IDI: Menkes Harus Sentuh Fasilitas Kesehatan di Pulau Terpencil

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) minta Menteri Kesehatan (Menkes) Prof Nila Djuwita F Moeloek melanjutkan program Pencerah Nusantara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.

“Di dunia kesehatan program yang diciptakan Prof Nila cukup populis, membantu masyarakat di pulau-pulau yang sulit terjangkau,” kata Ketua IDI Zaenal Arifin di Jakarta, Senin (27/10).

Program itu dilahirkan saat Prof Nila menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2009-2014.

Menurut Zaenal, program Pencerah Nusantara merupakan gebrakan terarah di dunia kesehatan Indonesia yang memiliki ribuan pulau berpenghuni yaitu untuk mengirim dokter bertugas di pulau-pulau kecil tersebut.

Masyarakat di daerah kepulauan yang biasanya kesulitan mendapatkan pengobatan murah merasa terbantu dengan hadirnya dokter-dokter tersebut. “Penugasan dokter-dokter di pulau berpenghuni itu ibarat memberi air bersih kepada masyarakat yang dahaga,” ujar Zaenal dilansir Antara.

Sebelum dikirim, dokter-dokter mendapatkan pelatihan mental dan fisik di Magelang yang juga merupakan tempat pelatihan TNI sebelum ditugaskan di pulau-pulau.

Para dokter tersebut akan diseleksi secara ketat karena akan ditempatkan di pulau-pulau yang jauh dari perkotaan. “Mereka adalah dokter baru, yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi,” ujar Zaenal.

Program itu disebut Zaenal tidak harus menyediakan dokter dalam jumlah banyak karena tidak perlu satu pulau satu dokter.

Kemenkes dapat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengadakan alat transportasi kesehatan terapung sehingga satu dokter dapat melayani beberapa pulau sekaligus. “Satu dokter itu dapat keliling dengan menggunakan kapal atau perahu dalam melayani pasien,” ucapnya.

IDI akan menyampaikan dukungan kepada Menkes terkait kelanjutan program Pencerah Nusantara dan meminta untuk dapat lebih dimaksimalkan sehingga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau mudah mendapat pengobatan murah. “Ini adalah pekerjaan yang mulia. Saya yakin dia (Prof Nila) semakin mengembangkannya,” katanya.

sumber: http://www.harianterbit.com

UK universities to be scrutinised on global health research

An attempt to galvanise UK universities to direct research at global health and neglected diseases while making their findings more available to people in developing countries is being launched next month.

An online index will grade UK universities according to the level and impact of their research on global health and neglected diseases.

It will also rank them according to how accessible their findings are to other researchers, particularly those in low- and middle-income countries. Users will be able to explore the various results and get information on how to use the index to advocate for change.

The project is a collaboration between Medsin-UK, a student global health network, and the UK branch of Universities Allied for Essential Medicines (UAEM), an international student-led NGO that calls for global health research and intellectual property reform at universities.

Dzintars Gotham, UAEM’s European coordinator, tells SciDev.Net he hopes the index will encourage universities to “change their research systems to make them more directed by global need”.

He adds: “We also hope universities will adopt concrete policies to both make their research accessible in terms of open-access publishing and ensure the drugs they develop are affordable in the developing world through socially responsible licensing policies.”

Gotham says that while UK universities do more neglected disease research than those in other countries, they must do more given the global burden of these diseases. He says there is no coherent commitment to this goal across all universities, so “we really want them to systematically embrace this”.

Gotham adds that universities are uniquely placed to tackle neglected disease research because they are free from a profit-driven mandate and so have “more flexibility to adopt globally minded strategies”.

He says UAEM’s North American ‘report card’ — the forerunner of the UK research index — has brought “concrete changes” to the American research landscape in global health.

“A number of socially responsible licensing policies were adopted, which means that the technologies they [US and Canadian universities] develop are made affordable in developing countries through contractual provisions,” he says.

Rachel Cohen, regional executive director for the Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) in North America, tells SciDev.Net that “universities are among the most important non-profit research institutions on the planet”.

“The concept of neglected diseases is about the failure of the market to address public health needs when they predominantly or exclusively affect poor people”, and the failure of public policies to correct this imbalance, she says. The Ebola crisis is just one example of the “lack of effective treatments, diagnostics and vaccines for neglected diseases writ large,” she adds.

Cohen says universities could be a major part of the solution for neglected diseases.

“They could help dramatically turn the tide against neglected diseases by making serious commitments to innovation and to provisions in licensing agreements that will guarantee affordability and access for patients,” she says.

The UAEM Report Card concept is “so important” because it offers “the only comprehensive picture” of academic investment in neglected disease research, she says.

Gotham says that there are currently only plans to look at the research practice of “well-funded research universities” in the United Kingdom, although a team in Germany is also looking into replicating the project.

 

90 Persen Alat Diimpor, Biaya Kesehatan Mahal

Ketua panitia Seminar Internasional Technomed 2014, Trisasi Lestari, mengatakan lebih dari 90 persen alat kesehatan di Indonesia masih impor atau teknologinya dipegang oleh perusahaan asal luar negeri. Makanya, menurut akademikus Fakultas Kedokteran UGM tersebut, biaya perawatan kesehatan di Indonesia mahal. “Jarum suntik saja masih impor,” kata dia di sela konferensi pers mengenai Seminar Internasional Technomed 2014 di kampus Fakultas Kedokteran UGM, pada Selasa, 21 Oktober 2014.

Trisasi menambah deretan contohnya, yakni alat bantu medis sepele seperti stetoskop atau pengukur tensi darah, sudah diproduksi di dalam negeri, tapi paten teknologinya masih dipegang oleh perusahaan luar negeri. Alat untuk deteksi kadar gula pada penderita diabetes hingga perangkat laboratorium untuk pemeriksaan darah di banyak rumah sakit juga masih impor. “Perangkat radiologi yang dibutuhkan di semua rumah sakit, hampir 100 persen impor,” kata Trisasi.

Karena itu, Trisasi menambahkan, Seminar Technomed, yang berlangsung pada 21 dan 22 Oktober 2014, sengaja digelar untuk mempertemukan peneliti di bidang kesehatan dengan pelaku industri farmasi dan alat bantu medis. Tujuannya untuk menunjukkan besarnya potensi penemuan teknologi bidang medis di Indonesia. “Kami juga datangkan praktisi dari India dan Cina,” katanya.

Trisasi mencontohkan ada pakar kesehatan dari India yang menyebutkan biaya operasi jantung di negaranya jauh lebih murah dari Indonesia karena semua alat bantu medis bukan barang impor. Perbandingannya, harga operasi jantung di India bisa seperlima lebih murah dari Indonesia. “Di Cina juga jauh lebih murah karena alat kesehatannya mayoritas buatan dalam negeri,” kata dia.

Padahal, menurut Trisasi, prosedur penciptaan teknologi alat bantu medis di Indonesia tidak terlalu sulit. Hanya saja, menurut dia, belum banyak akademikus bidang kedokteran menaruh perhatian besar untuk penemuan teknologi baru di bidang kesehatan. “Prosedur pemberlakuan Standard Nasional Indonesia, bukti keamanan dan paten juga tidak susah,” ujarnya.

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja Sama, Fakultas Kedokteran, UGM, Adi Utarini menambahkan banyak di antara alat kesehatan impor sebenarnya tidak rumit teknologinya. Karena itu, dia optimistis, apabila ada perhatian serius dari para peneliti bidang kesehatan untuk meriset teknologinya, produksi di dalam negeri bisa didorong berkembang. “Universitas harus jadi pusat inovasi,” kata dia.

Utarini mengatakan FK UGM sudah merintis riset untuk penciptaan teknologi sebagian kecil alat-alat bantu medis. Sebagiannya, yang sudah dikembangkan, ialah Rhinomery digital, Pengukur Jari Tabuh, Stress Meter, Vital Sign Simulator, Manekin Resusitasi Jantung Paru, Alat Deteksi Kanker Nasofaring, dan Intrauterine Device (IUD) untuk program keluarga berencana. “Sebagian masih proses pengajuan paten dan ada yang sudah diproduksi,” kata Utarini.

Menurut Utarini, kampusnya mengundang sejumlah perusahaan farmasi di forum Technomed 2014. Di antaranya PT Roche Indonesia, Novartis Institute for Tropical Disease, PT Teguhsindo Lestaritama, dan sebagainya. “Agar periset dari kampus tahu prosedur produksi alat kesehatan dan termotivasi. Peluangnya luas,” katanya.

 

Sdm Kesehatan: Waspadai Keberadaan Dokter Asing Ilegal

24okt

24okt

Pemerintah hingga kini belum pernah mengeluarkan surat tanda registrasi (STR) bagi dokter asing agar bisa praktik di Indonesia. Karena itu, keberadaan dokter asing di rumah sakit non pendidikan adalah ilegal.

“Karena itu, kami minta masyarakat untuk lapor ke kementerian kesehatan atau dinas kesehatan setempat jika melihat ada dokter asing praktik di klinik atau rumah sakit swasta,” kata Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Medikolegal, drg Tritarayati SH, MH Kes dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat (24/10).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kemenkes, dr Achmad Soebagio MARS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr Dien Emawati M Kes, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Yudi Kurniadi SH MH, dan Kepala Unit Kriminal Khusus Polresta Jakarta Barat, AKBP Viktor DH Inkiriwang.

Jumpa pers tersebut digelar atas kasus 3 klinik kecantikan dan klinik kesehatan di wilayah Jakarta atas dugaan praktik dokter palsu. Klinik tersebut juga tak berisin dan penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga asing bidang medis.

Tritarayati menjelaskan, setiap dokter yang akan praktik di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan Majelis Konsil Kedokteran Indonesia bersama organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kedua organisasi tersebut menyatakan hingga saat ini belum satupun STR dikeluarkan untuk dokter asing.

“Dokter asing hanya boleh transfer ilmu pengetahuan di rumah sakit pendidikan seperti RS Cipto Mangunkusumo atau Harapan Kita. Dokter asing itu praktik di depan ratusan dokter kita, bukan praktik perorangan,” ucapnya.

Karena itu, Tritarayati kembali mengingatkan masyarakat agar melaporkan jika melihat dokter asing praktik di rumah sakit, terutama banyak beredar di RS swasta. Karena keberadaan mereka ilegal. “Laporkan jika melihat dokter asing disana,” katanya menegaskan.

Ditanya berapa dokter asing yang sudah dideportasi, Tritarayati menyebutkan belum ada satupun. Dokter asing itu biasanya praktik dengan perjanjian. Keberadaan jadi sulit dilacak, karena sering keluar masuk Indonesia.

“Pengaduan dari masyarakat menjadi penting guna melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak memenuhi standar,” ujarnya.

Terkait rencana penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Tritarayati mengatakan, dokter asing yang akan masuk ke Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan dokter di dalam negeri. Terutara untuk kompetensi yang belum ada di Indonesia.

Dokter asing itu harus memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi guna mendapatkan STR.

Setelah memperoleh STR, dokter asing bakan mendapatkan surat izin praktek (SIP) sementara yang hanya berlaku selama 1 tahun. SIP hanya bisa diperpanjang 1 kali.

“Tujuannya hanya untuk transfer ilmu pengetahuan dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah itu, kita tak membutuhkan dokter asing tersebut. Dalam prakteknya, dokter asing itu harus didampingi dokter Indonesia yang kompetensinya setara,” kata Tritarayati. (TW)

{jcomments on}

Fujitsu Punya Solusi untuk Masalah Kesehatan Indonesia

Mengenai kualitas layanan kesehatan, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingan negara lain yang sudah menerapkan e-hospital. Solusi e-hospital dapat menjadi jawaban kesenjangan layanan kesehatan di berbagai daerah.

Maka dari itu, perusahaan asal Jepang, Fujitsu, memperkenalkan sistem dan teknologi layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kian disempurnakan untuk pasar Indonesia, yakni Fujitsu Healthcare Solutions.

Achmad S. Sofyan, Managing Director Fujitsu Indonesia, mengatakan, melalui penerapan pelayanan kesehatan yang memanfaatkan inovasi teknologi mutakhir dari Fujitsu itu, bisa mengatasi problematika kesehatan di negeri ini.

“Semua orang di setiap wilayah negara ini akan memiliki akses yang sama kepada layanan kesehatan berkualitas, aman, dan profesional,” ujarnya di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.

Rasa optimistis itu, lanjut Achmad, dikarenakan Fujitsu telah menyediakan teknologi layanan kesehatan di bidang kesehatan dalam kawasan Asia selama lebih dari 38 tahun.

Layanan kesehatan yang ditawarkan Fujitsu mencakup sebuah Sistem Informasi Rumah Sakit, Telemedicine (Pertukaran Informasi Kesehatan), Aplikasi Perangkat Bergerak untuk Optimalisasi Layanan, Virtualisasi Klien dan Server, Bio-simulasi, serta Catatan Medis Elektronik (EMR) berbasis cloud.

Daerah Terpencil

Dikatakannya, solusi tersebut dapat mengantisipasi permasalahan yang mempengaruhi layanan kesehatan akibat letak geografis, seperti di daerah terpencil, jauh dari perkotaan.

“Kini dokter yang berada di pusat bisa membantu dengan berkomunikasi dengan yang di daerah, sehingga dapat memperoleh layanan kesehatan langsung dari tenaga medis profesional yang berada jauh di lain pulau, tanpa harus melakukan perjalanan jarak jauh,” papar Made Suhdarma, Head of Application Services, Fujitsu Indonesia.

Sistem EMR dan Pertukaran Informasi Kesehatan yang ditawarkan Fujitsu ini seperti data riwayat kesehatan dari tiap-tiap pasien akan disimpan dalam sebuah database terpusat yang terhubung, serta dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan yang berbeda.

Achmad menambahkan, solusi ini menjamin kesehatan pasien, karena data medis yang sama dapat diakses oleh tenaga medis profesional, sebagai dasar dalam memberikan layanan kesehatan yang diperlukan pasien tersebut.

“Solusi ini membantu bagi pasien dengan mobilitas tinggi, sehingga mereka dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai di berbagai rumah sakit yang berbeda tanpa ada khawatir akan memperoleh diagnosa yang keliru,” ungkap dia. (art)

sumber: http://teknologi.news.viva.co.id

 

Health protection for Indonesians abroad

During his presidential campaign, President Joko “Jokowi” Widodo repeatedly raised concerns about health protection for Indonesians. He raised the concept of the Healthy Indonesia Cards (KIS) that are likely to be incorporated into the national health insurance (JKN) program run by the Social Security Management Agency (BPJS). However, if “Indonesia” means all Indonesian citizens, the program should also cover Indonesian citizens living abroad.

As ASEAN is moving toward a single market with the launch of the ASEAN Economic Community (AEC), more people will be coming and going in the region. There will be more people from ASEAN nations coming to Indonesia, and more Indonesians leaving for work or travel in the other ASEAN countries. This means that Jokowi has limited time to design a policy that provides health protection for Indonesian citizens abroad, as the formation of the AEC is fast approaching.

Law No. 24/2011 on the BPJS stipulates that universal health coverage must be provided for all Indonesians. However, the law does not specify the mechanism for providing such protection for Indonesians abroad.

Therefore, Indonesian migrant workers, professionals, students, or civil servants overseas may not automatically be covered by the law.

This could be unconstitutional and discriminative, since the state’s constitutional mandate for ensuring citizens’ well-being does not differentiate between Indonesians at home and abroad.

It becomes even more dubious and ironic considering that Article 14 of the law regulates that expatriates working in the country for six months are entitled to health protection program managed by the BPJS.

It is true that migrant workers, professionals, students and civil servants abroad have (or should have) been protected by various different health protection schemes: Indonesian migrant workers are covered by compulsory Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) insurance, professionals and students may purchase private insurance and civil servants can be reimbursed for medical bills.

However, as those groups should join the JKN, their participation in other health protection schemes is redundant and unnecessary.

Why should a migrant worker who has been funding the BPJS while working in Indonesia not be able to enjoy the benefits while he or she is abroad? Must he or she pay for two programs, the JKN and the BNP2TKI, while only enjoying the fruits of the latter?

Worse, our migrant workers rarely use the compulsory BNP2TKI insurance program due to its complicated claims process and the lack of clear information regarding benefits.

We need to learn from the Philippines on providing health protection to citizens abroad.

The Philippines health insurance agency, The PhilHealth, maintains overseas offices to deliver services to Filipino migrant workers, allowing them to claim benefits instantly in the country they’re working in.

Collaboration between all related parties is needed to provide citizens abroad with appropriate health protection. The National Social Security Board (DJSN) should seek to amend Law 24 / 2011 to include a health protection mechanism for citizens abroad. The mechanism should be integrated and accessible through the JKN or the KIS. Redundant schemes such as the BNP2TKI should be removed to reduce costs borne by migrant workers.

This amendment of the 2011 Law would enable the BPJS to build cooperation with ASEAN health providers like hospitals, clinics and specialists.

The BPJS must enable cardholders to be accepted by healthcare providers across the region, which would ensure peace of mind for Indonesian citizens abroad, allowing them to focus on their jobs and duties, thus minimizing health worries. By performing better they will help boost economic growth when the AEC begins.

source: http://www.thejakartapost.coml

 

PB IDI minta pemerintah naikkan insentif dokter

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dr Zainal Abidin meminta agar pemerintah menaikkan insentif dokter untuk menarik minat tenaga kesehatan itu mengabdi di daerah.

“Sebab, jika tidak ada perubahan, maka akan sulit melihat ada pemerataan dokter di Indonesia,” kata Zainal Abidin di Mataram, Rabu.

Menurut dia, sebenarnya IDI telah meminta agar pemerintah menaikkan iuran pelayanan kesehatan di semua rumah sakit, termasuk puskesmas. “Ini sebagai konsekuensi agar para dokter bisa turun ke daerah,” katanya.

Ia mengatakan dalam memberikan pelayanan primer kepada masyarakat, seorang dokter ataupun rumah sakit termasuk puskemas mampu membiayai seluruh operasional pelayanan rumah sakit.

Belum lagi, kata dia, persoalan tersebut ditambah dengan masih kurangnya puskemas yang ada di seluruh daerah di Indonesia. “Saat ini saja puskemas kita masih dibawah 10 ribu unit. Itu pun masih kurang, karena jika melihat rasio semestinya puskemas kita 40 ribu unit baru bisa melayani kesehatan masyarakat,” katanya.

Selain itu, menurut dia, dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah tentunya tidak mungkin hanya akan melibatkan dokter pemerintah, kalau tidak dibantu oleh dokter praktek yang melakukan pelayanan kesehatan di klinik.

“Itu pun kalau semua pelayanan dokter itu dapat ditanggung pemerintah, tetapi tidak semua dokter yang ada berstatus pegawai negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika saat ini iuran pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berkisar Rp17 ribu, akan sulit para dokter untuk mengabdi di daerah. Karena idealnya kata Zainal Abidin iuran pelayana kesehatan berada di kisaran Rp20-30 ribu.

“Tidak mungkin dokter datang ke daerah kalau dia tidak bisa hidup di tempatnya bertugas,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam hitung-hitungan IDI, penghasilan dokter Rp12-15 juta

Lain lagi jika persoalan dokter ini diangkat menjadi pegawai pemerintah tetapi itupun pemerintah bisa menjanjikan semua dokter diangkat menjadi pegawai negeri.

Namun, kalaupun, pemerataan dokter didaerah belum bisa dilakukan. IDI menjamin akan para dokter di seluruh Indonesia akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.

sumber: http://www.antaranews.com/

 

World Health Organization: Ebola vaccine trials in West Africa in January

Tens of thousands of doses of experimental Ebola vaccines could be available for “real-world” testing in West Africa as soon as January as long as they are deemed safe, a top World Health Organization official said Tuesday.

Dr Marie Paule Kieny, an assistant director general for WHO, said clinical trials that are either underway or planned in Europe, Africa and the U.S. are expected to produce preliminary safety data on two vaccines by December.

If the vaccines are declared safe, she said they will be used in trials in West Africa beginning in January to test their effectiveness among tens of thousands — but not millions — of people.

“I’m not suggesting at this moment that there would be mass vaccination campaigns at population levels starting in 2015,” she said, adding that none of the volunteers who take part in the trials could accidentally contract Ebola from the testing.

The Ebola outbreak in West Africa has already killed over 4,500 people, mostly in Liberia, Guinea and Sierra Leone, since it emerged 10 months ago. Experts have said the world could face 10,000 new cases a week in two months if authorities don’t take stronger steps to fight the deadly virus.

In Sierra Leone, the government said Tuesday that number of infected people in the country’s western region is soaring, with more than 20 Ebola deaths a day. That region is on the opposite side of the country from where the first Ebola cases emerged.

And in Spain, doctors said tests showed that a Spanish nursing assistant infected with Ebola in Madrid was now completely clear of the virus. Teresa Romero, 44, had battled for her life after she tested positive Oct. 6.

One of the two vaccines that Kieny mentioned was developed by the U.S. National Institutes of Health and GlaxoSmithKline from a modified chimpanzee cold virus and an Ebola protein. It is in clinical trials now in the U.K. and in Mali and will be used in trials in Lausanne, Switzerland, by the start of February.

The second front-runner, developed by the Public Health Agency of Canada and known as VSV-EBOV, has been sent to the U.S. Walter Reed Army Institute of Research in Maryland for testing on healthy volunteers, with preliminary results about its safety expected by December. The next stage would be to test it more broadly, including among those directly handling Ebola cases in West Africa.

source: http://www.nwherald.com/

 

Tiap Tahun, 600 Ribu Orang Indonesia Berobat ke Luar Negeri

Kongres para dokter bedah dunia yang saat ini berlangsung di Nusa Dua Bali, Selasa (21/10), membawa dampak positif bagi pembenahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Minimnya peralatan medis di Indonesia dan sebaran tenaga medis yang tidak merata menyebabkan banyak pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mendapatkan pelayanan secara adil merata.

Pada kesempatan yang sama, masyarakat kelas menengah ke atas memilih berobat ke luar negeri. Padahal, para dokter di Indonesia secara kapasitas dan kredibilitas serta keahlian tidak jauh berbeda dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit kelas tinggi di luar negeri.

Ketua Kongres Dokter Bedah Paul Tahalele saat ditemui di Nusa Dua Bali, Selasa (21/10) menjelaskan, data terakhir tahun 2013 menunjukkan, ada sekitar 600 ribu Indonesia dari kelompok kelas menengah ke atas yang berobat ke luar negeri. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya orang kaya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Jumlah ini sejauh yang terdata dalam survei kami, masih ada banyak data yang tidak terekam. Hampir dipastikan jumlahnya melebihi atau meningkat di tahun 2014 ini,” ujarnya.

Negara yang menjadi target pasien asal Indonesia adalah Singapura, Malaysia, China dan beberapa negara di Eropa dan Amerika.

Menurutnya, ada dua penyebab mengapa orang Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri. Pertama, faktor gengsi dan secara finansial mereka memang mampu untuk melakukan hal tersebut.

“Bagi orang kaya, berobat ke Singapura atau Jerman bukan masalah bagi mereka. Padahal mereka juga tahu bahwa dokter di Indonesia mampu melakukan hal tersebut. Kedua, faktor peralatan dan teknologi. Memang harus diakui, banyak sekali peralatan medis yang belum memadai sekalipun para dokter dan pakar di Indonesia mampu melakukannya,” ujarnya.

Banyaknya pasien di Indonesia yang berobat ke luar negeri menyebabkan terjadi kerugian devisa bagi Indonesia. Data yang diterima dari Kementerian Kesehatan, potensi kerugian devisa negara akibat banyaknya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri sebanyak Rp100 triliun per tahun.

Sementara data dari BUMN menjelaskan total kerugian negara akibat banyaknya pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri sebanyak Rp60 triliun per tahun.

“Kedua lembaga pemerintah ini memang memiliki data yang berbeda. Namun kalau kita ambil yang tengah-tengahnya, total kerugian itu mencapai Rp80 sampai Rp90 triliun per tahun. Ini angka yang cukup besar bagi Indonesia. Artinya, dalam setahun, jumlah ini sia-sia dibawa keluar negeri. Padahal kalau mau dibenahi pelayanan medis di Indonesia, jumlah ini tidak terbuang sia-sia ke luar negeri,” ujarnya.

Sementara pakar bedah syarat Indonesia Prof Sri Muliawan menjelaskan, saat ini Indonesia hanya memiliki 4 ribu tenaga dokter bedah di tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1800 orang berasal dari dokter bedah umum. Dari jumlah dokter umum sebanyak 1800 orang, ada 1250 orang yang tinggal di kota besar di Jawa dan Bali. Jadi sampai saat ini, di rumah sakit tipe C dan D yang membutuhkana dokter bedah umum ternyata tidak bisa terpenuhi karena masih banyak dokter yang tinggal di daerah perkotaan. (Arnoldus Dhae)

sumber: http://rona.metrotvnews.com

 

Kemenkes dan Bio Farma Bahas Cakupan Imunisasi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan PT Bio Farma (Persero) menggelar Pertemuan Nasional Koordinasi Pelaksanaan Intensifikasi Imunisasi Rutin, bertempat di Discovery Kartika Plaza, Bali, akhir pekan lalu.

Acara yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi atau Universal Child Immunization (UCI) dihadiri oleh 144 peserta terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) dari 33 provinsi.

Dalam sambutan Dirjen PPPL yang disampaikan oleh Kasie Bimbingan dan Evaluasi, Subdit Imunisasi dr.Sulistya Widada, berharap peserta yang hadir pada pertemuan ini, dapat mengimplementasikan upaya yang inovatif dan strategis untuk perluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi.

“Dengan adanya upaya yang inovatif, kami berharap jangkauan dan pelayanan imunisasi bisa merata hingga 100% di seluruh desa di Indonesia, khususnya imunisasi untuk bayi usia 0 – 11 bulan, setidaknya bisa mencapai 90%”, kata dr Sulis dalam rilis yang diterima Tribun, Senin (20/10).

Pda kesempatan tersebut hadir pula, Ditjen Binfar Alkes, Ditjen PPPL, Subdit Imunisasi, Komisi Daerah KIPI, perwakilan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), Indonesian Technical Advisory Group Immunization (ITAGI) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO)

sumber: http://www.tribunnews.com