Category: agenda

Pengantar

Pada pertengahan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi pimpinan panel tingkat tinggi untuk merumuskan kerangka kerja baru pasca millenium development goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015. Kerangka kerja baru tersebut sementara ini dinamai Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya menyusun SDGs diperlukan suatu evaluasi obyektif, mengingat banyak negara tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam MDGs. Di Indonesia MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) kemungkinan besar gagal tercapai. Di berbagai propinsi terjadi pemburukan situasi.

Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian tersebut, sebenarnya tidak ada penyebab/masalah baru yang signifikan sejak MDGs ditetapkan. Memang di berbagai daerah di pulau Jawa, adanya kompetisi tidak sehat antara penyedia pelayanan kemungkinan dapat meningkatkan jumlah kematian ibu dan bayi. Dengan demikian muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai target MDG 4 dan 5? berbagai pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

1. Mengapa berbagai kebijakan dan intervensi program KIA yang sudah menggunakan dana besar selama puluhan tahun ini belum berjalan dengan baik di Indonesia?
2. Di mana letak permasalahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program intervensi KIA di Indonesia? Apakah kebijakan saat ini tidak tepat?
3. Bagaimana usulan kebijakan mendatang dan strategi intervensi KIA di masa mendatang ?
    

Tujuan paper ini:

1. Melakukan analisa kebijakan KIA di Indonesia untuk memahami mengapa terjadi stagnasi pencapaian program KIA.
2. Menggunakan pendekatan pemetaan intervensi untuk mencari solusi kebijakan KIA di masa mendatang
3. Penyusunan policy brief yang berdasarkan pengalaman berbagai proyek inovasi (khususnya di NTT dan di DIY) dan prinsip pemetaan intervensi.
    

Paper ini tersusun atas 3 bagian:

1. Analisis kebijakan KIA di Indonesia;
2. Konsep pemetaan intervensi KIA di Kabupaten/Kota; dan
3. Usulan Paket berbagai policy brief.

Paper ini merupakan “working-paper” yang perkembangannya berada di website
www.kesehatan-ibuanak.net  dan www.kebijakankesehatanindonesia.net  Dengan menempatkan di web site ini diharapkan up-date working paper ini dapat diikuti oleh para pihak terkait kebijakan KIA di Indonesia di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, pihak swasta, para akademisi, yang jumlahnya ribuan.

Analisis Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak:
Bagaimana situasi Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia.
Mengapa Terjadi Stagnasi Program? Apa usulan kebijakannya?
 

Penulis:

Tim PKMK FK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Tim P2K3 Universitas Nusa Cendana Kupang
 

Pembahas :

1. Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan RI *)
2. Direktur Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI *)
3. Kadinkes Propinsi Jawa Barat
4. Kadinkes Kab Ende NTT
    

Daftar Isi: Silahkan klik.

 Pengantar

 Analisis Kebijakan

 Pemetaan Intervensi

 Paket Policy Brief

Pengantar

Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional
Dalam Forum Nasional IV

Selamat datang di Kupang dalam kegiatan Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Tahun 2013 merupakan tahun keempat penyelenggaraan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang. Tahun pertama penyelenggaraan diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jakarta pada tahun 2010. Tahun ke dua diselenggarakan di Makassar bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2012, diselenggarakan Forum Nasional III bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya. Forum nasional ini merupakan kelanjutan dari forum tahunan mengenai desentralisasi kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2001.

Pada tahun ini, pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia masuk pada tahap penting. Selama ini, pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar. Dalam pertemuan ini akan dikembangkan struktur organisasi Jaringan Kebijakan Kesehatan yang lebih baku.

Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2013 ini mengangkat tema : Tantangan Kebijakan Kesehatan Di Indonesia Dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG 4 Dan MDG5 dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular Dan AIDS. Tema ini tentunya terkait dengan pelaksanaan BPJS di tahun 2014. Tahun ini merupakan tahun istimewa karena peserta Forum Nasional IV juga mengikuti Kegiatan KONAS IAKMI ke-12 dengan tema “Politik Membangun Kesehatan Bangsa“. Diharapkan kerjasama dengan IAKMI ini memberikan manfaat bersama ke seluruh pihak.

Pada pertemuan nasional tahun ini terdapat tiga topik kebijakan yang dibahas yaitu :

1. Kebijakan KIA yang bertujuan membahas analisis kebijakan dan paket berbagai policy brief sebagai usulan untuk mengatasi stagnasi pencapaian kinerja program. Analisis kebijakan dan policy brief ini berasal dari pengalaman empirik berbagai proyek selama 4 tahun terakhir ini, termasuk kebijakan Revolusi KIA di NTT.
2. Kebijakan AIDS yang bertujuan untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS selama ini. Diharapkan ddalam pertemuan ini akan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik. Kegiatan ini bekerjasama dengan KPAN dan AusAid.
3. Kebijakan BPJS yang bertujuan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014. Kegiatan di pertemuan ini fokus pada penyiapan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS di tahun 2014 secara multi universitas. Dengan kegiatan ini diharapkan akan terbangun jaringan peneliti, akademisi, organisasi profesi dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan BPJS di Indonesia.

Format kegiatan ini menunjukkan bahwa salahsatu fungsi Jaringan Kebijakan Kesehatan adalah memberikan dukungan pengetahuan dan ketrampilan ilmu kebijakan untuk kelompok-kelompok yang mengelola masalah kesehatan tertentu. Diharapkan dengan kerjasama ini, efektifitas program untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih baik lagi. Dalam kegiatan Forum Nasional IV akan dipresentasikan 47 abstrak dan 5 policy brief yang berasal dari Call for Paper disamping paper dari pembicara. Setiap abstrak dan policy brief serta materi – materi dari para pembicara dapat diikuti secara audio live streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net  Seluruh abstrak dan powerpoint juga akan dipasang di web sehingga memungkinkan para pemerhati kebijakan kesehatan di Indonesia yang tidak datang ke Kupang dapat mengikutinya.

Sebagai Ketua yang berfungsi sebagai koordinator informal Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, kami berharap Forum Nasional IV ini dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan di sektor kesehatan. Diharapkan Jaringan Kebijakan Kesehatan ini dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan di sektor kesehatan. Sebagai catatan, pada tahun ini akan diberlakukan pergantian Ketua Jaringan yang akan bertugas untuk menyiapkan pertemuan pada tahun 2014. Dengan demikian diharapkan ada penyegaran pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Sebagai penutup, terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Nusa Cendana yang telah menjadi penyelenggara Forum Nasional IV ini, pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi NTT dan pemerintah propinsi NTT, pimpinan Kementerian Kesehatan, pimpinan AusAid di Jakarta, dan IDRC Canada dan IAKMI yang telah mendukung penyelenggaraannya.

Selamat melakukan workshop dan seminar di Forum ini.

Kupang, September 2013

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Management In Health e-learning course in English

 ***

Background of the Course:

How should a public organization and its staff be managed? How should you manage your financial resources? What should I do with my information technology system? Health managers of subnational health sectors around the world are faced daily with these and other types of managerial questions. WBI’s Health System Strengthening Program has developed an online management course applied to the health care system. This course will discuss, in an interactive and facilitated manner, the application of public sector management principles and experiences to health management at the subnational level in developing countries.
 

Objectives

The objectives of the course are to build the capacity of managers in a decentralized health system to apply public sector management principles and experiences to the management of health at the sub-national level in developing countries.
 

Course Structure:

The course consists of six modules:

1. Module 1: Strategic Planning and Strategic Management covers how to manage strategic planning and implementation of plans
2. Module 2: Organizational Behavior provides tools and tips for managing people.
3. Module 3: Financial Management concentrates on managing money, sources of financing, and budgeting skills.
4. Module 4: Information Systems module describes the importance of information for managers, outlines a systematic approach to developing information systems, and provides examples of how modern technology can improve the efficiency and usefulness of information systems.
5. In Module 5 on Communications you will learn how to communicate more clearly and effectively, and build skills in listening and delivering your message.
6. The sixth module is on change management. People often resist change, but there are ways to help make people more open and accepting, and willing to embrace new and potentially better ways of delivering health care. If done well, change management can greatly improve the acceptability of health sector reforms, and hence their success or failure.
    

Target Audience

The course public managers in the health sector at the subnational level.
 

Applications

On behalf of the course organizers, we take great pleasure in inviting you, or a member of your staff, to participate in this event. Please feel free to forward this announcement to anyone you think might be interested to participate or nominate a participant.

We would also like to invite you to nominate participants from countries you work with.

APPLICATION DEADLINE: October 01, 2013

Please apply online for this offering at:
http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning/sec/app_form.cfm?sch_id=WBIHS-FY14-207

Prior to the course start date, selected participants will receive, via email, an official invitation letter.

Course log on instructions will be emailed to you on the day the course is scheduled to begin.

Nota Bene!!!!: Make sure you copy the entire URL, starting from “http” to “= WBIHS-FY14-207” Some email clients insert line breaks which will cause the above link to malfunction. Just copy and paste everything into your browser’s address bar to remedy this situation. If you still have problems locating the electronic application form, please send an email to [email protected]

For more information please go to our website:

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/health-systems-management 

The World Bank Institute is pleased to announce:

The 2013 Global Flagship Course on Health Systems
Strengthening and Sustainable Financing:
The Challenge of Universal Health Coverage

Tokyo, Japan, December 9 – 17, 2013

Please find below the course announcement for our annual global Flagship Course on Health Systems Strengthening and Sustainable Financing: The Challenge of Universal Health Coverage. The course targets high-level and mid-level health and finance policy makers and social security/health insurance agencies, and their development partners and other key stakeholders. It uses a practical and comprehensive framework for understanding health systems and their performance, and a structured approach to deciding on health system reform policies to improve system performance, and to progress towards the goals of Universal Health Coverage. It provides a unique opportunity for senior government officials and development partners to explore key issues in health financing, payment systems, organizational change, regulation and influencing provider/client behavior. The course engages participants using world class faculty, case-based learning, and peer to peer interactions to provide a dynamic and enriching 8-day learning experience.

By invitation of the Government of Japan, the 2013 global Flagship will be held in Tokyo, from December 9-17th, 2013. The course will last 8 days, with Saturday devoted to site visits to learn how Japan achieved UHC. Sunday will be free for sightseeing, and the course concludes on Tuesday afternoon. The content will be enriched by insights from the analysis done under the World Bank – Japan Partnership Program on UHC. Applications for the Global Flagship course are now open to all; as always, we will give preference to teams of applicants from countries — the best learning experience is gained when groups of people come together from a country, work together during the course to discuss how the content applies to their country circumstances, and plan follow-up actions that draw on the course learning.

We encourage you to contact your country counterparts to inform them about the course and join them as a member of the country team. (The fee will be waived for Bank staff who accompany a country team of at least 4 people).

Generous funding from the Government of Japan has enabled us to lower the fee to $2000. Participants or their sponsors are responsible for all travel and accommodation costs, some meals and incidentals. A preferential rate of around $150/night (including breakfast and wifi) has been negotiated at a hotel conveniently close to the course venue (details will be provided with acceptance letters.)

Click here for more details, which will take you to the course website, or go to worldbank.org/wbi > EVENTS

The deadline for applying for the Global course is September 15, 2013, early applications are encouraged as the course is usually oversubscribed. If you know that a country where you work wants to send a delegation, please let Joy de Beyer ([email protected]) know, so that we can try and ensure places for them.

Applications can be submitted using the following link:

http://info.worldbank.org/etools/wbi_learning/sec/app_form.cfm?sch_id=WBIHS-FY14-208 or click here

Announcement in word and pdf (with the same information as provided in the website):

(See attached file: WBI UHC Flagship Announcement-Tokyo,Dec2013.docx)(See attached file: WBI UHC Flagship Announcement-Tokyo,Dec2013.pdf)

SOUTH, EAST and CENTRAL ASIA REGIONS PLEASE NOTE: A five-day version of the Flagship course will be offered in Bangkok, from March 3-7, 2014 — adapted for the Asia region, partnering with the Asia Network for Health Systems Strengthening, and with generous funding from USAID. The same core faculty will teach both the global and regional courses. Full information on the regional course will be sent soon; participation in the regional course will be by arrangement with USAID and WB staff counterparts rather than through open enrollment.

Total of 10 Credits (IDI Accreditation)

International Symposium on Research, Policy & Action
to Reduce the Burden of Non-Communicable Diseases

Faculty of Medicine, Gadjah Mada University,
Yogyakarta, 26-27 September 2013

The burden of non-communicable diseases (NCDs) in low-and middle-income countries (LMICs) is continuosly increasing. Of 52,8 million deaths in 2012, 34,5 million could be attributed to Non-Communicable Diseases (NCDs)—65%. (Lozano et al 2012). In the same year, 54% of disability-adjusted life years worldwide were caused by NCDs, compared with only 43% in 1990.It is anticipated that mortality and morbidity due to NCDs will only increase during the next five to 25 years; in some regions, such as Africa, the Middle East and the Asia-Pacific region (APR), the burden of NCDs will be higher than in others. In East Asia and the Pacific, it is projected that NCDs will account for up to 80 percent of all deaths and 40 per cent of all morbidity by 2030 (WHO 2011).

The need to address this rising burden of disease is increasingly being acknowledged internationally, as reflected by UN General Assembly’s 2011 political declaration on the prevention and control of NCDs. In 2012, the World Health Assembly endorsed as animportant new health goal: to reduce avoidablemortality from NCDs by25% by 2025 (the 25 by 25 goal). In 2012, the UN conference on sustainable development,Rio+20, also referred to non-communicable diseases(NCDs) as “one of the major challenges for sustainabledevelopment in the 21st century”, emphasising thefundamental link between health and development.

Despite global resolutions and rhetoric , chronic NCDs remain the least recognised group of conditions that threaten the future of human health and wellbeing (Horton 2013).Countries in Southeast Asia for instance have spent very little resources addressing the major health and development issue of chronic non-communicabledisease(Dans et al 2011).Many of these countries, including Indonesia, are still trying to cope with old infectious diseases as well as new and emerging infections. If neglected, however, chronic non-communicable diseases could threaten national development and ultimately jeopardize the capacity of nations to respond to health needs at large. Therefore, acomprehensive and coherent non-communicable disease programme cannot await control of communicable diseases. Both must take place at the same time.

A sustainable and effective national programme for prevention and control of NCDs needs to be championed by well informed leaders (Dans et al 2011). Leadership has to come not only from the health sector, but also from other sectors, including lawmakers and heads of local government. Civil societies should play a major role in holding governments accountable for delivering on non-communicable disease commitments. As epidemiological and scientific understanding of NCDs evolves, it is essential that theresearch community responsible for producing and publishing research findings, work hard to ensurethat their implications are understood and acted upon by policy makers and politicians alike.

Symposium Programme

Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Perencanaan,
Pelaksanaan dan Lesson Learn dari Berbagai Intervensi KIA di Indonesia

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

  Pendahuluan

Pada pertengahan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf menjadi pimpinan panel tingkat tinggi untuk merumuskan kerangka kerja baru pasca millenium development goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015. Kerangka kerja baru tersebut sementara ini dinamai sustainable development goals (SDGs).

Upaya menyusun SDGs diperlukan suatu suatu evaluasi obyektif, mengingat banyak negara tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam MDGs. Di Indonesia MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) kemungkinan besar gagal tercapai.

Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian tersebut, maka tidak ada penyebab/masalah baru sejak MDGs ditetapkan, bahkan sejak puluhan tahun lalu sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai MDG 4 dan 5?

Berbagai bukti ilmiah telah tersedia untuk memecahkan berbagai masalah tersebut dan dapat menjadi pedoman penyusunan rencana dan anggaran program KIA yang strategis. Berbagai intervensi tersebut juga sudah diterapkan di Indonesia. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa intervensi tersebut belum berjalan dengan baik di Indonesia? Di mana letak permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan intervensi KIA di Indonesia? Bagaimana membuat berbagai intervensi tersebut tidak dilakukan secara terpisah, tapi merupakan kesatuan sistem kesehatan dan lebih lanjut bagaimana intervensi yang dinilai berhasil dapat menjadi sebuah kebijakan yang menjamin keberlangsungan upaya interbensi tersebut.

  Tujuan

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan dalam Kelompok Kerja KIA ini secara umum bertujuan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan usulan kebijakan dari berbagai intervensi KIA yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia. Secara khusus Kelompok Kerja KIA ini bertujuan untuk:

1. Membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan:
   1. Pendekatan Millennium Acceleration Framework di tingkat provinsi yang digunakan di Provinsi Jawa Tengah
   2. Inisiatif Perencanaan Berbasis Bukti di tingkat kabupaten yang digunakan di Provinsi Papua
       
2. Membahas berbagai intervensi besar pada pelayanan KIA di Indonesia, melalui pemaparan:
   1. Kegiatan “Revolusi KIA” di Provinsi NTT;
   2. Program “Expanding Maternal and Neonatal Survival” (EMAS) di tingkat Nasional;
   3. Penelitian “Health Seeking Behavior di 2 Provinsi
   4. Penggunaan Surveilans Respon dan Angka Absolut di Provinsi DIY
       
3. Membahas analisa kebijakan dan penyusunan policy brief yang berdasarkan lesson learn dari intervensi pelayanan KIA, melalui pemaparan:
   1. Analisis Kebijakan KIA tentang penggunaan data kematian dan terjadinya stagnasi program di berbagai daerah
   2. Policy Brief Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi berdasarkan program Sister Hospital NTT
   3. Policy Brief Manual Rujukan KIA berdasarkan pengalaman Provinsi DIY
       

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                       Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, di bidang kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Forum ini juga mengharapkan partisipasi dari sektor terkait kesehatan lainnya, termasuk pimpinan daerah, Bappeda, balai pelatihan kesehatan daerah, serta lembaga mitra untuk bidang kesehatan seperti NGO lokal dan internasional.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Desentralisasi dan Hak Kesehatan
di Kabupaten Sukabumi, Jabar

Nama penulis  : Priscilla Magrath
Instituti          : Universitas di Arizona, US.
Kata kunci      : desentralisasi, bertanggung jawab, akuntabilitas, hak kesehatan, dilema

  Latar Belakang:

Beberapa peneliti mengusulkan bahwa desentralisasi pelayanan kesehatan di Indonesia belum mencapai tujuannya untuk meningkatkan mutu, kesesuaian dan akses pelayanan kesehatan. Kritik desentralisasi termasuk kekurangan transparansi dan akuntabilitas, kekurangan koordinasi, keturunan upaya preventif dan promotif dan kenaikan peran swasta, supaya kesehatan menjadi ‘private good‘. Tetapi sampai sekarang belum ada penelitian yang menggali perspektif pelaksana desentralisasi di tingkat kabupaten, walaupun hasil desentralisasi sangat tergantung motivasi dan upaya mereka.

  Metode dan Tujuan

Penelitian ini pakai pendekatan antropologi untuk mengerti bagaimana “desentralisasi” diinterpretasikan dan dilaksanakan di suatu kabupaten di Jabar. Berdasarkan 9 bulan ‘partisipasi-observasi’, termasuk 190 wawancara semi-struktur dan 9 kelompok terarah, saya memeriksa perspektif dan pengalaman petugas dan ahli kesehatan di dinas kesehatan, kabupaten Sukabumi, serta di beberapa puskesmas, praktek swasta dan desa terpilih. Pertanyaan saya termasuk: (i) pendapat responden, apa yang mungkin sekarang yang tidak mungkin sebelum desentralisasi? (ii) bagaimana petugas kesehatan mengerti bertanggung jawab pemerintah dalam sektor kesehatan sekarang dan di masa depan? (iii) apa maksudnya “hak kesehatan masyarakat” dan apa implikasinya untuk bertangung jawab pemerintah?

  Hasil

Dari perspektif petugas dinas kesehatan Sukabumi, perubahan dengan desentralisasi sangat signifikan dan positif, walaupun desentralisasi belum lengkap. Di sisi lain, di tingkat puskesmas baru mulai mengalami dampak desentralisasi. Jadi merupakan bahwa desentralisasi bertahap, dan derajat desentralisasi bervariasi dengan program. Jaminan kesehatan dipilih oleh responden sebagai contoh program yang belum desentralisasikan. Apalagi muncul suatu dilema bahwa jaminan kesehatan dari pusat bisa mengurangi kemandirian masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah daerah/kabupaten.

Pendapat responden pemerintah seharusnya masih dominan dalam sektor kesehatan di Indonesia karena kebanyakan masyarakat belum mampu bayar praktek swasta. Bertanggung jawab pemerintah tergantung interpretasi ‘hak kesehatan masyarakat’. Petugas kesehatan di Sukabumi mengutamakan wajib pemerintah untuk melindungi masyarakat, dan menginformasikan mereka tentang ‘safe practices‘. Tetapi ada yang menilai juga hak masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan sendiri, yang bisa bertentangan dengan pilihan yang dihitung paling selamat.

  Kesimpulan

Hasil penelitian ini tidak cocok dengan hasil penelitian lain tentang desentralisasi. Rupanya bahwa desentralisasi sudah menaikan motivasi dan upaya petugas dinas kesehatan di kabupaten Sukaubumi untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dan mencapai target.

Saran

Dengan keadaan desentralisasi ada kecenderungan kenaikan variasi antara kabupaten/kota. Diusulkan bahwa ‘case study‘ tentang dampak desentralisasi dilaksanakan di daerah lain di Indonesia untuk membandingkan dengan penelitian ini. Keperluan ‘case study approach‘ sudah diidentifikasikan oleh beberapa peneliti ‘health systems‘ untuk mengerti lebih kedalam proses implementasi reformasi di sektor kesehatan.

Kelompok Desentralisasi Kesehatan

Kerangka Acuan
Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Proses Desentralisasi Kesehatan

  Pendahuluan

Pasca di gulirkannya Desetralisasi Kesehatan tahun 2001, menunjukkan variasi pelaksanaan beberapa program kesehatan oleh pemerintah dalam mencapai berbagai indikator. Dalam kurun waktu 12 tahun ini masih banyak ditemui hambatan, kendala dalam proses perencanaan, penganggaran dan pembiayaan kesehatan. Program yang dilakukan oleh pemerintah, didukung dengan beberapa macam skema pembiayaan dan jaminan kesehatan untuk masyarakat agar bisa menjangkau fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar sampai dengan fasilitas rujukan. Pembiayaan tersebut, antara lain; DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, BOK, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, dan lain sebagainya. Bahkan system pembiayaan ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah juga berpartisipasi. Skema pendanaan dari pemerintah menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Hal ini untuk mendukung berbagai permasalahan yang timbul di daerah atas skema pendanaan kesehatan dari Pemerintah.

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini antara lain melihat sumbatan dalam proses penganggaran dan pembiayaan dan aliran pendanaan dari sisi penawaran (dari pemerintah melalui pelayanan kesehatan primer di Puskesmas). Tujuan penelitian dari sisi penawaran, yaitu (1) permasalahan yang ada dalam penggunaan sumber daya dan dana oleh pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS, (2) permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran, serta sumbatan dan hambatan yang ada di pelayanan kesehatan primer dengan focus kepada pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan target kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin di Nusa Tenggara Timur, (3) Eksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS, (4) Studi dokumen perundangangan dan regulasi terkait pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS di tingkat pusat/kementrian.

   Tujuan 

1. Membahas hasil analisis awal penelitian penelusuran dana-dana Pemerintah di Provinsi NTT dan Jawa Timur
2. Membahas isu-isu terkini mengenai dana-dana dari pemerintah
3. Mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia.
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                       Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan topik Desentralisasi kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : [email protected]; [email protected]; [email protected]
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net