Category: Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek akan menelusuri keberadaan pegawai fiktif di lingkungan kerjanya yang masih menerima insentif atau tunjangan jenis lainnya. Upaya itu diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara.

Penegasan itu disampaikan Nila Moeloek usai penandatanganan nota kesepahaman Menkes dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Kesehatan” di Jakarta, seperti dalam siaran pers-nya yang diterima Kamis (10/11).

Menkes menjelaskan, istilah pegawai fiktif adalah pegawai yang masih terdaftar di kementeriannya, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah nonaktif, pensiun, meninggal, mutasi dan lainnya.

“Dalam praktiknya, pegawai fiktif itu masih menerima gaji, insentif atau tunjangan lainya meski tak lagi memegang jabatan fungsional,” tuturnya.

Ia menyebut ada 28 jabatan fungsional di Kemkes yang perlu ditelusuri terkait pegawai fiktif. Selain itu, Kemenkes lewat kerja sama dengan BKN akan menelusuri rapor perolehan kredit kinerja pegawai.

“Dengan demikian, individu yang sudah seharusnya mendapatkan promosi jabatan mendapatkan hak-nya atau sebaliknya mendegradasi pegawai yang belum seharusnya mendapatkan promosi,” tutur Nila.

Penelusuran riwayat kinerja pegawai merupakan bagian dari pembenahan sistem kepegawaian di lingkungan Kemenkes. Proses tersebut merupakan upaya penegakkan keadilan bagi pegawai Kemenkes sehingga kinerja mereka meningkat.

“Ini termasuk pembinaan aparatur sipil negara. Selama ini ada yang kerjanya belum optimal,” ucapnya menegaskan.

Terkait penegakkan keadilan, Menkes mencontohkan ada pegawai yang hingga kini belum dapat promosi jabatan hanya karena pembaruan data belum optimal. Terdapat pegawai yang seharusnya promosi tapi terganjal, karena perihal gelar pendidikan terakhirnya belum masuk basis data kepegawaian Kemenkes.

Untuk menangani hal itu, Nila mengatakan Kemenkes melalui nota kesepahaman dengan BKN akan memperbaiki sistem basis data dan sistem informasi ASN. Dari basis data itu akan diverifikasi mengenai banyak hal terkait pegawai Kemenkes, termasuk soal kredit kinerja pegawai.

“Kemenkes-BKN ingin pendataan yang benar sehingga tahu berapa yang harus ditata. Sistem informasi harus bagus. Kita harus benahi yang sekarang ini, sehingga bisa tahu kurangnya apa untuk naik pangkat, pelayanannya seperti apa dan pendidikan bagaimana,” kata Menkes.

Kaitannya dengan kebutuhan dan pelatihan. Misalnya pegawai kurang pendidikan untuk promosi dia jadi bisa ikut pelatihan,” kata dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, sedikitnya 10 ribu ASN yang masuk kategori pegawai fiktif. Saat ini, BKN terus melakukan pembenahan ke berbagai kementerian dan lembaga negara termasuk lewat upaya menjalin nota kesepahaman dengan Kemenkes.

“Dengan atau tanpa MoU, kami harus melayani Kementerian dengan pembenahan. Tapi dengan MoU ini kami harus lebih fokus. Perlu lebih diperketat lagi untuk menghindari pejabat fungsional tidak melaksanakan tugas. Sanksi menunggu seperti ada pemberhentian sementara,” katwnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada temuan pegawai fiktif mendapat tunjangan yang mana seharusnya dinonaktifkan. Ada temuan 10 ribu orang di semua struktur. “Kalau disuruh kembalikan tunjangan akan ‘geger’, tapi kalau tidak dikembalikan membebani kas negara. Maka perlu rekonsiliasi data dan pembaruan data kepegawaian,” kata Bima Haria menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito mengajak masyarakat dan industri makanan bayi untuk lebih memperhatikan gizi dan keamanan makanan pendamping air susu ibu (MPASI).

“Jika produk MPASI terkontaminasi bahan tercemar, maka hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan masa depan Indonesia,” kata Penny Lukito di sela talkshow tentang MPASI di Jakarta, Rabu (9/11).

Penny menjelaskan, masa emas pertumbuhan anak usia 0-5 tahun harus dijaga dengan benar. Karena pada masa itu menjadi dasar untuk kesehatan dan kecerdasan anak saat dewasa.

“Periode itu tidak bisa tergantikan bagi anak. Sehingga penting bagi orangtua untuk memperhatikan gizi dan keamanan pangan,” ujarnya.

Sejatinya, menurut Penny, makanan terbaik bagi bayi adalah makanan yang diolah secara langsung dari bahan yang segar. Namun, jika hal itu tidak memungkin bisa dipilih yang memenuhi syarat gizi dan keamanan pangan.

Bagi industri, penting untuk memperhatikan cara produksi pangan yang baik dan benar. Sehingga produk tersebut terjaga kualitasnya. “Begitupun pada proses distribusinya. Harus diperhatikan agar produk yang sudah baik itu tidak tercemar selama perjalanan,” katanya.

Penny menyebut beberapa intervensi yang telah dilakukan BPOM, terkait dengan keamanan pangan produk makanan bayi seperti pengawasan di pusat produksi, pemberian registrasi perizinan hingga melakukan pengawasan jika ada produk yang tidak memenuhi standar.

“Penindakan baru akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran,” ucap Penny menegaskan.

Ditambahkan, lanjut Penny, BPOM juga melakukan intervensi ke UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang memproduksi makanan bayi agar kualitas produksinya sesuai standar dan aman bagi bayi. Dengan demikian, bisa bersaing di pasar ekspor.

Pada akhir pidatonya, Penny meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang dikonsumsi aman melalui “Cek KIK”, yaitu pastikan kemasan dalam kondisi baik, memiliki izin edar dan tidak melebihi masa kedaluwarsa. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek mengajak masyarakat untuk giat berolahraga dan melakukan aktivitas fisik, guna terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif.

“Hal itu penting karena hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan penduduk Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik, yakni sebesar 26,1 persen,” kata Nila Moeloek usai melepas 725 peserta lomba Sepeda Sehat Jakarta-Bogor 52 Km, di halaman kantor Kemkes, pada Minggu (6/11) pagi.

Jarak 52 Km merupakan momentum ke-52 peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh pada12 November.

Data Riskesdas lainnya yang patut mendapat perhatian, lanjut Nila Moeloek adalah penduduk perokok usia dini yang mencapai 36,3 persen, jumlah penduduk usia diatas 10 tahun yang kurang mengonsumsi buah dan sayur sebesar 93,5 persen dan penduduk usia diatas 10 tahun yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebesar 4,6 persen.

“Masalah kesehatan, sebenarnya bukan urusan pemerintah saja, tetapi semua pihak. Melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kami mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat,” kata Menkes menandaskan.

Tentang kegiatan Sepeda Sehat, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes, Bambang Wibowo menjelaskan, lomba dimulai dari kantor Kemkes, Kuningan Jakarta dan berakhir di Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor.

“Sepeda Sehat Jakarta Bogor 52 Km terdiri dari 3 etape. Peserta tak hanya pegawai Kemkes, tetapi juga UPT vertikal di lingkungan Kemenkes, rumah sakit swasta, RS TNI/Polri, komunitas, dan mitra kerja Kemkes,” katanya.

Menurut Bambang Wibowo, bersepeda sejauh 52 Km, bukan mustahil dilaksanakan. Faktanya, kegiatan serupa pernah dilakukan, bahkan dengan jarak yang lebih menantang. Tim Gowes Surojaka (Surabaya-Jakarta) berhasil menempuh perjalanan sejauh 791 Km pada peringatan HKN 2012. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan akan mengembangkan lebih banyak lagi Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) guna melayani pekerja sektor informal. Mengingat, saat ini ada kecenderungan badan usaha ataupun pemilik perusahaan mulai abai dengan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.

“Setiap jenis pekerjaan baik pada pekerja formal maupun informal memiliki risiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemkes, Anung Sugihantono saat membuka seminar bertajuk “Sosialisasi Masyarakat Hidup Sehat dengan Pos UKK” di Jakarta, Selasa (8/11).

Melalui Pos UKK, lanjut Anung Sugihantono,
para pekerja sektor informal akan dibangun kesadaran dan pengetahuan terkini tentang bahaya di lingkungan kerja. Sehingga mereka bisa terhindari dari gangguan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 menunjukkan, ada sebanyak 114 juta pekerja atau 48 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,64 juta orang. Dari jumlah itu, ada 68,4 juta atau 60 persen bekerja di usaha skala mandiri, mikro dan kecil, serta 45,6 juta atau 40 persen di usaha skala menengah dan besar.

“Karena jumlah mereka yang begitu besar, perlu dibangun sistem layanan kesehatan yang bersumberdaya dari, oleh dan untuk pekerja itu sendiri melalui Pos UKK,” tuturnya.

Kegiatan yang dikembangkan di Pos UKK meliputi upaya promotif, preventif dan pengobatan sederhana yang bersifat pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit.

“Penekanan pada upaya promosi dan preventif untuk mengubah perilaku para pekerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain ikut meningkatkan kesehatan pekerja,” kata Anung menandaskan.

Pos UKK perlu dibentuk saat kelompok kerja membutuhkan pemecahan masalah kesehatan di kelompoknya. Pos tersebut dibentuk di lokasi kelompok pekerja dengan jumlah minimal 10 orang dan maksimal 50 orang, serta diutamakan dari jenis pekerjaan yang sama.

Data Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Kemkes mencatat hingga September 2016 sudah ada 1.610 Pos UKK yang terintegrasi dengan Puskesmas di 32 Provinsi, meliputi pos UKK nelayan, petani padi/sawah, petani sawit/karet/kopi/perkebunan, pengrajin batik/tenun/kayu, pengrajin makanan/minuman.

“Kami harap Pos UKK terus berkembang hingga seluruh provinsi. Karena pada 2025 ada tantangan bonus demografi dimana jumlah usia produktif bertambah banyak,” ucap Anung menegaskan. (TW)

{jcomments on}

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito berkomitmen memberantas serta membersihkan praktik pungutan liar (pungli) pada lembaga yang dipimpinnya.

“Hal itu dilakukan demi mewujudkan birokrasi pelayanan publik yang profesional dan berintegritas di lingkungan BPOM,” kata Penny K Lukito dalam siaran pers yang disampaikan di Jakarta, Senin (31/10) usai melantik pejabat struktural di lingkungan kerjanya.

Ditambahkan, pejabat struktural yang baru dilantik itu akan bekerja sama penuh dengan Satgas Saber (Sapu Bersih) Pungli guna menegakkan Peraturan Presiden 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan pelayanan publik Badan POM.

“Ada18 orang yang dimutasi, rotasi, dan promosi untuk menduduki berbagai jabatan struktural eselon II, III, dan IV di Badan POM,” tutur Penny.

Pelantikan pejabat struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya BPOM untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan obat dan Mlmakanan agar manfaat keberadaan BPOM makin dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Penny berharap agar berani mengambil langkah strategis dan menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.

Selain itu, pejabat itu juga dituntut untuk terus menciptakan terobosan yang dapat memberikan nilai tambah pada pekerjaan dan kinerja organisasi. Seorang pimpinan harus dapat membangun sinergisme yang baik dengan pemangku kepentingan.

“Kompleksnya tantangan pengawasan obat dan makanan serta makin meningkatnya ekspektasi masyarakat, mendorong Badan POM untuk melakukan berbagai upaya perbaikan,” kata Penny menegaskan.

Untuk itu, lanjut Kepala BPOM, kerja sama dan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu fokus BPOM dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

“Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dengan profesionalitas tinggi, kompetensi sesuai, berintegritas, dan berkinerja tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, Penny menambahkan, SDM menjadi salah satu kunci terwujudnya penguatan kelembagaan BPOM. Kebutuhan dan penempatan SDM sesuai dengan kompetensinya harus dicermati dengan baik, antara lain, melalui evaluasi kinerja dan “tour of duty” beberapa pejabat struktural. (TW)

Kementerian Kesehatan akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyempurnakan pelaksanaan program studi dokter layanan primer (DLP). Karena di masa depan, DLP sangat dibutuhkan guna meningkatkan sistem layanan kesehatan di Indonesia.

“Layanan primer merupakan dasar dari pelayanan kesehatan. Untuk itu, kita harus
kuatkan sumber daya manusianya,” kata Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kemkes, Bambang Wibowo dalam diskusi bertajuk “Kupas Tuntas DLP” di Jakarta, Senin (31/10).

Melalui DLP, Bambang berharap, dokter bisa menyelesaikan lebih banyak persoalan di layanan primer. Sehingga angka rujukan pasien ke rumah sakit bisa ditekan. Dampaknya, pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin terkendali.

“Dokter Layanan Primer ini bertugas seperti dokter keluarga. Dokter model ini sejatinya sudah dicita-citakan IDI sejak lama. Yang penting bagaimana menyejahterakan mereka agar betah jika ditugaskan ke pelosok dan karir tertata dengan baik,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, organisasi IDI melayangkan protes program DLP lewat aksi turun ke jalan. Mereka menolak prodi DLP karena memberatkan para dokter yang sudah menempuh pendidikan dokter umum.

Selain itu, prodi DLP merupakan pengulangan studi yang materinya identik dengan pendidikan dokter dasar. Hal itu akan menambah panjang masa studi dokter. Padahal kebijakan itu tidak menyelesaikan persoalan kesehatan.

Karena itu, IDI menilai dana persiapan untuk pembukaan prodi DLP lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan dan kompetensi dokter umum melalui pendidikan berkelanjutan yang waktunya lebih pendek dibanding program dokter spesialis.

Terkait hal itu, Bambang Wibowo menegaskan, pemerintah selain menggelar prodi DLP juga tetap akan melakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana pada layanan primer. “Semua itu masuk dalam prioritas,” ucapnya menegaskan.

Sementara itu, Kepala Divisi Kedokteran Keluarga, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitasn Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dhanasari Vidiawati Sanyoto menyebutkan ada 17 Fakultas Kedokteran di Indonesia akan membuka prodi DLP. Namun baru satu FK yang menyatakan siap membuka prodi tersebut, yaitu Universitas Padjajaran, Bandung.

“Adanya prodi untuk Dokter Layanan Primer juga akan membuat lembaga pendidikan akan mudah mengembangkan riset dan keilmuan terkait DLP,” ujar Dhanasari.

Menurutnya, dokter di masa depan visi misinya tak lagi sekedar mengobati, tetapi juga harus berpikir bagaimana mencegah penyakit, menekan risiko penyakit dan mencegah penularan penyakit.

“Itu yang akan dipelajari dalam prodi DLP. Nantinya, DLP dengan dokter umum dapat bekerja sama dalam mengembangkan layanan primer menjadi lebih baik,” ucapnya.

Jika ada dokter umum ingin menjadi DLP, Dhanarsari mengatakan, ada program pendidikan transisi DLP. Pendidikan dilakukan jarak jauh dan pendidikan berbasis tempat kerja, dengan masa belajar lebih pendek dibandingkan prodi DLP.

“Sedangkan untuk melatih ketrampilan klinik akan terjadwal temu muka secara periodik, terjadwal dan disepakati oleh peserta dan pengajar di Rumah Sakit Pendidikan,” ucapnya.

Syarat bagi dokter umum yang akan ikut pendidikan transisi DLP, disebutkan, minimal sidah praktek lima tahun. Lima tahun masa kerja itu akan dihitung sebagai ‘recognize prior learning’.

“Nanti ada bobotnya. Dibedakan pula apakah masuk drngan kategori pendidik atau praktisi. Kalau sudah dihitung, yang nilainya paling rendah menjalani pendidikan maksimum enam bulan,” kata Dhanasari nenandaskan. (TW)

 

JAKARTA (Suara Karya): Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti Puskesmas, klinik pratama dan dokter praktek perorangan wajib harus aktif melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Jika tidak, besaran kapitasi akan dikurangi.

“FKTP harus melakukan kegiatan yang mendorong orang untuk hidup sehat. Kegiatan itu sedikitnya diikuti separo dari peserta yang terdaftar,” kata Dirut Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris disela acara “Jambore Pelayanan Primer 2016”, di Jakarta, Jumat (21/10).

Seperti diketahui, sistem pembayaran dalam program JKN yaitu FKTP mendapat dana kapitasi. Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, antara lain, jumlah dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta jumlah peserta yang terdaftar.

Untuk klinik pratama atau dokter praktek perorangan, satu orang peserta dihitung satu bulan besaran kapitasinya maksimal Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu, sedangkan Puskesmas Rp6 ribu. Biasanya setiap FKTP mendapat 5 ribu peserta terdaftar.

“Selama ini, setiap bulan BPJS Kesehatan membayar kapitasi kepada setiap FKTP, tetapi belum ada pengukuran terhadap efektifitas penggunaannya,” kata Fachmi.

Untuk memenuhi tingkat efektifitas penggunaan kapitasi tersebut, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sejak awal bulan September menerapkan pembayaran dengan model Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) dalam pelayanan.

“Penerapan KBK menjadi indikator kinerja yang berdampak pada hasil dan ditetapkan pola reward dan konsekuensi atas pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP,” kata Fachmi.

Ditambahkan, jika kinerja FKTP optimal, maka tarif kapitasi dapat dicapai maksimal. Ini akan akan sangat dinamis sesuai pemenuhan komitmen pelayanan atau pencapaian kinerja berdasarkan indikator KBK.

Karena itu dibutuhkan komitmen pelayanan oleh FKTP, yang berdampak kepada tarif kapitasi yang disesuaikan dengan hasil komitmen tersebut. Bila sudah maksimal dapat diberikan reward peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan FKTP tersebut.

Sebaliknya bila tidak memenuhi komitmen pelayanan, konsekuensinya adalah pengurangan kapitasi.”Yang melaksanakan komitmennya dengan baik akan mendapat kapitasi penuh. Sebaliknya bila tidak dipenuhi, konsekuensinya kapitasi dikurangi,” kata Fachmi.

Ada tiga indikator penilaian komitmen pelayanan tersebut, yaitu angka kontak komunikasi antara dokter dengan peserta terdaftar, rasio rujukan rawat jalan non spesialis, dan rasio peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanins rutin berkunjung ke FKTP.

Lalu ada indikator tambahan berupa rasio kunjungan rumah (home visit). Penerapan pembayaran KBK sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1/2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada FKTP. (TW)

{jcomments on}