WHO: Korban Tewas akibat Ebola Jadi 4.960 Orang

Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, walaupun angka korban tewas terus bertambah, laju penularan ebola telah menurun.

WHO hari Jumat (7/11) menjelaskan bahwa jumlah kasus Ebola bervariasi menurut kabupaten di tiga negara Afrika Barat yang paling parah dilanda penyakit ini – Guinea, Liberia dan Sierra Leone. Dikatakan jumlah kasus menurun di beberapa kabupaten, sementara pertambahan tetap tinggi di wilayah lain.

Badan PBB itu mengatakan tindakan pengendalian yang ketat dan luas diperlukan untuk menghentikan virus tersebut dan mengatakan sangat penting bagi negara-negara tetangga untuk bersiap-siap.

Duta Besar AS untuk Liberia, Deborah Malac mengatakan meski laju pertambahan kasus Ebola menurun, masyarakat internasional tidak boleh terlalu yakin.

Juga Jumat, kota Dallas menandai berakhirnya krisis Ebola setelah orang terakhir yang dipantau untuk gejala Ebola dinyatakan bebas dari virus itu.

Presiden AS Barack Obama menelepon para pejabat negara bagian dan pejabat setempat Jumat dan berterima kasih atas kepemimpinan mereka. Lebih dari 170 orang yang dipantau setelah kontak dengan pria Liberia yang meninggal di rumah sakit Dallas, atau dengan dua perawat yang terjangkit virus itu ketika merawatnya.

Ebola menular melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Virus itu menyebabkan demam, perdarahan, muntah dan diare.

sumber: http://www.voaindonesia.com/

 

“Ageing well” must be a global priority

A major new Series on health and ageing, published in “The Lancet”, warns that unless health systems find effective strategies to address the problems faced by an ageing world population, the growing burden of chronic disease will greatly affect the quality of life of older people. As people across the world live longer, soaring levels of chronic illness and diminished wellbeing are poised to become a major global public health challenge.

Effective health interventions increasing life expectancy

Worldwide, life expectancy of older people continues to rise. By 2020, for the first time in history, the number of people aged 60 years and older will outnumber children younger than 5 years. By 2050, the world’s population aged 60 years and older is expected to total 2 billion, up from 841 million today. Eighty per cent of these older people will be living in low-income and middle-income countries.

The increase in longevity, especially in high-income countries (HICs), has been largely due to the decline in deaths from cardiovascular disease (stroke and ischaemic heart disease), mainly because of simple, cost-effective strategies to reduce tobacco use and high blood pressure, and improved coverage and effectiveness of health interventions.

Challenge of ageing healthily

However, although people are living longer, they are not necessarily healthier than before – nearly a quarter (23%) of the overall global burden of death and illness is in people aged over 60, and much of this burden is attributable to long-term illness caused by diseases such as cancer, chronic respiratory diseases, heart disease, musculoskeletal diseases (such as arthritis and osteoporosis), and mental and neurological disorders.

This long-term burden of illness and diminished wellbeing affects patients, their families, health systems, and economies, and is forecast to accelerate. For example, latest estimates indicate that the number of people with dementia is expected to rise from 44 million now, to 135 million by 2050.

“Deep and fundamental reforms of health and social care systems will be required,” says Dr John Beard, Director of the Department of Ageing and Life Course at the WHO, and co-leader of the Series with Dr Ties Boerma and Dr Somnath Chatterji, also from WHO. “But we must be careful that these reforms do not reinforce the inequities that drive much of the poor health and functional limitation we see in older age.”

“While some interventions will be universally applicable, it will be important that countries monitor the health and functioning of their ageing populations to understand health trends and design programmes that meet the specific needs identified”, adds Dr Ties Boerma, Director of the Department of Health Statistics and Informatics at WHO. “Cross-national surveys such as the WHO Study on Global Ageing and Adult Health (SAGE), the Gallup World Poll, and other longitudinal cohorts studies of ageing in Brazil, China, India, and South Korea, are beginning to redress the balance and provide the evidence for policy, but much more remains to be done.”

Strategies must go beyond health sector

However, the responsibility for improving quality of life for the world’s older people goes far beyond the health sector, say the Series authors.

Strategies are needed that better prevent and manage chronic conditions by extending affordable health care to all older adults and take into consideration the physical and social environment. Examples include changing policies to encourage older adults to remain part of the workforce for longer (e.g., removing tax disincentives to work past retirement age), emphasising low-cost disease prevention and early detection rather than treatment (eg, reducing salt intake and increasing uptake of vaccines), making better use of technology (eg, mobile clinics for rural populations), and training health-care staff in the management of multiple chronic conditions.

According to Dr Chatterji, also from the Department of Health Statistics and Information Systems at WHO, “Collectively, we need to look beyond the costs commonly associated with ageing to think about the benefits that an older, healthier, happier, and more productive older population can bring to society as a whole.

source: http://www.who.int/

 

Simposium Litbangkes Regional Asia Pasifik Digelar di Jakarta

7nov

7novBadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan akan menggelar simposium litbangkes regional Asia Pasifik, di Jakarta pada 17-20 November 2014.

Acara yang akan dibuka Menteri Kesehatan ini akan dihadiri Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia, sejumlah pakar sistem jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan dari Korea, Thailand, Philipina, Australia, Oman dan Arab Saudi

Demikian dikemukakan Kepala Balitbangkes, Tjandra Yoga Aditama dalam penjelasannya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (7/11).

Ia menyebutkan pada 17 November digelar pra simposium dengan 4 tema utama, yaitu updating Indonesia Case Based Group (INA CBGs), planning based on health technology assessment (HTA) approach for pharmaceutical products, proposal and protocol development workshop for health research, assessing staffing need at health facility to support nasional health insurance.

“Itu sebabnya simposium ini diikuti ahli sistem jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan,” ujar Tjandra Yoga.

Ditambahkan, hasil simposium nantinya akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diterapkan di Indonesia. Termasuk juga perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah berjalan dalam satu tahun terakhir ini.

Dalam kesempatan yang sama, Tjandra Yoga memaparkan rencana kegiatan menyambut peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50. Sejumlah kegiatan yang akan digelar adalah open house museum kesehatan (wisata ilmiah kesehatan) di 4 museum kesehatan milik Kemenkes.

Disebutkan ke-4 museum kesehatan itu adalah Museum Kesehatan dr Adhyatma MPH di Surabaya, Jawa Timur, Museum Dunia Vektor B2P2VRP di Salatiga, Jawa Tengah, Museum Nyamuk Loka Litbang P2B2 di Ciamis, Jawa Barat dan Museum B2P2TOOT, di Tawangmangu, Jawa Tengah.

Tjandra Yoga menjelaskan, Balitbangkes selama 2014 melakukan studi diet total (SDT) berupa survei konsumsi makanan individu (SKMI) di 33 provinsi, 490 kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebanyak 2.080 blok sensus, sebanyak 52.000 rumah tangga dan 162.045 individu. Jumlah tenaga pengumpul data (enumerator) sebanyak 2.780 orang.

“Hasil dari SDT ini untuk mengukur asupan gizi dan keamanan makanan. Pada Oktober 2014 lalu, juga sudah dilakukan uji coba analisa cemaran kimia makanan di Yogyakarta,” ujarnya.

Pada 2015 mendatang, Tjandra Yoga menambahkan, pihaknya akan menyelenggarakan riset khusus vektor dan reservoir penyakit (rikhus vektora). Dalam riset yang akan dilakukan selama 3 tahun itu, Balitbangkes akan mengumpulkan sekitar 305 ribu spesimen nyamuk, 42 ribu spesimen tikus dan 24 ribu spesimen kelelawar.

“Rikhus Vektora ini dilakukan untuk mengetahui pola jenis vektor dan resevoir penyakit yang ditimbulkan dari nyamuk, tikus dan kelelawar di Indonesia,” ucap Tjandra Yoga.

Dipilihnya ketiga hewan tersebut, menurut Tjandra Yoga, karena ketiga hewan itu jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Mereka menimbulkan penyakit paling banyak.

“Seperti kasus ebola, diduga penularannya lewat kelelawar. Di Indonesia kan juga banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, mulai dari demam berdarah hingga malaria. Sedangkan tikus bisa menimbulkan wabah pes saat banjir,” katanya.

Ditambahkan, proses uji coba telah dilakukan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang selesai pada 31 Oktober 2014 lalu. Selanjutnya penelitian akan dilakukan ke sejumlah daerah di provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua. (TW)

{jcomments on}

Experimental Ebola drugs should not be withheld, WHO says

Scientists involved in trials of experimental drug treatments for the Ebola epidemic in west Africa should not be compelled to withhold them from some patients, says the World Health Organisation, despite objections from the US that it is the only way to be sure they work.

The Food and Drug Administration, which licences medicines in the US, believes the Ebola drug trials should be set up in west Africa on the “gold standard” model designed to provide a conclusive answer as to whether they have an effect. The FDA says the trials should be randomised and controlled – which means giving experimental drugs to one group of patients, selected at random, but not to others, so death rates and other outcomes in the two groups can be compared.

Other scientists, including those at the University of Oxford who are currently preparing for trials in the epidemic region, say that with a death rate of 70% and fear and suspicion of hospitals running high in the three worst affected countries in west Africa, it is not possible to run the sort of trial that would be standard in the UK or US. Instead, they are designing alternatives that will reach an answer but without depriving some patients of a drug that might possibly help them survive. The virus has claimed more than 4,800 lives since the outbreak began in December.

A meeting of the WHO’s ethics working group has supported that view, concluding that an alternative approach may be preferable in the very difficult circumstances of Sierra Leone, Liberia and Guinea.

“In the context of the current Ebola epidemic in west Africa – where the disease has a high fatality rate, and there are tensions between local communities, governments and healthcare workers – it may not be acceptable or feasible to conduct randomised placebo-controlled trials. Some members of the working group argued that in certain situations, it may also be unethical to do so,” say the formal minutes of the meeting.

A trial without a control group that fails to come up with a clear result to show whether a drug is helping or harming patients could also be considered unethical, the group acknowledged. But, it goes on, representatives at the ethics meeting from Guinea and Liberia, “expressed their view that individually randomised placebo-controlled trials would not be acceptable to local communities because such trials would deny a new experimental treatment to some participants.”

Trudie Lang, professor of global health research at the University of Oxford and part of a team working to get drug trials started in west Africa with unprecedented speed using funding from the Wellcome Trust, said she did not believe the traditional gold-standard randomised controlled model was possible in the Ebola epidemic. “We have had health workers murdered. There is very fragile trust in the health systems,” she said. At the meeting, a doctor in charge of treatment centres said she would not put her staff at risk by denying drugs to some of the patients but not others. It could be particularly difficult if some members of a family were randomly selected to receive the experimental treatment while others were not.

Lang and colleagues are designing trials that will still come up with the answers – for instance by comparing survival rates now at a specific treatment centre with survival rates once all patients are given a certain drug. As there are several potential Ebola drugs being rushed into production, it may also be possible to compare one against another. “It is not a lower scientific standard – it is just a different scientific approach which is used in other settings, such as cancer trials. This design works when you are looking for a large change in outcome, so in Ebola, as in cancer, we are looking for a large increase in survival. In this situation it is appropriate not to randomise,” she said.

But the US regulatory body does not agree. Speaking at the American Society for Hygiene and Tropical Medicine meeting in New Orleans, Dr Edward Cox of the FDA said randomised controlled trials (RCTs) would be a “very informative” way to find out about the effect of the new drugs although there was “no question there are challenges in implementing such a design in a setting like west Africa”.

While he accepted that there was “a range of opinions” about the appropriateness of RCTs, he said that giving patients who did not get drugs the best possible standard of care, with fluids and blood transfusions, “can have a very positive impact on outcomes in patients with Ebola virus disease”.

“This will be challenging but it is very important to be able to understand what these products are doing,” he said. “If we can quickly figure out which products are helping patients, it will be possible then to move forward to scaling those products up and making them available to more patients.”

There are several drugs in the pipeline that scientists hope to trial in west Africa, all of them in early stages of development and some of which have not yet been tested in humans. Some are in pill form, while others would have to be given as injections or infusions and they work in a variety of ways. Most were designed to act against other viruses than Ebola. No announcement has yet been made as to which drug will be trialled first, but the hope is to get more than one going before the end of the year.

source: http://www.theguardian.com

 

Alasan Kenapa Masa Tunggu Operasi Masih Lama di Indonesia

Kementerian Kesehatan tidak menampik bahwa masa tunggu operasi yang lama masih banyak dikeluhkan masyarakat. Seperti misalnya bedah jantung anak yang paling banyak dikeluhkan. Pemerintah mengaku kewalahan karena ternyata dokter subspesialis bedah jantung anak di Indonesia masih sedikit.

Seperti disampaikan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof Akmal Taher bahwa minimnya jumlah ahli bedah jantung menjadi masalah hingga banyak yang mengeluh.

“Iya, memang tidak banyak karena biasanya bukan dilakukan oleh ahli bedah jantung biasa tapi ada lagi spesialisasinya,” katanya.

Tapi untuk mengurangi keluhan tersebut, Kementerian Kesehatan tengah mengedepankan proyek utama untuk meningkatkan fasilitas kesehatan anak seperti misalnya ketersediaan NICU.

“Kedepannya, program ini akan progresif sekali. Jadi untuk keperluan NICU, RS swasta nggak usah kerjasama dengan BPJS melainkan hanya programnya saja. Misalnya, kita kerjasama dengan RS tipe B, nanti khusus program ini dia akan dibayar sama dengan RS tipe A. Jadi NICU saja yang kerjasama,” katanya.

Akmal menerangkan proyek ini untuk sementara akan dilakukan di lima RS besar seperti RS Cipto Mangunkusumo, RS, Harapan Kita-Jakarta, RS Adam Malik-Medan, RS Hasan Sadikin-Bandung, dan RS dr. Soetomo-Surabaya. Dengan cara ini, dia berharap pasien dari luar kota Jakarta bisa mendapatkan layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut.

“Kita dorong mereka supaya mereka mendapatkan layanan kesehatan di sana. Sekarang kan 60 persen dari luar jakarta,” jelasnya.

sumber: http://health.liputan6.com/

 

Penyelenggara KIS Tetap BPJS Kesehatan

6nov14

6nov14Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menegaskan, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) hanyalah kelanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan pemerintah sejak 2014. Karena program tersebut tetap merujuk pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Program KIS memang kelanjutan dari program JKN yang sudah ada, dengan perbaikan disana sini. Legalisasi hukumnya tetap mengacu pada UU SJSN dan BPJS,” kata Menkes Nila F Moloek dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu (05/11).

Dalam kesempatan itu, Menkes Nila F Moeloek didampingi seluruh jajaran eselon satu di lingkup kerja Kemenkes dan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro.

Kegiatan jumpa pers itu digelar guna mengakhiri perdebatan seputar KIS di masyarakat. Sejumlah pendapat menyebutkan program KIS ilegal, karena tak ada payung hukumnya. Padahal ada program sejenis yang sudah berjalan sejak 2014 bernama JKN.

Nila F Moeloek menjelaskan, program KIS merupakan kelanjutan dari program JKN, yang diperluas manfaat dan cakupannya. Karena itu, penyelenggara program KIS sama dengan JKN yaitu BPJS Kesehatan.

“Tak ada yang berubah, masyarakat bisa berobat dengan kartu KIS, kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Jamkesmas yang sudah ada. Semua mendapat pelayanan kesehatan yang sama, apapun kartunya,” ucap Menkes.

Hanya saja, lanjut Nila F Moeloek, penerima KIS dengan target 4,4 juta orang itu berasal dari 1,7 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan 2,2 juta bayi yang lahir dari para pemegang kartu BPJS kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini belum tercover jaminan kesehatannya.

“Untuk PMKS, iuran premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 19.225 per orang per bulan itu nantinya ditanggung oleh Kemensos, sedangkan iuran premi bagi 2,2 juta bayi menjadi tanggungan Kemenkes. Masuk dalam skema PBI,” ujar Nila F Moeloek seraya menambahkan jumlah peserta PBI yang menjadi tanggungan pemerintah selama ini sebanyak 86,4 juta orang.

Target 1,7 juta PMKS, menurut Sekjen Kemenkes, Untung Suseno sebenarnya belum bisa dipenuhi dalam waktu segera. Karena data yang ada menggunakan pencatatan tahun 2011, sehingga butuh validasi ulang.

“Validasi ulang dilakukan agar program tepat sasaran. Karena pasti ada dari mereka yang meninggal atau pindah alamat. Dari target 1,7 juta orang itu, sebanyak 430 ribu orang datanya sudah valid dan kartunya siap dicetak,” ujarnya.

Untung mengakui, bukan persoalan mudah melakukan validasi data PMKS milik Kemsos. Karena hampir sebagian besar dari mereka adalah tuna wisma yang tempat tinggalnya berpindah-pindah. Padahal, data tercetak harus berdasarkan nama dan alamat yang tepat.

“Ini yang membuat proses validasi berlangsung lama. Kesulitan mencari orang-orangnya,” ujar Untung.

Menkes menambahkan, pergantian kartu BPJS Kesehatan menjadi KIS akan dilakukan secara bertahap. Kendati demikian, kartu apa saja yang ada saat ini bisa dipergunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Hal yang membedakan program KIS dengan JKN, Menkes menyebutkan pada tambahan manfaat, layanan preventif, promotif, dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi.

Ditanyakan seperti apa kriteria tambahan manfaat, Menkes menyerahkan kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK), Akmal Taher Kemenkes untuk menjawabnya. Sementara Akmal sendiri belum dapat merinci kegiatan yang akan dilakukan lebih jauh, karena hal itu masih akan dibahas lebih dalam dengan BPJS Kesehatan.

“Program KIS harus bisa memberi manfaat dan cakupan yang lebih luas dibandingkan program JKN. Seperti apa rincinya, belum dapat dijelaskan dini karena kami masih harus rapat-rapat dengan BPJS Kesehatan,” kata Akmal Taher menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Kartu Jokowi Diambil dari Anggaran Kemenkeu

Pemerintah merencanakan dana untuk program Keluarga Produktif ‘kartu sakti’ Joko Widodo akan diambil dari anggaran Kementerian Keuangan. Dana tersebut diupayakan untuk cair pada bulan November ini.

“Program Keluarga Produktif akan mengambil dana dari Kementerian Keuangan, yakni dana Bendaharawan Umum Negara (BUN),” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat ditemui usai rapat Hari Pahlawan di kantor Kementerian Sosial, Senin (3/11).

Program Keluarga Produktif yang digagas oleh Jokowi dan JK semasa kampanye pemilihan presiden dan capres melibatkan empat kartu sakti, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Keempat kartu tersebut rencananya akan dibagikan kepada 15, 5 juta keluarga kurang mampu yang ada di Indonesia sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk menyejahterakan warganya.

Khofifah mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana BUN Kemenkeu sebesar Rp 6,43 triliun ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos untuk membiayai program Keluarga Produktif. Sebagian besar dana tersebut, yakni Rp 6,2 triliun, akan digunakan untuk memberikan bantuan tunai masyarakat selama 2 bulan dengan besaran masing-masing rumah tangga Rp 200.000 per bulan.

Sedangkan, dana sebesar Rp 119 miliar akan digunakan untuk biaya percetakan, pengiriman kartu, sosialisasi dan dukungan operasional program, yang akan dilakukan oleh PT POS Indonesia. Sementara, untuk biaya sosialisasi pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 14 miliar.

“Perbedaan dari bansos pemerintah saat ini dengan yang lalu-lalu ada di perluasan cakupan penerima dan layanannya,” kata dia.

Sementara itu, mengenai data penerima bansos, Khofifah mengatakan pemerintah mengambil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos, katanya, berperan sebagai validator data yang masuk untuk penerima bantuan. Untuk tahun ini, data juga akan dilengkapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kementerian Kesehatan untuk kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Nantinya akan kami validasi data dari BPS dan kementerian supaya tidak tumpang tindih,” katanya. “Saat ini, ada kebutuhan untuk mengecilkan irisan agar seluruh elemen masyarakat tidak mampu tersentuh.”

Untuk itu, Khofifah menyampaikan pemerintah melalui Kemensos akan menugaskan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan validasi data penerima bantuan setiap enam bulan sekali. Validasi itu juga bertujuan untuk menjangkau desa-desa terpencil, terjangkau dan terluar yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah.

“Tujuan dasar dari semua program ini adalah membangun Indonesia sejahtera. Kartu-kartu tersebut hanya menjadi alatnya saja,” kata dia.

Sementara itu, Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk program bansos Jokowi. Nantinya, hukumnya bisa berbentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres).

sumber: http://www.cnnindonesia.com/

 

Indonesia cards first step towards improving people`s welfare: President Jokowi

The provision of numerous cards, including the Healthy Indonesia Card and Smart Indonesia Card, to disadvantaged people across the country is the first step towards improving their welfare, President Joko Widodo (Jokowi) said.

“This is just the first step towards improving their welfare,” President Jokowi stated while launching the Healthy Indonesia Card and Smart Indonesia Card at the Central Post Office here on Monday.

On the occasion, the president was accompanied by Coordinating Minister for Human Development and Culture Puan Maharani, Social Minister Khofifah Indar Parawansa, and Minister of Basic and Intermediate Education and Culture Anies Baswedan, among others.

Here, Jokowi pointed out that improving public health services at hospitals and public health clinics were among other measures to be taken in this regard.

He further added that the distribution of these cards was expected to reach 19 districts/municipalities and nine provinces by the end of 2014.

Moreover, the head of state also explained that funding for non-cash assistance programs in the future will be increased and is expected to reach all provinces in the country. In keeping with this goal, he urged the public to make proper use of these cards.

According to the president, the government will gradually launch the programs of Prosperous Family Saving, Smart Indonesia, and Healthy Indonesia for the benefit of the 15.5 million disadvantaged people.

Meanwhile, Secretary of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), Bambang Widianto, noted that the government had distributed Prosperous Family Cards (KKS), SIM Cards, Smart Indonesia Cards (KIP) and Healthy Indonesia Cards (KIS) to 1 million disadvantaged families in the preliminary stages of the programs.

“All these programs are part of a new era in the improvement of the welfare of disadvantaged people through savings accounts, furtherance of education and provision of health services,” Widianto remarked.

He affirmed that the government had distributed KIPs to 157,943 of 1 million school-age children and KISs to 4,451,508 individuals in the preliminary stages of the programs.

source: http://www.antaranews.com

 

Stop diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa

“di Indonesia kesehatan jiwa sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting…”

Jakarta (ANTARA News) – Stigmatisasi dan diskriminasi masih sering dialami orang dengan gangguan jiwa.
Ada yang dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, ditelantarkan oleh keluarga, dipasung, serta dirampas harta bendanya.

Kementerian Kesehatan mengajak seluruh jajaran kesehatan segera melaksanakan Empat Seruan Nasional Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, yakni:

  • Tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada siapapun juga dalam pelayanan kesehatan;
  • Tidak melakukan penolakan atau menunjukkan keengganan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ODGJ;
  • Senantiasa memberikan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, baik akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi maupun reintegrasi ke masyarakat pasca perawatan di rumah sakit jiwa atau di panti sosial;
  • Melakukan berbagai upaya promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi faktor risiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial.

Komitmen untuk memberdayakan orang dengan gangguan jiwa diperkuat dengan penerbitan Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang disahkan pada 8 Agustus 2014.

Penerbitan undang-undang itu ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik serta mendapat pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar, undang-undang tersebut di antaranya mengamanatkan perlunya peran serta masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan orang dengan gangguan jiwa dalam bentuk bantuan berupa tenaga, dana, fasilitas, dan pengobatan bagi orang dengan gangguan jiwa.

Undang-undang juga mengamanatkan perlindungan terhadap tindakan kekerasan, penciptaan lingkungan yang kondusif dan pelatihan keterampilan bagi orang dengan gangguan jiwa serta pengawasan penyelenggaran pelayanan di fasilitas yang melayani orang dengan gangguan jiwa.

Penguatan upaya penanganan masalah kesehatan jiwa mesti dilakukan karena di Indonesia kesehatan jiwa sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting dan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh jajaran lintas sektor di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala gejala depresi dan kecemasan sebesar enam persen pada penduduk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang.

Prevalensi gangguan jiwa berat seperti schizophrenia 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.

Dari jumlah tersebut, 14,3 persen di antaranya atau sekitar 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Angka pemasungan di pedesaan mencapai 18,2 persen, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang sebesar 10,7 persen.

sumber: http://www.antaranews.com/

 

Chandra Yoga: Belum ada WNI Yang Tertular Virus EBOLA

Geger tenaga kerja Indonesia (TKI) terkena virus Ebola selepas kembali dari Liberia, Afrika akhirnya terbantahkan. Kapala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Tjandra Yoga Aditama mengemukakan, pembacaan hasil PCR (polymerase chain reaction) dengan elektroforesis, semua dilaporkan “no band”.

“Itu artinya semua sampel dari kasus di Madiun maupun Kediri, hasilnya negatif Ebola. Mereka tidak terkena virus Ebola,” kata Tjandra Yoga Aditama dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (03/11) pagi.

Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan pada seluruh 8 sampel yang ada, masing-masing darah EDTA dan serum, yang dikirim dari Surabaya pada Sabtu (1/11) lalu. Hasilnya bisa diketahui dalam 1 hari pemeriksaan.

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan di Lab BSL 3 Balitbangkes, disebutkan, antara lain inaktivasi dengan buffer lysis, ekstraksi RNA dengan kit ekstraksi, RNA diubah menjadi DNA dan diperbanyak dg mesin PCR sebanyak 30 cycle. Lalu dilakukan elektroforesis dan analisis dg gel documentation.

“Semua sampah telah dimusnahkan di autoclave khusus double door, untuk keamanan petugas dan lingkungan,” kata Tjandra Yoga menegaskan.

Terkait kondisi laboratorium, Tjandra Yoga menyatakan bahwa Kemenkes sejak 1 bulan lalu sudah siap, baik biological safety cabinet BSC-3, laboratorium biosafety level BSL 3, maupun petugas laboratorium yang akan menangani.

“Sebelum kasus Madiun dan Kediri, kami sudah bersiap sejak satu bulan lalu. Sebelumnya kami sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap 3 sampel dugaan Ebola, yang terdiri dari 2 orang Indonesia dan 1 orang asing. Semuanya dinyatakan negatif,” ujarnya.

Tjandra juga menuturkan, dirinya kebetulan satu pesawat dengan 29 TKI yang pulang bekerja dari Liberia tersebut. “Dari ngobrol-ngobrol itu, para TKI mengaku tak memiliki keluhan apa pun sepanjang perjalanan. Waktu berangkat dari Monrovia pun, mereka sudah melakukan exit screening,” katanya.

Menurut Tjandra, tindakan karantina sebenarnya tidak diperlukan, jika tidak terdapat riwayat kontak pada kasus. Mengingat, gejala klinis pasien suspect Ebola yang relatif ringan atau membaik, meski terdapat parameter laboratorium
rutin yang terganggu.

“Kendati demikian, kesiapan dan kewaspadaan dari petugas kesehatan tetap harus dilakukan, yaitu tindakan contact tracing dengan lima kemungkinan langkahnya,” ucap Tjandra Yoga.

Soal demam dan panas tinggi, Tjandra Yoga menegaskan, hal itu bisa disebabkan malaria atau penyakit lain. “Mungkin saja para TKI itu kecapaian setelah perjalanan panjang dari Liberia ke Indonesia,” ucap Tjandra Yoga.

Disebutkan, 4 gejala yang menjadi indikasi kuat seseorang terjangkit penyakit Ebola, khususnya bagi mereka yang baru saja pulang dari negara-negara terjangkit. Pertama, pasien mengalami demam yang tidak diketahui penyebabnya. Kedua, pasien mengalami nyeri otot hebat. Ketiga, pasien mengalami gangguan saluran pencernaan dan keempat, manifestasi pendarahan.

“Tindakan rumah sakit sudah benar merawatnya di ruang isolasi, sebagai bentuk kehati-hatian,” kata Tjandra Yoga menandaskan.

Hal senada dikemukakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes, HM Subuh. Jajarannya hingga kini memantau terus kondisi GN (46) TKI asal Kediri yang diduga Ebola sekembalinya dari Liberia. Saat ini, pasien masih dirawat Rumah Sakit Umum Pare, Kediri, Jawa Timur dengan kondisi umum stabil dan membaik.

Seperti diberitakan, sebanyak 28 orang TKI kembali dari Liberia setelah kontraknya habis, termasuk diantaranya GN dan 2 TKI lainnya berasal dari Kediri. Sebagai bentuk kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran virus Ebola, sejak 6 hari sebelum kepulangan, GN dan rekan-rekannya menjalani karantina di Liberia.

“Begitu pula setibanya di Jakarta, mereka juga menjalani 1 hari karantina sebagai bentuk pengawasan di pintu masuk Tanah Air. Setelah 7 hari pengawasan, mereka baru boleh pulang ke kampung halaman masing-masing,” ujarnya.

Setelah sampai di Kediri, lanjut HM Subuh, dilaksanakan pengamatan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Bendo, Kediri. Sampai saat ini pengamatan sudah dilaksanakan 13 hari dari rencana pengamatan selama 21 hari.

“Pada 28 Oktober lalu, GN merasakan nyeri saat menelan. Pada 30 Oktober, GN berobat ke Puskesmas Bendo, Kecamatan Kediri, dengan gejala demam (suhu tubuh mencapai 38,6 derajat celcius, nyeri telan, nyeri sendi, dan batuk,” katanya.

Pada saat itu juga, kata HM Subuh, GN langsung dirujuk ke RS Umum Pare dengan diagnosis Acute Febrile Illness
(demam) dan lebih dicurigai Paryngitis Acute. Mengingat pasien memiliki riwayat pulang dari daerah endemis Ebola, maka pihak RS memutuskan untuk merawat pasien di ruang isolasi.

“Meski demam tinggi, GN tak memiliki gejala lain dari penularan virus Ebola seperti pendarahan, anorexia da muntah,” kata HM Subuh seraya menambahkan, kondisi GN saat ini semakin membaik.

HM Subuh menambahkan, sebagai bentuk pengawasan, Kemenkes telah meminta pada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk meningkatkan universal precaution guna mencegah penularan terhadap tenaga kesehatan. (TW)

{jcomments on}