Category: Berita

Jakarta, PKMK. Komisi IX DPR RI menolak rencana efisiensi terhadap anggaran Kementerian Kesehatan RI tahun 2013. Di samping itu, Komisi IX DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 4 Triliun Rupiah. Usulan ini akan diperjuangkan secara maksimal melalui Badan Anggaran Komisi IX DPR RI. Demikian kesimpulan rapat antara Kementerian Kesehatan RI dengan komisi tersebut, hari ini di Jakarta (30/5/2013). Ketua Komisi IX DPR RI dr. Ribka Tjiptaning mengatakan, penolakan pemangkasan anggaran itu memiliki latar belakang yang tidak sedikit. Antara lain, operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mulai 1 Januari tahun 2014 dan percepatan tercapainya target MDGs Tahun 2015. “Dua hal itu bisa terpengaruh negatif bila anggaran Kementerian Kesehatan dikurangi,” Ribka menjelaskan.

Ia pun mengatakan, selanjutnya Komisi IX DPR RI akan melakukan konsinyering dengan pejabat eselon I Kementerian Kesehatan RI. Hal ini dilakukan untuk mendalami lebih jauh tentang anggaran Kementerian Kesehatan RI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Dalam rapat tersebut, sejumlah legislator dari berbagai fraksi menyatakan menolak pemangkasan anggaran tersebut. Zuber Safawi dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan keharusan pengurangan anggaran itu oleh Kementerian Keuangan RI. Padahal, sebelumnya anggaran tersebut telah dicermati dan disepakati bersama. “Apakah DPR RI dianggap bodoh semua oleh Pemerintah RI,” dia beretorika.

Sementara, Profesor Dina Mahdi dari Partai Demokrat mengatakan, kalaupun ada efisiensi anggaran, beberapa pos penting jangan dikurangi. Itu seperti anggaran untuk program dokter pegawai tidak tetap (PTT) ataupun program dokter internship. Anggaran untuk dua hal tersebut jangan dihapus, tapi tetap ada melalui mekanisme realokasi. Adapun Matri Agung dari Partai Keadilan Sejahtera berkata: “Dari pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pemerintah Indonesia menghemat Rp 30 triliun. Tapi kok malah Kementerian dan Lembaga Negara masih diharuskan memangkas anggaran.” Oleh karena itu, kurang tepat bila Komisi IX menyetujui pemangkasan anggaran Kementerian Kesehatan. “Mengapa di saat APBNP ada pengurangan anggaran? Jangan-jangan, di awal sudah dialokasikan bahwa nanti ada efisiensi itu,” ucap Matri Agung.

 

Jakarta, PKMK. Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan di Kementerian Kesehatan RI merupakan upaya untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Undang-Undang itu mengharuskan defisit anggaran tidak melebihi 3 persen. Sementara, pergerakan ekonomi makro menyebabkan defisit tersebut melebihi angka tersebut. Maka, Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah seperti mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan melakukan efisiensi anggaran di Kementerian ataupun Lembaga Negara. “Kondisi ekonomi makro telah menyebabkan tekanan terhadap pendapatan negara,” kata diadi Jakarta (30/5/2013).

Terkait efisiensi, tidak seluruh pos bisa dikurangi anggarannya. Itu terutama anggaran prioritas nasional di bidang kesehatan. Seperti yang terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Demikian juga yang terkait remunerasi pegawai Kementerian Kesehatan, belanja modal, dan lain-lain. Apabila efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan RI harus dilakukan di kisaran Rp 1,9 triliun, untuk Juni-Desember 2013 hanya tersisa sekitar Rp 1 triliun untuk seluruh aktivitas. Hal itu tentu menyebabkan sejumlah target tidak tercapai. “Antara lain, target di RPJMN, percepatan pembangunan kesehatan di Papua Barat, dan lain-lain. Itu bisa tidak terdanai optimal,” kata Menteri Nafsiah.

Apabila efisiensi sebesar Rp 1,9 triliun itu tetap dilakukan, Kementerian Kesehatan akan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4 triliun melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. “Bagi Kementerian Kesehatan, efisiensi anggaran jelas merupakan satu hal yang berat. Kami sebenarnya tidak menyetujui begitu saja pemotongan tersebut,” kata Menteri Nafsiah.

 

Jakarta, PKMK. Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) perlu disertai dengan sebuah standar pelayanan medik nasional. Dengan demikian, kemungkinan kekisruhan seperti yang sempat terjadi belum lama ini di program Kartu Jakarta Sehat (KJS), bisa diminimalkan. Dengan standar pelayanan medik, manajemen rumah sakit tidak akan lagi keberatan karena perhitungan biaya yang dimiliki BPJS Kesehatan sangat jelas, ungkap dr. Marius Widjajarta, pengamat kebijakan kesehatan di Jakarta (29/5/2013). Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat standar pelayanan medik. Barulah semua pemangku kepentingan diundang untuk berdiskusi membuat skema riwayat perjalanan penyakit atau clinical pathway, kemudian unit cost dibuat. “Dari sini, barulah persoalan selesai. Tidak bakal ada ramai-ramai lagi,” kata Marius.

Kondisi saat ini penuh ketidakpastian. Indonesia Case Base Group (Ina CBG) yang digunakan di KJS adalah keluaran tahun 2009. Kementerian Kesehatan RI sekarang sedang membuat Ina CBG terbaru untuk mendukung berjalannya BPJS Kesehatan. Akan tetapi, itu belum disertai dengan standar pelayanan medik nasional. “Alangkah baiknya bila standar tersebut lebih dulu ada. Dengan demikian, standar layanan yang diberikan ke pasien bisa lebih terjamin, kita bisa tahu mutu layanan,” ucap Marius.

Bila nilai premi penerima bantuan iuran (PBI) di BPJS Kesehatan Rp 15.000-an per orang per bulan seperti yang direncanakan Kementerian Keuangan RI, mutu layanan ke pasien sulit diharapkan baik. Bila didahului oleh standar pelayanan medik nasional, standar layanan yang sama bisa terjadi. Rumah sakit pun tidak meributkan skema tarif karena ada standar yang jelas. Audit ke mutu layanan juga bisa dilakukan. “Sebenarnya, semua itu bukan soal yang rumit kalau ada standarnya. Basisnya adalah standar pelayanan medik nasional yang memungkinkan pasien miskin mendapatkan standar pelayanan yang sama,” Marius mengatakan.

 

JAKARTA–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan pemerintah menghapus bea masuk untuk alat-alat kesehatan guna menekan biaya kesehatan di Indonesia.

“Salah satu alasan biaya kesehatan mahal akibat adanya bea masuk untuk alat-alat kesehatan, jika dihapuskan maka bisa diperkirakan estimasi penurunan biaya kesehatan sebesar 30 persen,” kata Wakil Ketua Komite Tetap Kebijakan Kesehatan Kadin Indonesia, Herkutanto di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Herkutanto mengatakan selain permasalahan bea masuk tersebut, mahalnya bahan baku obat-obatan juga menambah beban biaya pengobatan untuk masyarakat.

“Jika terkait dengan masalah tenaga kerja, kita masih bisa meningkatkan, namun jika bahan baku dikenai pajak dan alat kesehatan (alkes) harus menanggung bea masuk, maka akan sulit,” kata Herkutanto.

Herkutanto mencontohkan beberapa produk yang harus diimpor adalah produk-produk yang memiliki teknologi tinggi seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI), CT scan, berbagai macam alat-alat diagnostik dan anastesi.

“Yang kita perlukan adalah alat-alat yang memiliki teknologi tinggi dan belum bisa diproduksi di Indonesia,” kata Herkutanto.

Herkutanto menjelaskan bahwa dengan adanya modal yang sangat tinggi ditambah bea masuk dan pajak tersebut, maka biaya kesehatan juga menjadi sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Herkutanto menambahkan, seperti pada kasus mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya untuk alat-alat dan bahan baku obat.

Seperti diketahui, sebanyak 16 rumah sakit menyatakan mundur diri dari program KJS. Dari jumlah tersebut, dua rumah sakit telah mengundurkan diri secara resmi, sedangkan 14 lainnya baru menyatakan pengunduran diri secara lisan. Pada perkembangannya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyatakan, sebanyak 14 rumah sakit yang sempat menyatakan mengundurkan diri secara lisan tersebut kembali bergabung dalam program kesehatan itu.

Sebanyak 14 rumah sakit tersebut, antara lain Rumah Sakit (RS) Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Firdaus, RS Islam Suka Pura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulia, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros dan RS Restu Mulya.

Sementara itu, dua rumah sakit yang telah resmi mengundurkan diri dari program KJS, yaitu RS Thamrin dan RS Admira.

(sumber: www.solopos.com)

 

Jakarta, PKMK. Data rekam medis yang direncanakan disimpan dalam chip di Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebaiknya diberi proteksi. Bentuk proteksi itu bisa berupa password ataupun PIN. Dengan demikian, seandainya KJS hilang dari pemegangnya, data rekam medis itu tidak mudah disalahgunakan pihak lain, ungkap dr. Erik Tapan, pengamat informatika kedokteran dari Perhimpunan Informatika Kedokteran Indonesia (Pikin) di Jakarta (29/5/2013). Erik mengatakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kapasitas penyimpanan (memori) chip di KJS itu. Kapasitas tersebut kemungkinan tidak besar. Maka, langkah ini harus diambil untuk mengatasi hal itu. “Sebaiknya, data tersebut disimpan dalam server. Sehingga kapasitasnya lebih besar,” kata direktur Klinik L’ Melia tersebut.

Terlepas dari kelemahan tersebut, keberadaan chip penyimpan data rekam medis di KJS itu berpotensi mendorong terbentuknya jaringan rekam medis elektronik antar-rumah sakit ataupun antar-banyak lembaga. “Sejauh ini, beberapa rumah sakit di Jakarta sudah merintis jaringan itu. Tapi masih terbatas dalam satu grup,” kata alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Manado) tersebut. Kini di Indonesia, rumah sakit yang menggunakan rekam medis elektronik cukup banyak. Namun, masih dijalankan bersama dengan rekam medis manual. Penyebab hal itu, pertama, persoalan infrastruktur (hardware ataupun software) yang mahal. Maka, rumah sakit banyak yang membuat rekam medis elektronik dengan menggandeng perusahaan lokal. Di sini, rumah sakit tidak serta merta beralih penuh ke rekam medis elektronik. Kedua, tenaga medis di rumah sakit banyak yang belum terlalu familiar dengan rekam medis elektronik. “Meski begitu, kini hal itu mulai teratasi,” kata Erik. Di beberapa negara maju, data rekam medis pasien dikumpulkan dalam satu server. Kata Erik, “Kemudian, dengan persetujuan si pasien, data tersebut bisa diakses secara elektronik oleh rumah sakit lain.”

 

Jakarta, PKMK. Kenaikan harga BBM subsidi yang mungkin sebentar lagi akan terjadi, tidak akan berpengaruh kepada tingkat konsumsi obat secara nasional. Walau harga obat naik, permintaan dari pasien tidak akan turun. Khususnya untuk obat resep yang harus dikonsumsi rutin oleh konsumen. Kemungkinan yang berubah hanya pola konsumsi. “Kalaupun ada penurunan permintaan, paling-paling hanya sebentar. Lalu kembali normal,” ujar Djoko Rusdianto, Corporate Secretary PT Kimia Farma, di Jakarta (29/5/2013). Bagaimana contoh perubahan pola konsumsi itu? Kata Djoko, pembelian obat dengan copy resep akan bertambah. Tablet yang harus dikonsumsi 12 buah dalam sebulan, dibeli di apotek enam buah dulu; dan sisanya ditebus belakangan. “Walau ada pola konsumsi yang berubah, total permintaan secara kumulatif tidak akan turun. Obat adalah produk yang tidak ada subsitusinya,” kata Djoko.

Tingkat permintaan obat generik yang banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah pun, diperkirakan tidak terpengaruh oleh efek kenaikan harga BBM subsidi. Seandainya harga BBM subsidi jadi naik, Kimia Farma akan mengusulkan kenaikan harga obat generik ke Pemerintah Indonesia selaku regulator harga. Materi yang disampaikan ke Pemerintah Indonesia adalah persentase ideal kenaikan harga serta sejumlah data dan angka yang terkait. “Sementara, untuk obat non generik, naik atau tidaknya harga bisa kami tentukan sendiri. Hal ini bisa pula dilakukan oleh produsen lain,” Djoko mengatakan.

Harga BBM subsidi merupakan variabel yang signifikan bagi total biaya produksi obat. Kenaikan harga BBM subsidi menimbulkan efek berlipat berupa kenaikan biaya transportasi, bahan baku, dan lain-lain sejenis. Secara tidak langsung, kenaikan harga BBM subsidi berpengaruh kepada variabel harga pokok obat; tatkala harga BBM itu naik, tarif listrik pun naik. “Sementara, pabrik Kimia Farma pun mengandalkan daya listrik. Pabrik yang menggunakan pembangkit listrik sendiri, mengonsumsi BBM,” kata dia. Jadi, industri farmasi nasional pasti akan menaikkan harga jual obat bila harga BBM subsidi dinaikkan. Persentase kenaikan harga obat ditentukan oleh tingkat dampak kenaikan harga BBM subsidi.

 

Jakarta – Sebanyak 70 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 150 juta orang menderita gigi berlubang rata-rata sebanyak lima buah gigi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Dr drg Zaura Anggraeni MDS di sela seminar GlaxoSmithKline (GSK) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) bertajuk Laksanakan Program Kerja Tingkatkan Kesehatan Gigi dan Mulut Warga Lansia di Jakarta, Selasa (28/5).

Dokter gigi yang akrab disapa Rini mengatakan, data tersebut berdasarkan Riskesda 2007. Ia menambahkan, rata-rata kondisi lima gigi berlubang tersebut sangat memprihatinkan.

Rini menjelaskan, dari lima gigi yang berhasil ditambal tidak sampai satu gigi. Satu gigi lainnya, lanjut dia, masih dalam keadaan terbuka. “Sedangkan sisanya dalam keadaan harus dicabut atau bahkan kondisi gigi yang busuk,” ungkap Dr Rini.

Lebih lanjut Dr Rini menjelaskan banyaknya gigi berlubang tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia menjaga kondisi kesehatan gigi dan mulut. Ia pun menambahkan lima gigi berlubang tersebut berisiko dicabut atau akan ompong.

Jika sudah ompong, lanjut Rini, sebaiknya segera digantikan dengan gigi tiruan atau minimal satu bulan setelah gigi dicabut atau tanggal. Hal tersebut untuk menjamin kestabilan gusi dan rahang mulut.

“Bahkan jika tidak diganti akan mempengaruhi pencernaan. Sebab, gigi digunakan untuk mengunyah makanan merupakan sumber gizi yang dibutuhkan tubuh,” papar Rini.

(sumber: www.beritasatu.com)

 

Pangkep – Perhatian pemerintah kabupaten Pangkep terhadap kesehatan masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan masih minim. Selain fasilitas medis yang belum terpenuhi, layanan dokter diakui masih sangat jarang menyentuh warga pulau.

Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid mengakui hal tersebut adalah sebuah tantangan bagi pemkab dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pangkep untuk menuntaskan masalah kesehatan penduduk kepulauan. Tantangan tersebut adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan kualitas yang sama dengan wilayah daratan.

“Jangan ada perbedaan pelayanan antara masyarakat kepulauan dan daratan. Semuanya harus dilayani sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan gratis maupun tidak gratis,” tegas Syamsuddin, saat menghadiri pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat pulau di Pulau Sabutung Desa Mattiro Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring, pekan lalu.

Untuk itu seluruh dokter yang bertugas di Pangkep, tambah Syamsuddin, harus memiliki rasa tanggung jawab tinggi dan pengabdian yang tulus. Bukan sekadar meminta hak, tapi juga harus mengutamakan kewajiban dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Apalagi saat ini, kata dia, ada dua program utama yang digenjot oleh pemkab untuk mengeluarkan predikat Pangkep sebagai daerah tertinggal pada 2014 mendatang. “Ukuran kesejahteraan itu jangan selalu diukur dengan uang,” tandasnya.

Sementara itu Ketua IDI Pangkep, dr Isreny SPKJ mengatakan, meskipun sudah ada puskesmas namun fasilitas dan peralatan medis yang dimiliki belum menyamai daratan. Maka, dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) 2013 ke-105, ada 15 dokter yang disiapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan gratis yang dipusatkan di Pulau Sabutung tersebut.

Pelayanan kesehatan gratis ini meliputi, pengobatan massal, pelatihan hiperbarik untuk nelayan dan penyelam tradisional, serta pengobatan filariasis (kaki gajah).

“Selama ini kesehatan gratis hanya dilaksanakan di daratan. Ini juga adalah bentuk perhatian kami kepada masyarakat pulau yang butuh pelayanan medis yang lebih baik,” kata dr Isreny. (yuk/yan)

(sumber: www.fajar.co.id)

 

Jakarta : Program Internship Dokter Indonesia yang bertujuan memantapkan mutu profesi dokter dalam menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan menjadi bahan diskusi dalam sidang DPR Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.

Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf menuturkan, ada 3 sikap berbeda dari para mahasiswa Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia terkait program itu. Pertama, menghapus internship. Kedua, meneruskan program internship namun dengan perbaikan. Ketiga, program internship itu tidak diwajibkan untuk seluruh mahasiswa kedokteran.

Ia menjelaskan Komisi IX DPR sampai saat ini masih menunggu hasil evaluasi dan kajian dari Kementerian Kesehatan terhadap program itu.

“Salah satu kesimpulan rapat kerja antara K9 dengan Menteri Kesehatan RI pada 26 November 2012 adalah memberikan waktu selama 6 bulan bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif terhadap Program Internship Dokter Indonesia,” kata Nova di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2013).

Ia menambahkan terkait masalah ini pada 19 Maret 2013 digelar rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kemenkes, Konsil Kedokteran Indonesia, IDI, BEM FK Trisakti, BEM FK Unhas, Asosiasi FK Swasta Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, dan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Pertemuan itu untuk mendapatkan perspektif semua stakeholders.

“Komisi IX kembali mengingatkan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera menyerahkan hasil evaluasi dan kajian terhadap Program Internship Dokter Indonesia paling lambat pada 26 Mei 2013,” jelas Nova.

Ia menegaskan, rapat itu juga membahas bantuan bagi dokter internship yang sedang menjalani program internship. Terlepas dari hasil evaluasi dan kajian Kementerian Kesehatan, mereka pun harus tetap diperhatikan kualitas hidupnya.

“Peningkatan kualitas hidup dokter internship diharapkan dapat pula meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan kemahiran mereka,” jelas dia.

Karena itu, Komisi IX mendukung upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan Bantuan Biaya Hidup Dokter Internship, dari semula Rp 1,2 juta per orang per bulan, menjadi Rp 2,5 juta per orang per bulan.

“Saya dan seluruh anggota Komisi IX akan berjuang maksimal untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang dibutuhkan tersebut di dalam APBN-P 2013,” tukas Nova. (Adi/*)

(source: news.liputan6.com)