Category: Berita

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Ilham Oetama Marsis menilai pemerintah tidak transparan dalam penetapan tarif INA-CBGs dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena telah menafikan peran dokter sebagai tenaga strategis dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Konsep INA-CBGs yang digunakan dalam JKN saat ini, kan sebelumnya pernah ditolak pemerintah Malaysia. Karena perhitungan tarifnya kurang tepat,” kata Prof Marsis dalam diskusi bertajuk “Profesionalisme Dokter-Dokter Gigi Menuju Universal Coverage di Era MEA”, di Jakarta, Rabu (27/4).

Diskusi yang digelar memperingati hari ulang tahun ke-11 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) itu menghadirkan pembicara Ketua KKI Bambang Supriyatno, Anggota Komisi VIII DPR Dede Yusuf, mantan Menteri Kesehatan Prof Farid Anfasa Moeloek, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Intan Ahmad, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Farichah Hanum.

Prof Marsis menuturkan, pihaknya sebelum program JKN diterapkan pada awal 2014 sudah mengajukan usulan besaran iuran dan tarif yang pas bagi dokter dan tenaga kesehatan. Usulan iuran penerima biaya iuran sebesar Rp36 ribu tak direspon, pemerintah malah menerapkan iuran sendiri sebesar Rp 19.225 per bulan per orang.

“Dampaknya baru terlihat satu tahun kemudian. Anggaran BPJS Kesehatan pada 2014 akhir tekor sebesar Rp5,6 triliun,” ucapnya.

Menurut Prof Marsis, defisit anggaran BPJS Kesehatan akan terus terjadi jika kenaikan iuran PBI pada tahun ini hanya sebesar Rp3.775. Karena kenaikan sebesar itu hanya menutupi defisit anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp6 triliun.

“Tak ada anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk perbaikan jasa tenaga dokter dan kesehatan lainnya. Nasib dokter akan sama, tak sebanding antara pekerjaan dengan kesejahteran,” tutur dokter spesialis kebidanan tersebut.

Kalaupun terjadi kenaikan anggaran dalam JKN, lanjut Prof Marsis, dananya akan dipergunakan untuk pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dan perbaikan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Tak terlihat ada perbaikan kesejahteraan dokter disana. Padahal, penetapan jasa dokter yang ada saat ini masih jauh dari harapan,” kata Prof Marsis menegaskan.

Hal senada dikatakan Ketua KKI, Prof Bambang Supriyatno. Seharusnya dokter masuk dalam tenaga strategis dalam pembangunan kesehatan. Sehingga perhitungan tarifnya berbeda dengan profesi lainnya.

“Investasi sebagai dokter itu mahal, itu sebabkan jasa dokter seharusnya dibayar mahal juga. Jadikan dokter sebagai tenaga strategis,” ucapnya.

Mantan Ketua KKI, Prof Meinaldi Rasmin meyayangkan pendidikan dokter yang digelar secara massal. Akibatnya, kualitas dokter saat ini sulit dikendalikan.

“Fakultas kedokteran di Indonesia kebanyakan. Idealnya sebanyak 60 FK saja. Saat ini ada 78 FK. Akibatnya, sulit mengendalikan kualitas lulusannya,” ucap Guru Besar FK Universitas Indonesia itu.

Padahal, lanjut Prof Meinaldi, kualitas dokter yang mumpuni adalah kunci dari keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. “Yang penting bukan banyaknya, tetapi penyebarannya bisa merata di seluruh Indonesia,” katanya.

Karena itu, ia sangat mendukung pemerintah yang akan mewajibkan para dokter, termasuk dokter spesialis untuk mengabdikan ilmunya ke antero negeri. Terutama pada 5 bidang spesialis yaitu bedah, penyakit dalam, kebidanan, anastesi dan anak.

“Yang penting kesejahteraan dokter terjamin. Pemerintah harus bisa menyelaraskan antara pekerjaan dengan kesejahteraan dokter,” ucap meinaldi menandaskan. (tri)

 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Alexander Sparringa mengimbau masyarakat untuk tidak membeli obat-obatan yang mengharuskan adanya peresepan dokter secara daring (online).

“Kalau itu obat keras, ya harus menggunakan resep dokter. Kalau masyarakat langsung memesan obat keras di toko “online” jelas itu ilegal dan melanggar,” kata Roy di Jakarta, Senin (25/4).

Roy mengatakan pengawasan peredaran produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik secara daring memang lebih sulit ketimbang pengawasan di toko konvensional. Perlu ada regulasi yang jelas dan ketat terkait hal itu.

“Kami sudah bicara ke Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, kalau ini perlu diatur. BPOM siap sebagai pengawasnya,” ujarnya.

Roy menjelaskan, perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditolak di era teknologi saat ini.

Karena itu, ia mengimbau pada masyarakat sebagai konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli produk-produk farmasi secara daring.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta, Dewi Prawitasari menjelaskan, obat-obatan ilegal yang dijual secara daring biasanya yang merupakan resep dokter untuk penyakit-penyakit spesifik.

“Pada umumnya obat yang dijual online itu untuk menyembuhkan sakit malaria, diabetes, hipertensi. Penyakit-penyakit yang nongeneratif,” katanya.

BPOM bekerja sama dengan sejumlah instansi lain menyita tiga juta lebih produk kosmetik, obat-obatan, dan obat tradisional ilegal, kedaluwarsa, serta mengandung bahan kimia obat dan bahan berbahaya.

“Temuan ada 4.441 item atau 3.172.937 item dengan nilai ekonomi mencapai Rp49,8 miliar,” kata Roy.

Temuan tersebut mencakup wilayah operasi di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan pada Februari-Maret 2016, dengan temuan sarana ilegal 174 dari 250 sarana yang diperiksa.

Dari seluruh kasus tersebut, sebanyak 52 kasus atau 29,89 persen dilanjutkan ke pengadilan. (TW)

 

Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menggelar kegiatan deteksi dini untuk pengendalian virus hepatitis di Indonesia. Pada tahap awal, deteksi dini dilakukan di Puskesmas di wilayah yang tergolong rawan terhadap penyebaran virus hepatitis.

Hal itu dikemukakan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, Mohamad Subuh usai membuka acara bertajuk “Workshop on Developing The Regional Action Plan For Hepatitis” di Jakarta, Selasa (26/4).

Acara yang diselenggarakan badan kesehatan dunia, WHO itu dihadiri 11 negara yang tergabung dalam South East Asia Region (SEAR), antara lain Bangladesh, Bhutan, Korea, India, Thailand, Nepal, Srilanka, Myanmar, Timor Leste, dan Indonesia.

Pertemuan itu membahas upaya pengendalian virus hepatitis di negara masing-masing. Mengingat hepatitis masuk dalam salah satu indikator Suistainable Development Goals (SDGs), pada goal yang ketiga.

“Badan kesehatan dunia WHO menilai penyakit hepatitis akan menjadi beban di masa depan, jika tidak dikendalikan. Karena itu upaya pengendalian hepatitis yang sebelumnya tak masuk dalam indikator MDGs, saat ini sudah dimasukkan dalam SDGs,” tutur Subuh.

Dijelaskan, hepatitis adalah penyakit peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti obat-obatan, perlemakan, alkohol, serta infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri dan parasit.

“Sebagian besar kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh hepatitis jenis B dan C yang kronis,” ucapnya.

Di Asia Tenggara diperkirakan 100 juta orang hidup dengan hepatitis B kronis dan sekitar 30 juta orang lainnya hidup dengan hepatitis C kronis. Setiap tahunnya, terjadi sekitar 1,4 juta kasus baru hepatitis B dan 300 ribu kematian.

“Untuk hepatitis C, setiap tahunnya ada 500 ribu kasus baru dan 160 ribu kematian,” ujar Subuh.

Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar ( Riskesdas) 2013 menemukan ada sekitar 18 juta penduduk Indonesia menderita hepatitis B dan 3 juta orang terkena hepatitis C.

“Dari mereka, sekitar 50 persen akan mengalami penyakit hati kronis dan 10 persennya berpotensi menuju fibrosis hati yang dapat menyebabkan kanker hati,” kata Subuh.

Untuk itu, lanjut Subuh, upaya deteksi dini menjadi penting guna mencegah penyakit hepatitis menjadi berat. Sehingga biaya pengobatan jadi lebih murah.

Ditanyakan jumlah deteksi yang hanya untuk 100 ribu orang, Subuh mengatakan, hal itu merupakan langkah awal sekaligus melihat kesiapan tenaga kesehatan di Puskesmas. Jika siap, jumlah sasaran deteksi dini akan ditingkatkan.

“Kita lihat kemampuan petugas di lapangan. Pemerintah sanggup membeli bahan deteksi dini untuk 10 juta orang, tetapi karena petugas di lapangan terbatas, maka prosesnya akan dilakukan secara bertahan,” kata Subuh menandaskan. (TW)

 

Jumlah kasus malaria di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini terus menurun. Dari 422.447 kasus pada 2011 menjadi berjumlah 217.025 pada 2015.

“Penurunan kasus malaria bisa terjadi, karena upaya pengendalian yang kita lakukan lewat program bernama Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria),” kata Mohammad Subuh, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Rabu (20/4).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dr Andreas Ciokan. Kabupaten Teluk Bintuni mencatat prestasi dalam pengendalian malaria, dari 112 kasus per 1000 penduduk pada 2009 turun menjadi 2,4 kasus per 1000 penduduk pada akhir 2015.

Subuh mengemukakan, upaya pengendalian malaria yang dilakukan, antara lain, pemberian kelambu anti nyamuk pada seluruh rumah tangga di daerah endemis malaria. Yaitu, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Maluku Utara.

“Percepatan mencapai sertifikat Bebas Malaria terus dilakukan di 5 provinsi tersebut. Namun, yang terpenting adalah komitmen dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Subuh, sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya telah mencapai tingkat endemis rendah atau menengah, bahkan bebas malaria. Disebutkan, ada 232 dari 514 kabupaten/kota (45,4 persen) dengan jumlah penduduk mencapai 189 juta orang mencapai eliminasi malaria.

Untuk daerah endemis rendah, ditambahkan, ada 147 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sebanyak 39 juta orang (15,3 persen) dan daerah endemis menengah sebanyak 90 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 21 juta orang (17 persen).

“Itu artinya 74 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah bebas malaria,” ujar seraya menambahkan daerah itu meliputi Pulau Jawa, Bali dan Sumatera Barat.

Subuh menjelaskan, satu daerah disebut daerah bebas malaria karena angka kejadian malaria (API) dibawah 1 per 1000 penduduk. Selain itu, jumlah kasus positif yang tidak ditemukan dengan pemeriksaan laboratorium tidak lebih dari 5 persen.

“Syarat lainnya adalah tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat selama 3 tahun berturut-turut,” tutur Subuh.

Penilaian atas perolehan sertifikat eliminasi malaria itu dilakukan oleh Komisi Penilaian Eliminasi Malaria yang beranggotakan pakar, pengambil kebijakan dan pengelola malaria di pusat dan provinsi.

Ditambahkan, upaya percepatan pengendalian malaria diperkuat dengan penambahan 2.440 Pos Malaria Desa yang dilayani oleh 3.769 kader. Selain penambahan 20 Malaria Center di 8 provinsi untuk memperkuat koordinasi di lapangan.

“Penyediaan dana bersumber APBN dan bantuan luar negeri untuk pengendalian malaria rata-rata Rp 250 miliar per tahun, belum termasuk APBD,” ujarnya.

Upaya lainnya adalah penguatan koordinasi lintas sektor dan masyarakat melalui Forum Nasional Gebrak Malaria di seluruh Indonesia. Serta penguatan dukungan manajemen dan regulasi daerah tentang percepatan pencapaian eliminasi malaria.

“Surveilans juga terus dilakukan guna menemukan kasus malaria secara dini. Mereka yang terdiagnosis pun diberi pengobatan yang benar,” kata Subuh menegaskan.

Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni, Andreas Ciokan menuturkan, program pengendalian malaria dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, pembentukan juru malaria kampung (JMK) dan juru malaria perusahaan (JMP) di tempat terpencil yang tidak ada layanan kesehatan.

Selain itu, dilakukan pengepakan obat malaria yang dikemas berdasarkan kategori berat badan. Setiap Puskesmas mendapat distribusi malaria kit, sehingga obat malaria selalu tersedia di setiap daerah. (TW)

 

Mencari data seputar kinerja pemerintah nantinya akan lebih mudah, lewat situs bernama Portal Data Indonesia. Portal tersebut dibangun One Data Indonesia, lembaga dibawah Kantor Sekretariat Presiden.

“Begitu klik website data.go.id, maka semua data yang ada di kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah bisa diakses dengan mudah,” kata Robertus Theodore, Technical Director One Data Indonesia di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Rabu (20/4).

Robertus menjelaskan, pihaknya menargetkan selama 1 tahun ini akan ada 5 kementerian dan lembaga negara yang datanya sudah terkoneksi dalam portal data Indonesia. Selain portal juga memuat data dari pemerintah daerah.

Kelima kementerian dan lembaga negara yang sudah menyatakan komitmennya adalah Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Setiap tahun, jumlah kementerian dan lembaga negara lainnya akan kami tambah,” ujar Robertus yang pada kesempatan itu didampingi Didik Budijanto, Kabid Pengelola Data dan Informasi, Kemkes.

Robertus menjelaskan, pembuatan “mall” data menjadi penting, karena pengelolaan data yang tersebar menyulitkan penggunanya. Kebijakan pemerintah pun bisa diputuskan lewat data yang tersedia dengan cepat.

“Sekarang ini kan data ada dimana-mana, karena setiap kementerian dan lembaga negara memiliki website masing-masing. Masalahnya, begitu kita butuh data, kita harus telusuri satu per satu dari websitenya. Sehingga butuh waktu lama,” tuturnya.

Lewat “mall” data itu, Robertus menyakinkan bahwa data bisa diakses dengan cepat. Karena setiap jaringan yang ada dari kementerian dan lembaga negara sudah saling terkoneksi.

Ditanya kemungkinan terjadi tumpang tindih data, Robertus menegaskan, hal itu tidak akan terjadi. Karena “mall” data yang dikembangkannya tidak membuat data baru, tetapi membuat koneksi yang sudah ada.

Ditambahkan, upaya ini sekaligus untuk perbaikan tata kelola data internal pemerintah. Data itu nantinya bisa dimanfaatkan lintas sektor, termasuk masyarakat. “Tak akan ada data yang ditutup-tutupi,” ucap Robertus menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek akan memberangkatkan 45 Tim Nusantara Sehat (NS) Gelombang I, dari total 130 Tim NS selama kurun 2016. Mereka akan bertugas di 45 Puskesmas di 29 kabupaten yang tersebar di 15 provinsi.

Sebelum keberangkatan, Tim NS menerima pembekalan yang diharapkan mampu bekerja dengan baik di wilayah tugasnya, di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

” Pembekalan yang diberikan terdiri dari bela negara, penguatan program, pengembangan diri serta pelayanan medis dan komunitas,” kata Menkes Nila FA Moeloek di depan 225 orang anggota Tim NS Gelombang I, di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, Jakarta, Senin (18/4).

Dijelaskan, program NS merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita perbaikan kesehatan. Program itu dirancang guna mendukung pelaksanaan program kesehatan, yang dimulai dengan “membangun” daerah pinggiran guna memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Program NS didasari atas kajian Kemenkes tentang distribusi tenaga kesehatan 2012 yang merekomendasikan penempatan tenaga kesehatan untuk daerah tertentu akan lebih baik jika dilakukan berbasis tim.

“Program NS diharapkan dapat menjadi mekanisme efektif untuk memperkuat pelayanan primer, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK),” ujar Nila.

Disebutkan, rencana jangka menengah Kementerian Kesehatan salah satunya adalah Penguatan Pelayanan Kesehatan (Yankes) primer. Kebijakan itu didasari permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer.

“Penguatan Yankes Primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yang berfungsi selain memberi layanan kesehatan juga melakukan tindakan preventif atau pencegahan penyakit secara luas,”tuturnya.

Ditambahkan, penguatan Yankes Primer mencakup tiga hal yaitu fisik (pembenahan infrastruktur), sarana (pembenahan fasilitas), dan sumber daya manusia (penguatan tenaga kesehatan selain dokter). Penguatan dilakukan antara lain melalui penempatan tenaga kesehatan berdasarkan tim.

“Tim Nusantara Sehat diharapkan mampu menjadi ujung tombak layanan kesehatan di perbatasan NKRI dengan berbekal disiplin, loyalitas, dedikasi dan jiwa korsa,” ucap Nila menegaskan.

Selain itu, Menkes menambahkan, Tim NS juga harus memiliki semangat pantang menyerah di tempat tugasnya, guna memberi layanan kesehatan paripurna. (TW)

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) guna meningkatkan keamanan pangan masyarakat, lewat program pengembangan Pusat Kajian Kebijakan Keamanan Pangan (PK3P).

“Perlu terobosan untuk perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih baik, meningkatkan daya saing produk pangan dan menaikkan kapasitas sumber daya manusia (SDM),” kata Kepala BPOM Roy Sparringa di Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut Roy, dilibatkannya perguruan tinggi dalam sosialisasi keamanan pangan masyarakat karena IPB merupakan sumber daya ilmiah. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang solid karena berdasarkan hasil penelitian.

Karena itu, Roy berharap, PK3P dapat menjadi pusat unggulan bagi Indonesia dalam meningkatkan keamanan pangan. Karena melakukan pendekatan kemitraan lintas sektor, terutama dari perguruan tinggi.

“Inisiasi pengembangan PK3P ini adalah rintisan awal untuk meningkatkan keamanan pangan dengan memperkuat implementasi kebijakan dan regulasi menggunakan pendekatan ilmiah dan obyektif,” ujar Roy.

Ke depannya, Roy berharap kerja sama serupa dengan perguruan tinggi lainnya dapat semakin luas dan berkembang. Perguruan tinggi memiliki
spesialisasi dan potensinya masing-masing untuk memperkuat keamanan pangan di industri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan.

“Kerja sama ini semoga menjadi penguat komitmen kita untuk bersama-sama memajukan keamanan pangan nasional. Selain memperkuat posisi BPOM di kancah regional maupun internasional,” tuturnya.

Ditambahkan, PK3P juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam
pelaksanaan kajian kebijakan keamanan pangan melalui riset, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan mutakhir. (TW)

{jcomments on}

Menteri kesehatan dari 12 negara di Asia Pasifik bertemu di Tokyo, Jepang untuk membahas masalah resistensi antimikroba (AMR) yang makin berkembang di Asia.

enteri-Menteri Kesehatan Bahas Resistensi Antimikroba (AMR) di Asia

Pertemuan yang digelar Kementerian Kesehatan,Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang bersama badan kesehatan dunia WHO Regional Asia Tenggara (SEARO) dan Regional Pasifik Barat (WPRO) pada 16 April lalu itu saling berbagi pengalaman mengenai situasi dan program pengendalian AMR di negara masing-masing.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan itu menegaskan komitmen Indonesia dalam pengendalian AMR, antara lain lewat Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) yang dibentuk pada 2014.

Pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba dilakukan di144 rumah sakit rujukan serta Puskesmas di 5 provinsi pilot project.

“Pada April ini Indonesia akan melakukan review program AMR dan menyempurnakan Rencana Aksi Nasional, dengan asistensi WHO SEARO. Proses ini akan melibatkan berbagai sektor,” kata Menkes dalam siaran pers yang diterima Senin (18/4).

Ditambahkan, pakar AMR dari WHO, badan pangan dunia FAO, dan organisasi kesehatan hewan dunia OIE serta akademisi dan praktisi yang hadir pada pertemuan itu, mengingatkan ancaman kesehatan global yang serius bila AMR tidak segera ditangani secara terpadu dan multisektoral.

“Karena resistensi antimikroba tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga pada hewan dan tanaman,” ujarnya.

Karena itu, negara-negara yang hadir dalam pertemuan menyepakati penggunaan pendekatan One Health, yang melibatkan sektor kesehatan, pertanian (termasuk peternakan dan kesehatan hewan) dan lingkungan untuk penanganan masalah AMR.

“Sebab kegagalan atau keterlambatan dalam menangani AMR akan berdampak negatif yang masif terhadap kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan dan tujuan pembanguan berkelanjutan,” kata Nila Moeloek.

Pada akhir pertemuan bertajuk “Tokyo Meeting of Health Ministers on Antimicrobial Resistance in Asia” itu disepakati pula Komunike Bersama yanh berisi komitmen untuk pengendalian AMR secara terpadu dan kolaboratif. Selain penguatan program melalui Rencana Aksi Nasional yang sejalan dengan Rencana Aksi Global.

Hasil Pertemuan Tokyo itu akan dibawa dan ditindak-lanjuti pada pertemuan G7 di Jepang pada Mei 2016 dan UN General Assembly pada September 2016. (TW)

{jcomments on}