Category: Berita

Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI merancang naskah akademik studi apoteker spesialis nuklir. Langkah ini bertujuan mematangkan kebutuhan penanganan kesehatan berbasis nuklir.

Ketua IAI, Nurul Falah Eddy Pariang mengatakan, penyediaan spesialis nuklir merupakan momentum pemanfaatan perkembangan ilmu kesehatan yang berkaca ke Amerika maupun Eropa. Nurul menuturkan, apoteker spesialis nuklir merupakan apoteker yang bergerak di bidang farmasi nuklir.

“Jadi di dalam ilmu kesehatan berkembang juga kedokteran nuklir yang menggunakan bahan yang memang kita bicara nuklir itu selalu bom atom, peledak. Padahal itu suatu zat yang bisa digunakan untuk kesehatan,” ujarnya dalam Rakernas dan pertemuan ilmiah nasional 2019 dengan topik Enhancing Public Access to Pharmatcists In Digital Era di Bandung, Rabu 13 Maret 2019.

Menurut Nurul, spesialis nuklir nantinya akan menyediakan obat-obat dengan kualitas lebih unggul dibandingkan produk konvensional. “Dokternya melakukan diagnosis berdasarkan kedokteran nuklir, apoteker menyiapkan ketersediaan untuk farmasi nuklir yang biasanya waktunya sangat pendek. Seperti begitu disiapkan sekitar tiga jam sudah expired dan itu pengobatan yang efektif,” katanya.

Nurul mengatakan, studi nuklir untuk bidang kesehatan baru ada untuk kedokteran, sedangkan untuk apoteker belum didirikan. “Tapi kebutuhannya apoteker nuklir ini ada. Sehingga kita berkolaborasi dengan teman-teman dari kedokteran nuklir untuk bersama-sama,” ungkapnya.

Kampus yang dipersiapkan untuk apoteker spesialis nuklir yaitu Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Jawa Barat. “Rencananya yang akan membuat prodi di Unpad,” katanya.

Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Engko Sosialine Magdalen mengatakan, lembaganya mengapresiasi rencana tersebut. Kemenkes menyadari, ilmu kesehatan di Indonesia terus berkembang seiring dengan kematangan penanganan medis dari segi obat maupun alat.

“Kalau ada kebutuhan, maka pemerintah wajib merealisasikan kebutuhan tersebut. Saya tahu kedokteran nuklir kan sudah lama berkembang, mesti ada obat-obatannya juga.” (mus)

sumber: https://www.viva.co.id/digital/teknopedia/1129883-ide-apoteker-nuklir-dipuji-kemenkes

 

 

 

Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) mendapatkan anugerah Holmes Lecture Award 2019 dari Asia-Pacific Academy of Ophthalmology.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Nila pada acara Pembukaan Kongres APAO ke-34 di Bangkok. Acara tersebut dihadiri sekitar 6.500 peserta, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Thailand Ahmad Rusdi.

Presiden APAO Charles N.J. McGhee, menjelaskan bahwa Award tersebut diberikan atas kontribusi dan dedikasi Menkes Nila dalam pembangunan kesehatan global, termasuk mendukung program pelayanan kesehatan mata di kawasan Asia Pasifik.

“APAO bangga dengan kinerja dan pengabdian Ibu Nila Moeloek sebagai dokter spesialis mata dan sukses menjadi Menteri Kesehatan di Indonesia. APAO mengakui kontribusi peran aktif Ibu Nila Moeloek antara lain sebagai anggota Board Maternal, New Born and Child Health WHO, anggota Executive Board WHO, dan anggota Board Eat Forum. Selain itu, juga sukses mendorong peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan,” ungkap McGhee, Rabu (6/3/2019).

McGhee juga berharap kinerja Menteri Kesehatan RI ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh anggota APAO di Kawasan Asia Pasifik.

Dalam kesempatan bertemu dengan Board APAO, Nila menyampaikan terima kasih atas Award yang diberikan sebagai pengakuan atas pengabdian dan kinerjanya selama ini.

Namun demikian, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa penghargaan bukan untuk dirinya sendiri.

“Award ini bukan hanya untuk diri saya sendiri saja, namun pada hakekatnya adalah untuk rakyat dan Pemerintah Indonesia, khususnya sahabat-sahabat yang selama ini mendukung saya mencapai kesuksesan pembangunan Indonesia Sehat,” tutur Nila.

Kongres APAO ke-34 akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 9 Maret 2019. Kongres menyelenggarakan berbagai program kegiatan berupa Seminar, Diskusi Panel dan Temu Ilmiah serta Pameran di bidang Kedokteran Mata.

Kongres diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan dihadiri para Dokter Ahli Mata dari negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.

Menteri Kesehatan dijadwalkan memberikan presentasi mengenai Upaya Promotif dan Preventif Tumor Mata di Indonesia dalam Sesi APAO Scientific Session pada 7 Maret 2019.

sumber: https://lifestyle.bisnis.com/read/20190307/106/897018/menkes-ri-terima-award-holmes-lecture-2019

 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada 4 provinsi, 120 kabupaten dan kota. Karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional. Mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum 2019.

Penyerahan penghargaan dilakukan mendagri kepada gubernur, bupati dan wali kota usai acara penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara. Dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, mendagri mengingatkan kembali implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS.

Dalam Inpres tersebut, bupati dan wali kota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN. Memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam JKN-KIS. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Memastikan BUMD mendaftarkan, memberikan data lengkap dan benar, serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya. Serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Memastikannya, presiden menginstruksikan para gubernur meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan wali kota. Terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas. Serta menginstruksikan agar gubernur mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi edaran ini, antara lain meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN-KIS. Kepala daerah juga diminta mendorong seluruh warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Diharapkan seluruh penduduk terdata berdasarkan by name by address.

”Ke depan juga diharapkan tidak ada lagi Jamkesda. Karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS. Bila pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, ada baiknya mengkaver program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS,” kata Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. (sct/wid/fer)

sumber: https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/03/05/123204/dorong-kepala-daerah-alokasikan-anggaran-jkn-kis

 

JAKARTA — Musim hujan merupakan musimnya penyakit demam berdarah. Konsultan Penyakit Dalam bidang Penyakit Tropik Infeksi dr Adityo Susilo mengatakan ketika musim hujan maka nyamuk akan lebih banyak karena faktor banyaknya pula genangan air.

Menurut dr Adityo, penyebab penyakit demam berdarah adalah nyamuk Aedes Aegypti. Nyamuk ini selalu hadir di lingkungan masyarakat yang kotor sehingga menjadi sarang efektif bagi perkembangan nyamuk.

Larva atau jentik nyamuk adalah populasi yang dapat dilihat dengan kasat mata. Jentik nyamuk dengue hanya ditemukan di air bersih yang tidak mengalir dan dapat ditemukan dimanapun baik tempat kering maupun lembab.

“Penyakit ini masih menjadi sumber masalah di dunia, bahkan kasus ini tidak ada habis-habisnya. Pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu kebanyakan demam untuk tiga bulan terakhir,” ujarnya.

Demam berdarah atau DBD disebabkan oleh virus dangue yang menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk. Artinya DBD tidak bisa menular langsung dari seseorang ke orang lain tanpa perantara nyamuk tersebut. “Menularnya lewat nyamuk, jadi kalau nyamuk tidak bertebangan tidak akan menular,” kata dr Adityo.

Nyamuk Aedes Aegypti merupakan nyamuk yang aktif pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini memiliki jarak terbang kurang lebih 100 meter dan umur 14 hari hingga 3 bulan.

Kemarin (25/2), Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) mengadakan forum terbuka di Jakarta dengan tujuan membantu menjelaskan wabah DBD ke masyarakat. Dinas kesehatan DKI Jakarta saat ini sudah menetapkan status waspada terhadap DBD terutama di bulan Februari-Maret 2019.

Dalam forum PAPDI, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah berupaya serius memberantas DBD. Yaitu dengan vaksinasi untuk menguatkan diri terhadap masyarakat serta mengadakan gerakan satu rumah satu jumantik.

“Jadi kalau ditanya kebijakan pemerintah seperti apa, yaitu mendorong gerakan satu rumah satu jumantik,” kata dr Siti.

Jumatik merupakan singkatan dari juru pemantau jentik, anggota masyarakat yang secara sukarela memantau keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti di lingkungannya serta melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin. Jumantik juga berperan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapaan masyarakat menghadapi demam berdarah dengue (DBD).

Pemerintah telah memperbarui progam gerakan satu rumah satu jumantik dengan mengajak anggota keluarga ikut serta dalam pencegahan DBD. “Sebenarnya yang paling baru adalah kita melakukan gerakan satu rumah satu jumantik karena prinsipnya itu PSN, bagaimana PSN ini dipahami. Kalau dulu kan lebih pada jumantik yang artinya juru pemantau jentik. Nah kalau sekarang juru pemantau jentik yang artinya benar-benar dilakukan anggota keluarga itu sendiri.” tutup dr. Siti Nadia

Jumantik berperan besar mencegah penularan DBD akibat nyamuk. Saat musim hujan genangan air membuat telur nyamuk lebih cepat mengupas dalam waktu kurang dari dua hari. “Jadi, kalau dulu adalah untuk mengeluarkan demam berdarah nyamuk harus mengigit orang yang terinfeksi demam berdarah ya, tapi sekarang tidak. Sekali dia (nyamuk) sudah mengigit orang demam berdarah, maka virus itu akan terbawa oleh si nyamuk,” kata dr Siti.

sumber: https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/pniqs8328/demam-berdarah-yang-belum-ada-habisnya

 

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki sumber data kesehatan terbesar di Indonesia. Data-data ini dapat digunakan oleh peneliti dan akademisi. Selain itu data ini juga bisa digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program JKN-KIS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan pihaknya berupaya memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan data sampel yang bisa mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan.

“Kami melihat data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan Informasi pada publik,” kata Fachmi Idris dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan Penggunaan Big Data di Gedung BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Fachmi menjelaskan, pengelolaan data sampel sebagai pengembangan pengambilan kebijakan dalam program jaminan kesehatan bukanlah hal baru di dunia. Misalnya, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan Korea Selatan.

National Health Insurance Services (NHIS) memiliki NHIS-National Sample Cohort, yang merupakan database data sampel 2% dan total populasi Korea Selatan, NHIS-NSC menjadi sumber data sampel yang digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan kesehatan di Korea Selatan, baik oleh akademisi, peneliti, maupun pemerintah.

Begitu pula di Taiwan National Health Insurance Research Database (NHIRD) menjadi sumber data yang powerful bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan NHIRD akan memberikan data set dalam 3 bentuk, yaitu data sampel yang mencakup 2 juta subjek yang diidentifikasi, dataset penyakit, dan data populasi lengkap.

“Data sampel BPJS Kesehatan merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2015 dan 2016 yang diambil dengan menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak termasuk akademsi. Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk mempermudah akses dan analisis data oleh publik dan dapat dipergunakan dalam proses analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan,” kata Fachmi.

Dalam data sampel tersebut, disajikan 111 variabel yang bisa diolah, yang terdiri atas 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, dan 53 variabel pelayanan fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang saling terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.

Proses penyusunan data sampel harus melewati sejumla tahap. Data mentah dipisah menjadi 3 kelompok berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu 1) peserta yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, 2) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKTP, dan 3) peserta yang sudah pernah mendapat pelayanan kesehatan di FKRTL Selanjutnya, dari setiap kelompok tersebut diambil secara acak 10 keluarga dan setiap anggota keluarga dihitung bobotnya.

“Berdasarkan sampel data kepesertaan ini, diambil lah sampel data pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL. Proses pengambilan data sampel ini dilakukan bersama statistik, sehingga bisa menghasilkan akurasi yang baik. Seluruh masyarakat nantinya bisa mengakses data sampel ini,” kata Fachmi.

Untuk mengakses data sampel, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPJS Kesehatan dengan melampirkan surat pengantar dari instansi, formulir permohonan informasi publik, pakta integritas, proposal penelitian, dan salinan (fotocopy) identitas diri seperti KTP. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan memverifikasi berkas permohonan tersebut. Jika lengkap, PPID BPJS Kesehatan akan menyerahkan data sampel kepada pemohon.

Fachmi menuturkan, manajemen data di BPJS Kesehatan sendiri sudah berlangsung cukup lama. bahkan dimulai pada tahun 2013 sebelum BPJS Kesehatan beroperasi. Seiring tahun berjalan, BPJS Kesehatan melakukan pengembangan manajemen data (termasuk data riset), pengembangan business intelligence, pelaksanaan fungsi dan tugas PPID, hingga akhirnya merilis data sampel di tahun 2019 ini.

“Data sampel BPJS Kesehatan masih akan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan peserta dan perkembangan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami butuh masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi, peneliti, maupun khalayak Iainnya untuk menyempurnakan kualitas data sampel ini,” ujar Fachmi.

 sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4442561/data-bpjs-kesehatan-bisa-dipakai-untuk-penelitian

 

Sistem layanan rumah sakit berada di bawah tekanan yang menuntut keberlanjutan. Rumah sakit menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar, dengan kegiatan operasional 24/7 dan kebutuhan energi yang besar, seperti kontrol aliran udara dan sistem HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) khusus.

Dalam kondisi persaingan bisnis saat ini, menjaga finansial rumah sakit tetap sehat tanpa mengorbankan keselamatan pasien merupakan tugas yang tidak mudah. Sebagai gedung dengan tingkat konsumsi energi terbesar kedua setelah restoran, rumah sakit membutuhkan keandalan listrik setiap saat – dan itu tidak murah.

Biaya listrik mengambil porsi 1 hingga 5% dari total anggaran operasional rumah sakit, permintaan energi yang tinggi berbanding terbalik dengan pasokan terbatas semakin meningkatkan biaya energi, ditambah lagi kebutuhan untuk terus mendatangkan teknologi baru di dunia kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien yang umumnya membutuhkan konsumsi listrik yang juga tidak sedikit menjadi dilema bagi manajemen rumah sakit untuk pintar-pintar mengatur kesehatan finansialnya.

Di Indonesia, pasar rumah sakit diperkirakan akan semakin bertumbuh dengan meningkatnya populasi penduduk, tingkat pengeluaran perawatan kesehatan yang semakin tinggi, meningkatnya risiko penyakit akibat gaya hidup, dan pertumbuhan pendapatan kelas menengah. Namun, tantangan ke depannya adalah bagaimana pertumbuhan pasar rumah sakit diimbangi dengan jumlah tenaga kesehatan, strategi menghadapi ketatnya persaingan rumah sakit domestik dan asing, dan semakin kompleksnya perencanaan ekspansi bisnis dengan penerapan teknologi yang semakin maju.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tingkat pertumbuhan tahunan sektor rumah sakit swasta nirlaba meningkat pesat dengan rata-rata 17,3%. Jumlah rumah sakit swasta nirlaba hingga April 2018 mencapai 1.804 rumah sakit. Ken Research memprediksi pasar layanan kesehatan Indonesia berdasarkan pendapatan diperkirakan akan mencapai USD 32 Miliar pada tahun 2022.

Country President Schneider Electric Indonesia Xavier Denoly mengatakan dengan meningkatnya persaingan di sektor rumah sakit serta ekspektasi yang semakin tinggi terhadap layanan dan fasilitas rumah sakit, manajemen rumah sakit harus memastikan bahwa semua proses dan kegiatan operasional mendukung 100% kepuasan pasien tanpa adanya kesalahan.

“Solusi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan, untuk saat ini dan masa depan dan jawabannya terletak pada pemanfaatan teknologi baru dan kolaborasi. Ada tiga area utama di mana rumah sakit dapat mengambil manfaat dari penerapan teknologi, yaitu keandalan akses listrik, optimalisasi penggunaan energi dan infrastruktur, serta pelayanan rumah sakit yang lebih terfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Singkatnya, rumah sakit perlu menjadi lebih efisien, dan melakukan lebih banyak dengan konsumsi energi yang lebih sedikit atau tetap,” katanya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Keandalan Listrik untuk Keselamatan Pasien

Pemadaman listrik secara tiba-tiba di rumah sakit merupakan risiko besar bagi keselamatan pasien terutama bila sedang dilakukan tindakan di ruang operasi atau mereka yang mengandalkan mesin pendukung kehidupan. Namun yang mengejutkan adalah terjadinya pemadaman sering kali disebabkan oleh kegagalan yang tidak terduga pada fungsi peralatan listrik dibandingkan akibat cuaca ekstrem.

Kegagalan-kegagalan seperti ini menjadi momok bagi reputasi dan kesehatan finansial rumah sakit. Pemadaman listrik selama delapan jam di rumah sakit dengan 300 tempat tidur diperkirakan dapat menimbulkan kerugiaan hingga lebih dari $1 juta dolar atas hilangnya pendapatan karena tindakan operasi yang dibatalkan dan atau pasien harus dipindahkan dari layanan darurat ke fasilitas lain.

Pemanfaatan teknologi dalam memastikan keandalan listrik di rumah sakit sangat krusial karena berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Teknologi analitik dapat membantu memprediksi adanya anomali sebelum terjadinya gangguan fungsi peralatan listrik sehingga rumah sakit dapat beroperasi secara optimal.

“Tantangan terbesar rumah sakit di daerah seperti Rumah Sakit Indriati, rumah sakit umum milik swasta yang berlokasi di Solo Baru, Sukoharjo adalah bagaimana memastikan suplai listrik yang andal dan konsisten untuk memberikan pelayanan yang prima bagi pasien meskipun dengan kondisi distribusi listrik yang tidak stabil. Rumah Sakit Indriati adalah studi kasus terbaik tentang bagaimana solusi EcoStruxure Schneider Electric dapat membantu manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kinerja keandalan listrik dengan mengoptimalkan biaya operasional. Pemanfaatan solusi EcoStruxure di Rumah Sakit Indriati dapat mengurangi hingga 40 persen downtime karena pemadaman listrik, dan dapat menghemat listrik dan biaya operasional hingga 30 persen per tahun,” Xavier menjelaskan.

Bagaimana teknologi baru dapat terintegrasi dengan jaringan infrastruktur terdahulu?

Rumah sakit sering mengandalkan jaringan infrastruktur yang sudah lama dan tidak efisien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien yang terus tumbuh.

Secara statistik, rata-rata ruang rumah sakit mengonsumsi energi listrik setara dengan menghidupkan dua rumah tinggal. Pengurangan energi sebesar 30 persen di rumah sakit dengan kapasitas 300 tempat tidur dapat menghasilkan penghematan yang cukup untuk menambah 10 perawat dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi para pasien.

Sistem dan teknologi analitik terbaru untuk manajemen bangunan dapat membantu direktur fasilitas rumah sakit mengidentifikasi komponen apa saja yang dapat ditingkatkan untuk melakukan penghematan. Sebagai ilustrasi fasilitas penelitian biomedis dapat menghemat hingga $ 284.000 pada tahun pertama dengan membuat keputusan yang tepat didasarkan pada hasil temuan dengan data-data yang akurat.

Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat menjadi salah satu cara untuk memangkas biaya. Panel surya yang dipasang di ruangan seperti tempat parkir rumah sakit dapat memotong tagihan rumah sakit hingga lima persen.

Sementara pemanfaatan teknologi seperti EcoStruxure Building Operation dan EcoStruxure Power Monitoring Expert dari Schneider Electric dapat membantu rumah sakit untuk mengimplementasikan pembaruan sistem manajemen gedung, mengurangi biaya dan meningkatkan pemantauan daya listrik dan informasi kondisi ruang operasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien selama operasi.

Teknologi Pintar Membuat Pelayanan Jadi Terfokus dan Kenyamanan Pasien Meningkat

sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read216437/rumah-sakit-digital-untuk-menghemat-biaya-listrik.html

 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) akan meneliti penyebab kekerdilan alias stunting melakukan uji mikro nutrisi dan lingkungan ke daerah yang mengalami kasus tersebut.

“Pada 2019 digagas oleh LIPI dan Kementerian Pertanian tentang penelitian stunting. Itu program nasional, bagaimana masing-masing instansi mempunyai andil. Batan mempunyai andil dalam bentuk analisisnya (mikro nutrisi dan lingkungan),” kata Plt Kepala Batan Prof Efrizon Umar saat menggelar diskusi dengan wartawan di Kota Bandung, Minggu 10 Februari 2019.

Ia mengatakan dalam waktu dekat ini Batan akan melakukan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Kementerian Pertanian (Kemtan) terkait penelitian stunting ini. “Jadi ini kan sebenarnya stakeholder utamanya ialah Kemtan dan Kemkes. Makanya dalam waktu dekat kita akan mengadakan FDG dengan Kemenkes apa target utamanya, Batan akan bertanya bagaimana kami akan berperan,” kata Efrizon.

Sementara itu, Kepala Pusat Sains Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Batan Jupiter Sitorus Pane mengemukakan pihaknya akan melakukan penelitian tentang penyebab stunting di Indonesia dari berbagai aspek.

“Jadi sebetulnya stunting itu disebabkan oleh apa. Apakah stunting itu karena genetik, apakah karena faktor makanan yang masuk atau kurang gizi atau karena faktor lingkungan,” katanya.

Dari berbagai aspek ini Batan akan melihat dan mengamati dari mikronutrisibda dan kondisi lingkungan di daerah-daerah yang mengalami stunting.

Oleh karena itu, lanjut Jupiter, pihaknya telah mengirimkan tim khusus ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengambil contoh makanan yang dimakan oleh warga terkait penelitian penyebab stunting tersebut.

Dia mengatakan ada sekitar 400 contoh makanan yang dimakan warga di daerah NTT untuk diteliti lebih lanjut. “Nah dengan teknologi analisis nuklir ini kita bisa melihat unsur-unsur itu jauh lebih jauh, jauh lebih detail sehingga ada unsur-unsur yang tadinya berpengaruh terhadap stunting itu mungkin akan terlihat nantinya,” katanya.

Nantinya, kata dia, peniliti Batan akan membuat hipotesis sementara dari hasil penelitian tersebut. “Harapan kita, peneliti membuat hipotesisnya. Unsur-unsur ini kemungkinan penyebab stunting,” ujar Jupiter.

sumber: https://gaya.tempo.co/read/1174242/masalah-stunting-akan-diteliti-melalui-uji-mikro-nutrisi/

 

Masalah gizi di Indonesia terutama di beberapa wilayah di bagian Timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Barat, dinilai masih tinggi. Namun, secara nasional, status gizi di Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Sebagai contoh provinsi NTT penurunan prevalensi stunting sebanyak 9,1%, hampir 2% pertahun penurunan, hal ini menunjukkan upaya multisektor yang terkonvergensi pusat dan daerah. Penderita gizi buruk tentu tidak akan lepas dari pantauan tenaga kesehatan, dimana pun kasusnya tenaga kesehatan dibentuk untuk selalu siaga membantu perbaikan gizi penderita.

Perbaikan status gizi nasional dapat dilihat berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Pada prevalensi Gizi Kurang (Underweigth) perbaikan itu terjadi berturut–turut dari tahun 2013 sebesar 19,6% naik menjadi 17,7% 2018. Prevalensi stunting dari 37,2% turun menjadi 30,8%, dan prevalensi kurus (Wasting) dari 12,1% turun menjadi 10,2%.

“Dalam perhitungan data kasus gizi buruk harus diambil dari indeks berat badan menurut tinggi badan (BBTB) atau yang disebut sangat kurus sesuai standar WHO yang disertai dengan gejala klinis,” jelas Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kirana Pritasari, di Jakarta, Rabu (30/01/2019).

Ia menegaskan, intervensi terhadap masalah gizi terutama di wilayah Indonesia bagian Timur sudah ditangani atau diintervensi oleh tenaga gizi di Puskesmas. Hasil Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes) tahun 2017, Tenaga Gizi di seluruh Indonesia sudah memenuhi 73,1% Puskesmas.

Kirana menjelaskan, untuk 26,1% Puskesmas yang belum memiliki Tenaga Gizi utamanya di daerah terpencil dan sangat terpencil, Kementerian Kesehatan memiliki program Nusantara Sehat. Nusantara Sehat terdiri dari tenaga–tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, tenaga gizi, perawat, bidan, tenaga farmasi, sanitarian, analis kesehatan dan tenaga kesehatan masyarakat yang dilatih untuk ditempatkan di Puskesmas selama 2 tahun.

Bentuk intervensi untuk pemulihan gizi buruk yaikni dengan pemberian makanan tambahan. Kementerian Kesehatan sudah mendistribusikan makanan tambahan berupa Biskuit dengan kandungan kaya zat gizi ke seluruh Puskesmas di Indonesia termasuk wilayah Timur.

Selain itu, dilakukan juga kegiatan surveilans gizi yang dimulai dari masyarakat di Posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Pengumpulan data individu yang teratur akan bisa mendeteksi secara dini masalah gizi yang dihadapi, sehingga analisis dan intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran dan tepat waktu.

Upaya lain dalam mencegahan masalah gizi adalah dengan perubahan perilaku masyarakat. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerinta pusat dan Pemerintah Daerah.

Di wilayah Indonesia Timur sudah ada 10 Kabupaten yang menerbitkan regulasi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam rangka pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya. (kes)

sumber: https://jpp.go.id/humaniora/kesehatan/329770-status-gizi-indonesia-mengalami-perbaikan

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya untuk menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai program andalan pemerintah di bidang kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain melakukan sosialisasi dengan media budaya ke berbagai daerah, Kemenkominfo juga menggelar dialog interaktif di beberapa media elektronik.

Diharapkan dengan dialog interaktif, masyarakat bisa lebih proaktif untuk mengikuti program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Direktur Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Wiryanta mengungkapkan, bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat ini adalah sesuai dengan amanat Undang Undang. Kemenkominfo adalah sebagai goverment public relations (GPR), yang mana sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, diamanatkan untuk ikut berperan dominan dalam menyebarkan informasi kepada publik.

Terutama adalah terkait kebijakan publik serta program strategis pemerintah melalui semua sarana pemberitaan yang ada. Sehingga, masyarakat wajib mendapatkan informasi yang akan, sedang dan sudah dikerjakan.

“Dengan dialog interaktif ini, masyarakat akan semakin paham mengenai program pemerintah. Dengan begitu, masyarakat bisa berperan aktif untuk ikut mengawal setiap program yang ada,” terangnya kepada JawaPos.com, Selasa (5/2).

Wiryanta menyampaikan, bahwa salah satu program strategis dari pemerintah saat ini adalah JKN. Mengingat, program ini menjadi kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya seluruh masyarakat mengetahui dan memahami mengenai program JKN.

“Tahun lalu, sudah 200 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta BPBS Kesehatan. Baik yang mandiri, didanai oleh pemerintah pusat atau didanai dari APBD daerah. Dan kami terus mendorong agar masyarakat terdorong untuk aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ucapnya.

sumber: https://www.jawapos.com/jpg-today/05/02/2019/sosialisasikan-program-jkn-kemenkominfo-gunakan-media-elektronik

 

Jakarta – Tujuan ada urun biaya dan selisih biaya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sebagai kendali mutu dan biaya, serta mencegah penyalahgunaan pelayanan fasilitas kesehatan dalam pelayanan JKN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sundoyo.

Sundoyo menjelaskan bahwa urun biaya berbeda dengan selisih biaya. Urun biaya adalah tambahan biaya yang dibayarkan oleh peserta, pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.

“Yang beredar di medsos seolah-olah seluruh pelayanan dikenakan urun biaya padahal tidak,” ujar Sundoyo menambahkan dalam temu media di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta pada Senin (28/1/2019).

Sementara untuk selisih biaya, adalah tambahan biaya yang dibayarkan peserta pada saat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih tinggi daripada hak kepesertaannya. Hal ini hanya bisa dilakukan satu tingkat di atas kelas kepesertaannya.

“Untuk selisih biaya pembayarannya bisa melalui bayar sendiri oleh peserta, bisa oleh pemberi kerja atau melalui asuransi swasta,” tambahnya.

Secara spesifik, tujuan dari urun biaya dan selisih biaya memang berbeda. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes dr Kalsum Komaryani mengatakan, urun biaya diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan layanan kesehatan untuk selera serta perilaku masyarakat. Sementara, untuk selisih biaya bertujuan untuk kenyamanan pada pasien. Sehingga, pasien yang dianggap mampu tidak bisa semena-mena menaikkan kelas perawatannya.

“Jadi ada beberapa pasien yang merasa nyaman dirawat di kelas VIP atau di kelas 1. Ternyata JKN memperkenankan untuk naik kelas, ” ujar Kalsum.

“Jadi jangan dicampuradukkan antara urun biaya dan selisih biaya,” imbuhnya.

Walau begitu, Sundoyo mencontohkan, peserta bisa saja terkena dua jenis biaya tersebut. Misalnya, jika seorang peserta kelas tiga masuk rumah sakit dan mendapatkan jenis layanan urun biaya.

“Misalnya berdasarkan diagnosis, jenis pelayanan yang diberikan tadi terkena urun biaya maka saya harus membayar 10 persen dari total INA-CBGs. Tetapi ketika dari kelas tiga tadi naik ke kelas dua, di samping saya harus membayar 10 persen, saya harus membayar selisih juga,” kata Sundoyo mencontohkan.

sumber: https://www.liputan6.com/health/read/3881478/ini-beda-tujuan-urun-biaya-dan-selisih-biaya-bpjs-kesehatan