Category: agenda

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja Manajemen Pendidikan Tinggi Kedokteran
bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Semiloka Mengenai :

Tata Kelola Pendidikan Residen Dalam Konteks Hubungan
Fakultas Kedokteran dengan Rumahsakit Pendidikan

Ruang Seminar Gedung Administrasi Pusat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta,
Senin, 4 Maret 2013

 PENGANTAR

Hubungan FK dan RS Pendidikan Utama dan Jaringan RS Pendidikan

Hubungan RS Pendidikan dengan fakultas kedokteran mempunyai berbagai variasi, yaitu :

• Tipe 1. FK tidak mempunyai RS Pendidikan sendiri. Contoh: Harvard Medical School dan University of Melbourne tidak mempunyai rumahsakit pendidikan sendiri.
• Tipe 2. FK mempunyai RS sendiri, misal Groningen University
• Tipe 3. Mempunyai sendiri tapi masih bekerjasama dengan jaringan. Contoh adalah UGM yang saat ini sedang mengembangkan rumahsakit pendidikan sendiri.

 

Dengan didirikannya RS Pendidikan oleh fakultas kedokteran maka timbul pertanyaan tentang bagaimana implikasinya terhadap Bagian-bagian klinik di fakultas kedokteran. Saat ini yang terjadi adalah, Bagian Klinik Fakultas Kedokteran, misal Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM mempunyai hubungan secara historis dengan SMF Kesehatan Anak RS Dr. Sardjito. Ada kemungkinan Kepala Bagian IKA FK UGM menjadi Kepala SMF RS Sardjito (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Skema hubungan Bagian Klinik dengan SMF RS Pendidikan

Dalam hal ini secara historis Bagian Klinik FK bekerja bersama SMF RS Pendidikan. Situasi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun ketika terjadi perkembangan baru, seperti adanya RS Akademik dan kenyataan yang semakin sulit dipungkiri bahwa RS Pendidikan dan FK merupakan dua lembaga yang terpisah, maka perlu pemikiran baru. Salah satu pemikiran baru adalah: Bagian Klinik di FK merupakan gabungan dari berbagai SMF RS pendidikan dan jaringannya (Lihat Gambar 2).

Gambar 2. Alternatif skema hubungan Bagian Klinik dengan SMF RS RS Pendidikan

Model kedua ini menujukkan bahwa anggota Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM dapat terdiri dari:

1. SMF Kesehatan Anak RS. Dr. Sardjito.
2. SMF Kesehatan Anak RS Akademik UGM
3. SMF Kesehatan Anak RS Suradji Klaten
4. SMF Kesehatan Anak RSD Banyumas
5. dan berbagai RS pendidikan jaringan lainnya

Hubungan ini sangat penting dalam pengembangan RS Pendidikan karena rumahsakit ini yang seharusnya menjadi “wakil” Indonesia dalam kompetisi pelayanan kesehatan internasional.

Pengembangan Residen

Dalam konteks hubungan RS Pendidikan dengan fakultas kedokteran, status Residen dalam kegiatan di RS Pendidikan belum jelas; apakah sebagai siswa atau pekerja professional. Secara de-jure, residen adalah bagian dari peserta didik di FK UGM. Sementara itu de-facto Residen adalah bagian dari SMF di RS Sardjito dan melayani masyarakat. Dalam hal ini belum ada kontrak perorangan antara RS Pendidikan dan residen, menyangkut pelayanan klinik, hukum, dan hak serta kewajibannya. Pengembangan hak dan kewajiban.

Tata kelola residen yang belum baik saat ini menyebabkan berbagai efek samping yang berat, antara lain; residen harus membayar dana pendidikan yang dapat besar jumlahnya, hubungan antara residen yunior dan residen senior belum tertata sehingga terjadinya praktek-praktek bullying (menindas yang lemah) masih ada di berbagai tempat; mutu pelayanan rumahsakit menjadi sulit dikembangkan.

Dalam konteks BPJS, residen dibutuhkan untuk mendukung pelayanan sebagaimana para residen di berbagai negara di dunia. Di Amerika Serikat, dana untuk pengembangan residen diambilkan dari jaminan kesehatan. Hal ini menjadi penting, namun sensitive karena akan menyangkut system remunerasi bagi residen. Sebagai tenaga medik yang memberikan jasa pelayanan kepada pasien, residen berhak mendapatkan insentif. Akan tetapi selama ini belum ada system insentif yang jelas untuk residen. Sebagian dana diberikan kepada SMF atau dokter pendidik klinis senior yang mengawasi.

Di masa mendatang diharapkan ada perubahan dimana residen akan mendapatkan pendapatan dari komponen jasa pelayanan yang berasal dari Jamkesmas/BPJS atau masyarakat umum. Pembayaran ini akan diatur alam system remunerasi. Dapat dibayangkan bahwa system baru untuk mebyar residen ini merupakan hal yang kontroversial.

 

  TUJUAN KEGIATAN
 

1. Membahas hasl positif dan negative dua model hubungan fakultas kedokteran dengan rumahsakit pendidikan
2. Membahas pengamatan situasi pendidikan residen saat ini.
3. Membahas jenjang keahlian residen dan remunerasinya.

Hasil yang diharapkan:

1. Pemikiran baru mengenai hubungan antara fakultas kedokteran dengan rumahsakit pendidikan
2. Model penjenjangan keahlian residen
3. Draft model remunerasi residen dan sumber pembiayaannya.

Siapa yang diharapkan hadir :

•  Pimpinan fakultas kedokteran
•  Pimpinan RS pendidikan
•  Kepala-kepala SMF
•  Kepala PPDS
•  Anggota Bakordik
•  Pemerhati manajemen pendidikan tinggi kedokteran-kesehatan
•  Residen

 JADWAL ACARA

Senin, 4 Maret 2013

Petunjuk menyaksikan video dengan slide materi :

1. Silahkan download slide materi terlebih dahulu yang ada di kolom narasumber
2. Buka materi presentasi pada saat melihat rekaman video

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00 – 08.30	Registrasi
08.30 – 09.00	Pembukaan	Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Pengabdian Masyarakat dan Penelitian FK UGM Wakil Direkrut RSUP Dr. Sardjito: Dr. Herry Budi Waluyo, MMR
09.00 – 10.00	Sesi I : Hubungan FK dan RS Pendidikan serta Pengelolaan Residen Pengalaman Observasi di Brown University	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D     Prof. dr. Budi Mulyono, Sp.K.K
10.00 – 10.30	Coffee Break
10.30 – 11.15	Sesi II: Kompetensi Residen dalam Kaitannya dengan hak dan kewajiban Residen Moderator : Dr. dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K)	Dr. dr. P. Sudiharto, Sp.BS
11.15 – 12.30	Sesi III : Pengalaman Pembayaran untuk Residen : Pembayaran untuk residen dalam berbagai program inovasi FK UGM di Aceh dan NTT   Pembayaran untuk residen di RS Karyadi Semarang Moderator: Dr. dr. Sri Mulatsih, Sp.A (K)	dr. Hasta Yoga SpJ               dr. Rukmono SpOG dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta           Drs. Maskur, M.Kes Direktur Keuangan RSUP Dr. Kariadi Semarang
12.30 – 13.30	Lunch Break
13.30 – 14.30	Diskusi kelompok: Remunerasi untuk residen, dana Jamkesmas/BPJS, dan hubungannya dengan SMF . Topik: Bagaimana status, tugas dan tanggung jawab residen serta hubungannya dengan pembagian jasa pelayanan untuk residen. Hal ini menjadi kunci untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan rumahsakit pendidikan. Diharapkan diskusi kelompok dapat mengusulkan draft system remunerasi residen yang terkait dengan jasa untuk anggota SMF lain dan keperluan SMF.   Clinical Appointment, Privilege, dan redential untuk residen Sebagai tenaga pelayanan di rumahsakit pendidikan, penanganan residen sebaiknya sama dengan dokter spesialis dimana ada proses credentialing, pemberikan clinical priviledge dan appointment. Diskusi kelompok diharapkan dapat mengembangkan isu ini sehingga menjadi draft untuk pengembangan lebih lanjut.	Fasilitator :  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D         dr. Sri Mulatsih, Sp.A
14.30 – 15.00	Coffee Break
15.00 – 16.00	Pleno  Penutup : Berbagai scenario yang mungkin terjadi di masa mendatang dalam pengelolaan residen di Indonesia Pengembangan Lebih Lanjut	Pembahasan oleh :  Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

 

 

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja Leadership dan Kebijakan SDM Kesehatan
bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
menyelenggarakan Semiloka mengenai :

Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis
Agar Kerasan di Daerah Sulit
dan
Kemungkinan Membentuk Asosiasi Dokter di Daerah Sulit

Ruang Senat FK UGM, Yogyakarta,
Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Maret 2013

 PENGANTAR
 

Dalam era BPJS, kebijakan untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil merupakan satu keharusan. Tanpa ada akses, pencapaian Unversa Coveraga hanya berlaku di atas kertas.

Masalah Sumber Daya Manusia kesehatan merupakan factor penghambat besar dalam mengembangkan akses di daerah sulit. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah kurang diminati. Penyebaran dokter dan dokter spesialis tidak merata, karena sebagian besar bekerja di daerah dengan penduduk yang padat, terutama di Pulau Jawa.

Minat dokter dan dokter spesialis untuk bekerja di daerah terpencil sangat kurang. Jikapun dokter atau dokter spesialis berkenan untuk bekerja di daerah remote tersebut, maka jangka waktu kerjanya pun sangat singkat. Tingkat retensi dokter dan dokter spesialis bekerja di daerah terpencil sangat rendah.

WHO tahun 2010 telah menganjurkan berbagai model pendistribusian tenaga kesehatan ke daerah rural agar dapat diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan. Anjuran tersebut dikembangkan berdasarkan berbagai masukan dan evidence yang di dapatkan dari berbagai negara yang mengalami maldistribusi tenaga kesehatan. Berbagai model tersebut diantaranya: memilih mahasiswa/pelajar yang siap ditempatkan di daerah rural, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah rural, membangun program magang di daerah rural, sampai dengan pengiriman tenaga berbasis tim ke daerah rural.

Apakah anjuran tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Pada dasarnya Indonesia telah memiliki berbagai model distribusi tenaga kesehatan. Model tersebut sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di daerah rural. Namun demikian, implementasi dari model tersebut mengalami kendala di lapangan oleh karena adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa tidak harmonisnya kebijakan dan regulasi yang berlaku di lapangan. Hambatan berikutnya adalah adanya standar yang tinggi, yang diterapkan oleh Asosiasi Profesi, untuk pendidikan bagi kelompok profesional tertentu. Kemudian terdapat pula hambatan non teknis, seperti misalnya: mangkirnya tenaga kesehatan, tidak kembalinya tenaga kesehatan ke daerah rural, lambatnya insentif oleh karena sistem komunikasi yang terbatas, dan kurang menariknya kompensasi immaterial bagi tenaga kesehatan di daerah rural.

Faktanya, sampai hari ini tenaga kesehatan di Indonesia masih menumpuk di daerah urban. Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih menggunakan pendekatan satu kebijakan untuk semua area. Padahal, pada kenyataannya, situasi di daerah DTPK, DBK, dan DKDm sangat berbeda dengan darah lainnya. Daerah DTPK, DBK, dan DKDm memerlukan dukungan kebijakan yang khusus, agar semua regulasi, standar operasional, sampai dengan penilaian kinerja dapat secara spesifik bernuansa daerah DTPK, DBK, dan DKDm. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa rule of the game untuk daerah DTPK, DBK, dan DKDm seharusnya tidak sama dengan daerah yang normal.

Kebijakan untuk pengembangan akses dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan pendidikan kedokteran dan kebijakan di pelayanan. Kedua kebijakan tersebut seharusnya bersifat sinergis. Tujuan kebijakan di atas diharapkan dapat meningkatkan retensi dan rasa krasan/betah/nyaman tenaga dokter di daerah sulit.

Salah satu program inovasi yang dilakukan adalah penerimaan mahasiwa kedokteran Nias pada tahun 2008, serta program Sister Hospital NTT yangh dimulai pada tahun 2010. Kedua program tersebut berusaha untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa kedokteran dan spesialis. Pada tahun 2013, kedua program tersebut akan dibahas untuk dipelajari kemungkinan pengembangannya.

Salah satu hal penting dalam kebijakan retensi dokter spesialis adalah perlu dipertimbangkan untuk membentuk asosiasi dokter di daerah sulit. Di Australia, sudah lama ada perhimpunan dokter yang bekerja di daerah sulit. Asosiasi ini mengelola mekanisme kontinyuitas pelayanan, training yang spesifik untuk daerah sulit, sampai dengan mempersiapkan dukungan untuk anggota keluarga. Keberadaan asosiasi ini sangat membantu pemerintah untuk menjaga ketersediaan pelayanan di daerah sulit.

 

  TUJUAN KEGIATAN
 

1. Membahas masalah Akses pelayanan BPJS dengan situasi penyebaran SDM yang tidak merata dan kebijakan retensi dokter dan dokter spesialis
2. Membahas pengalaman strategi dalam pendidikan dan penempatan tenaga dokter di daerah remote dengan kasus NTT dan Sister Hospital.
3. Membahas kemungkinan terbentuknya “perkumpulan dokter di daerah sulit” untuk mendukung upaya penyebaran dan peningkatan retensi dokter serta dokter spesialis

  JADWAL KEGIATAN

Petunjuk menyaksikan video dengan slide materi :

1. Silahkan download slide materi terlebih dahulu yang ada di kolom narasumber
2. Buka materi presentasi pada saat melihat rekaman video
    

Rabu, 6 Maret 2013
Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00 – 08.30	Pendaftaran	Panitia
08.30 – 08.45	Pembukaan     Pengantar	Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K)Onk (Dekan Fakultas Kedokteran UGM) Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
08.45 – 10.00	Sesi I : Pengalaman Kebijakan Retensi Dokter di Berbagai Negara : Mitor dan Bukti dalam Upaya Peningkatan Penyebaran Serta Retensi di Daerah Sulit Pembahasan : Kebijakan Retensi saat ini di Indonesia Moderator: dr. Dwi Handono, M.Kes	Pembicara : dr. Andreasta Meliala, M.Kes MAS dari FK UGM   Pembahas : dr Untung Suseno Kepala Badan PPSDM
10.00 – 10.15	Coffee Break
10.15 – 11.45	Sesi II : Pengalaman di Indonesia : Pengalaman menjadi dokter di daerah terpencil Hasil penelitian mengenai profil tenaga dokter yang bekerja di daerah terpencil Moderator : dr. Dwi Handono, M.Kes	Pembicara : dr. Siwi Murniati(Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya)           dr. Nicholas Edwin Handoyo, M.Med.Ed (FK Universitas Nusa Cendana, Kupang)         Pembahas : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. Ph.D Pengalaman FK UGM dalam memberikan afirmatif untuk lulusan SMA di daerah sulit – Pengalaman dengan kebijakan afirmatif untuk Nias
11.45 – 12.45	Lunch Break
12.45 – 13.30	Sesi III: Pengalaman untuk mendukung dokter dan dokter spesialis agar kerasan dalam pelayanan : 3a1. Pengembangan sistem pendukung manajemen dan pengembangan SDM dengan teknologi VSAT 3a2. Dukungan pengembangan ilmu : Visi pengembangan ilmu melalui jarak jauh – Program Pengembangan Ilmu FK UGM Moderator : dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS	Pembicara : dr. Josef Rinta, M.Kes Kepala Dinas Propinsi Papua Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D Pembahas : Ka. Pusdiklat Aparatur Kemenkes RI, Ketua IDI dan Ketua IDAI mengenai Dukungan CME (Continuing Medical Education) dan Pelatihan Jarak Jauh untuk mendukung dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil
13.30 – 14.45	3b. Dukungan untuk dokter di daerah sulit untuk peningkatan mutu pelayanan melalui eHealth, teleconference dan tele medicine (Pengalaman di Swedia)   Moderator : dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS	Pembicara : dr. Lutfan Lazuardi (SIMKES)              Asa Holmner Rocklov dari Umea University (Swedia)         Pembahas : Sekjen PAPDI
14.45 – 15.00	Coffee Break
15.00 – 16.30	3c. Dukungan pemerintah Daerah : Insentif financial dan non financial   Moderator : dr. Dwi Handono, M.Kes	Pembicara: dr Stefanus – Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTT             Kepala Dinas kesehatan Kalimantan Timur Pembahas : Ketua IDI
Kamis, 7 Maret 2013
08.30 – 09.00	Review Hari I	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D Dr. Andreasta Meliata, Dipl.PH, MAS
09.00 – 10.30	Kebutuhan Dokter di Daerah Sulit dan Pembentukan Perkumpulan Dokter di Daerah Sulit Apa saja kebutuhan untuk dokter umum yang bertugas di daerah sulit ? Apa saja kebutuhan untuk dokter spesialis yang bertugas di daerah sulit ? Berapa pendapatan dokter di daerah sulit, Apakah lebih sedikit atau lebih banyak di banding di daerah yang maju ? Moderator : dr. Dwi Handono, M.Kes	Pembicara :  dr. Feirlita Kuswandi dari Eka Hospital Jakarta             dr. Yayi Pawitra Gati, Sp.M. Direktur RSUD Ende
10.30 – 10.45	Coffee Break
10.45 – 12.00	Role and function of the Rural Doctors Association of Australia Moderator : dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS	Teleconference dengan Jenny Johnson, CEO Rural Doctors Association of Australia
12.00 – 13.00	Lunch Break
13.00 – 14.00	Diskusi kelompok: Topik 1: Telemedicine, Teleconference, dan Teletraining . Topik 2: Mengembangkan pola remunerasi dokter di daerah sulit, dengan studi kasus di propinsi NTT.	Fasilitator Diskusi : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D Dr. Andreasta Meliata, Dipl.PH, MAS
14.00 – 15.00	Diskusi Pleno
15.00 – 15.30	Penutupan dan Review hari kedua	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D             Prof. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D – Wakil Dekan FK UGM Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

 

Peserta yang diharapkan hadir :

•  Pimpinan Kementerian Kesehatan
•  Pimpnan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten daerah sulit
•  Dokter dan dokter spesialis di daerah sulit
•  Residen dari daerah sulit
•  Mahasiswa kedokteran
•  Pimpinan fakultas kedokteran
•  Konsultan system kesehatan

 

  PENDAFTARAN

Diharapkan peserta dapat mendaftarkan secara kelompok. Biaya pendaftaran adalah:

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-

Fasilitas : Konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP IDI

INFO dan PENDAFTARAN :

Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp : 0274 – 549425
HP : 081227938882
Email : [email protected] 

 

 

 

Laporan Hari Kedua

“Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Dua Topik Prioritas: BPJS dan KIA”, Jakarta, 10-11 Desember 2012

Pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik KIA. Kelompok kedua membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik BPJS. Laporan ini akan membahas mengenai kelompok pertama.

Agenda hari kedua pembahasan policy brief untuk topik KIA diawali dengan pemaparan 3 policy briefs oleh Prof. Laksono Trisnantoro. Ketiga policy briefs tersebut kemudian dibahas oleh tiga orang narasumber, yaitu Prof. Dr. dr. Kuntaman MS, Sp.MK(K) dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH dari Universitas Hasanuddin, dan dr. Anung Sugihantono, M.Kes dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Salah satu isi policy brief tersebut adalah mengenai penggunaan angka kematian absolut untuk menentukan program KIA di daerah. Pembahasan berlangsung hangat dengan adanya diskusi beberapa pertanyaan dari peserta konsorsium, antara lain mengenai pengalaman dinas kesehatan dalam menggunakan angka kematian absolut untuk merencanakan program/ intervensi KIA, beberapa isu terkait hubungan dengan stakeholder lainnya dalam menyusun policy brief dan mengenai peran riil perguruan tinggi dalam melakukan penelitian hingga dapat menghasilkan policy brief yang berkualitas dan tepat sasaran.

Dr. Deni dari Universitas Padjajaran memberikan opini mengenai penggunaan angka kematian absolut di Jawa Barat. Secara umum penggunaan angka kematian absolut memang masih menjadi perdebatan antar ahli epidemiologi. Ada yang berpendapat bahwa angka kematian absolut kurang tepat digunakan untuk menilai capaian program KIA. Beberapa ahli mengemukakan pendapat dimana sebenarnya kita dapat menggunakan pendekatan absolut maupun relatif, tergantung dari konteks tujuannya. Apabila kita akan menyusun program untuk mengatasi masalah KIA, maka angka kematian absolut menjadi lebih tepat untuk menggambarkan masalah yang sebenarnya hingga ke tingkat kabupaten. Hampir tidak mungkin untuk menggunakan pendekatan angka kematian berdasarkan rasio dikarenakan banyak kabupaten di Indonesia yang penduduknya kurang dari 100.000 per kabupaten, dengan jumlah penduduk yang sedikit, maka sulit untuk menentukan rasio yang paling sensitif terhadap masalah KIA. Pembahasan policy brief dari sisi perguruan tinggi berfokus pada bagaimana kualitas penelitian dapat ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan kajian yang berkualitas dan menyeluruh (integratif) agar dapat digunakan oleh pembuat kebijakan.

Salah satu topik policy brief yang hangat didiskusikan adalah mengenai policy brief ketiga, yaitu mengenai kebutuhan konsultan dalam program KIA di daerah. Terkait dengan forum konsortium KIA, pokok bahasan konsultan ini menjadi isu yang menarik perhatian dikarenakan saat ini banyak sekali program KIA yang masih dirasa lemah dalam sektor manajemennya. Prof. Endang dari Universitas Indonesia memberikan bahan diskusi mengenai seberapa jauh peran konsorsium KIA dalam mengatasi masalah KIA? Siapakah yang mempunyai kompetensi untuk mencetak tenaga konsultan? Beberapa peserta konsorsium juga mengutarakan pertanyaan mengenai kejelasan kompetensi yang harus dimiliki seseorang sehingga ia layak disebut konsultan, hingga wewenang yang dimiliki konsultan. Terkait dengan wewenang dan posisi konsultan manajemen KIA ini, diskusi menarik terjadi mengenai independensi konsultan tersebut. Banyak sekali lembaga konsultasi di Indonesia yang sudah independen, contoh tersebut dapat diambil oleh konsorsium untuk mencetak tenaga konsultan manajemen KIA yang kompeten sekaligus independen, yang dapat membantu pemerintah RI dalam aspek manajemen program KIA.

Diskusi mengenai konsultan KIA terus berlanjut hingga membahas mengenai perlunya kualifikasi akademik dan pengalaman yang harus dimiliki oleh seorang konsultan manajemen KIA. Konsultan manajemen KIA perlu memiliki pengalaman dan wawasan yang luas mengenai manajerial program, pengalaman tersebut akan berguna pada saat konsultan tersebut diminta untuk menyelesaikan masalah KIA baik di level konseptual maupun hingga level teknis. Pembahasan mengenai kebutuhan konsultan manajemen KIA juga muncul dari dinas kesehatan. Selama ini sebenarnya beberapa orang dari dinas kesehatan/ kementerian kesehatan dan perguruan tinggi telah berpengalaman menjadi konsultan untuk lembaga donor ataupun lembaga di bawah PBB, mungkin hal tersebut dapat dijadikan contoh model pengembangan tenaga konsultan manajemen KIA. Isu seputar pendanaan konsultan manajemen KIA juga muncul, pendapatan konsultan manajemen KIA dapat dialokasikan dari dana APBN, APBD, dana perusahaan, dana donor, dan dana RS yang sudah memiliki status BLUD. Beberapa pilihan sumber dana tersebut dapat dijadikan pertimbangan sesuai konteks masing-masing daerah.

 

Pada tanggal 10-11 Desember 2012, telah berlangsung pertemuan konsorsium fakultas bidang kesehatan untuk kesehatan ibu & anak serta gizi (KIA-Gizi). Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FK & FKM dari beberapa universitas terkemuka (UGM, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan lain-lain), Kementerian Kesehatan-Direktorat Bina Gizi-KIA, dan beberapa perwakilan dinas kesehatan provinsi di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum konsorsium yang telah diadakan sebelumnya. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan dan finalisasi AD-ART konsorsium KIA-Gizi. Konsorsium tersebut diharapkan menjadi perwujudan peran serta perguruan tinggi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta terutama menurunkan angka kematian ibu dan anak. Konsorsium ini diharapkan dapat terbentuk tidak hanya berdasarkan ikatan moral, namun juga berbadan hukum, agar dapat menjalankan kegiatan dengan tepat membantu Kementerian Kesehatan mengatasi masalah KIA. Di tingkat provinsi atau daerah, konsorsium ini diharapkan dapat mengembangkan & memperkokoh hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah.

Agenda hari pertama konsorsium yaitu pembahasan dan finalisasi AD-ART. Perumusan final AD-ART menjadi diskusi yang hangat, muncul banyak masukan yang membangun dari Dekan FK & FKM, dinas kesehatan dan kementerian kesehatan. Perumusan visi dan misi konsorsium didiskusikan bersama sehingga masing-masing pihak memahami harapan satu sama lain. Kementerian kesehatan memberikan informasi bahwa sudah disediakan anggaran sebesar Rp. 1 Miliar untuk membiayai kegiatan konsorsium KIA-Gizi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan yang dipandang potensial dapat dilaksanakan dengan baik. Pembahasan AD-ART juga tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam merencanakan kegiatan. Kegiatan konsorsium ini dilaksanakan dengan sepengetahuan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) yang menjadi induk bagi seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Agenda hari kedua konsorsium mengenai pembahasan peran perguruan tinggi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil penelitian dan rencana tindak lanjut kegiatan konsorsium. Dr. Kirana dari Direktorat Bina Kesehatan Anak memberikan pengantar mengenai harapan Kementerian Kesehatan terkait peran perguruan tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kirana juga memaparkan gambaran data hasil SDKI terbaru yang menunjukkan perubahan trend angka kematian anak menurut usia (namun data tersebut belum dapat dipublikasikan secara resmi). Beberapa daerah mengalami penurunan angka kematian bayi & balita, namun beberapa daerah lain justru mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan juga menekankan bahwa perguruan tinggi dapat berperan dalam mengakselerasi pencapaian MDGs terkait KIA.

Agenda hari kedua selanjutnya adalah pemaparan 3 policy briefs oleh Prof. Laksono Trisnantoro, salah satunya yaitu penggunaan angka kematian absolut untuk menentukan program KIA di daerah. Ketiga policy briefs tersebut kemudian dibahas oleh tiga orang narasumber, yaitu Prof. Dr. dr. Kuntaman MS, Sp.MK(K) dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH dari Universitas Hasanuddin, dan dr. Anung Sugihantono, M.Kes dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan berlangsung hangat dengan adanya diskusi beberapa pertanyaan dari peserta konsorsium, antara lain mengenai pengalaman dinas kesehatan dalam menggunakan angka kematian absolut untuk merencanakan program/ intervensi KIA. Selain itu, dipaparkan pula beberapa isu terkait hubungan dengan stakeholder lainnya dalam menyusun policy brief dan mengenai peran riil perguruan tinggi dalam melakukan penelitian hingga dapat menghasilkan policy brief yang berkualitas dan tepat sasaran.

Setelah membahas policy brief, agenda kegiatan hari kedua adalah diskusi mengenai konsultan manajemen KIA di Indonesia. Selama ini kita sudah sering mendengar banyak konsultan di bidang lain seperti konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan teknik untuk pembangunan proyek tertentu, namun kita belum pernah mendengar mengenai konsultan manajemen KIA. Banyak program KIA yang belum berjalan efektif karena masih kurangnya kualitas manajemen program, mulai dari perencanaan-pelaksanaan-monitoring-hingga evaluasi. Seringkali program KIA sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, namun karena aspek monitoringnya masih lemah, sehingga program tersebut menurun kualitas pelaksanaannya. Belum adanya lembaga independen yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi program KIA juga menjadi masalah yang perlu dibahas lebih lanjut.

Pembahasan mengenai konsultan manajemen KIA juga melibatkan diskusi yang menggigit di antara peserta, beberapa peserta setuju dengan konsep konsultan manajemen KIA, namun masih bertanya-tanya mengenai bagaimana cara mencetak tenaga konsultan manajemen KIA tersebut, siapa yang dapat mencetak dan bagaimana prospek kelangsungan konsultan manajemen KIA tersebut. Beberapa peserta juga membahas mengenai pengalaman selama menjadi konsultan independen untuk beberapa lembaga di bawah PBB. Isu yang menjadi pembahasan hangat adalah mengenai kejelasan kualifikasi pendidikan, kejelasan wewenang dan peraturan, sehingga ada kejelasan kapan seseorang dapat disebut sebagai konsultan manajemen KIA. Jika konsultan manajemen KIA sudah bekerja nantinya, maka diperlukan cost effectiveness analysis untuk menilai apakah konsultan memang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan KIA-gizi.

Agenda kegiatan setelah manajemen KIA adalah pembahasan rencana tindak lanjut. Diskusi rencana tindak lanjut dilakukan di dalam tiga kelompok kecil, yaitu kelompok Dekan FK & FKM, kelompok Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi dan kelompok manajemen KIA (penelitian). Masing-masing kelompok memberikan rencana kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kesehatan ibu & anak. Berikut adalah hasil diskusi masing-masing kelompok:

1. Kel. Dekan FK-FKM (perguruan tinggi)
   1. Akan disusun pokja KIA-Gizi
   2. Pokja KIA didukung penerbitan SK rektor, dengan unsur: FK (obsgyn, anak, IKMKP), FKM (AKK, Prodi Gizi Kesehatan, Kesehatan reproduksi)
   3. Penyusunan program kerja untuk menurunkan AKI-AKA
      1. Internal : pemantapan pokja, Tri Dharma perguruan tinggi salah satu fokusnya adalah KIA-Gizi
      2. Eksternal : audiensi, advokasi ke pemerintah daerah, rencana aksi dan implementasi
          
2. Kel. Manajemen KIA :
   1. Penelitian perbaikan instrumen mutu pencatatan dan pelaporan data KIA berbasis IT
   2. Peningkatan kemampuan soft skill bidan desa untuk mengurangi risiko keterlambatan dalam pelayanan emergensi di tingkat desa
   3. Peningkatan kemampuan petugas rekam medik dalam mengaudit dan memperbaiki kualitas data KIA
   4. Penguatan sistem pelayanan KIA di Puskesmas
   5. Peningkatan kemampuan bidan dan dokter umum dalam kasus penanganan kasus beresiko
   6. Pengembangan rumah tunggu bagi ibu hamil resiko tinggi
   7. Monitoring dan evaluasi program KIA-gizi
   8. Peningkatan sistem surveilans respon KIA-gizi berbasis di masyarakat
   9. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan stunting
   10. Peningkatan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan obesitas
   11. Rujukan
   12. Kematian pada ibu nifas
   13. Proposal penelitian yang disusun oleh multi-center
   14. Perbaikan sistem rujukan
   15. Respon terhadap kasus kematian ibu selama masa nifas
   16. Identifikasi sumber dana potensial : PNBP BOPTN, Dikti, Balitbangkes, Unicef, AusAID, USAID, GTZ, WHO, WFP, Balitbangkes dinkes provinsi
        
3. Kel. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi
   1. Perlunya identifikasi pos anggaran di tahun 2013 dan tiga tahun berikutnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan oleh Konsorsium. Direktorat Bina Kesehatan Anak menyediakan dana Rp. 1 Milyar untuk kegiatan konsorsium. Lima ratus juta rupiah akan dialokasikan untuk pertemuan rutin konsorsium, dan 500 juta rupiah untuk digunakan untuk memfasilitasi kegiatan konsorsium di empat kabupaten dan empat provinsi (akan ditentukan kemudian). Informasi sementara, dana dekon akan disediakan untuk tujuh provinsi untuk memfasilitasi kegiatan konsorsium (jumlah akan ditentukan kemudian).
   2. Identifikasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinkes dan Kemenkes yang dapat melibatkan konsorsium:
      1. Manajemen Asfiksia dan BBLR (FK-Spesialis Anak)
      2. Pelatihan PONED (FK-Obsgyn)
      3. Supervisi PONED bersama SpOG dan SpA ke Puskesmas PONED
      4. AMP (Audit Maternal Perinatal)
      5. Pentoloka (program khusus provinsi Jawa Timur): pertemuan tahunan ilmiah untuk kesehatan ibu dan anak serta PENAKIB (Forum Penurunan AKI-AKB)
      6. Pelatihan SDIDTK
      7. Kelas ibu hamil
      8. Pelatihan konseling menyusui
      9. Pelatihan Konseling MP-ASI
      10. Pelatihan tim asuhan gizi buruk untuk RS dan Puskesmas dengan perawatan
      11. MTBS, MTBM (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Manajemen Terpadu Bayi Muda
      12. Pelatihan PMTCT (Prevention HIV Mother to Child Transmission) bagi puskesmas
      13. Pelatihan peningkatan kemampuan dokter umum puskesmas perawatan.
      14. Orientasi Neonatal Essensial untuk akademi kebidanan dan akademi keperawatan
      15. TOT kelas ibu balita, TOT SDIDTK, Orientasi MTBS untuk dokter umum

 

Beberapa usulan peserta terkait hasil diskusi antara lain:

1. Perlu diadakan diskusi lebih lanjut antara Kemenkes dengan PT, mengenai sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan Kemenkes saat ini, sehingga PT bisa membantu sesuai kebutuhan.
2. Penganggaran untuk penelitian didasarkan pada road map yang telah disusun fakultas, dana penelitian universitas tidak bisa dibagi rata, melainkan berdasarkan skala prioritas universitas.
3. Konsorsium KIA-Gizi dapat melaksanakan kegiatan baru atau melakukan scalling-up beberapa program yang dirasa sebenarnya bisa berjalan tapi ternyata sulit berjalan  cakupan program masih rendah.

 

Laporan Hari Kedua

“Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Dua Topik Prioritas: BPJS dan KIA”, Jakarta, 10-11 Desember 2012

Pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik KIA. Kelompok kedua membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik BPJS. Laporan ini akan membahas mengenai kelompok kedua.

Pertemuan ini diawali dengan sharing informasi oleh Faozi Kurniawan dari PMPK FK UGM. Faozi menyampaikan hasil Seminar dan Workshop ‘Peran Daerah dalam BPJS Kesehatan’. Pertemuan di Yogyakarta pada 7-8 Desember tersebut, membahas mengenai penyelenggaraan Jamkesda yang mulai tahun 2013 akan mengalami beberapa hambatan dengan berlakunya UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan dimulainya JK SJSN tahun 2014. Dalam sejarah, lahirnya Jamkesda merupakan komplementari dari lahirnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan berlakunya undang-undang BPJS tahun 2011 maka Jamkesmas harus menginduk pada BPJS. Dengan demikian, keberadaan Jamkesda tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk berdiri sendiri. Anda dapat menyimak laporan kegiatan seminar tersebut pada link berikut: http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/88-Reportase/490.

Beberapa isu pokok dari pertemuan Jamkesda yang disampaikan oleh Faozi sehubungan dengan operasionalisasi BPJS mengerucut pada tiga hal:

1. Payung Hukum
2. Iuran/premi
3. Kepesertaan

Anda dapat mengunduh materi presentasinya silahkan klik disini 

Setelah sharing informasi selesai, diskusi pembahasan policy brief dimulai dengan dipimpin oleh Dr. Nyoman Anita. Diskusi diawali dengan pendapat dari Tyas bahwa mengawali operasionalisasinya, BPJS pada 2014-2019 atau sesuai peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (2012-2019) maka kondisi ini akan menjadi masa transisi. Selama masa transisi tersebut akan banyak isu yang dapat dilihat dari sisi penelitian kebijakan kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Dr. Deni menyatakan pentingnya memahami istilah BPJS dan JK SJSN. Dalam beberapa diskusi di tempat lain, masih ada orang yang belum mengerti dan menganggap kedua istilah ini adalah sesuatu yang interchangeable. Padahal dua istilah ini merujuk pada dua hal yang berbeda. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga yang dimaksud adalah badan pelaksananya. Sementara JK SJSN adalah Jaminan Kesehatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga yang dimaksud adalah sistemnya. Harapannya penjelasan tentang istilah ini dapat dimasukkan ke dalam bagian proses sosialisasi.

Diskusi terus berlanjut menuju kebijakan mengenai BPJS dan SJSN. Menurut Chriswardani, sehubungan dengan kebijakan maka materi referensi utama yang digunakan adalah Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Satu masukan lainnya adalah mengenai perlunya milis untuk para penulis policy brief. Melalui media ini, mereka dapat saling berbagi materi referensi dan juga hasil penelitian.

Prof Charles menyampaikan perlunya policy brief untuk menyoroti isu yang sudah ada konsensusnya. Sehingga policy brief tidak menyentuh isu yang masih dalam wilayah abu-abu. Dr Nyoman menyatakan bahwa terkait dengan BPJS ini akan ada banyak sekali isu yang bisa dibuat policy brief-nya. Beberapa contoh antara lain kualitas pelayanan medis, kualitas administrasi keuangan, manajemen peserta, juga terkait mindset dari semua lini yang terlibat.

Chriswardani juga menambahkan terkait sosialisasi operasional BPJS. Sosialisasi diperlukan tidak hanya untuk masyarakat sebagai peserta namun juga diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan. Perubahan model pembayaran out of pocket menjadi pra upaya telah menimbulkan banyak kebingungan tidak hanya di penerima pelayanan kesehatan, namun juga di pemberi pelayanan kesehatan.

Andre menyampaikan pendapatnya terkait isu kesiapan pemberi pelayanan kesehatan. Contohnya antara lain distribusi dokter yang belum merata serta fasilitas kesehatan di daerah tertentu yang masih sangat kurang. Bahkan di beberapa puskesmas masih belum ada dokter.

Ilsa juga mengangkat isu mengenai equality dan equity. Sementara itu, Dr. Deni menambahkan satu isu mengenai adekuasi. dr Ketut menambahkan isu terkait pembiayaan SJSN dengan studi kasus dari Jamkesda Propinsi Bali.

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengarah kepada cakupan universal dipandang oleh Prof Bhisma melalui tiga dimensi yang dapat dilihat dari :

1. Populasi yang dijangkau
2. Seberapa besar benefit yang diberikan
3. Jumlah cost sharing yang harus ditanggung.

Ketiga dimensi ini dapat dilihat untuk menentukan topic policy brief. Prof Siswanto menyatakan pentingnya distribusi policy brief. Target sasaran policy brief dapat dilihat dari level nasional maupun level daerah. Bisa juga policy brief ditujukan kepada target audiens tertentu. Misalnya kalangan akademis (mahasiswa, dosen), organisasi profesi (terkait pemberi pelayanan kesehatan), serta elemen birokrasi structural (kepala dinas, staf kementrian).

Diskusi ini menghasilkan cukup banyak daftar fokus utama substansi yang akan dibahas terkait pelaksanaan SJSN. Dr Nyoman menutup diskusi ini dengan menyatakan bahwa nanti policy brief ini akan dibawa melalui jaringan sampai menyentuh para pembuat kebijakan. Tindak lanjut diskusi ini adalah perlunya pembentukan milis. Milis akan menjadi media komunikasi untuk para penulis policy brief dan juga bermanfaat sebagai tempat berbagi informasi serta referensi.

LAPORAN HARI PERTAMA KEGIATAN “Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Dua Topik Prioritas: BPJS dan KIA” di Jakarta, 10-11 Desember 2012

Kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari pertemuan besar Jaringan Kebijakan Kesehatan III dengan tema kebijakan KIA dan BPJS di Surabaya pada September 2012 lalu. Pertanyaan Kritis mengenai pertemuan kebijakan kesehatan in i: Apakah pertemuan ini dapat langsung mengubah kebijakan? Jawabannya adalah tentu tidak mungkin langsung merubah, apalagi tidak semua pengambil kebijakan datang. Dalam hal ini perlu follow-up yang berfokus pada aspek-aspek kebijakan. Dibutuhkan detailing kebijakan dimana dilakukan advokasi kebijakan secara terus menerus dan sistematis. Dalam detailing kebijakan ini diharapkan proses advokasi kebijakan ini dilakukan secara sistematis dengan berfokus pada topik-topik prioritas.

Kegiatan ini berlangsung pada 10-11 Desember 2012 bertempat di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta. Tujuan acara ini untuk merumuskan bentuk hukum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, merumuskan policy brief untuk topik KIA dan BPJS serta rencana penggunaannya, dan menyusun Plan of Action untuk advokasi kebijakan KIA dan BPJS. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini antara lain dosen fakultas kedokteran, dosen fakultas kesehatan masyarakat, Badan Litbangkes Kemenkes RI, dan AusAid.

Pertemuan ini dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, Ketua S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, IKM, Universitas Gadjah Mada. Sesi pertama langsung membahas topik yang berjudul “Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia”. Anda dapat mengunduh materinya . Prof. Laksono mengawali sesi pertama dengan pertanyaan “Mengapa diperlukan jaringan kebijakan kesehatan Indonesia?” Ada tiga hal yang menjadi sorotan Prof. Laksono, yang pertama adalah jumlah anggaran kesehatan yang terus meningkat. Poin kedua adalah bahwa tanpa adanya satu lembaga independen maka efektifitas suatu kebijakan tidak bisa dinilai. Sedangkan poin ketiga yaitu mengenai semakin berkurangnya jumlah peneliti kebijakan kesehatan dan terbatasnya lembaga riset independen.

Ketika menyinggung mengenai jumlah peneliti, muncul diskusi yang menarik di antara para peserta diskusi. Topik yang pertama kali disorot adalah adanya fragmentasi antara peneliti dari fakultas kedokteran dan peneliti dari fakultas kesehatan masyarakat. Siti (Unair) mengungkap dua alasan yang menjadi penyebab munculnya fragmentasi tersebut. Pertama yaitu adanya ego yang mengakibatkan masing-masing peneliti tidak mau saling bekerja sama. Poin kedua mengenai rekan-rekan peneliti dari fakultas kedokteran yang memilh praktek dibandingkan meneliti. Hal ini terjadi karena praktek dokternya laris dan mampu memberikan penghasilan lebih baik dibandingkan menjadi peneliti. Menurut Siti, fighting spirit untuk menulis dan meneliti masih kurang. Diperlukan adanya win win solution dan kemampuan kerja sama yang baik untuk mengatasi permasalahan fragmentasi peneliti dan jumlah peneliti. Pembentukan jaringan adalah salah satu upaya membangun kerja sama yang baik antar peneliti.

Jaringan kebijakan kesehatan Indonesia diharapkan dapat menjadi lembaga independen yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan secara obyektif. Jaringan bukan sebuah asosiasi, ikatan profesi, atau paguyuban yang cuma kumpul-kumpul. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah sekumpulan peneliti dan lembaga peneliti independen yang mempunyai interest pada penelitian kebijakan kesehatan dan advokasi pengambil kebijakan. Prof Charles menyampaikan bahwa jaringan adalah suatu kebutuhan. Kesempatan untuk mengembangkan jaringan pun terbuka lebar. Salah satu contohnya, mengenai sektor infrastruktur yang masih membutuhkan masukan-masukan dari sektor kesehatan.

Prof Bhisma menngungkapkan bahwa hadirnya rekan-rekan dari universitas dapat meningkatkan objektifitas jaringan dalam kegiatannya. Disamping itu, diperlukan juga adanya kehadiran para pembuat kebijakan. Hal yang melatarbelakangi ini ialah para pembuat kebijakan inilah yang menerima masukan dari jaringan dan mengaplikasikannya. Prof Laksono menyatakan bahwa jaringan akan berfokus pada independensi. Dalam kegiatannya, jaringan akan melibatkan pembuat kebijakan, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam kepengurusan jaringan. Ibu Kris menyatakan bahwa jaringan adalah forum yang bisa menyatukan Indonesia, keanekaragaman bisa masuk disini.

Pada kesempatan ini, Prof. Laksono juga menyampaikan sejarah pengembangan jaringan sejak tahun 2002 sampai kemudian menggunakan website www.kebijakankesehatanindonesia.net. Siswanto menyatakan bahwa jaringan harus ada nilai tambahnya. Maka perlu disusun program kerja yang sasaran akhir yang jelas. Kegiatan dari jaringan antara lain : mengorganisir pertemuan ilmiah riset kebijakan kesehatan, mengadakan multi center health policy research, mengadakan pelatihan untuk para member, melakukan distribusi policy brief, melakukan advokasi kebijakan, mengumpulkan dana, mempublikasikan jurnal dan website kebijakankesehatanindonesia.net.

Salah satu kegiatan yang menjadi pembahasan dalam diskusi kali ini adalah policy brief. Policy brief menggunakan atas nama perorangan dalam jaringan. Arah distribusi policy brief adalah advokasi dan legislasi kebijakan. Policy brief akan disampaikan pada pihak yang berkepentingan tergantung topik/isu yang diangkat. Pengiriman dilakukan kepada orang-orang kunci pembuat kebijakan.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah pelatihan jarak jauh. Jaringan mengharapkan pelatihan ini dapat menciptakan kelompok-kelompok ahli kebijakan kesehatan.

Siswanto menyampaikan bahwa meskipun anggotanya banyak dari universitas, jaringan tidak tergabung dengan universitas. Jaringan memiliki kegiatan sendiri dan memiliki kantor kesekretariatan sendiri. Salah satu keuntungan anggota jaringan adalah bisa menyampaikan pendapatnya pada forum-forum dan didengarkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini menjadi perhatian Prof Laksono terkait kemampuan jaringan untuk bertahan dalam jangka panjang. Agar bisa bertahan tentunya jaringan membutuhkan pendanaan. Kemudian, mengemuka pemikiran agar bagaimana anggota jaringan merasa untung. Ketika anggota jaringan merasa memiliki jaringan dan mendapatkan manfaatnya, maka mereka akan mau bergabung bahkan mau membayar iuran untuk menjaga keberlangsungan jaringan. Pihak-pihak yang diharapkan menjadi anggota jaringan antara lain:

1. Lembaga penelitian
   Bisa dari unit/pusat penelitan di universitas, lembaga penelitian swasta, maupun badan penelitian dan pengembangan milik pemerintah daerah.
2. Perorangan
   Seperti para peneliti dan konsultan kebijakan dan manajemen kesehatan atau bisa juga dari mahasiswa pascasarjana kebijakan kesehatan.

Saat memasuki sesi kedua, diskusi lebih banyak focus mengenai bentuk dasar hukum yayasan. Untuk info lebih lengkap, silahkan . Beberapa ide yang muncul antara lain adalah bentuk hukum seperti PT, yayasan , maupun perkumpulan. Latar belakang jaringan memerlukan suatu dasar hukum adalah agar dapat mengelola dana untuk kegiatannya. Pada sesi ini, Prof Laksono menekankan kembali bahwa Jaringan ini terpisah dari universitas.

Salah seorang peserta diskusi, Dwijo, berpendapat bahwa yayasan adalah bentuk hukum yang paling tepat. Bentuknya lebih sederhana dibandingkan PT dimana ada pemegang saham namun tetap lebih kuat dari perkumpulan. Prof Alimin menyetujui hal tersebut dan menyampaikan bahwa yayasan bisa lebih sustainable serta dapat dikelola secara profesional. Diskusi kembali berlanjut membahas komponen penyusun yayasan dengan landasan UU Yayasan. Kemudian, muncul pertanyaan siapa yang akan menempati posisi-posisi Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dari diskusi para peserta, muncul beberapa nama calon Dewan Pembina yang akan ditindak lanjuti pada pertemuan selanjutnya. Mengenai pengurus, diskusi menyepakati bahwa diperlukan para profesional yang bekerja penuh waktu. Para pengurus diharapkan dapat menghasilkan penghasilan untuk kegiatan jaringan serta memiliki akses ke pembuat kebijakan dalam rangka melakukan advokasi. Prof Charles mengutarakan pendapatnya bahwa masalah keuangan jaringan harus jelas. Transparansi dalam hal pendanaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Dr Nyoman Anita menyampaikan bahwa dengan orang lain mengetahui bagaimana kekuatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia maka banyak pihak yang akan tertarik untuk bergabung. Salah satunya adalah lembaga riset, karena kegiatan jaringan ini sangat erat hubungannya dengan penguatan kelembagaan/lembaga riset. Prof Laksono juga menyampaikan harapannya terkait modul pembelajaran. Harapannya dalam jaringan dapat dilakukan common share. Sehingga anggota jaringan bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari anggota jaringan yang lain. Contohnya:anggota yang memiliki modul pembelajaran yang baik bisa berbagi pengetahuan dengan rekan anggota di daerah sehingga para anggota di daerah juga bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta informasi terbaru. Satu masukan yang menarik dari Siswanto adalah media baru policy brief. Policy brief dikembang tidak lagi dalam media tertulis namun dalam media audiovisual. Melalui media audiovisual diharapkan dapat menjadi satu bentuk komunikasi yang lebih menarik dalam proses advokasi terhadap pembuat kebijakan.

Diskusi dilanjutkan membahas malam hari policy brief berbasis data epidemiologis. Contoh kasus yang digunakan adalah kasus Kesehatan Ibu dan Anak di Nusa Tenggara Timur. Prof Laksono mengawali diskusi ini dengan pemaparannya mengenai penggunaan data absolut untuk mengubah kebijakan yang sudah berjalan. Prof Bhisma mengatakan bahwa penggunaan data absolut justru benar. Proporsi dan ratio bermanfaat untuk promosi kesehatan sedangkan counts akan lebih bermakna untuk manajemen kebijakan.

Sehingga dapat dilihat bahwa policy brief harus berisi bukti dengan data sebaik-baiknya. Dengan dukungan data, logika, dan referensi maka policy brief dapat menjadi salah satu alat komunikasi antara jaringan dengan pembuat kebijakan. Untuk mempermudah manajemen policy brief, dalam diskusi ini Prof Laksono menyampaikan ide mengenai sebuah sistem notifikasi yang dinamakan Alert System. Sistem ini adalah sebuah system yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru. Sistem ini memanfaatkan media elektronik berupa email dan sms. Alert System akan menjadi salah satu cara jaringan dalam mendistribusikan policy brief kepada orang yang tepat.

Hasil uji coba Alert System yang telah dilakukan oleh PMPK FK UGM disampaikan dalam pertemuan ini. Penggunaan sistem notifikasi yang cepat diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan jaringan. Pertemuan hari pertama ditutup oleh Prof Laksono dengan catatan untuk pertemuan kecil selanjutnya mengenai pemilihan Dewan Pembina Yayasan. Hari kedua akan dilakukan pembahasan policy brief dua topik prioritas yaitu KIA dan BPJS.