Indonesia’s family planning program: From stagnation to revitalization

Developing countries aiming to build strong family planning programs often look to Indonesia as a model — and with good reason.

For years, Indonesia had one of the strongest and most successful national family planning initiatives in the world. With the backing of Muslim leaders, the country doubled its contraceptive prevalence rate to nearly 60 percent between 1976 and 2002, and halved its fertility rate from 5.6 to 2.6 children per woman. This undoubtedly helped lay the groundwork for Indonesia’s rapid and impressive annual economic growth of at least 5 percent since 1980.

However, Indonesia’s remarkable progress has recently stagnated. In the past decade, the country’s fertility rate has remained the same, its CPR has risen a meager 1.5 percent, and its maternal mortality ratio remains high at 190 deaths per 100,000 live births. This is largely due to a complex devolution process that shifted power over family planning programs from the national to the district level, leading to confusion around roles and responsibilities — and, at times, inaction.

Thankfully, though, things are about to change. Since the 2012 London Summit on Family Planning, the Indonesian government has announced efforts to revitalize the country’s national family planning program. Among other things, the government committed to:

  • Strengthen the program at the provincial and district levels, to bolster local access to family planning.
  • Provide family planning services and supplies free of charge as part of the country’s universal health coverage program that was launched in January.
  • Boost health worker training efforts, particularly around long-acting reversible methods.
  • Improve 23,500 family planning clinics by the end of the year.
  • And, ultimately, achieve a fertility rate of 2.1 children per woman by 2025.

These efforts are supported by a much stronger budget. In fact, the country’s allocation for family planning quadrupled from $65.9 million in 2006 to $263.7 million in 2014, and the government is committed to maintaining this investment.

In August, the National Population and Family Planning Board and the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health signed a collaboration memorandum to help ensure that more women across Indonesia have contraceptive access and, importantly, options. Through our programs — including Advance Family Planning and the Center for Communication Programs — JHSPH is now working at the national and local levels to create momentum and bring about real and lasting change.

We’re doing this in a number of ways. One of our most exciting projects, led by CCP, involves working with the two largest Muslim organizations in the country, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, to reach women in their homes and in their communities. In partnership with the Yayasan Cipta Cara Padu Foundation, we are working with the women’s branches of these groups in 11 districts to integrate information and messaging on family planning and reproductive health into ongoing programming, including prayer groups and Koran readings. In addition, we are tapping into the pre-K and day care networks to reach young mothers with children under 5. Through these networks, we hope to reach 1,500 to 5,000 young mothers and parents per district.

We will also equip volunteers from these Muslim women’s groups with electronic tablets that they can bring house to house and use in their daily interactions. These tablets are preloaded with videos and educational materials on family planning and proper use of methods. They can also be integrated with other information and communications technologies, such as text message services for new mothers, interactive counseling services and Web-based monitoring of activities.

This outreach will be coupled with the “Right Time, Right Method, My Choice” mass media and social media campaign, which aims to reach 2.9 million women of reproductive age in the target districts through radio, TV, print and online outlets. CCP is also optimizing the use of smartphone apps to reduce barriers to obtaining accurate and timely family planning information, including about methods, health centers and providers.

By working with well-respected members of the community to spread family planning messages, we hope we can show that family planning is both socially and religiously acceptable and dispel common myths and misconceptions around the use of modern contraceptives. Breaking through these cultural barriers will have a tremendous impact on demand for and use of family planning.

Through the revitalization process, Indonesia can, once again, be a shining example of what’s possible when you make family planning a national priority. Most importantly, it will ensure that all Indonesian women have access to the contraceptive options they want and need.

We know that when women have control over their own fertility and can plan their families, they are more likely to survive childbirth and raise healthier children. We are confident that Indonesia’s national family planning program will benefit women, their families, their communities — and, ultimately, our country — for years to come.

This article is part of a series by the Bill & Melinda Gates Foundation that culminates on World Contraception Day. Check out more stories about global health and other important issues at the Impatient Optimists blog.

source: https://www.devex.com/

 

UU Keperawatan Berikan Kepastian Hukum Penyelengaraan Kesehatan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keperawatan resmi disetujui menjadi UU. Keputusan pengesahan diambil pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir di Gedung DPR, Kamis (25/9).

“Ini adalah kado dari kita buat saudara kita perawat,” ujarnya.

Dalam laporan akhirnya, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mengatakan RUU tentang Keperawatan merupakan usul inisiatif DPR yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Fakta di lapangan, kata Ribka, belum adanya aturan yang mengatur secara komprehensif dan memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan perawat maupun masyarakat lain.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, kata Ribka, sedikitnya satu juta perawat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Angka tersebut menunjukan betapa pentingnya peran perawat dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ia berharap dengan keberadaan RUU yang telah menjadi UU itu, komponen masyarakat yakni perawat dapat dilindungi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.

“Adanya perlindungan hukum, sehingga menjalankan tugas keperawatan lebih akuntabel dan terjamin,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pembahasan RUU di tingkat Panja berjalan secara simultan. Hal itu untuk memastikan agar antara RUU tidak bertentangan satu dengan lainnya. Ia menilai RUU tentang Keperawatan bersifat lex spesialis dari RUU tentang Tenaga Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU.

Dikatakan Ribka, UU Keperawatan mengatur mulai jenis perawat. Menurutnya, perawat dibagi dua, yakni perawat profesi dan perawat vokasi. Selain itu, registrasi, izin praktik dan registrasi ulang diatur secara komprehensif. Dalam rangka melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan, menteri dan konsil keperawatan melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat.

Khusus perawat warga negara asing (WNA), dapat berpraktik setelah mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Tentunya, itu bias dilakukan setelah mengikuti proses evaluasi kompetensi. STR bagi perawat WNA berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahu berikutnya. Ia mengatakan, praktik perawat WNA ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perawat Indonesia.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik perawat warga negara asing diatur dengan peraturan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Ribka mengatakan, dalam UU Keperawatan mengatur hak dan kewajiban perawat dan klien. Selain itu mengatur organisasi profesi keperawatan, kolegium keperawatan, konsil keperawatan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Tak ketinggalan, sanksi adminsitratif.

Mewakili pemerintah, Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan rampungnya pembahasan RUU tentang Keperawatan berkat kerja keras DPR dan pemerintah. Menurutnya, perawat mesti memiliki mutu dan standar agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. “Untuk itu harus diberikan kompetensi terus menerus dan kode etik,” katanya.

Dikatakan Amir, penyelenggaraan praktik keperawatan dilakukan mesti akuntabel dan tidak terpisahkan dengan tenaga kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan yang komprehensi dalam menjamin kesehatan.

“Pemerintah berharap dapat menjamin keperawatan dan perlindungan hukum bagi keperawatan. Semoga RUU ini dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

sumber: http://www.hukumonline.com

 

Kualitas Kesehatan Indonesia Masih Rendah

Asisten Deputi Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Dr. Hanibal Hamidi menilai kualitas kesehatan nasional masih rendah. Hal tersebut perlu menjadi salah satu perhatian pemerintahan Jokowi-JK.

“Fakta saat ini, masih rendahnya status angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan gizi buruk. kualitas kesehatan atau angka harapan hidup saat ini rendah,” jelas Hanibal di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Inisiator Pedesaan Sehat tersebut lantas mengatakan pemerintahan baru Jokowi-JK harus mampu membuat kebijakan yang meningkatkan kesehatan nasional. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia di Asean urutan ke-3 pada tahun 2013 untuk Indeks Pembangunan Manusia, urutan ke-6 untuk Angka Harapan Hidup. Itu masih tertinggal dibanding negara Asean.

“Dari sisi kebijakan kesehatan harus ada rekonstruksi total kesehatan nasional. Rekruitmen tenaga kesehatan yang baik dengan menghindari transaksional kesehatan,” terang dia.

“Kesadaran yang kurang di masyarakat bahwa dampak buruk terhadap kesehatan itu membuat masyarakat enggan membuat MCK yang sehat. Kondisi ini yang terjadi di masyarakat desa,” imbuh dia. [aji]

sumber: http://gayahidup.inilah.com

 

SDM KESEHATAN: Kongres Internasional Dokter Bedah Endo-Laparoskopi Di Gelar Di Bali

27sept

27sept

Indonesia akan menjadi tuan rumah kongres internasional dokter ahli bedah endoskopi dan laparoskopi. Perhelatan bertajuk “International Congress Of Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia/ELSA) 2014 itu akan berlangsung di Bali pada 8-11 Oktober 2014 mendatang.

“Ada sekitar 1.200 dokter ahli bedah endoskopi dan laparoskopi dari 42 negara akan hadir dalam acara ini,” kata Errawan Wiradisuria, Ketua perhimpunan Dokter Spesialis Endo-Laparoskopi Indonesia kepada wartawan disela workshop tentang bedah minimal invansif di RS Gading Pluit, Jakarta, Sabtu (27/9).

Disebutkan nama-nama besar ahli endo-laparoskopi dunia yang akan hadir di Bali, antara lain, Abraham Fingerhut dari Perancis, Alfred Cuschieri dari Inggris Horacio J Asbun dari Amerika, Reinhard Bittner dari Jerman, C Palanivelu dari India, dan Kazunori Kasama dari Jepang. Pada kesempatan itu akan ditampilkan sekitar 400 makalah ilmiah seputar teknologi endo-laparoskopi.

Menurut Errawan, pertemuan semacam ini sangat perlu karena perkembangan ilmu bedah endo-laparoskopi berkembang sangat cepat di dunia. pertemuan ini juga untuk ajang bagi pengalaman dengan para dokter ahli endo-laparoskopi di dunia, terutama di Asia.

“Kongres ini memang digelar setiap tahun agar para dokter ahli endo-laparoskopi selalu terbarukan ilmunya. Di masa lalu, teknologi endo-laparoskopi untuk operasi di sekitar bawah tubuh, tetapi kini bisa untuk operasi tumor di kepala,” ujarnya.

Ditambahkan, kongres ELSA 2015 akan digelar di Seoul, Korea Selatan. Dan ELSA 2016 di kota Shanghai, China.

Teknologi bedah endo-laparoskopi di Indonesia bukanlah hal baru. Seperti dikemukakan dr Barlian Sutedja, Dirut RS Gading Pluit, sejak 2008 lalu sudah banyak dokter bedah di Indonesia pandai alat bedah dan kamera yang dimasukkan ke tubuh lewat sayatan kecil di tubuh.

“Bahkan banyak dokter kita yang diundang rumah sakit di luar negeri untuk bedah endo-laparoskopi,” kata dr Barlian Sutedja.

Karena itu, ia menyayangkan masih banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Padahal banyak rumah sakit di Tanah Air yang memiliki dokter-dokter dengan kualitas internasional. “Termasuk dokter di RS Gading Pluit ini, ada dokter yang 4 kali sebulan diundang ke luar negeri baik
untuk operasi maupun berbagi pengalaman,” tuturnya.

Menurut dr Barlian, bedah endo-laparoskopi sangatlah menguntungkan bagi pasien. Karena hanya dilakukan sayatan kecil untuk memasukkan kamera dan alat bedah lainnya, maka proses pemulihannya jadi lebih cepat. Selain rasa nyeri yang ringan, komplikasi yang lebih rendah dan masa rawat pasien yang lebih pendek.

“Meski biayanya lebih mahal dibandingkan operasi dengan pembedahan biasa, tetapi umumnya pasien sangat puas dengan hasilnya. Karena mereka tidak berlama-lama merasakan sakit pasca operasi, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasanya,” ucap dr Barlian.

Ditambahkan, semua tindakan bedah saat ini umumnya sudah dilakukan dengan cara laparoskopi. Dari tindakan bedah sederhana hingga ke hal yang kompleks seperti laparoscopic bariotic surgery yaitu pembedahan bagi pasien yang mengalami obesitas. Operasi tersebut pada beberapa kasus bisa menghilangkan penyakit diabetes yang awalnya diderita para obesitas.

“Ini sungguh diluar dugaan. Tujuan operasi hanya untuk menurunkan berat badan, ternyata diabetesnya juga hilang. Gula darah mereka kembali normal,” katanya.

Tindakan bedah laparoskopi kompleks lainnya yang telah dilakukan dokter Indonesia, disebutkan dr Barlian, antara lain pengambilan batu di saluran empedu, pembedahan untuk mengambil tumor di usus dan tindakan pengangatan tumor pada kelenjar pankreas (getah perut).

“Saya berharap para dokter bedah di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, sudah bisa melakukan bedah laparoskopi. Sehingga makin banyak pasien yang mendapatkan manfaat teknologi ini,” kata dr Barlian menandaskan. (TW)

 

{jcomments on}

SDM KESEHATAN: Dibutuhkan Ribuan Ahli Epidemiologi Lapangan

26sept

26septSetiap daerah seharusnya memiliki sedikitnya 10 ahli epidemiologi lapangan untuk membantu perencanaan pembangunan kesehatan berbasis bukti. Mengingat, tantangan kesehatan Indonesia di masa depan makin berat dengan adanya tiga beban penyakit.

Demikian dikemukakan HM Subuh, Sesdirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan dalam temu media, di Jakarta, Jumat (26/9), terkait akan digelarnya Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional pada 1-2 Oktober mendatang, di Bandung.

Dijelaskan, ahli epidemiologi sangat diperlukan karena Indonesia di masa depan akan menghadapi 3 beban kesehatan. Selain masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif yang jumlahnya terus meningkat, tantangan kesehatan lain berhubungan dengan globalisasi seperti kasus flu burung, mers atau ebola.

“Kondisi ini harus diantisipasi dengan baik oleh ahli epidemiologi, agar tidak menjadi beban pembangunan,” ujar HM Subuh yang dalam kesempatan itu didampingi Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Desak Made Wismarini dan Direktur Field Epidemiologi Training Program, I Nyoman Kandun.

Ia menyebutkan, kebutuhan ideal ahli epidemiologi minimal 579 tenaga ahli epidemiologi lapangan dan 1.022 tenaga asisten ahli epidemiologi kesehatan lapangan. Perinciannya, 2 tenaga ahli epidemiologi lapangan untuk tingkat provinsi, 1 tenaga ahli dan 2 asisten untuk setiap kabupaten.

“Puskesmas pun membutuhkan minimal 1 asisten ahli epidemiologi lapangan untuk mengumpulkan informasi dan memasukkan data epidemiologi yang ada di daerahnya. Lewat data itu, akan tergambar dengan jelas, fakta seputar penyakit yang ada di lapangan,” ucap HM Subuh menegaskan.

Hal itu juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 yang mengharuskan seorang kepala dinas kesehatan atau manajer kesehatan memiliki kompetensi teknis dalam bidang epidemiologi. Sehingga mereka mampu memanfaatkan tenaga epidemiologi lapangan yang ada baik di tingkat provinsi atau kabupaten.

Guna mengisi kebutuhan akan tenaga ahli epidemiologi lapangan, HM Subuh mengatakan, Kemenkes bekerjasama dengan 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak tahun 1982 telah membuat program pendidikan ahli epidemiologi non gelar selama 2 tahun.

“Tetapi belakangan peminatnya menurun, sehingga Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai 2008 lalu menjadikan program bergelar magister. Peminatnya kembali meningkat,” ujarnya.

Guna meningkatkan jumlah kepesertaan, lanjut HM Subuh, Program Magister Epidemiologi Lapangan juga dibuka di Universitas Udayana, Bali, Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Hasanuddin, Makassar dan sejumlah perguruan tinggi negeri lainnya dalam proses pengajuan izin. (TW)

{jcomments on}

Global Health Update: High Bed Occupancy Rates And Increased Mortality In Denmark

High levels of bed occupancy are associated with increased inpatient and thirty-day hospital mortality in Denmark, according to research published in the July issue of Health Affairs.

Authors Flemming Madsen, Steen Ladelund, and Allan Linneberg received considerable media attention in Denmark for their research findings. For one major Television channel, it topped Germany’s victory in the World Cup finals.

In another story from the Danish newspaper, Information, Councillor Ulla Astman, Chairman of the North Denmark Regional Council and second highest ranking politician, who runs all of the Danish public hospitals, reportly stated that “we have to live with it [the increased mortality],” since Denmark cannot afford to reduce bed occupancy.

“Or die with it,” said lead author Madsen, a pulmonary physician and director of the Allergy and Lung Clinic in Helsingør, Denmark, at the July 9 Health Affairs briefing, “Using Big Data To Transform Care.” Madsen, who left his position as director of the Department of Internal Medicine at Frederiksberg Hospital in Copenhagen to pursue this research, believes that Astman’s statement explains why Denmark has a bed shortage problem and supports his argument that bed shortage is a result of planning.

“It is dangerous to focus on productivity without looking at the consequences,” says Madsen.

What’s the Research?

Currently, in the United States, emergency departments are often crowded with patients seeking acute care. But emergency medicine is not yet a specialty for Denmark. While hospital bed shortages are common in North America, the United Kingdom, and Australia, bed occupancy rates in Danish hospitals’ departments of medicine average 100 percent, report Madsen and his Health Affairs coauthors.

For their research, they decided to study bed occupancy and mortality rates to see if there was an association between the two. They looked at more than two million admissions from 1995 to 2012 from 322 departments of medicine at 72 hospitals in Denmark (excluding pediatric, psychiatric, and surgical departments).

Because Danish citizens have national health insurance, the authors used data from the National Health Database. They found high bed occupancy rates were associated with a 9 percent increase in both in-hospital mortality and thirty-day mortality rates. Admissions outside of normal working hours in addition to admissions during January, February, March, and July (possibly due to staff reduction, a result of vacation timing in Denmark) were also associated with increased mortality.

source: http://healthaffairs.org

 

Menkes: Penggunaan Obat Antibiotik Berlebihan

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi meminta dukungan organisasi profesi kefarmasian untuk menertibkan apotik dan toko obat yang menjual obat antibiotik secara bebas. Kondisi ini berbahaya, mengingat sudah ada 8 jenis obat antibiotik yang menimbulkan resistensi dalam tubuh.

“Akibat penggunaan antibiotik yang irrasional, saat ini dilaporkan ada 8 jenis antibiotik yang sudah resisten. Ini berbahaya, karena saat obat tersebut dibutuhkan justru tidak memberi efek kesembuhan,” kata Nafsiah Mboi usai melantik Komite Farmasi Nasional, di Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Menkes, penggunaan maupun penjualan obat antibiotik di Indonesia sudah amburadul. Selain bisa dibeli tanpa secara bebas, obat antibiotik juga sering diresepkan para dokter secara berlebihan.

“Sakit flu yang sebenarnya bisa sembuh sendiri dengan istirahat dan makan cukup, dokter justru memberi antibiotik lantaran supaya cepat sembuh. Dokter juga harus dicerahkan ilmunya, agar tak mudah memberi obat antibiotik kepada pasiennya,” ucap Menkes.

Nafsiah mengemukakan, sebenarnya pemerintah telah melakukan pembatasan penggunaan antibiotik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2406/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Namun, fakta di lapangan penggunaan dan penjualan obat antibiotik masih berlebihan.

“Ini tantangan tak hanya bagi Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kesehatan, termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan obat antibiotika agar tidak menimbulkan bencana di masa depan,” ucap Menkes menegaskan.

Ditambahkan, penyalahgunaan antibiotik pun tak hanya pada manusia tapi juga pada hewan. Pengusaha sering pakai antibiotik untuk membuat hewannya gemuk. “Ini jelas melanggar peruntukkan obat antibiotik,” katanya.

Dijelaskan, pada manusia, intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada awalnya resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya kuman Streptococcuspneumoniae(SP), Staphylococcusaureus, dan Escherichiacoli.

Beberapa kuman resisten antibiotik sudah banyak ditemukan di seluruh dunia, yaitu Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Vancomycin-Resistant Enterococci ( VRE), Penicillin-Resistant Pneumococci, Klebsiella pneumoniae yang menghasilkan Extended-SpectrumBeta-Lactamase (ESBL), Carbapenem Resistant Acinetobacterbaumannii dan Multiresistant Mycobacterium tuberculosis.

Selain penggunaan antibiotik yang berlebihan, Menkes juga mengaku kesal pada produsen obat-obatan palsu yang kini semakin marak. Obat palsu tersebut sangat beragam jenisnya, mulai dari yang dosisnya tak sesuai dengan keterangan, obat tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga jamu yang dicampur dengan bahan kimia sehingga rentan menyebabkan keracunan.

“‎Tidak ada ampun bagi orang-orang yang merusak anak bangsa dengan sengaja membuat obat-obatan palsu,” ucap Nafsiah Mboi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

PSI hits unhealthy level; Indonesia conducts cloud seeding

World-class Formula One drivers roared through the Marina Bay Street Circuit last night, as the air quality here worsened.

The three-hour Pollutant Standards Index (PSI) climbed throughout the day to hit the unhealthy level of 129 at 9pm, while the 24-hour reading was in the moderate range of 59-67.

At 11pm, the three-hour PSI went down to 102 and the 24-hour PSI rose to 64-70.

The hazy conditions were “due to an incoming haze cloud from Sumatra” in Indonesia, said minister for the environment and water resources Vivian Balakrishnan on his Facebook page.

In its advisory, the National Environment Agency (NEA) said satellite images showed 64 hot spots in Sumatra yesterday, while Kalimantan had 73. Widespread smoke was visible in southern Kalimantan.

Indonesia’s National Disaster Mitigation Agency said in a statement that it had conducted cloud-seeding operations to induce rain in South Sumatra over the weekend, which resulted in a sharp drop in the number of hot spots to 31 yesterday afternoon. Four helicopters were deployed for water-bombing operations to put out fires in the province.

“Many of the fires were on plantations and land near settlements, which indicates they were deliberately burnt,” agency spokesman Sutopo Purwo Nugroho said. “The combination of illegal logging and forest fires is common in South Sumatra.”

There were no hot spots in Riau and Jambi provinces.

Dr Sutopo said the effort to tackle the haze as a result of forest fires was ongoing, through land and air operations, law enforcement and community education, and that law enforcement was a top priority.

Singapore’s NEA said the haze may continue today, as prevailing winds are forecast to blow from the south-east or south. Overall air quality is expected to fluctuate between the high-end of the moderate band (51-100) and the low-end of the unhealthy range (100-200).

The agency reminded the public that health impact depends not only on the PSI level, but also on one’s health status and the length and intensity of outdoor activity. It advised people with chronic lung or heart disease to avoid prolonged or strenuous outdoor physical exertion. (***)

source: http://www.thejakartapost.com

 

Indonesia diharapkan terapkan pembangunan berwawasan kesehatan

Indonesia sudah saat melakukan rekonstruksi Sistem Kesehatan Nasional untuk pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan berbasis perdesaan.

Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dr. Hanibal Hamidi mengemukakan hal itu dalam diskusi “Pembangunan Kesehatan dalam Mendukung dan Mewujudkan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat”, di Jakara, belum lama ini.

“Proses transaksional pelayanan kesehatan menyebabkan mahalnya biaya pengobatan yang harus ditanggung masyarakat. Selain itu riset dan pengembangan untuk menangani penyakit tropis belum juga digarap oleh Pemerintah dan SDM kesehatan di Tanah air,” katanya.

Dalam keterangan persnya, Senin, Hanibal mengatakan, Sistem Kesehatan Nasional itu meliputi kebijakan revitalisasi Puskesmas baik tenaga kesehatan, kelembagaan dan penganggaran, sedangkan pemberdayaan masyarakat terdiri atas pos kesehatan desa, kader dan pembiayaannya.

“Yang lebih penting lagi rumah sakit yang terhubung kuat dengan Puskesmas,” katanya.

Berkaitan dengan itu, kata Hanibal Hamidi, salah satu upaya dilaksanakan Kementerian Derah Tertinggal adalah meluncurkan Program Perdesaan Sehat sejak dua tahun lalu.

Perdesaan Sehat adalah upaya Percepatan peningkatan keterjangkauan dan kualitas kesehatan dasar berdasarkan struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan dan Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayah pedesaan.

“Faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan di Perdesaan adalah tersedianya dan berfungsinya dokter Puskesmas pada setiap desa, tersedia dan berfungsinya Bidan desa pada setiap Desa, tersedianya air bersih untuk setiap rumah tangga, tersedianya Sanitasi dan Gizi yang seimbang untuk ibu hamil menyusui, bayi dan balita,” ujarnya.

Menurut Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu, 200 kader relawan Perdesaan Sehat yang direkrut dan dilatih oleh perguruan tinggi mitra bertugas melakukan sosialisasi dan promosi hidup sehat, identifikasi dan pengumpulan data kesehatan masyarakat, melakukan investigasi masalah kesehatan masyarakat berbasis kasus serta melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran di bidang kesehatan di wilayah perdesaan.

Saat ini ada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal memiliki Indeks Pembangunan Manusia kurang dari 72,2 dan angka harapan hidup 68,8 tahun.(*)

sumber: http://www.antaranews.com

 

DPR Diminta Segera Sahkan Undang-Undang Keperawatan

Setelah lebih dari 8 tahun diperjuangkan, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU Keperawatan) telah selesai dibahas Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan kini RUU Keperawatan tinggal menunggu pengesahan rapat paripurna DPR RI.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah mengatakan Undang Undang Keperawatan (UUK) akan menjadi payung hukum perawat dalam menjalankan praktik dan pekerjaan profesionalnya.
Lebih dari itu, katanya, Undang-Undang Keperawatan akan memberikan landasan peningkatan kualitas dan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.

“Undang-Undang Keperawatan akan memberikan landasan peningkatan kualitas dan pelayanan keperawatan kepada masyarakat. Perjuangan telah maksimal dilakukan oleh seluruh kalangan yang mengharapkan pelayanan perawat yang lebih baik,” kata Harif, Minggu (21/9/2014).
Sudah selayaknya dalam masa-masa akhir para wakil rakyat dapat mengesahkan apa yang menjadi harapan dari 60 % tenaga kesehatan di Indonesia dalam sidang paripurna DPR RI di bulan September 2014.

Dijelaskannya, selama ini perawat sering dihantui ketidakpastian hukum dalam melayani masyarakat. Diharapkan dengan kepastian aturan yang kokoh dan jelas dalam Undang-Undang Keperawatan ini dapat meningkatkan keyakinan, semangat, pengabdian dan dedikasi perawat dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Perawat sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan, bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, tersebar hingga dipelosok, kepulauan dan perbatasan yang membutuhkan kejelasan kewenangan dalam bekerja,” tutur Harif.
Yang pasti, ujarnya, dengan Undang-Undang Keperawatan akan sangat sinergis dengan upaya pemerintah yang sedang meningkatkan mutu, penyebaran, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok wilayah.
Terlebih, aturan ini juga dapat membentengi potensi serbuan perawat asing dalam era masayarakat ekonomi ASEAN.

sumber: http://www.tribunnews.com