Category: agenda

Kebijakan Kesehatan Mulut dan Gigi

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Ninda Karunia	FKM UNAIR	Analisis Equity Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Berdasarkan Status Pembayaran (Pada Peserta Jamkesmas, Askes, Dan Umum Di Wilayah Kerja Puskesmas Tambakrejo Surabaya)
2	Azizah Andzar R	FKM UNAIR	Analisis Ekuitas Pelayanan Kesehatan Gigi Berdasarkan Perceived Need Dan Utilization
3	Iwan Dewanto	UMY	Posisi Dokter Gigi Keluarga di IndonesiaMenuju Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Pelayanan Primer Menyongsong BPJS

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Abu Khoiri	FK Univ Jember	Pertolongan Persalinan oleh Non Tenaga Kesehatan di Era Jampersal
2	Arini Renda, Putu Ayu Indrayathi	IKM FK Universitas Udayana	Peran Serta Bidan Praktik Swasta Dalam Menyukseskan Program Jaminan Persalinan “Studi Kasus Di Kota Denpasar Tahun 2011”
3	Zulaeha A. Amdadi, Chriswardani S, Cahya Tri Purnami	Universitas Diponegoro	Evaluasi Pelayanan Persalinan Oleh Bidan di Desa Dalam Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Salomekko Kabupaten Bone Tahun 2012
4	Sabarguna, Kusumadewi, Oendari	FK Universitas Indonesia	Aspek Biaya Pada Business Plan Pelayanan Primer Menghadapi Sistem Jaminan Nasional (SJSN): Studi Kasus Pada Klinik Keluarga X, Jakarta

Kebijakan Universal Coverage

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Chriswardani Suryawati	FKM UNDIP	Evaluasi Pelaksanaan Jamkesmas dan SKTM di Kabupaten Brebes Tahun 2011 serta Agenda dan Kebijakannya
2	Kasman Makkasau, M.Kes	Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat	Advocacy Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Economic Lost
3	Mutaqqien, Mubasysyir Hasanbasri	KMPK FK UGM	Usulan membangun mekanisme Transparansi dalam BJPS Kesehatan
4	Zainal, Betty, Atik, Sulfi dkk	FKM UNAIR	Pro Kontra Kebijakan Jaminan Persalinan
5	Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes	KMAK FK UGM	Evaluasi kebijakan Surat Keterangan Tidak Mampu dalam jaminan kesehatan masyarakat kota Semarang

Kebijakan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Wahyu Dwi Astuti, Agung Dwi Laksono, Ety Retno Setyowati	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Kajian Kebijakan Sistem Pengamanan Darah Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (Dtpk)
2	Gurendro Putro, Didik Budijanto, Mugeni Sugiharto, Kartini Rustandi, Judianto	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Analisis Kebijakan Penentuan Standar Tenaga Kesehatan Berbasis Kompetensi Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (Dtpk)
3	Suharmiati, Lestari Handayani, Sudibyo Supardi, Faiq Bahfen, Djuharto, Lusi Kristiana	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Kajian Hukum Peran Apoteker Dalam Saintifikasi Jamu
4	Dewi Marhaeni Diah Herawati	FK Unpad	Formulasi Kebijakan Pangan dan Relevansi dengan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Propinsi Jawa Barat
5	Endang Sutisna Sulaeman, Ravik Karsidi, Bhisma Murti, Drajat Tri Kartono, Waryana, Rifai Hartanto	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Model Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Pada Kebijakan Program Desa Siaga

Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Felix Kasim	Univ. Maranatha Bandung	Manajemen Penanggulangan Malaria di Kab. Sumba Timur tahun 2011
2	Wahyu Pudji Nugraheni		Studi Evaluasi Pelaksanaan BOK di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Tahun 2011
3	Ni Ketut Ardani* Thinni Nurul Rochmah Chatarina Umbul Wahyuni	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember / FKM UNAIR	Active Case Treatment Is More Cost Effective For Early Stage Lung TB Treatment
4	Endang Basuki, Trevino Pakasi	Fakultas Kedokteran UI	Peran Komunikasi dalam Menurunkan Prevalensi Tuberkulosis di Indonesia
5	Noor Tromp, Rozar Prawiranegara, Harris Subhan, Riparev, Adiatma Siregar, Deny K Sunjaya, Rob Baltussen	UNPAD	Mitigasi HIV-AIDS di Jawa Barat, Indonesia: Bagaimana pemerintah menentukan prioritas?

Kebijakan Pembiayaan dan Penganggaran

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Lely Harakai	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur	Perencanaan Anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan Dalam Dimensi District Health Account (Riset Operasional Di Kabupaten Sumba Timur)
2	Subardi	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Efforts To Increase Budget Allocation For Making Pregnancy Safer/ Reproductive Health Medicine Based On West Lombok Regency Revenue And Expenses Fund
3	Khoiron	FKM Universitas Jember	Analisis Program Inovatif Pembiayaan Pembangunan Jamban Keluarga Sebagai Upaya Mencapai Target Millenium Development Goals Bidang Saniatsi(Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ledokombo Kabupaten Jember)
4	Lucia Ratna Kartikawulan		Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Wonosobo

Kebijakan Pelayanan Puskesmas dan RS

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Agung Dwi Laksono, Evie Sopacua, Suharmiati, Lestari Handayani Ristrini, Herti Maryani, Bambang Wasito	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Studi Formulasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tingkat Kecamatan/Puskesmas
2	Atik Triratnawati	FIB UGM	Program Sister Hospital : Terobosan Kebijakan Propinsi NTT untuk mensukseskan MDG’s3
3	dr.Tri Astuti Sugiyatmi, MPH	Dinas Kesehatan Kota Tarakan / FK UGM	Penguatan Mutu Puskesmas dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tarakan Kalimantan Timur
4	Nunung Priyatni	MKO FK UGM	Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kab. Bombanan Sulawesi Tenggara
5	Tri Juni Angkasawati, Widyawati, Nurdiana, Roberia	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Studi Analisis Implementasi Kebijakan Dan Etik Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Di Rumah Sakit Dan Klinik Medis Swasta Di Indonesia

Kebijakan Pelayanan KIA

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Christina Pernatun Kusmoyo	KMPK FK UGM	Evaluasi Pelayanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal pada Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED) di Kabupaten Bantul
2	dr. Muhammad Hardhantyo Puspowardoyo	PMPK FK UGM	Efektifitas Pendampingan Klinis Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Maternal dan Neonatal di 6 RSD NTT
3	Retno Heru Setyorini	KMPK FK UGM	Counseling for Pregnant Women at Midwife Practice and Primary Health Centres
4	Demsa Simbolon	Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu	Kajian Implementasi dan Kebijakan Jampersal dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Anak dan Ibu di Indonesia Untuk Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals
5	Alimin Maidin, Fridawaty Rivai, A. Indahwaty Sidin	FKM Universitas Hasanuddin	Kajian Implementasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Jumpandang Baru dan Puskesmas Pertiwi Kota Makassar Tahun 2012

Kebijakan Pelayanan Gizi, Imunisasi dan KB

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1	Rini Pratiwi, Chriswardani Surya, Septo Pawelas Arso	Universitas Respati Yogyakarta, Universitas Diponegoro	Analisis Formulasi dan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang IMD dan ASI Eksklusif kab. Klaten
2	Siti Masyitah	FKM UI	Paket Pelatihan Peningkatan Pelayanan Gizi untuk tenaga Posyandu, Staf Puskesmass dalam upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi di Posyandu dan Masyarakat
3	Tety Rachmawati, Agus Suprapto, Turniani, Hari Basuki, Mardiono, Yunita Fitrianti	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Pengembangan Model Bantuan Bidang Ekonomi Pada Penduduk Miskin Dalam Upaya Peningkatan Akseptor KB
4	Kadek Tresna Adhi, Ketut Tangking Widarsa	IKM FK Universitas Udayana	Karakteristik, Status Gizi dan Pola Asuh Kesehatan Anak Balita Penduduk Migran di Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Denpasar

Kebijakan Dalam Reproduksi Remaja

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL ABSTRAK
1	Setia Pranata, Made Asri Budisuari, Andreansyah Arifin, Ahmad Zainul Hamdi, Khoirul Faizin	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Pengembangan Model Pemberdayaan Pesantren Dalam Upaya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja
2	Ali Imron	Fakultas Sosiologi Universitas Negeri Surabaya	Efektivitas Program Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Sekolah: Studi Di SMA “Demarko” Yogyakarta
3	Widjiartini, Ninik L. Pertiwi, Yurika Wardhani, Tilly A A Hutapea, Iffa Udiana	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Surabaya	Kajian Pola Insentif Dan Disinsentif Sosiologis Pelaksanaan Aborsi Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009
4	Agus Widjanarko	Dinkes Kota Pasuruan	Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas di Kota Pasuruan (potret sederhana dari aspek manajemen Kesehatan Reproduksi)