Category: agenda

Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN di Jawa Timur

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM, menggelar webinar Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk “Dukungan Perguruan Tinggi di Berbagai Provinsi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan & JKN”. Kegiatan ini terdiri atas enam seri dan dilaksanakan setiap bulan pada Juni – Desember 2022 dengan melibatkan mitra dari perguruan tinggi di beberapa provinsi. Pada seri pertama (28/06/22), webinar dilaksanakan bersama mitra PKMK yaitu dosen Poltekkes Kemenkes Malang yaitu Puguh Priyo Widodo, Amd., RMIK., S.Si., SKM., MMRS., AAAK sebagai narasumber utama untuk membahas studi kasus tentang pembiayaan kesehatan dan JKN dalam studi kasus di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan.

Continue reading

Selama 3 hari kedepan, pertemuan HWG 1 akan dibagi dalam 6 sesi diskusi. Sesi 1 membahas tentang Digital Documentation of COVID-19 Certificates, sesi 2 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 3 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 4 membahas Sharing National Experiences and Best Practices in Implementing Policy and Mutual Recognition, sesi 5 membahas Harmonizing Global Health Protocols dan sesi 6 adalah penutup yakni Follow Up dan Concluding Plennary Session. Masing-masing sesi akan melibatkan pakar dan pemateri dari berbagai negara.

Melalui berbagai sesi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat mendorong implementasi harmonisasi protokol kesehatan global, sehingga mobilitas antar negara akan semakin terjamin keamanannya serta turut mempercepat pemulihan ekonomi dunia.

Setelah keenam sesi tersebut selesai, agenda HWG 1 akan dilanjutkan dengan G20 Side Event Tuberkulosis yang berlangsung pada 29-30 Maret 2022.

Mengangkat tema “Pembiayaan Penanggulangan TBC: Mengatasi Disrupsi COVID-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi Masa Depan”, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen global dalam mengakhiri TBC pada 2030 utamanya komitmen dalam peningkatan pendanaan bagi pencegahan dan penanggulangan TBC yang berkelanjutan.

Teknologi Digital Jadi Basis Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global

Selama dua tahun pandemi COVID-19, dunia memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat baik antarwilayah maupun antarnegara untuk mengantisipasi penyebarluasan penularan COVID-19.

Hal ini berdampak luas tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga sektor ekonomi dan pariwisata. Menurut data global di tahun 2020 menurun sekitar 73% dan tahun 2021 menurun 72% dibandingkan dengan tahun 2019.

Penurunan ini selain disebabkan oleh pembatasan pelaku perjalanan juga diakibatkan oleh ketidakpastian mengenai aturan protokol kesehatan. Dinamisnya situasi pandemi global, telah mendorong berbagai otoritas kesehatan di setiap negara menerapkan protokol kesehatan yang terus berubah dan berbeda satu sama lain, hal itu meningkatkan biaya, menambah kerumitan, dan menyebabkan ketidaknyamanan.

“Karenanya kita perlu menyelaraskan standar protokol kesehatan global untuk memungkinkan perjalanan internasional yang aman dan membantu kesejahteraan ekonomi dan sosial pulih untuk selamanya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat membuka pertemuan HWG 1 di Yogyakarta pada Senin (28/3).

Dari diskusi ini disepakati bahwa metode yang akan digunakan untuk penerapan protokol kesehatan adalah QR Code yang sesuai dengan standar WHO. Penggunaan QR Code ini dinilai bisa menyimpan informasi dengan aman dan response yang lebih cepat.

“Kita ingin mendorong bahwa standardisasi protokol kesehatan global itu sederhana, simpel dan standarnya sama di seluruh dunia. Dengan adanya teknologi digital yang baru, kita benar-benar ingin memanfaatkan teknologi yang ada,” kata Menkes.

Kendati standarisasi prokes berlaku di seluruh negara, Menkes menekankan bahwa setiap negara tetap diberikan fleksibilitas saat akan memberikan requirment. Negara diberikan kebebasan menerapkan aturan prokes di negaranya, dengan catatan prosedurnya harus jelas dan terbuka, yakni bisa diakses seluruh dunia.

sumber:

• Kemenkes Gelar Pertemuan Pertama Health Working Group G20 dan Side Event Tuberkulosis di Yogyakarta
• 1 st Health Working Group G20 : Teknologi Digital Jadi Basis Harmonisasi Standar Protokol Kesehatan Global
• G20 Dukung Inisiasi Universal Verifier, Memungkinkan Sertifikat Vaksin COVID-19 Diakui Negara Lain
• Indonesia Inisiasi Standar Protokol Kesehatan Global dan Penyetaraan Sertifikat Digital Vaksin COVID-19 pada 1st Health Working Group G20

  Latar Belakang

Diabetes merupakan 10 besar penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia dan penyakit diabetes seperti fenomena gunung es, dimana yang menderita diabetes jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang sudah diketahui diabetes (Kemenkes, 2021). Saat ini, Indonesia mengalami peningkatan pesat penderita diabetes. Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia pada 2045 dapat mencapai 28,57 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penderita diabetes pada 2011 mencapai 7,29 juta dan sepuluh yaitu pada 2021 mencapai peningkatan 167% (19,47 juta). Di sisi lain, jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai 149.872 jiwa pada 2011. Jumlah ini diproyeksi meningkat bila dibandingkan dengan 2021 (236.711 jiwa) (Iternational Diabetes Federation, 2021). Berdasarkan hasil penelitian BPJS Kesehatan 2021, menjelaskan bahwa pasien COVID-19 ditemukan bahwa diabetes (42%) menjadi komorbid yang terbanyak jika dibandingkan dengan hipertensi (32%), gangguan jantung (11%), gagal ginjal (6%) tuberkulosis (4%), asma (2) serta masing – masing 1% untuk PPOK, gangguan liver, dan kanker.

Proyeksi dan kondisi prevalensi dari diabetes perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan di Indonesia, karena penyakit ini telah menjadi epidemi (S. Wild, G. Roglic, A. Green et al., 2001). Diabetes memiliki resiko untuk mengalami komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular yang menyebabkan beban yang signifikan bagi individu dan masyarakat (Matheus er al., 2013). Beban ini mencakup biaya langsung perawatan medis dan biaya tidak langsung, seperti hilangnya produktivitas, yang diakibatkan oleh morbiditas terkait diabetes dan kematian dini (M. I. Harris, 1995; American Diabetes Association, 2007). Jika masalah diabetes ini diabaikan maka dapat menimbulkan tantangan besar dalam sistem kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan universal (Soewondo, Ferrario dan Tahapary, 2013).

   Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari diabetes nasional yang bertepatan pada 18 April. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk:

1. Kondisi prevalensi diabetes di daerah
2. Mengetahui strategi dan tantangan kebijakan penanganan diabetes di daerah
3. Membahas penguatan kebijakan penanganan diabetes untuk pemerintah daerah dari pemangku kepentingan

   Target Peserta

1. Pengambil keputusan nasional dan daerah
2. Akademisi Bidang Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, dan lain – lain
3. Peneliti, Konsultan dan Pemerhati Bidang Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, dan lain – lain.
4. Pemangku Kepentingan lainnya.

   Pembicara

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

   Pembahas

1. Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan
2. Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, SpPD-KEMD, Dosen di Bidang Metabolisme dan Endokrinologi, Departemen Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
3. Sobat Diabetes

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2022
Pukul : 13.00-15.00 Wib

   Detail Kegiatan

REPORTASE

   Pengantar

Saat ini, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan Transformasi sistem kesehatan Indonesia tahun 2021-2024. Terdapat enam pilar transformasi kesehatan dimana salah satunya adalah pilar transformasi pembiayaan kesehatan. Pilar ini bertujuan menata ulang pembiayaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan proporsi pembiayaan layanan promotif dan preventif melalui penambahan layanan penyaringan (screening) dasar bagi seluruh rakyat Indonesia , tidak terkecuali penyakit tuberkulosis.

Program Tuberkulosis yang merupakan prioritas masalah pembangunan kesehatan nasional mempuny ai gambaran penganggaran untuk program Tuberkulosis yang sedikit berbeda. Pendanaan terbesar untuk program Tuberkulosis bersumber dari Pemerintah Pusat melalui skema APBN (untuk penyediaan kebutuhan sisi suplai; tenaga kesehatan, alat diagnosis dan laboratorium, obat-obatan dan kebutuhan pengelolaan program), skema pembiayaan asuransi sosial nasional – JKN dan Hibah. Beragamnya jalur pendanaan yang diterima fasilitas kesehatan, terlebih masing-masing jenis pendanaan sudah ditentukan peruntukannya menyulitkan perencanaan dan berpotensi inefisiensi dalam implementasi kegiatan program. Sedangkan, kebutuhan pendanaan untuk penanggulangan tuberkulosis di Indonesia semakin meningkat. Total anggaran yang dibutuhkan untuk Penanggulangan tuberkulosis di tahun 2019 adalah 366 juta USD. Pendanaan dari dalam negeri hanya 30% (110 juta USD), sementara pendanaan luar negeri adalah 47 juta USD (13%). Oleh karena itu masih ada kesenjangan sebesar 209 juta USD (57%) (WHO, 2019) .

Pelayanan program tuberkulosis sebagian besar dibiayai oleh program nasional, sedangkan sebagian lainnya telah diintegrasikan ke dalam paket manfaat JKN yaitu pelayanan diagnostik dan konsultasi di tingkat primer. Perlindungan finansial dari kemungkinan belanja katastropik merupakan salah satu tujuan dari cakupan kesehatan semesta. Namun demikian, penelitian oleh (Fuady et al., 2018) menunjukkan bahwa rumah tangga masih berpeluang untuk menanggung biaya katastropik akibat tuberkulosis. Total biaya yang ditanggung oleh rumah tangga adalah 133 USD untuk pasien tuberkulosis sensitif obat dan 2,804 USD untuk pasien TB MDR. Proporsi rumah tangga yang mengalami biaya katastropik akibat tuberkulosis sensitif obat adalah 36% (43% pada rumah tangga miskin dan 25% pada rumah tangga yang tidak miskin). Proporsi rumah tangga yang mengalami biaya katastropik akibat TB MDR adalah 83%. Biaya katastropik pada rumah tangga miskin disebabkan karena status pasien tuberkulosis sebagai pencari nafkah, kehilangan pekerjaan, dan riwayat pengobatan sebelumnya (Fuady et al., 2018).

Keterbatasan anggaran pemerintah dan penurunan dana donor mendorong pemanfaatan dana yang ada seoptimal mungkin. Pelaksanaan kegiatan program yang ‘overlapping’, pendanaan yang terfragmentasi, sistem informasi yang berjalan parallel, dan beberapa hal lain menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam sistem pelayanan program tuberkulosis. Potensi pengaitan pembayaran dari BPJS Kesehatan ke pemberi pelayanan kesehatan, transfer dana perimbangan dari Pusat ke daerah masih belum dikaitkan dengan kinerja penerima. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pembiayaan, belanja kesehatan strategis penyakit Tuberculosis perlu menjadi perhatian. Belanja strategis kesehatan memastikan bahwa pusat/daerah mendapatkan lebih banyak nilai untuk uang yang dibelanjakan yang memungkinkan sistem kesehatan untuk mencapai outcome kesehatan dan perlindungan financial yang lebih baik

   Tujuan 

1. Memahami perubahan kebijakan dalam pemenuhan layanan Tuberkulosis dalam Era Transformasi Kesehatan.
2. Memahami gap antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan prinsip Strategic Purchasing pelayanan Tuberculosis
3. Memahami biaya untuk penyakit katastropik Tuberculosis.
4. Mendapatkan pelajaran dan best practice belanja kesehatan strategis pada layanan Tuberkulosis.

   Peserta Kegiatan

1. Praktisi Kesehatan
2. Organisasi Profesi
3. Akademisi
4. LSM
5. Mahasiswa

   Agenda Kegiatan

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Pukul : 13.00-15.00 Wib

   Detail Kegiatan

Reportase kegiatan

Kerangka Acuan Kegiatan

USAID HEALTH FINANCING ACTIVITY (HFA)

Webinar Kader dan Komunitas Muslimat NU dan YKMNU

“Persiapan Persalinan untuk Menjamin Kualitas Hidup Ibu dan Bayi”

Selasa – Rabu, 22 – 23 Maret 2022  |  14.00 – 15.30 WIB

   Pengantar

U.S. Agency for International Development Health Financing Activity (USAID HFA) mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan dalam rangka meningkatkan perlindungan keuangan, akses yang merata ke layanan kesehatan yang berkualitas, dan hasil kesehatan, khususnya dalam program prioritas yaitu HIV, TB, dan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. HFA adalah proyek lima tahun (2019 – 2024) yang menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam analisis keuangan, pelibatan pemangku kepentingan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan.

ThinkWell memimpin konsorsium organisasi Results for Development (R4D), Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia, dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Tim HFA bekerja sama erat dengan mitranya di pemerintah, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan.

HFA akan mencapai dua tujuan utama:

1. Peningkatan keberlanjutan pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia; dan
2. Peningkatan mekanisme dan kapasitas belanja kesehatan strategis.

Dalam rangka menyukseskan tujuan tersebut, PKMK UGM sebagai bagian dari konsorsium HFA bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama (YKMNU) untuk melakukan penguatan pengetahuan dan keterampilan terkait pembiayaan kesehatan, khususnya di bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), di kalangan komunitas dan kader YKMNU dan Muslimat NU. YKMNU selama ini telah menjalankan sebuah program untuk membantu mendukung KIA pada keluarga yang tergolong fakir miskin dan tak mampu melalui peminjaman inkubator secara gratis. Salah satu mata kegiatan dari kerja sama antara YKMNU dan PKMK UGM adalah webinar yang ditujukan pada kader/agen dan anggota komunitas Muslimat NU dan YKMNU.

   Tujuan 

Meningkatkan kesadaran audiens tentang aspek – aspek klinis dan pembiayaan kesehatan yang penting untuk mendukung proses persalinan, sehingga kualitas hidup ibu dan bayi dapat terjamin.

Peserta Kegiatan

Seratus dua puluh (120) orang Komunitas Muslimat NU dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengurus cabang Muslimat NU dan YKMNU dari Bogor/Jawa Barat
2. Relawan/agen program inkubator dari seluruh Indonesia
3. Ibu hamil, pasca bersalin, dan perempuan usia subur

   Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : Selasa dan Rabu, 22 – 23 Maret 2022
Waktu : Pukul 14.00 – 15.30 WIB
Link : (akan disampaikan kemudian)

   Detail Kegiatan

   Pengantar

Salah satu sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan unmet need terhadap keluarga berencana 10.60% berdasarkan Survei DI (SDKI) tahun 2017 menjadi 7.4% di tahun 2024. Penurunan angka unmet need KB menjadi salah satu sasaran pembangunan karena menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingginya angka unmet need KB menjadi alasan dari banyak kematian ibu di dunia termasuk di Indonesia, juga a mengakibatkan naiknya laju pertumbuhan populasi. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Ahmed, dkk (2012) yang menyatakan bahwa identifikasi terhadap strategi penurunan unmet need KB dapat menurunkan kematian ibu secara global sebanyak 29%. Lebih lanjut dikatakan juga oleh studi lainnya bahwa wanita di negara berkembang yang ingin untuk mencegah kehamilan menggunakan metode kontrasepsi yang efektif, maka kematian ibu dapat diturunkan sebanyak 30% dengan menjawab kebutuhan terhadap alat dan layanan kontrasepsi.

Sebagaimana dengan Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia, angka unmet need KB juga mengalami kecenderungan menurun, walau sempat mengalami stagnasi selama satu dekade. Di tahun 1991, TFR dan unmet need KB di Indonesia adalah 3.0 dan 17%, sedangkan dari hasil survei SDKI 2017, TFR dan unmet need KB saat ini mencapai 2.4 dan 10.6%. Angka unmet need KB bervariasi antar provinsi di Indonesia. Angka Unmet Need tertinggi ada di Papua Barat yaitu 23.6%, sedangkan tiga provinsi yang memiliki Unmet Need yang rendah adalah: Bangka Belitung, D.I Yogyakarta, dan Kalimantan tengah (IDHS, 2017).

Unmet need dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dari sisi penyedia layanan dan dari sisi klien. Pemerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat sebagai klien. Selain alat dan obat kontrasepsi, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan layanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang membutuhkan. Dari segi klien, pada umumnya alasan utama perempuan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi namun tidak menggunakan alat kontrasepsi adalah kurangnya pemahaman terhadap resiko kehamilah, ketakutan akan efek samping metode kontrasepsi terhadap kesehatan, kurang terekspos terhadap resiko kehamilan, pelarangan kontraseptif karena ketidaksetujuan dari suami atau pemuka agama dan juga karena biaya yang akan dikeluarkan, alasan kesibukan juga pengalaman pribadi bahwa tanpa kontrasepsi juga bisa untuk tidak hamil.

   Tujuan Kegiatan

1. Peserta dapat mengetahui tantangan dan kendala untuk implementasi program dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19
2. Peserta dapat mempelajari strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh DI Yogyakarta dalam menurunkan unmet Need KB
3. Peserta dapat mendengarkan pengalaman dari tantangan maupun kesempatan dari Provinsi lain dalam melakukan implementasi program dan pelayanan KB di masa pandemi COVID-19

Target Partisipan

1. Dinas Kesehatan
2. BKKBN
3. Praktisi Keluarga Berencana
4. Peneliti Bidang Kesehatan
5. Akademisi

   Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : kamis, 24 Februari 2022
Pukul           : 10.00 – 11.45 WIB

   Detail Kegiatan

REPORTASE KEGIATAN

Informasi Pembayaran Ujian

1. Ujian dilakukan untuk mendapatkan sertifikat ber-SKP IAKMI & IBI
2. Ujian dipungut biaya sebesar Rp 200.000/orang
3. Ujian dilakukan secara daring pada 1 – 4 Maret 2022

Link pendaftaran ujian