Hospital of Munster, Jerman, menyampaikan gangguan pendengaran kongenital adalah gangguan kongenital yang paling sering terjadi (1-3/1.000 bayi). Newborn hearing screening (NHS) yang diikuti dengan intervensi yang sesuai, dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan kognitif.
Pembicara sesi selanjutnya adalah Peter Bottcher, dari PATH Medical. Peter menyatakan bahwa usia skrining pendengaran yang ideal adalah di bawah 3 bulan. Hasil skrining tanpa tracking yang baik menyebabkan ada pasien yang loss to follow up, bahkan hingga 50%. Tracking menjadi tugas bersama antara penyelenggara skrining, tempat rujukan, orang tua, dan berpusat pada tracking center. Sebagian besar kesalahan program skrining adalah pada fase perencanaan.
Prof. Dr. Nyilo Purnami, dr, Sp.T.H.T.B.K.L, Subsp.N.O(K), FICS, FISCM, Guru Besar dalam Bidang Neurologi Aspek Komunitas Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa tuli kongenital biasanya terjadi pada derajat berat hingga sangat berat.
Sesi pembahasan diawali oleh dr. Adeline Eva, Sp.THTBKL dari RSAB Harapan Kita. Masalah terkait deteksi dini di Indonesia antara lain adalah kekurangan data prevalensi, biaya operasional skrining pendengaran termasuk honor teknisi alat skrining, isu etik dan hukum bagi seluruh yang terlibat, pelatihan untuk melakukan prosedur skrining, biaya perjalanan dan hilangnya pemasukan ketika pasien datang ke faskes, dan kebutuhan dukungan dari pemerintah. Rekomendasi dari Adeline yaitu pemberian informasi untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran, panduan operasional skrining yang jelas, adanya sistem tracking dan tindak lanjut dari skrining,
Pembahas selanjutnya yaitu dr. Ashadi Prasetyo, M.Sc, Sp.THTBKL, Subsp.N.O(K) dari UGM. RSUP Sardjito tidak memiliki program universal hearing screening, jadi dilakukan targeted screening pada bayi yang memiliki risiko tinggi, misalnya bayi prematur atau asfiksia. Selain itu, terdapat juga keterbatasan alat di rumah sakit, hal yang sama juga terjadi di pelayanan primer. Bila ingin dilakukan skrining universal, maka harus ada tambahan alat dan juga pelatihan bagi tenaga di layanan primer. Pembiayaan juga harus dipikirkan untuk program skrining universal.