Category: agenda

Equity Pelayanan Kesehatan

NO.	NAMA	INSTANSI	JUDUL ABSTRAK
1	dr. Tiara Marthias, MPH	PMPK FK UGM	Kesenjangan Sosioekonomik Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Indonesia
2	Titis Widya K	FKM UNAIR	Equity Pemanfaatan Pelayanan Antenatal di wilayah kerja Puskesmas Medokan Ayu Kota Surabaya
3	Vissia Didin Ardiyani	Poltekes Palangkaraya	Stunting dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Tengah
4	Intan Nina Sari	FKM UNAIR	Ekuitas dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan(Pada Ibu pengguna Jampersal dan Non Jampersal di wilayah kerja Puskesmas Dupak Kota Surabaya)

Pengantar Forum Nasional III

Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional dalam Forum Nasional III

Selamat datang para peserta kegiatan Forum Nasional III

Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia, bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Tahun pertama penyelenggaraan diselenggarakan oleh Fakutas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Jakarta pada tahun 2010, sedangkan tahun ke dua diselenggarakan di Makassar bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Forum nasional ini merupakan kelanjutan dari forum tahunan mengenai desentralisasi kesehatan yang diselenggarakan sejak tahun 2001.

Pada tahun ini, pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia akan masuk pada tahap penting. Selama ini, pengelolaan Jaringan Kebijakan Kesehatan dilakukan secara informal dengan sistem yang longgar. Di masa mendatang, diharapkan pengelolaan jaringan akan dikembangkan menjadi bentuk yang lebih formal.

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia III ini tersusun atas dua kegiatan besar yaitu satu hari workshop di Hotel Oval Surabaya, dan dua hari forum nasional kebijakan kesehatan di Universitas Airlangga. Workshop pada hari pertama (18 September 2012) terdiri atas 4 kegiatan:

Pengembangan Infrastruktur Unit Penelitian Kebijakan di FKM dan FKM untuk mengantisipasi perkembangan BPJS dan kebutuhan akan riset kebijakan kesehatan di pusat dan daerah;
Pengembangan ilmu kebijakan kesehatan di Bagian IKM Fakutas Kedokteran, bekerjasama dengan Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat – Ilmu Kedokteran Pencegahan – Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran se Indonesia
Workshop persiapan Health in Transition (HiTS) bekerjasama dengan the Asia Pasific Observatory on Health System and Policies.
Pengembangan konsorsium perguruan tinggi kesehatan untuk Gizi dan KIA.

Forum nasional di hari kedua dan ketiga bertema Kajian Kebijakan Kesehatan terkait MDG’s,dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam forum akan dipresentasikan 62 abstrak yang terdiri dari 12 topik kebijakan. Pembicara berasal dari peneliti-peneliti kebijakan kesehatan, sedangkan para pembahas berasal dari pengambil kebijakan. Artikel-artikel terpilih akan diterbitkan di Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia yang sudah terbit pada tahun ini sebagai hasil pertemuan di Makassar. Setiap hari jalannya kegiatan dapat diikuti melalui audio streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net, , termasuk abstraknya.

Sebagai koordinator informal Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, kami berharap Forum Nasional III ini dapat memberikan pengembangan untuk aplikasi ilmu kebijakan di sektor kesehatan. Diharapkan Jaringan ini dapat tumbuh menjadi sebuah organisasi independen yang mendukung proses pengembangan dan pelaksanan kebijakan di sektor kesehatan.

Sebagai penutup, terimakasih kami sampaikan ke pimpinan FKM Universitas Airlangga yang telah menjadi penyelenggara Forum Nasional III ini, Pimpinan Kementerian Kesehatan, Pimpinan AusAid di Jakarta, dan IDRC Canada yang telah mendukung penyelenggaraannya.

Selamat melakukan workshop dan seminar di Forum ini.

Surabaya, September 2012

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D
Koordinator Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Sesi 6

Deskripsi Sesi

Sesi ini membahas tantangan mencari sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai cirri seperti “telur dan ayam” dengan tersedianya peneliti. Dalam sesi ini akan diundang pengelola-pengelola program yang terkait dengan penelitian kebijakan. Diharapkan dengan diskusi ini, ada berbagai bayangan tentang sumber anggaran untuk penelitian kebijakan yang dapat dilakukan oleh pusat penelitian di universitas.

Tujuan Sesi

Memahami sumber – sumber pembiayaan penelitian kebijakan: Dari Pemerintah Pusat, Daerah, BPJS, Donor Agencies, sampai ke Corporate Social Responsibility.
Prospek kegiatan terkait kebijakan kesehatan di masa mendatang (Panel):
1. HSS Project dari AusAid : Ria Arief AusAid
2. Program BalitbangKes : Dr. Soewarta Kosen
3. Management and Technical Assistance Facility dari Global Fund Pemerintah Pusat dan Daerah : Bambang Hartono
4. Project HPEQ DIKTI : Dr Arsita

Isi sesi

Dari Panelis

Sesi 5 : Memahami Renstra dan Business Plan untuk Lembaga Penelitian

Deskripsi Sesi

Unit Penelitian merupakan sebuah kegiatan serius yang membutuhkan system manajemen yang baik. Untuk memulai sebuah lembaga atau mengkaji kemungkinan hidupnya sebuah lembaga diperlukan perencanaan yang menghasilkan rencana strategis dan rencana bisnis. Mengapa perlu melakukan perencanaan bisnis di unit penelitian? Perencanaan ini diperlukan untuk melihat apakah unit penelitian yang ada atau yang akan ada mempunyai prospek ke depan, tumbuh dan berkembang untuk memenuhi harapan penggunanya. Sesi ini membahas secara ringkas kebutuhan dan perbedaan antara rencana strategis dan rencana bisnis. Kegiatan di sesi ini akan dilanjutkan dengan program jarak jauh.

Tujuan Sesi

Membahas unit penelitian dengan pendekatan bisnis
Memahami perbedaan antara rencana strategis dan rencana bisnis.
Mengawali kegiatan jarak-jauh dalam perencanaan bisnis lembaga penelitian.

Isi sesi

Andayani P. 2011. Perbedaan antara Rencana Strategis dan Rencana Bisnis. PMPK

Laksono Trisnantoro – Hand-out .

Bahan Bacaan

Massachusetts small business development center network. BUSINESS PLAN GUIDE

link: http://www.msbdc.org/semass/pub_files/pdfs/BP%20Guide_rev1-06.pdf

Overto, Rodney. Business planning made simple. 2002. Ina Publikatama, Jakarta

What is the Difference Between a Business Plan and a Strategic Plan?

Link: http://www.cssp.com/strategicplanning/blog/?p=505
Link: http://mystrategicplan.com/resources/what-is-the-difference-between-a-business-plan-and-a-strategic-plan/

Sesi 4 : Kebijakan di Sistem Kesehatan, BPJS, dan hubungan antara unit penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran.

Deskripsi Sesi

Sesi ini membahas perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Sesi ini dimulai dengan membahas dua kasus kebijakan yaitu Kebijakan MDG danKebijakan BPJS yang membutuhkan kerja bersama antara peneliti ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu biomedik. Dari kasus ini, akan dibahas bagai mana strategi pengembangan kerjasama antara di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran.

Tujuan Sesi

Membahas kasus kebijakan pencapaian MDG4 dan MDG5
Membahas kasus kebijakan BPJS
Membahas kerjasama antara ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu biomedik dalam kebijakan kesehatan.

Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Kerjasama peneliti kesehatan masyarakat dan biomedik. Kasus: MDG4 dan MDG5, serta BPJS. PMPK

Bahan Bacaan

Kebijakan KIA di www.kebijakankesehatanindonesia.net

UU SJSN dan UU BPJS

Sesi 3 : Tata Kelola Unit Penelitian Kebijakan dan Independensinya

Deskripsi Sesi

Lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang professional serta jaringan kerja. Sesi ini membahas mengenai tata kelola dan struktur lembaga penelitian serta apa yang dimaksud dengan sifat independen.

Tujuan Sesi

Memahami tata kelola dan struktur lembaga penelitian di universitas
Memahami hubungan antara peneliti dengan lembaga penelitian
Memahami independensi peneliti dan lembaga penelitian

Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Tata Kelola Unit Penelitian Kebijakan dan Independensinya. PMPK

Bahan Bacaan

Bennett S, Corluka A, Doherty A and Tangcharoensathien V. 2012.Approaches to developing the capacity of health policy analysis institutes: a comparative case study. Health Research Policy and Systems 2012, 10:7 http://www.health-policy-systems.com/content/10/1/7

White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager’s approach. Rev PanamSaludPublica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002

Sesi 2b : Assessment diri sendiri

Deskripsi Sesi

Sesi ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan organisasi dan institusi dalam usaha mengembangkan kecakapan penelitian pelayanan kesehatan mereka, baik institusi sektor publik maupun swasta. Sesi ini dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi organisasi dengan pengalaman terbatas ataupun yang sudah berpengalaman tapi menginginkan pengembangan yang lebih jauh atau yang ingin memperkuat infrastruktur mereka. Secara khusus, sesi ini dapat berfungsi sebagai sebuah sumber untuk:

Pengurus dan direktur organisasi yang ingin mengembangkan program penelitian pelayanan kesehatan mereka.
Pimpinan jurusan dan direktur program dengan pengalaman riset yang terbatas, yang tertarik untuk membuat atau mengembangkan program penelitian pelayanan kesehatan untuk mahasiswa dan staf mereka.
Peneliti perorangan yang ingin membuat sebuah program atau kelompok kerja bagi para peneliti pelayanan kesehatan.

Bahan referensi yang disarankan dalam sesi ini memberikan pendekatan yang mudah dan runut untuk merencanakan, menerapkan, dan memelihara infrastruktur penelitian. Langkah- langkah berikut ini tidak harus dilaksanakan secara berurutan.

Terdapat enam langkah untuk membangun sebuah infrastruktur penelitian yang efektif dan berkesinambungan, yaitu:

Melaksanakan asesmen
Mengusahakan budaya yang mendukung untuk penelitian
Merencanakan dukungan infrastruktur.
Berkomunikasi dengan penyandang dana (funding agencies), peneliti lain dan berbagi temuan
Mengevaluasi infrastruktur
Merencanakan kesinambungan

Asesmen diperlukan untuk menentukan prakarsa yang berhasil. Agar dapat menentukan tujuan, harus didasarkan pada informasi terkini yang memperlihatkan apa yang kita perlukan untuk membangun sebuah infrastuktur penelitian pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sesi ini secara khusus akan membantu peserta melakukan self-assessment terhadap institusi penelitian tempat mereka bekerja.

Tujuan Sesi

Sesi ini bertujuan untuk melakukan self-assessment dengan menggunakan tools yang tersedia. Setelah mengikuti sesi ini, peserta akan dapat:

Melakukan self-assessment terhadap institusi penelitian tempatnya bekerja dalam hal pengembangan kapasitas lembaga
Mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yg dapat dilakukan institusi penelitian tempatnya bekerja sebagai hasil dari self-assessment yang dilakukannya

Isi sesi

Shita Dewi – Hand-out

Peserta diberi lembar evaluasi / self assessment
Peserta diberi waktu 30 menit untuk mengisi lembar evaluasi / self-assessment
Fasilitator mendiskusikan 1-2 point hasil isian peserta untuk membantu peserta mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan institusi penelitiannya

Bahan Bacaan

Jennifer Stephens J, Levine R, Burling A, Russ-EftD . 2011. An Organizational Guide to Building Health Services Research Capacity. Agency for Healthcare Research and Quality Rockville, MD. American Institutes for Research Washington, DC. Telah diterjemahkan secara tidak resmi menjadi: “Sebuah Panduan Organisasional untuk Membentuk Kecakapan Dalam Penelitian Pelayanan Kesehatan. ” (Dokumen terjemahan tidak resmi).

Prof. Rohan Jayasuriya

The widening gap in equity of pluralistic health systems in low income and
middle income countries in Asia:
emerging issues in unregulated health systems.

Assoc. Prof. Rohan Jayasuriya

School of Public Health and Community Medicine,
Faculty of Medicine, UNSW, Australia

There is wide recognition that health systems in low income and middle income countries have substantial constraints and that efforts to strengthen them are failing. Evidence shows that in countries with pluralistic (ie mixed) systems there is a widening gap in universal access to primary care and a disproportionate financial burden on the poor. Historically many countries in Asia took the path to build publicly funded national health systems with a focus to cater for episodic care of acute disease.

These investments in secondary and tertiary facilities are now a costly burden in infrastructure and specialised staff. Most countries now face the heaviest burden of disease from chronic disease. Private health care has over the years lead to a distortion of demand and health seeking behaviour. Countries face policy issues of an unregulated private sector and dual practice of public sector staff. A comparative analysis of selected case studies from Asian countries will be used to illustrate the underlying factors that contributed to this situation and to analyse reform strategies, taken by design and default to respond to the emerging crisis.

NOTULENSI Lunch Seminar

Sesi 2a : Kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan kemampuan perguruan tinggi

Deskripsi Sesi

Dalam pengantar pertemuan ditekankan bahwa system kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan di level nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Di dalam UU BPJS Pasal 39 ayat 3 menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Kebutuhan ini akan dibahas dalam sesi ini. Dalam konteks kebutuhan ini pertanyaan pentingnya adalah apakah perguruan tinggi mampu untuk menjawab kebutuhan ini. Sebagai gambaran spesifik; apakah perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi memonitor pelaksanaan kebijakan BPJS, khususnya untuk mutu pelayanan klinis dalam konteks INA-CBG.

Tujuan Sesi :

Memahami Penelitian Kesehatan dan Penelitian Kebijakan Kesehatan;
Memahami kebutuhan akan penelitian kebijakan kesehatan;
Memahami beda konsultan, dosen, dan peneliti;
Mengetahui kesiapan perguruan tinggi dalam penelitian kebijakan kesehatan.

Isi sesi

Trisnantoro L. 2012. Hand-out. Kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan kemampuan perguruan tinggi. PMPK

Bahan Bacaan

Implementation research evidence uptake and use for policy-making (Health Research Policy and Systems 2012, 10:20)

White F. 2002. Capacity-building for health research in developing countries: a manager’s approach. Rev PanamSaludPublica/Pan Am J Public Health 12(3), 2002

Yes, research can inform health policy; but can we bridge the ‘Do-Knowing It’s Been Done’ gap? (Health Research Policy and Systems 2011, 9:23)

What Next?

Kemitraan antara pemerintah, swasta dan akademisi akan menjadi kekuatan yang kuat untuk mengadakan perubahan dalam kebijakan.

Sebagian besar, pserta memilih kebijakan yang sifatnya monitoring kebijakan sambil berjalan belum sampai pada evaluasi kebijakan.

Proses pengambilan kebijakan, tetap harus mengacu kepada sequence dari ide ke piloting, ke policy paper ke legislasi ke pelaksanaan dan monitoring ke evaluasi, sampai dengan perubahan.

Pada proses legislasi sendiri juga ada sequence yang panjang, sama dengan pembentukan kebijakan itu sendiri. Kebjiakan ini melibatkan lintas kementrian, sehingga proses legislasinya juga panjang. Kebijakan itu juga bisa merupakan satu paket. Banyak perumusan masalah, lebih banyak ke penelitian system kesehatan. Untuk sampai ke penelitian kebijakan, harus memahami betul perundangan dan legislasinya. Untuk penelitian monitoring kebijakan, hanya melihat sequence proses pelaksanaannya, tidak sampai dengan evaluasi. Sekali lagi intinya harus melihat detail undang-undangnya.

Penulisan kebijakan harus dimulai dengan penelitian kebijakan yang ada. Banyak literasi dengan membaca kebijakan terdahulu. Kemudian dalam penulisan kebijakan banyak menggunakan istilah umum, jangan terlalu banyak menggunakan istilah asing. Ini untuk mengurangi, bias istilah bila dibaca oleh orang yang bukan dari kalangan khusus (akademisi dan praktisi).