Category: Berita

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) saat ini sudah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa (UU Keswa). Namun terdapat kerancuan dalam UU tersebut terutama masalah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan yang mayoritas pelakunya adalah keluarganya sendiri.

Atas hal itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membuat aturan-aturan pelaksanaan untuk menjerat para pelaku pemasungan dikarenakan dalam UU Keswa tidak diatur secara detail sanksi pidana untuk pelaku pemasungan yang dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir mengatakan pihak setuju dengan aturan bahwa pelaku pemasungan itu diberikan sanksi pidana seperti yang diatur dalam UU KUHP yang menjelaskan bahwa pemasungan dapat diartikan sebagai suatu perampasan kemerdekaan seseorang.

Disatu sisi, lanjutnya, pemasungan adalah cara tradisional dalam mengatasi ODGJ yang keberadaannya sudah mengancam lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat bahwa ODGJ itu harus di pasung. Padahal, hal itu kesalahan tidak sepenuhnya berada pada pelaku, tetapi dari pemerintah.

Sehingga, tegasnya, para pelaku pemasungan tersebut jangan langsung diberikan hukuman pidana. Melainkan, harus diberikan pemahaman, pembinaan terkait ODGJ, pemberian fasilitas-fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di setiap wilayah dan tidak dipungut biaya dan lainnya.

“Jangan dipidana dahulu, itu perlu sosialisasi UU Keswa. Kalau sudah dijelaskan dan perawatan ODGJ seperti apa, tapi tidak mengerti juga atau tetap diulangi melakukan pemasungan, baru kemudian dipidana,” kata Mudzakkir saat dihubungi Harian Terbit, Kamis (10/7).

Menurutnya, sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan tidak akan menyelesaikan masalah ODGJ di Indonesia. Diketahui saat ini terdapat 56.000 pemasungan di Indonesia. Solusi untuk mengatasi ODGJ, ungkapnya, adalah pemerintah benar-benar bertanggungjawab terhadap masalah ini yang lebih menekankan atau memberikan perlindungan kepada ODGJ.

“Kalau fasilitasnya tidak ada dan atau sulit dijangkau oleh masyarakat, maka pidana itu tidak bermanfaat dan pemerintah tidak tanggungjawab terhadap penderitanya,” jelasnya.

Dia menuturkan, pemasungan yang berkembang di masyarakat, masih diartikan sebagai metode penyembuhan ODGJ. Padahal, perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran, ODGJ ini bisa disembuhkan melalui medis, tidak perlu melalui cara-cara lain. “Maka dari itu, apabila ODGJ mau berobat ke RSJ atau fasilitas kesehatan lainnya, itu tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Tak Perlu Diperdebatkan

Dihubungi terpisah, Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Eka Viora, SpKJ meminta masalah sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan tidak perlu diperdebatkan. Sebab, katanya, di dalam UU Keswa sudah dijelaskan bahwa pelaku pemasungan di pidana sesuai dengan ketentuan UU yang sudah ada dalam hal ini adalah UU KUHP. “Itu (UU KUHP) sudah puluhan tahun di buat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jadi ini terjadi penelantaran hukum pidananya,” kata dr. Eka.

Seharusnya, lanjutnya, ODGJ ini memerlukan fasilitas kesehatan berupa RSJ, Puskesmas, Klinik di setiap wilayah sampai pelosok-pelosok agar mudah dijangkau oleh ODGJ. Sebab, tambahnya, hak dan kewajiban setiap manusia itu sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. “Kami sedang mempersiapkan semua layanan itu. Karena UU ini utamanya adalah memberikan perlindungan kepada ODGJ,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH berharap UU Keswa ini bisa memberikan perlindungan bagi orang-orang dengan masalah kejiwaan yang selama ini mendapat perlakuan diskriminatif. Salah satunya, dipasung. “Itu nanti akan ditangani, pemerintah akan membuat aturan-aturan untuk para pelaku pemasung. Jadi nanti mereka akan kena sanksi pidana,” kata Menkes.

Menkes mengatakan, di Indonesia diperkirakan masih ada 56.000 kasus pemasungan yang dinilai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus bentuk diskriminasi bagi orang-orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Selama ini, masalah kejiwaan cenderung terabaikan dan bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Alih-alih mendapat penanganan di fasilitas kesehatan, pada pengidapnya cenderung dikucilkan, dan pada banyak kasus pasien tersebut mengalami pemasungan.

Diperkirakan hanya 10 persen pasien yang dilaporkan oleh keluarganya. Masih menurut perkiraan Menkes, sedikitnya ada 16 juta kasus gangguan jiwa ringan dan 400 ribu kasus gangguan jiwa berat. Tidak adanya aturan yang tegas membuat para pasien cenderung terabaikan selama ini.

sumber: www.harianterbit.com

Menteri Kesehatan RI Dr Nafsiah Mboi bersama dua menteri dari Belanda secara bersama telah sukses memimpin (co-chair) Pertemuan Ministerial Conference on Antimicrobial Resistence di Den Haag pada 25-26 juni 2014.

Dua pejabat dari Belanda tersebut adalah Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olah Raga, Edith Schippers, serta Menteri Pertanian, Sharon Dijksma, kata Sekretaris I Pensosbud KBRI Denhaag, Danang Waskito kepada Antara, Sabtu (28/6).

Dijelaskan bahwa Menkes RI memimpin delegasi yang terdiri dari pejabat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Retno Marsudi, juga hadir dalam Konferensi tersebut.

Dalam sambutannya, Menkes RI antara lain menyampaikan bahwa Indonesia dan Belanda telah memulai kerja sama bilateral dalam penelitian obat-obatan antimicrobial sejak tahun 2000.

Isu pesatnya perkembangan pathogen (bakteria, virus dan parasit penyebab penyakit) yang tahan terhadap obat-obatan antibiotik memerlukan penanganan bersama secara global.

Digarisbawahi pentingnya untuk mempercepat dan mendorong lebih lanjut kerja sama internasional dalam masalah antimicrobial resistance.

Menkes Nafsiah Mboi mengharapkan political will akan dapat digalang melalui Konferensi tersebut.

Menkes juga bertindak memandu sesi interaktif mengenai pencegahan infeksi serta penggunaan dan strategi obat-obatan antimicrobial serta sesi mengenai kesehatan hewan dan kaitannya dengan kesehatan manusia.

Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance diselenggarakan Pemerintah Belanda bekerja sama dengan WHO dan FAO serta ditujukan untuk menjalin kerja sama antarnegara, antara publik dan swasta serta antara berbagai sektor guna penanganan antimicrobial resistance.

Hasil dari Konferensi ini akan menjadi bahan masukan bagi perumusan global action plan mengenai antimicrobial resistance.

Konferensi dihadiri oleh wakil dari 30 negara dan 5 organisasi internasional World Health Organization, Food and Agriculture Organization, World Organization of Animal Health, Bank Dunia dan Uni Eropa.

sumber: www.antaranews.com

Pemerintah baru diharapkan memberi perhatian pada masalah kesehatan. Caranya: melakukan rekonstruksi sistem kesehatan nasional dan memasukkan hal ini dalam rencana pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema “Menilai Agenda Pembangunan Kesehatan Capres dan Cawapres Tahun 2014-2019” yang dilaksanakan MerDesa Institute yang bekerja sama dengan Prisma Resources Center di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

Hadir dalam diskusi: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Kami merumuskan persoalan bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian presiden terpilih nanti, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi,” kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi.

Sejumlah masalah di bidang kesehatan antara lain belum meratanya pelayanan. Tidak saja soal tenaga kesehatan, tapi juga peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target MDGs.

Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial untuk melahirkan kebijakan revolusioner yakni merekonstruksi sistem kesehatan nasional yang mengintegrasikan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal kedua, kata dia, untuk menunjang masalah kesehatan nasional, harus ada dukungan infrastruktur antara lain ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Ini menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ketiga, masalah keterjangkauan bahan pangan yang terkait dengan kewenangan di Kementerian Pertanian.

“Jadi, memang kebijakan di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan di instansi lainnya. Di sinilah perlu adanya koordinasi antarlembaga. Namun, agar sasaran program tepat guna, harus dipikirkan juga pihak mana yang bertanggung jawab, apakah Kementerian Kesehatan, Kesra, ataukah lembaga baru,” ujarnya.

Menurut dia, jika masalah kesehatan tidak ditangani secara serius, pada akhirnya akan berdampak bagi kualitas sumber daya manusia. Hanibal mengungkapkan salah satu program dan kebijakan yang digagas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Kebijakan Perdesaan Sehat.

“Kebijakan Perdesaan Sehat merupakan pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal,” katanya. (Baca :1,6 Juta Warga Kalteng Belum Dapat Layanan BPJS )

Menurut dia, apabila seluruh desa mencapaii derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional akan dapat mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan.

“Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat di 158 kabupaten daerah tertinggal, dibentuk tujuh Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tujuh pulau besar. Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat provinsi dan kabupaten dikoordinasi oleh perguruan tinggi.

Program ini didukung oleh distribusi 200 sarjana kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 wilayah kerja dan puskesmas di 22 provinsi pada 84 kabupaten sasaran prioritas.

sumber: www.tempo.co

Pemerintah baru diharapkan memberi perhatian pada masalah kesehatan. Caranya: melakukan rekonstruksi sistem kesehatan nasional dan memasukkan hal ini dalam rencana pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema “Menilai Agenda Pembangunan Kesehatan Capres dan Cawapres Tahun 2014-2019” yang dilaksanakan MerDesa Institute yang bekerja sama dengan Prisma Resources Center di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

Hadir dalam diskusi: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Kami merumuskan persoalan bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian presiden terpilih nanti, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi,” kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi.

Sejumlah masalah di bidang kesehatan antara lain belum meratanya pelayanan. Tidak saja soal tenaga kesehatan, tapi juga peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target MDGs.

Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial untuk melahirkan kebijakan revolusioner yakni merekonstruksi sistem kesehatan nasional yang mengintegrasikan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal kedua, kata dia, untuk menunjang masalah kesehatan nasional, harus ada dukungan infrastruktur antara lain ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Ini menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ketiga, masalah keterjangkauan bahan pangan yang terkait dengan kewenangan di Kementerian Pertanian.

“Jadi, memang kebijakan di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan di instansi lainnya. Di sinilah perlu adanya koordinasi antarlembaga. Namun, agar sasaran program tepat guna, harus dipikirkan juga pihak mana yang bertanggung jawab, apakah Kementerian Kesehatan, Kesra, ataukah lembaga baru,” ujarnya.

Menurut dia, jika masalah kesehatan tidak ditangani secara serius, pada akhirnya akan berdampak bagi kualitas sumber daya manusia. Hanibal mengungkapkan salah satu program dan kebijakan yang digagas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Kebijakan Perdesaan Sehat.

“Kebijakan Perdesaan Sehat merupakan pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal,” katanya. (Baca :1,6 Juta Warga Kalteng Belum Dapat Layanan BPJS )

Menurut dia, apabila seluruh desa mencapaii derajat kesehatan yang menjadi sasaran dan target pembangunan nasional, dapat dipastikan seluruh kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional akan dapat mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan kesehatan.

“Kebijakan ini sekaligus diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan berbasis perdesaan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat di 158 kabupaten daerah tertinggal, dibentuk tujuh Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tujuh pulau besar. Manajemen Wilayah Pembangunan Perdesaan Sehat di tingkat provinsi dan kabupaten dikoordinasi oleh perguruan tinggi.

Program ini didukung oleh distribusi 200 sarjana kesehatan sebagai Relawan Pembangunan Perdesaan Sehat di 200 wilayah kerja dan puskesmas di 22 provinsi pada 84 kabupaten sasaran prioritas.

sumber: www.tempo.co

Perusahaan-perusahaan rokok sebagian besar mengabaikan tenggat yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas di semua bungkus rokok yang dijual.

Pengabaian ini merupakan kemunduran dalam upaya anti-merokok di negara yang memiliki tingkat perokok pria dan iklan rokok tertinggi di dunia.

Meski diberikan waktu satu setengah tahun untuk menyiapkan foto peringatan yang mencakup 40 persen dari bungkus rokok, sebagian besar perusahaan rokok gagal memenuhi tenggat Selasa (24/6), menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak. Lembaga ini menemukan hanya sedikit sekali perubahan dalam bungkus-bungkus rokok yang dijual di Jakarta dan 11 kota lainnya di Indonesia.

“Hal ini jelas menunjukkan bahwa industri rokok telah melawan aturan Indonesia,” menurut ketua Komisi Arist Merdeka Sirait.

“Pemerintah telah dikalahkan oleh industri rokok.”

Hanya 409 dari lebih dari 3.300 merk yang dimiliki 672 perusahaan di seluruh Indonesia telah mendaftarkan foto-foto yang akan mereka pakai di produk-produk mereka pada Senin, menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Mereka diberikan pilihan lima foto pada Juni lalu.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan perusahaan-perusahaan yang telah melewatkan tenggat akan diberi peringatan, dan mereka yang gagal mematuhinya akan didenda sampai US$42.000 dan menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Produsen rokok terbesar di Indonesia, Sampoerna yang dimiliki Philip Morris, mengatakan telah mulai mendistribusikan produk-produk dengan peringatan baru Senin, namun memerlukan lebih banyak waktu untuk membersihkan stok yang masih ada. Namun label-label harus mulai dipasang Selasa, ujar Nafsiah.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menunda aturan-aturan terkait rokok. Peringatan yang jelas berasal dari aturan kesehatan yang disahkan pada 2009, meski baru 18 bulan kemudian aturan pelaksananya dikeluarkan.

Indonesia juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang belum bergabung bersama traktat tembakau lembaga kesehatan dunia (WHO). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang belum menandatanganinya.

Penyakit terkait tembakau membunuh sedikitnya 200.000 orang setiap tahun di Indonesia. Sebuah survei nasional pada 2012 menemukan bahwa 67 persen dari seluruh pria di atas usia 15 tahun merokok, atau tertinggi di dunia, sementara 35 persen dari populasi total merokok, angka yang hanya diungguli oleh Rusia. (AP/Margie Mason)

sumber: www.voaindonesia.com