Category: Berita

Penyakit demam berdarah denque (DBD) masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Pengendalian DBD dengan teknologi Wolbachia yang dikembangkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) diyakini dapat menekan perkembangan virus DBD dalam tubuh nyamuk aedes aegypti (AA).

“Pengembangan nyamuk ber-Wolbachia di dua kabupaten di Yogyakarta terbukti aman atau memiliki risiko yang dapat diabaikan,” kata Ketua Tim Kajian Analisis Risiko Nyamuk Berwolbachia, Damayanti Buchori di Jakarta, Jumat (2/9).

Ditambahkan, pengendalian DBD dengan Wolbachia juga aman ditilik dari empat aspek yaitu ekonomi dan sosio-kultural, pengendalian vektor, ekologi, dan kesehatan masyarakat.

“Eliminate Dengue Project Yogya (EDP-Yogya) yang dimotori oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) dan didanai Yayasan Tahija Indonesia kini tengah mengembangkan penelitian pengendalian DBD dengan menggunakan Aedes aegypti dengan Wolbachia,” ujarnya.

Ditambahkan, nyamuk dengan wolbachia dalam tubuhnya mampu menghambat penularan virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Sehingga tidak mampu menularkan virus dengue kepada manusia.

“Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di 60 persen jenis serangga yang ada di bumi, termasuk kupu-kupu, lebah, dan lalat buah. Bakteri tersebut sayangnya tidak terdapat dalam nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah,” ucapnya.

Setelah melewati dua fase penelitian, lima orang tim pakar independen yang terdiri dari ahli berbagai bidang dan 20 anggota tim pengkaji risiko lainnya melakukan kajian risiko sejak April 2016 dengan metodologi analisa statistik kualitatif.

“Kami analisa risiko negatifnya .Misalkan, apakah yang terjadi pada penggunaan nyamuk berwolbachia ini, apa yang akan terjadi, apa akan ada peningkatan resistensi insektisida,” tuturnya.

Hasil akhir kajian menemukan peluang terjadinya dampak negatif pelepasan nyamuk dapat diabaikan (negligible), kecuali untuk komponen sosial ekonomi karena tim memasukkannya sebagai low risk.

“Hasil riset lapangan ada kegelisahan penduduk, konflik yang terjadi, dan dari faktor sosial ekonomi budaya harus hati-hati. Selain ada konflik masyarakat, ada pula efek negatif media, ada klas action, sehingga kami meletakkan low risk di sosial,” katanya.

Namun, menurut Damayanti, teknologi selalu mengandung risiko. Pemanfaatan sains juga terkadang dibatasi pengetahuan manusia itu sendiri. Namun sejauh ini 25 tim analisa telah memperhitungkan seluruhnya.

“Namun kemampuan manusia ada batasnya. Bisa saja terjadi masalah kemudian hari, sehingga membuat analisa dari komponen-komponen tadi berubah,” tuturnya. (TW)

 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian Republik Indonesia berhasil menemukan lima gudang produksi dan distribusi obat ilegal di daerah Balaraja, Banten. Obat-obat ilegal tersebut didominasi zat pemberi efek halusinasi.

“Temuan didominasi obat yang sering disalahgunakan untuk menimbulkan efek halusinasi,” kata Kepala BPOM, Penny K Lukito di Jakarta, Selasa (6/9).

Terkait penemuan basis produksi dan distribusi itu, Penny mengatakan pihaknya bersama Polri telah melakukan penyitaan pada Jumat (2/9) setelah didahului dengan penelusuran kurang lebih delapan bulan.

Lima gudang produksi dan distribusi obat ilegal itu terdapat di Komplek Pergudangan Surya Balaraja blok E-19, F-36, H-16, H-24 dan I-19, Jalan Raya Serang kilometer 28, Balaraja, Banten.

“Operasi itu dikembangkan dari adanya penyalahgunaan obat Carnophen hampir di seluruh wilayah Indonesia,”ujar Penny.

Pada 2014 Badan POM berhasil mengungkap penyalur bahan baku Carnophen ilegal di Jakarta. Selanjutnya pada 2015 Polri berhasil mengungkap salah satu pelaku terbesar produksi dan distribusi obat Carnophen di wilayah Kalimantan Selatan.

BPOM-Polri juga menemukan alat-alat produksi obat ilegal seperti mixer, mesin pencetak tablet, mesin penyalut/coating, mesin stripping dan mesin filling.

Selain itu, lanjut Penny, ditemukan juga bahan baku obat, produk ruahan, bahan kemasan, maupun produk jadi obat dan obat tradisional siap edar yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp30 miliar.

Beberapa bahan juga ditemukan seperti zat mengandung Trihexyphenydyl dan Heximer yang merupakan obat antiparkinson. Bila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku yang cenderung negatif.

Temuan lain adalah obat analgetika/antinyeri Tramadol yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek halusinasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Trihexyphenydyl dan Tramadol termasuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang penyalahgunaannya dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

“Karena efek negatif itu, maka golongan OOT hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan,” tuturnya.

Industri farmasi yang menggunakan bahan baku OOT hanya boleh untuk keperluan produksi sendiri dan tidak boleh dipindahtangankan bahan OOT tersebut kepada pihak lain, walaupun dalam satu grup. Kecuali ada izin khusus dari Kepala BPOM.

Carnophen dan Somadryl juga ditemukan dalam gudang tersebut. Kedua obat itu merupakan obat nyeri otot yang memiliki kandungan bahan aktif Carisoprodol, yang jika sering digunakan dapat menimbulkan efek halusinasi.

Karena itu, BPOM telah membatalkan izin edar obat yang hanya mengandung Carisoprodol sejak tahun 2013 melalui Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.1.35.06.13.3535 tentang Pembatalan Izin Edar Karisoprodol Tunggal.

Selain itu, BPOM dan Polri menemukan Dextrometorphan yang merupakan obat antitusif/obat batuk yang sering disalahgunakan karena dapat menimbulkan efek halusinasi. Dextromethorphan dalam bentuk sediaan tunggal juga sudah dilarang peredarannya oleh BPOM sejak tahun 2013.

“Selain obat, tim juga menemukan obat tradisonal merek Pale, African Black Ant, New Anrat, Gemuk Sehat dan Nangen Zengzhangsu dalam jumlah besar,” kata Penny.

Produk tersebut, kata dia, merupakan produk tanpa izin edar atau mencantumkan nomor izin edar fiktif dan telah masuk dalam daftar “public warning” BPOM karena mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat yang disalahgunakan sebagai penambah stamina pria/obat kuat.

Modus pelaku kejahatan itu, dijelaskan, memproduksi obat yang sudah dibatalkan nomor izin edarnya. Setelah itu memalsukan obat yang telah memiliki izin edar serta mencampur bahan kimia obat dalam obat tradisional.

Tindakan memproduksi dan mendistribusikan produk ilegal, kata Penny, melanggar pasal 196 dan/atau pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. (TW)

 

Pemerintah provinsi DKI Jakarta mendaftarkan seluruh warganya sebagai kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan cakupan semesta. Dana yang digelontorkan mencapai hampir Rp1,2 triliun.

“Kalau ada orang kaya Jakarta ikutan program cakupan semesta silakan saja, asalkan mau berobat di Puskesmas dan dirawat kelas III rumah sakit,” kata Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama usai penandatanganan naskah kerja sama Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Kamis (1/9).

Hadir dalam kesempatan itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Untuk itu, Basuki atau yang akrab dipanggil Ahok, pihaknya akan mendorong para lurah di jajarannya untuk mendata kembali warganya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, seluruh warga di DKI mendapat jaminan atas kesehatannya.

Jika ada warga miskin di DKI tetapi tak punya kartu tanda penduduk (KTP), Ahok mengatakan, tidak bisa didaftarkan. Karena program tersebut diprioritasnya bagi warga pemilik KTP DKI.

“Kalau mau ikut program Cakupan Semesta, syaratnya cuma satu yaitu punya KTP DKI. Karena syarat mendaftar peserta baru adalah punya KTP,” ujar Ahok.

Bagi warga kaya Jakarta, Ahok mengimbau agar ikut kepesertaan BPJS Kesehatan meski sudah punya asuransi kesehatan swasta. Karena prinsip penerapan program JKN adalah gotong royong.

“Biaya iuran BPJS Kesehatan bagi warga kaya Jakarta tiak ditanggung pemprov DKI. Mereka harus mendaftar sendiri, entah di kelas I atau kelas II,” tutur Ahok seraya menyebut jumlah mereka tak hanya yaitu sekita 30 persen dari total penduduk di Jakarta.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris berharap upaya yang dilakukan Pemprov DKI ditiru oleh provinsi lainnya di indonesia. Sehingga target cakupan semesta pada 2019 di seluruh Indonesia bisa tercapai.

“Meski belum menjadi cakupan semesta, program JKN- Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat ini sudah masuk kategori sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Sebab kepesertaannya mencapai 168 juta yang dilaksanalan melalui single payer institution.

“Jumlah kepesertaan akan terus bertambah seiring dengan pendekatan cakupan semesta, yang diharapkan terwujud selambatnya 1 Januari 2019.

Fachmi menjelaskan, kesepakatan kerja sama meliputi pendaftaran kepesertaan yanh berasal dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas I, II dan III yang menunggak iuran, namun memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta.

“Bisa juga peserta baru yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta dan mendaftar sebagai peserta PBPU kelas III (otomatis akan didaftarkan),” ujarnya.

Selain itu, peserta baru dan bayi baru lahir dari peserta yang telah didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Status kepesertaannya akan langsung diaktifkan.

Bagi calon peserta baru yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta dari PBPU yang belum aktif status kepesertaannya dapat dialihkan statusnya menjadi peserta yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta.

Program ini juga mencakup penduduk yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.

“Selain itu, ruang lingkup kesepakatan juga meliputi integrasi dan kewajiban persyaratan perizinan usaha bagi pemberi kerja atau perusahaan selain penyelenggara negara,” kata Fachmi menandaskan. (TW)

 

Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan, seiring dengan makin merebaknya kasus zika di Singapura. Mengingat lalu lintas orang dari Singapura ke Indonesia atau sebaliknya, terbilang sangat tinggi setiap harinya.

“Kami terus berkomunikasi dengan otoritas kesehatan di Singapura untuk memantau penyebaran virus dan upaya pencegahan selanjutnya,” kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Muhammad Subuh di Jakarta, Rabu (31/8).

Dilaporkan, jumlah orang yang terkena virus zika di Singapura hingga Rabu (31/8) pagi sebanyak 81 orang. Dari jumlah itu, belum ada warga Indonesia yang terinfeksi virus zika. “Belum ada laporan orang Indonesia di Singapura yang terkena virus zika,” ujar Subuh.

Perkembangan kasus zika di Singapuran yang begitu cepat, diakui Subuh, diluar perkiraan banyak pihak. Bahkan, situasinya saat ini akan menjadi semacam outbreak atau wabah.

“Sejak Minggu (28/8), Kemkes sudah mengetatkan kewaspadaan terhadap zika. Bahkan, pada Senin (29/8) Kemkes juga sudah memberlakukan kartu kewaspadaan kesehatan (health alert card) yang berbentuk seperti kartu peringatan,” tutur Subuh.

Kartu peringatan itu wajib diisi setiap orang dari Singapura yang masuk ke Indonesia untuk memastikan kondisi kesehatan masing-masing.

“Bila dalam waktu 10 hari, warga yang baru kembali dari Singapura lalu mengalami demam tinggi dan ada ruam atau bercak pada kulit, maka segera melapor ke fasilitas kesehatan yang ada seperti Puskesmas atau rumah sakit dengan harus membawa kartu tersebut,” katanya.

Subuh menjelaskan, gejala penyakit zika mirip dengan demam berdarah dengue (DBD), seperti demam tinggi, adanya bintik merah di kulit. Karena penyakit tersebut sama-sama ditularkan melalui gigitan nyamuk. (TW)

 

Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bayu Wahyudi menegaskan, pasien emergensi yang dirawat di rumah sakit non-mitra akan ditanggung pembiayaannya. Untuk itu, pentingnya melaporkan kejadian ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

“Peserta JKN-KIS berhak mendapat layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan manapun yang terdekat dari lokasi, baik dari faskes yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan maupun yang belum,” kata Bayu, di Jakarta, Selasa (30/8).

Pernyataan Bayu disampaikan terkait dengan kasus Muhammad Rizky Akbar (2,9), peserta JKN-KIS yang dikabarkan mengalami penolakan sejumlah rumah sakit saat berobat. Hasil penelusuran diketahui Muhammad Rizky Akbar bukannya ditolak, namun harus pindah-pindah rumah sakit karena tak ada dokter spesialis jantung anak di rumah sakit tersebut.

Bayu menjelaskan kronologi kasus yang dialami Muhammad Rizky Akbar, peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak Agustus 2014 dengan hak perawatan kelas II. Pada 10 Juli 2016, Rizky mengalami sesak nafas, pembengkakan di bagian kaki dan tak mau makan ataupun minum.

“Oleh orangtuanya, Latif Asroni, Rizky dibawa ke RS Siloam Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan. Pasien saat itu tidak dirawat inap dan hanya diberikan resep untuk rawat jalan,” ujarnya.

Pada 11 Juli 2016, kondisi Rizky tak membaik. Oleh ibunya, ia dibawa Klinik Sumber Asih lalu dirujuk ke RS Hermina Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan.

“Hasil konsultasi dengan dokter anak, diperlukan pemeriksaan ke bagian jantung anak, sehingga dokter segera merujuknya ke RSJPD Harapan Kita,” ujar bayu.

Informasi dari pihak keluarga, di UGD RSJPD Harapan Kita, Rizk yhanya diberikan resep obat batuk. Ia tidak disarankan dirawat karena kondisi kesehatannya dinilai masih baik sesuai dengan hasil pemeriksaan klinis yang telah dilakukan.

“Pasien pun kembali ke RS Hermina Tangerang. Dokter menyarankan agar Rizki dirawat di RS yang memiliki fasilitas dan dokter spesialis jantung anak. Pasien lalu diberi rujukan ke RS Awal Bros Tangerang,” kata Bayu.

Rizky sempat akan dirawat di RS Awal Bros Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan. Namun batal karena RS tersebut juga tidak ada dokter spesialis jantung anak. Kemudian Rizky dibawa ke RS Eka Hospital (non-mitra BPJS Kesehatan).

“Atas biaya sendiri, Rizky dirawat di Eka Hospital. Setelah dirawat selama 5 hari, Rizky dinyatakan sembuh dan boleh pulang,” katanya.

maka pihak RS menyarankan agar Rizky segera ditangani oleh dokter spesialis jantung anak.

Sebulan kemudian, Rizky mengalami gangguan nafas berat. Ia dibawa lagi ke Eka Hospital karena rekam medis pasien ada di rumah sakit tersebut. Pasien sempat dirawat di ICU, namun meninggal dunia pada 27 Agustus 2016.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Eka Hospital untuk membayar semua pembiayaan Rizky Akbar selama masa emergensi di rumah sakit tersebut,” katanya.

Dirut RS Jantung dan Pembuluh (RSJP) Harapan Kita, Hananto Andriantoro mengemukakan, pihaknya berusaha untuk menolak pasien. Rizky Akbar hanya diberi resep obat batuk dan disarankan tidak dirawat, karena diagnosis menunjukkan pasien dalam keadaan sehat.

Ia membantah penolakan Rizky Akbar karena biaya paket perawatan INA-CBGs untuk pasien jantung anak sangat kecil. Padahal, RSJP Harapan Kita memiliki fasilitas dan dokter spesialis jantung paling lengkap di Indonesia.

“Ini bukan soal biaya paket INA-CBGs murah atau tidak. Semua pasien dilayani sesuai dengan prosedur. Diagnosis mengatakan belum perlu dirawat, bukan masalah biayanya,” ucap Hananto.

Sebagai rumah sakit jantung rujukan se-Indonesia, permintaan perawatan di RSJP Harapan Kita sangat tinggi. Tempat tidur diberikan kepada pasien yang benar-benar membutuhkan emergensi.

“Masa tunggi untuk operasi di RSJP Harapan kita mencapai 1,5 tahun, karena begitu banyaknya pasien. Kami tengah mendidik RS pendidikan di daerah agar bisa melakukan operasi jantung ringan sehingga pasien tak perlu dibawa ke Jakarta,” ujar Hananto menandaskan. (TW)

 

Kebutuhan alat kesehatan (alkes) diprediksikan meningkat hingga 2,5-3 kali lipat, seiring dengan diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun sayang, tingginya kebutuhan tersebut belum bisa dipenuhi industri alkes dalam negeri.

“Baru 44,9 persen kebutuhan alkes untuk kebutuhan rumah sakit kelas A, yang bisa dipenuhi industri lokal. Sisanya masih diimpor,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek saat membuka sosialisasi “Peningkatan Produk Alat Kesehatan Dalam Negeri” di Jakarta, Selasa (30/8).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo.

Padahal, lanjut Menkes, kualitas alkes dalam negeri tidak perlu diragukan. Selain itu, harganya bisa lebih murah 20-30 persen dari barang impor dengan kualitas yang sama.

“Jika kebutuhan alkes ini bisa dipenuhi industri lokal, berapa triliun devisa negara yang bisa dihemat,” kata Nila seraya menambahkan saat ini ada 2.623 jenis alkes yang telah memiliki izin edar dan memenuhi standar internasional untuk mutu dan manfaat.

Menkes menjelaskan, alkes merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan selain kebutuhan akan obat. Alkes berfungsi mendiagnosis dan meringankan penyakit, mempertahankan, serta meningkatkan kesehatan.

Disamping fungsi sosialnya, lanjut Nila Moeloek, alkes juga memiliki fungsi ekonomi. Alkes juga bisa menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan terutama di pasar ASEAN. Dan Indonesia bisa mengambil peluang tersebut.

“Era globalisasi membuka celah masuknya produk-produk global, termasuk alkes ke dalam pasar domestok secara kompetitif. Untuk itu, diperlukan jaminan ketersediaan dan aksesibilitas alkes di pasaran,” tutur Menkes.

Menkes menjelaskan, industri alkes di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan dari 193 sarana industri pada 2015 menjadi 201 sarana industri pada Julo 2016.

Aneka produk yang dihasilkan, antara lain, stetoskop, sarung tangan karet, kateter urine, alkes elektromedik, lampu operasi, benang bedah dan alat kontrasepsi. Selain itu masih ada alat kesehatan disposables seperti instrumen bedah, rapid test dan medical apparels.

“Peningkatan itu menunjukkan potensi perkembangan industri alkes dalam negeri. Namun, hendaknya hal itu juga didukung oleh peningkatan kualitas,” ucap Menkes menandaskan. (TW)

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek menyambut baik rencana pemerintah menaikkan besaran cukai rokok. Karena hal itu bisa menekan jumlah populasi perokok muda.

“Banyak pelajar merokok karena harganya terbeli oleh uang jajan mereka. Karena itu, saya sangat setuju jika harga rokok dinaikkan,” kata Nila Moeloek, di Jakarta, Selasa (24/8).

Menkes ditanya seputar rencana pemerintah menaikkan harga rokok hingga Rp 50 ribu per bungkus, seperti diberitakan sebelumnya. Upaya tersebut selain untuk mengurangi jumlah perokok juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kembali ditanya apakah harga rokok Rp 50 ribu per bungkus dianggap tepat, Nila Moeloek mengatakan, pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk menilai besaran harga rokok. Namun, yang terpenting adalah harga rokok tersebut tak lagi terjangkau bagi kalangan muda.

“Kemkes hanya mengurusi dampak kesehatan dari rokok. Urusan harga silakan tanya pada Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ditambahkab, perokok sangat rentan terserang berbagai penyakit, termasuk infeksi paru-paru karena banyaknya zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. “Tidak ada obat yang bisa menghentikan orang dari rokok, kecuali atas kemauan sendiri untuk bisa hidup sehat,” katanya.

Ditanyakan apakah anggaran dari kenaikan cukai rokok akan digunakan untuk menambah anggaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang dalam dua tahun terakhir ini selalu defisit, Menkes mengatakan, hal itu belum dibahas lebih lanjut.

“BPJS Kesehatan mengalami defisit karena harus menanggung pengobatan penyakit-penyakit degeneratif berbiaya mahal seperti jantung, stroke dan ginjal. Padahal semua penyakit itu bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Termasuk menghindari rokok,” kata Nila menegaskan.

Soal penggunaan rokok elektrik, Menkes menilai, hal itu tak lebih sehat dibandingkan rokok tembakau. Pasalnya, asap yang dihirup dari rokok elektrik sepenuhnya masuk ke paru-paru.

“Kami minta pada kaum.muda untuk tidak mengkonsumsi rokok elektrik. Jika rokok biasa, sebagian asapnya dibuang, beda dengan rokok elektrik yang langsung terhirup ke paru-paru. Jadi lebih berbahaya,” kata Menkes. (TW)