Category: Berita

Jakarta: Selain narkoba dan HIV/AIDS, seks bebas kini menjadi masalah utama remaja di Indonesia. Ini merupakan masalah serius karena jumlah remaja tergolong besar: 26,7 persen dari total penduduk. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Subagyo di Jakarta, Rabu (28/11).

Penelitian Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia pada 2007 menemukan, perilaku seks bebas bukan sesuatu yang aneh dalam kehidupan remaja Indonesia.

Kementerian Kesehatan pada 2009 pernah merilis perilaku seks bebas remaja dari hasil penelitian di empat kota: Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya. Hasilnya, sebanyak 35,9 persen remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Bahkan, 6,9 persen responden telah melakukan hubungan seksual pranikah.

BKKBN, kata Subagyo, sebagai institusi mempunyai fungsi sosialisasi pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. Ini untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga terus meningkatkan berbagai program. Program GenRe (Generasi Berencana) adalah salah satu wadah edukasi itu.

(sumber: www.metrotvnews.com)

JAKARTA–Anggota DPR mendukung sikap para dokter PNS yang mendesak pemerintah meninjau kembali gaji bulanannya. Alasannya, gaji dokter jauh lebih kecil dibanding profesi lain seperti guru, TNI/Polri maupun buruh.

“Wajar saja kalau para dokter PNS mengeluhkan gajinya. Mereka sekolahnya enam tahun dan mengeluarkan dana besar, tapi gajinya sangat kecil,” kata Verna Ingkiriwang, anggota Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Senin (26/11).

Dia mencontohkan gaji guru sekitar Rp3,8 juta, TNI/Polri Rp4,2 juta, buruh Rp2,2 juta. Sedangkan dokter hanya sekitar Rp2,1 juta. Rendahnya gaji dokter PNS, lanjut politisi Demokrat ini, membuat para tenaga kesehatan mengancam mogok kerja. Lantaran gaji yang diberikan tidak sebanding dengan tanggung jawabnya.

“Apalagi di daerah terpencil, mereka hanya dibayar dengan ayam, ubi atau jagung. Kalau gaji dokternya sangat kecil, bagaimana mereka bisa membiayai keluarganya,” tambah Caroline.

Politisi PDIP ini menilai ada kesalahan sistim kesehatan maupun penggajian sehingga timbul ketidakadilan. “Menkes harus memperhatikan masalah ini. Apalagi dengan akan adanya BPJS, dokter yang menjadi stakeholder utama untuk layanan jaminan kesehatan,” tandasnya.

(sumber: www.jpnn.com)

Jakarta, Kompas – Ancaman kanker bukan hanya di sektor kesehatan, melainkan juga ekonomi. Di ASEAN, pada 2008 ada 700.000 kasus baru kanker dan 500.000 orang mati akibat kanker. Hal itu membuat negara-negara ASEAN kehilangan 7,5 juta tahun hidup produktif penduduknya.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut, di tingkat dunia, kanker merenggut 7,4 juta jiwa pada 2010.

Masalah kanker dibahas dalam Diskusi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Kanker se- ASEAN di Jakarta, Jumat (23/11). Diskusi diikuti delegasi kementerian kesehatan 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei, Kamboja, Myanmar, Singapura, dan Filipina.

Laporan hasil studi ASEAN Cost in Oncology dari George Institute tahun 2008 menyatakan, kanker menyebabkan kemerosotan ekonomi. ASEAN kehilangan 7,5 juta DALYs (disability adjusted life years) tahun 2008. DALYs ialah ukuran hilangnya tahun hidup karena ketidakmampuan beraktivitas hing- ga kematian dini karena sakit.

Menurut Mark Woodward, Guru Besar Biostatistik di The George Institute for Global Health, hilangnya potensi terbanyak di Laos (1.941 tahun), terendah di Filipina (1.411 tahun). Indonesia di urutan keempat (1.841 tahun).

Di Indonesia, kanker banyak menyerang penduduk usia 20-64 tahun, di Laos di bawah 20 tahun. “Pada usia itu seharusnya warga masuk usia produktif, tetapi mereka tak bisa bekerja karena kena kanker atau meninggal akibat kanker. Itu mengakibatkan kerugian besar,” kata Woodward.

Makarim Wibisono, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, mengatakan, negara akan mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi jika penderita kanker terus bertambah. Untuk pengobatan kanker, keluarga di ASEAN rata-rata menghabiskan 30 persen penghasilan per tahun. Penderita dan keluarga bisa jatuh miskin. Bahkan, saat penderita meninggal, keluarga menanggung utang.

Woodward memprediksi, tahun 2030 akan ada 22 juta kasus kanker baru, dan 13,2 juta orang meninggal karena kanker. Jumlah itu bisa memengaruhi pertumbuhan ASEAN.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, Indonesia gencar mengampanyekan pola hidup sehat agar masyarakat tak terkena kanker.

Untuk menekan kasus kanker, delegasi negara-negara ASEAN membuat kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan kanker. Menurut Makarim, kesepakatan akan jadi seruan agar pemerintah negara-negara ASEAN memperbaiki pencegahan dan penanganan kanker serta memprioritaskan sebagai bagian dari investasi ekonomi negara.

(sumber: health.kompas.com)

JAKARTA – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan dukungan terhadap UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). MPBI menilai, sikap serikat buruh yang sebelumnya menentang BPJS dan SJSN, adalah keliru.

“Masa mau dikasih jaminan tidak mau? Memang ada iuran, tapi tetap dibayarkan pengusaha,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI, saat berorasi di depan Istana Negara, Kamis (22/11/2012).

“MPBI menerima UU BPJS. Segera laksanakan jaminan kesehatan rakyat tanpa kecuali. Orang miskin yang tidak mampu, tetap dibayar negara melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI),” imbuh Said.

MPBI mengingatkan pemerintah agar melaksanakan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014, dan menerbitkan Perpres Jaminan Kesehatan. PBI juga wajib dikeluarkan, paling lambat akhir November tahun ini.

Pada Rabu (21/11/2012) kemarin, gabungan serikat buruh Front Nasional berunjuk rasa di depan Istana Negara, menuntut pemerintah mencabut UU BPJS dan SJSN.

Front Nasional keberatan jika harus memberikan iuran, dan konsekuensi jika telat membayar iuran maka tidak bisa mengurus administrasi publik seperti pengurusan KTP dan akta nikah.

(sumber: www.tribunnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Para pejabat dari Indonesia, India, China, dan Thailand menghadiri pertemuan di Jakarta, Rabu, untuk membahas pentingnya kesadaran HIV dan perlindungan terhadap penderitanya, sehingga tidak ada diskriminasi.

Lebih dari 70 pejabat kesehatan akan menghadiri acara tersebut yang berlangsung selama dua hari terhitung Rabu (21/11) sampai Kamis (22/11). Pertemuan ini didukung oleh International Labour Organization (ILO) dan United Nations Development Progamme (UNDP), demikian siaran pers UNDP, Rabu (21/11).

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membuka pertemuan tersebut. Pertemuan itu dinamakan “Advancing HIV-Sensitive Social Protection in Indonesia”.

Indonesia, India, China, dan Thailand adalah negara terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang mengidap HIV. Disebutkan bahwa 2001-2009 pengidap HIV di Indonesia meningkat tiga kali lipat, dan tercatat juga penderita HIV meningkat dari 11 provinsi pada tahun 2004 menjadi 33 provinsi di tahun 2009.

Sebuah penelitian ILO/UNDP pada tahun 2011 mengungkapkan, keluarga-keluarga di Indonesia yang terkena HIV /AIDS menghadapi tantangan yang lebih besar di bidang ekonomi dan sosial yang lebih besar dan membandingkan dengan keluarga yang tidak terinfeksi HIV/AIDS.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penderita HIV dan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat yang rentan terkena penyakit tersebut, seperti pekerja seks komersial, pria berhubungan badan dengan sesama jenis, transgender, dan sesorang pengguna obat terlarang dengan menggunakan suntik.

Di samping itu, pertemuan tersebut akan mengkaji ‘Social Protection Floor’ (SPF) yang meningkatkan hak-hak dasar keamanan sosial dan jaminan universal di Indonesia, serta biaya dari penyertaan pengobatan HIV dan perawatan. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pertukaran pembelajaran dan pengalaman dan berdiskusi mengenai mekanisme yang telah didesain terhadap stigma buruk bagi penderita HIV dan menghentikan stigma tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka. Praktik terbaik dimulai dari tingkat nasional dan provinsi dan didukung oleh Jamsostek, Jamkesda, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

“Kita perlu lebih ramah dengan memberikan jaminan kesehatan untuk melindungi penderita HIV di Indonesia. Dan diprediksi tahun 2014 penderita HIV di Indonesia akan meningkat sebanyak 680.000. ILO percaya bahwa menyediakan perawatan kesehatan yang tepat adalah penting untuk mencegah penyebaran HIV. Kita harus bekerja sama untuk menangani hal tersebut,” kata Kepala Perwakilan ILO untuk Indonesia Peter Van Rooij.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia Beate Trankman juga menambahkan diperlukan komitmen yang kuat dan ketegasan kepemimpinan dari pemerintah Indonesia menanggapi respon terhadap HIV.

“UNDP percaya para pengidap HIV di Indonesia seharusnya bisa diperlakukan sama terutama dalam hal pelayanan dan perlindungan kesehatan. Kami mendukung kegiatan ini karena dapat mengatasi kebutuhan sosial populasi terpinggirkan secara umum dan orang yang hidup dengan HIV khususnya,” katanya.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pun akan mendiskusikan kebijakan mengenai hal tersebut dengan sebaik-baiknya untuk melindungi penderita HIV di Indonesia.

(sumber: www.metrotvnews.com)

JAKARTA (Pos Kota) – Banyak pihak menyayangkan negara sebesar Indonesia belum melaksanakan jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi rakyatnya.

Padahal negara termiskin di Afrika, Tanzania, Liberia dan Rwanda sudah melakukannya.

“Indonesia tergolong paling terbelakang dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan rakyat semesta. Negara-negara yang tergolong kecil dan miskin saja sudah menyelenggarakan. Tapi, tak apalah, belum terlambat bagi Indonesia yang akan memulainya pada 1 Januari 2014,” sebut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, dalam diskusi di Jakarta, Minggu.

Menurut Sugeng, Tanzania, Liberia dan Rwanda, negara kecil di Afrika itu sudah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan rakyatnya sebesar 15 persen. “Sedangkan Indonesia mengalokasikan di bawah kisaran angka tersebut,” ujarnya.

Dia menyitir data dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Seknas Fitra), periode 2005-2012, alokasi anggaran kesehatan dari belanja pemerintah rata-rata 2,2 persen.

“Problem kita menyelenggarakan jaminan kesehatan bukan pada ada atau tidaknya dana, tapi soal kemauan pemerintah. APBN kita sudah mencapai Rp1.650 triliun. Dari jumlah itu cuma diperlukan Rp30 triliun untuk menggelar Jaminan Kesehatan Universal,” kata Sugeng.

Menurutnya, dibandingkan negara lainnya di wilayah Asia Tenggara, pemerintah Indonesia dinilai ‘pelit’ dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan. Contohnya di tahun 2006, pendapatan per kapita Indonesia sebesar 1.420 dolar AS dan anggaran untuk kesehatan dari total belanja pemerintah hanya 5,3 persen.

Namun, Vietnam, dengan pendapatan per kapita hanya 700 dolar AS, persentase belanja kesehatan terhadap total belanja pemerintah mencapai 6,8 persen.

Menurut Sugeng, jika enggan mengalokasikan dana APBN untuk Jamkes Universal, pemerintah Indonesia memiliki sumber dana lainnya yang dapat dimanfaatkan. Seperti, mengalihkan sebagian dana subsidi BBM untuk penyelenggaraan Jamkes Universal.

Sugeng mengingatkan, subsidi BBM yang dialokasikan pemerintah di tahun 2012 sebesar Rp123 triliun. Kata dia, setengah dari jumlah dana subsidi itu sudah lebih dari cukup untuk untuk menyelenggarakan Jamkes Universal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono memastikan regulasi pendukung operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan rampung pada akhir November 2012. Regulasi tersebut merupakan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS.

Dia menuturkan dalam peraturan pelaksana UU No.40/2004 tentang SJSN mewajibkan membuat 7 peraturan pemerintah (PP) dan 3 peraturan presiden (Perpres).

“Untuk mendukung UU No.24/2011 tentang BPJS wajib dibuatkan 2 PP dan 3 Perpres,” tukasnya.

Agung memaparkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sesuai tugas dan fungsinya bersama dengan kementerian terkait menyelesaikan 5 draf regulasi implementasi SJSN.

Draf regulasi itu adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Kecelakaan Kerja, RPP Jaminan Hari Tua, RPP Jaminan Pensiun, RPP Jaminan Kematian, dan Rancangan Perpres Manfaat Jaminan Pensiun.

Menko Kesra menilai diperlukan proses yang intensif untuk tercapainya kompromi dan konsensus dari pemangku kepentingan. Proses itu antara lain menyakut besaran iuran oleh peserta dari berbagai segmen dan kewajiban pemberi kerja (pemerintah dan sektor swasta).

Secara terpisah, Direktur Utama PT Askes (Persero) I Gede Subawa menjelaskan, pihaknya siap melaksanakan amanat UU sebagai BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Askes pun terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait seperti Kemenko Kesra, Kemenkes, Kemdagri, PT Jamsostek (Persero), dll.

(sumber: poskotanews.com)

KUTA: Kementerian Kesehatan menambah alokasi jaminan kesehatan masyarakat bagi pasien bibir sumbing dan langit-langit dari 76,4 juta orang menjadi 86,4 juta orang pada 2013.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof Ali Ghufron Mukti menuturkan kebijakan tersebut diiringi pula dengan penambahan ahli bedah dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga.

“Saat ini baru 285 ahli bedah yang terlibat, padahal butuh 1.000 ahli bedah untuk menangani pasien di seluruh Indonesia,” katanya, Sabtu (18/11/2012).

Menurut dia perlu penambahan sekitar 615 ahli lagi untuk mencapai kuota tenaga ahli bedah yang dibutuhkan setiap tahun, dan pada 2014 minimal dapat mencetak tenaga bedah sebanyak 3.400 ahli bedah.

Kemenkes juga memotivasi para calon dokter bedah untuk mengikuti pendidikan beasiswa yang dilaksanakan di Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Indonesia. Tiap tahun dialokasikan 5 beasiswa dengan dana Rp2 miliar per orang untuk 5 tahun masa belajar.

Terkait pelaksanaan Asian Congress of Oral and Maxillofacial Surgeons (ACOMS) ke-10, 15-18 November 2012 di Kuta, Bali, Sekretaris ACOMS 2012 Asri Arumsari mengatakan

masyarakat internasional berencana menjadikan Indonesia sebagai pusat kajian pendidikan bedah bibir sumbing dan langit-langit. Saat ini di Indonesia terdapat 7.500 kasus bibir sumbing.

Asri menjelaskan banyaknya kasus tersebut tidak lepas dari jumlah populasi penduduk yang tertinggi keempat di dunia jumlah kelahiran dengan komposisi mereka yang berpotensi untuk cacat fisik karena faktor genetik, diperkirakan dalam rentan waktu kelahiran dijumpai 1 anak dari kelahiran 700 anak.

President the International Association of Oral and Maxillifacial Surgeons (IAOMS) Kishore Nayak mengemukakan salah satu pertimbangan Indonesia direncanakan sebagai pusat kajian bedah bibir sumbing dan langit-langit ini juga yaitu karena berkembangnya kasus baru seperti adanya kanker mulut.

(sumber : bisnis.com)

Kompas.com – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 tahun 2012 yang diperingati setiap tanggal 12 November akan memfokuskan pada pelayanan kesehatan ibu sebagai salah satu target MDGs yang belum tercapai.

“Tema HKN adalah Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Ibu Selamat Anak Sehat yang dipilih karena merupakan sasaran prioritas pembangunan kesehatan,” papar Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menjadi inspektur upacara peringatan HKN 2012 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (12/11/12).

Menurut Menkes, dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna dari 61,4 persen pada 2007 menjadi 87,4 persen pada 2011.

“Berkat upaya masyarakat, ibu-ibu kader bersama petugas kesehatan di Puskesmas, saat ini laporan menunjukkan bahwa 71 persen balita mengunjungi Posyandu setiap bulan. Ini berarti sekitar 14 juta balita memanfaatkan posyandu,” kata Menkes.

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat ditandai antara lain dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB), menurunnya angka kematian ibu (AKI), menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk serta meningkatnya umur harapan hidup (UHH).

Di Indonesia data SDKI menyatakan AKB telah menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007). Sementara AKI menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007).

Meski telah mengalami penurunan yang cukup banyak, indikator AKB dan AKI dalam MDG masih jauh dari target yang ditentukan dan harus dicapai pada 2015.

Pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai target MDG sesuai kesepakatan yaitu AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015.

“Peringatan HKN ke-48 ini akan dioptimalkan sebagai momentum untuk meningkatkan semangat, kepedulian, serta memantapkan kerja sama seluruh pihak untuk berjuang dalam mempercepat target MDG 2015,” kata Menkes.

Peringatan HKN 2012 di Kementerian Kesehatan diawali dengan pelaksanaan upacara, peresmian pameran foto “Ibu Selamat Anak Sehat”, pembukaan seminar skrining hipotiroid kongenital cegah keterbelakangan mental dam anemi defisiensi besi pada anak dan penandatanganan MoU antara Kemenkes dengan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan delapan pimpinan dunia usaha.

(sumber: health.kompas.com)

Yogyakarta – Undang-undang Keperawatan perlu segera disahkan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah.

“Undang-undang (UU) tersebut juga akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan,” katanya pada konferensi Health Professional Education Quality (HPEQ) 2012, di Yogyakarta, Rabu (7/11).

Menurut dia dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, mutu pelayanan keperawatan, dan mempercepat keberhasilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Saat ini sekitar 40 persen puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter sehingga seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh perawat. Kondisi itu menyulitkan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan,” katanya.

Contohnya, kasus perawat Misran di Kutai, diseret ke pengadilan karena memberikan pengobatan pada masyarakat akibat daerah tersebut tidak ada dokter dan apoteker.

“Hal itu terjadi karena tidak ada perlindungan hukum bagi perawat di puskesmas. Dalam hal ini tidak ada kejelasan pengaturan kewenangan dan metode pelimpahan wewenang,” katanya.

Ia mengatakan kejelasan kewenangan dan batasan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan penting untuk totalitas melayani masyarakat.

“Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mekanisme pendelegasian wewenang dan sistem rujukan yang diatur dalam UU untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Ketua II Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Rita Sekarsari, mengatakan dalam pelayanan profesi keperawatan harus berbasis pada kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Oleh karena itu, menurut dia, “credentialing” atau bukti yang memperlihatkan kompetensi yang dipersyaratkan penting untuk menunjukkan kesiapan perawat sebagai profesi yang memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat.

“Credentialing terdiri atas proses pemberian bukti formal atau sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Credentialing untuk melindungi masyarakat dengan memastikan tingkat kompetensi profesional untuk menjamin kepedulian terhadap hak-hak pasien,” katanya.

(sumber: www.metrotvnews.com)

JAKARTA – Tujuh asosiasi profesi dan institusi pendidikan tinggi kesehatan, termasuk mahasiswa, akan menggelar konferensi tahunan ke-3 High Professional Education Quality (HPEQ) Pendidikan Tinggi (Dikti) 2012, pada 7-8 November.

Tujuh organisasi yang dimaksud adalah Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Gizi, dan Kesehatan masyarakat.

Ketua Panitia HPEQ-Dikti 2012, Iwang Yusuf Hanafi, dalam siaran persnya, Selasa (6/11/2012), menjelaskan, konferensi HPEQ digelar secara video telewicara, dengan modalitas jaringan Indonesian Higher Education Network (Inherent) Dikti, Kemdikbud.

Selain itu, melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi memanfaatkan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), konferensi juga akan diikuti oleh pemangku kepentingan pendidikan tinggi kesehatan di pelosok negeri, hingga kecamatan.

Konferensi dirancang untuk mentradisikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam menjembatani komunikasi antarpemangku kepentingan kesehatan.

Konferensi juga memperkenalkan pentingnya Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) kesehatan, yang saat ini sedang dibenahi, dan segera diluncurkan sebagai basis penjaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan.

Selain itu, konferensi juga menjadi ajang konsultasi publik kebijakan penataan pendidikan tinggi kesehatan melalui pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes), dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) sebelum diluncurkan.

(sumber: nasional.kompas.com)