Samsung: Industri Kesehatan di Indonesia Sangat Potensial

Pasar industri kesehatan di Indonesia disebut perusahaan asal Korea masih sangat potensial, dengan semakin fokusnya pemerintah terhadap program kesehatan untuk masyarakat banyak.

“Sebagai contoh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan beberapa program kesehatan lain. Dari situ menandakan bahwa pemerintah saat ini mulai concern dengan masalah kesehatan,” imbuh Julia Arianti, Head of Business Development for Samsung Health and Medical Equipment Business, saat wawancara eksklusif ICTEC – Samsung Sono School di Jakarta, Kamis (19/6).

Melihat potensi ini, lanjut Julia, Samsung Electronics melalui Samsung Health and Medical Equipment Business, sudah merencanakan beberapa strategi bisnis. Salah satunya adalah dengan meluncurkan beberapa alat kesehatan, seperti alat ultrasonografi, Samsung Medison Accuvix A30 dan Samsung Portable Ultrasound MySini U6 pada awal 2015 nanti.

“Kita juga akan mengembangkan CSR (Company Social Responsibility) kita yakni ICTEC – Samsung Sono School, yang saat ini sudah berjalan di RS Cipto Mangunkusumo, ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” terang Julia.

Program Samsung Sono School sendiri, merupakan program pelatihan gratis, bekerjasama dengan RSCM dan FKUI, yang diberikan kepada para pelaku medis dalam mengaplikasikan alat ultrasonografi milik Samsung.

“Kita ingin mengembangkan ke tingkat nasional, tidak hanya Jakarta. Namun, saat ini pulau Jawa masih yang paling potensial. Jadi, kita akan memulai Sono School kedua di Jawa dulu. Kemungkinan di Surabaya, namun masih dalam proses,” Kang Hyun Lee, Vice President Samsung Electronics Indonesia.

sumber: www.beritasatu.com

 

Pengobatan Komplementer Bukan untuk Geser yang Konvensional

Dulu tim medis membutuhkan waktu lama untuk mendiagnosis satu penyakit yang diidap seorang pasien. Seiring dengan perkembangan zaman, pengobatan konvensional pun berkembang cukup pesat. Bukti kemajuan dari teknologi ini, membuat tim medis lebih mudah mendiagnosis penyakit.

Walaupun saat ini sudah ada bukti nyata seperti CT-Scan dan MRI yang dapat dengan mudah mendiagnosa penyakit berbahaya, semua perkembangan ini belum menyelesaikan masalah kesehatan.

“Penyakit seperti hipertensi, diabetes dan kolesterol, sejauh ini hanya bisa dikontrol belum bisa disembuhkan dengan pengobatan konvensional,” kata dr. Arijanto Jonosewoyo, SpPD, FINASIM dalam acara Natural Wellness Symposium SOHO Global Health di Grand Ballroom Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/6/2014).

Kepala Poliklinik Komplementer Alternatif RSU Dr Soetomo Surabaya mengatakan, pengobatan komplementer mulai dikembangkan. Bahkan pemerintah akan mengangkat pengobatan komplementer menjadi pengobatan primer di Indonesia.

“Ini adalah program nasional dari pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan akan mengangkat obat herbal menjadi bagian dari layanan primer kesehatan di Indonesia,” kata dia menambahkan.

Meski begitu, pasien juga harus mengetahui bahwa pengobatan komplementer ini bukan untuk menggeser pengobatan konvensional.

“Pengobatan ini pun harus tetap dilakukan oleh dokter dan keamanannya sudah teruji secara klinis,” kata dia menekankan.

Berbicara mengenai penggunaan obat herbal di Indonesia, secara konsisten mengalami kenaikan. Data dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 2006 pasar obat herbal di Indonesia mencapai Rp 5 triliun. Bahkan diprediksi pada 2014 mencapai Rp 15 triliun.

Melihat peluang ini, SOHO Global Health menyelenggarakan seminar ilmiah dengan tujuan untuk menginformasikan keamanan, khasiat dan kualitas dari obat herbal. Ini menjadi seminar ilmiah pertama di Indonesia yang memberikan pemaparan manfaat dari obat herbal dengan total peserta mencapai 1.000 dokter.

Museum Rekor Indonesia (MURI), menyatakan, seminar dengan kategori ‘Simposium Produk-produk Herbal secara Road Show di 7 Kota Besar di Indonesia’ ini memecahkan rekor MURI.

Vice President Sales and Marketing for Professional Products SOHO Global Health, Sugiharjo, menjelaskan, seminar ini diadakan di 7 kota besar yaitu Semarang, Jakarta, Medan, Bali, Bandung, Makassar, dan Surabaya dengan total 1.000 peserta di masing-masing kota.

“Saya berterimakasih kepada SOHO karena sudah membantu menyelenggarakan acara ini. Sehingga, pakar-pakar yang ada dapat menjelaskan bagaimana mengobati, bagaimana mendiagnosa suatu penyakit, dan menggabungkan obat-obat herbal sebagai complementary medicine,” kata Arijanto.

Menurut Arijanto, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah tidak memakai istilah complementary alternative medicine, tapi mengubahnya menjadi complementary medicine.

sumber: health.liputan6.com

 

World Health Assembly 2014

The World Health Assembly is the decision-making body of the World Health Organization (WHO), attended every year by leading government health officials from its 194 member nations. Recently, I was pleased to participate as a member of the U.S. delegation in the 67th meeting of this important group in Geneva.

One of the key topics addressed during this year’s assembly was the critical role played by regulatory systems to ensure the safety, quality, and efficacy of medical products. Resolutions addressed the need to monitor and act on the rise in antimicrobial resistance, strengthen regulatory systems, and enhance access to biotherapeutic products.

As part of the resolution on antimicrobial resistance, the WHO will develop a draft global action plan to combat this problem. Member states were urged to strengthen their drug management systems, support research to extend the lifespan of existing drugs, and encourage the development of new diagnostics and treatment options.

The passage of a resolution to strengthen regulatory systems is itself a milestone for global health. It endorses a comprehensive approach to strengthening medical product regulation, and represents a basic change from traditional capacity-building that has focused primarily on sharing technical expertise. The new systems-oriented approach embraces the need for a strong legal framework, and the use of data and information technology, leadership, governance, partnership, and sustainable financing to strengthen regulatory effectiveness and efficiency.

The adoption of this resolution, co-sponsored by Australia, Brazil, Colombia, Mexico, Nigeria, South Africa, Thailand, and the United States, demonstrates a true international partnership across regions, with many nations affirming their commitment to working individually and together to strengthen their regulatory systems. This is the only way governments and their regulatory authorities can continue to build a global product safety net that will benefit patients and consumers around the world.

During the assembly, I had the privilege of co-hosting a special session entitled, “Regulatory Systems Strengthening: Mobilizing People and Resources” with the Mexican Secretary of Health, Dr. Mercedes Juan Lopez. The distinguished panel included Malebona Precious Matsoso, director general for the Department of Health in South Africa; Dr. Mark Dybul, executive director for The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; Dr. Marie-Paule Kieny, assistant director-general for the World Health Organization; and Dr. Vincent Ahonkhai, the senior regulatory officer of the Bill and Melinda Gates Foundation. The discussions focused on several important themes, including the multiple benefits of strong regulatory systems for the public health, national security, and economic development and investment.

The panelists highlighted the unique challenges and opportunities faced by regulators because of globalization and the extraordinary increase in the global supply of medical products, and the high cost of regulatory system failures to patients and their trust in the health system. More specifically, the discussions focused on the critical role that regulators play in ensuring access to lifesaving medical products by creating an environment of good regulatory practices that support innovation and research, and protect the public from threats resulting from substandard or counterfeit products.

Panelists also reported on progress that is being made as nations increasingly collaborate to share information, reduce inefficiencies, and work toward regulatory convergence. For example, participants learned about the World Health Organization’s decades-long efforts to support countries in strengthening their systems, and about WHO’s prequalification program to ensure that select priority essential medicines, diagnostics, and vaccines are of high quality, safety, and efficacy for international procurement agencies and developing countries with limited regulatory capacity.

These kinds of collaborative strategies are essential in this global age. Only by strengthening our international partnerships, and by building regulatory systems that work together and support each other, can we ensure the quality, safety and efficacy of the medical products that the citizens of our nations depend upon.

source: www.qualitydigest.com

 

Di Indonesia, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masih Minim

Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes, Eka Viora, mengakui sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih minim. Hal itu dikarenakan, dokter-dokter kesehatan jiwa belum memadai di seluruh Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan dengan memberiakn pelatihan kepada dokter-dokter umum agar komptensi bisa melakukan penanganan kesehatan jiwa.

“Kita sedang atur, kita tingkatkan aksesnya. Di RS dan Puskesmas diwajibkan ada pelayanan keswa. Itu sudah dilakukan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mewajibkan RS dan Puskesmas ada pelayanan ganggung keswa, baik pelayanan primer maupun rujukan,” kata Eka.

Menurutnya, dari 700 dokter kejiwaan yang ada di Indonesia, tidak mungkin bisa melayani kesehatan jiwa di seluruh Indonesia dengan jumlah ribuan RS Pemerintah dan swasta semuanya. Sehingga, Puskesmas yang berjumlah 9005 di Indonesia, tidak seluruhnya mempunyai dokter ahli kejiwaan.

Namun, tambahnya, dengan adanya RUU Kesra yang nantinya menjadi UU, akan semakin memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa yang sudah ada dalam JKN menjadi sistem secara permanent. “Ini semakin memperkuat dan sudah mulai laksanakan. Dasar hukum jadi ada yang selama ini belum ada,” ujarnya.

sumber: www.harianterbit.com

 

Ebola outbreak spreads as toll reaches 337

An Ebola outbreak continues to spread in three West African countries, and the death toll in the outbreak has risen to 337, the World Health Organization says.

Health officials have struggled to contain the outbreak, which is believed to have begun in Guinea, where the majority of the cases and deaths have been.

It has also touched Sierra Leone and Liberia, where it recently flared again after about two months with no new cases.

“This is a complex outbreak involving multiple locations in three countries with a lot of cross-border movement among the communities,” Fadela Chaib, a spokeswoman for the UN health agency, wrote in an email.

“This makes this one of the most challenging Ebola outbreaks ever.”

In an update published on its website on Wednesday, the agency said that more than 500 suspected or confirmed cases of the virus had been recorded.

That appears to be a large increase since the last update, published about a week earlier, when the agency reported about 240 had died of the disease. But there is sometimes a significant lag in tallying cases, and the organisation said the numbers were constantly in flux as test results came in.

“The jump in cases is due to reclassification, retrospective investigation, and consolidation of cases,” Chaib wrote.

This is the first time Ebola has struck three countries at once and the first major outbreak in West Africa. Fear of the disease, for which there is no cure, has hampered efforts to isolate the sick.

Chaib said more work was required to get sick people into treatment facilities and to track down people that the sick had come into contact with, so they could be monitored for symptoms.

source: www.aljazeera.com

 

Bawa Teknologi USG, Samsung Bakal Latih 350 Dokter di Indonesia

Samsung Electronics berencana melatih ratusan dokter Indonesia dalam satu tahun untuk menggunakan teknologi ultrasonografi (USG) yang dikembangkannya bersama Medison. Para dokter tersebut dilatih dalam program bertajuk ICTEC Sono School.

“ICTEC Sono School ini sebelumnya sudah jalan di China. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia yang pertama,” kata Kang Hyun Lee, Vice President Samsung Electronics Indonesia, dalam pertemuan dengan media pada Kamis (19/6/2014).

Dua teknologi yang dibawa Samsung dalam pelatihan itu adalah MySono U6, sebuah perangkat USG portabel yang mudah dibawa ke mana pun; serta Accuvix A30, teknologi USG tercanggih yang bisa menyajikan citra secara real time, resolusi tinggi, dan tiga dimensi.

Julia Arianti Widjaja, Product Manager Samsung Electronics Indonesia, mengatakan, platihan ini digelar lewat kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

“Ada 14 kelas yang kita buka dengan tujuh modul. Dalam setahun kita targetkan bisa melatih 200-350 dokter,” kata Julia. Menurut Julia, fokus kerja sama lewat Sono School ialah meningkatkan keahlian penggunaan USG dalam kondisi darurat serta obstetri dan ginekologi.

Kerja sama ini juga menandai mulainya penetrasi Samsung pada industri alat kesehatan. Julia mengatakan bahwa Samsung yang bekerja sama dengan Medison sudah menyiapkan strategi masuk ke pasar Indonesia yang dianggap sangat besar peluangnya.

Dua teknologi USG yang dibawa Samsung ini sendiri bukan barang murah. USG portabel ditawarkan dengan rentang harga 40.000-50.000 dollar AS. Sementara jenis USG yang lebih canggih pastinya punya harga lebih tinggi.

sumber: sains.kompas.com

 

Physicians urge World Health Organization to regulate e-cigarettes

A group of 129 physicians, epidemiologists and others from 31 countries sent an open letter to the World Health Organization on Monday urging the United Nations agency to hold firm in what seems to be its intention to impose strict regulations on electronic cigarettes.

The letter was a response to one sent last month by 53 other experts who urged the WHO to go easy on e-cigarettes, which the advocates called “part of the solution” in the fight against smoking.

The latest letter, in contrast, said manufacturers should be required to present data that show the products are safe and help smokers quit, and disclose ingredients in the “vaping” liquid the devices burn.

Regulating e-cigarettes like tobacco products, the signatories wrote, is necessary to “prevent initiation of use among youth and other non-tobacco users, protect bystanders in public areas from involuntary exposure, regulate marketing, and prohibit unsubstantiated claims.”

E-cigarettes use battery-powered cartridges to produce a nicotine hit via inhalable vapour without the tar and other carcinogens in inhaled tobacco smoke. Advocates said classifying e-cigarettes as tobacco products, and requiring comparable regulation, would threaten their potential to reduce the death and disease caused by smoking.

Their letter said e-cigarettes “could be among the most significant health innovations of the 21st century,” adding that “the urge to control and suppress them as tobacco products should be resisted.”

It remains unclear whether most e-cigarette consumers will be smokers using the devices to quit or non-smokers to whom they are a “gateway” product to nicotine addiction and smoking. One study published last month in the journal Circulation reported that most e-cigarette consumers are “dual users,” both smoking and vaping.

The letter from opponents warned that although e-cigarette vapour has fewer toxic components than regular smoke, more than half a dozen studies have shown it can include ultrafine particles damaging to lungs, plus “carcinogens and reproductive toxins, including benzene, lead, nickel, and others.”

The letter was organized by tobacco scientist Dr. Stanton Glantz of the University of California, San Francisco, and others.

The WHO is assessing its position on e-cigarettes, and has indicated it is leaning toward restrictions like those on all nicotine-containing products, including banning advertising and flavours.

source: www.theglobeandmail.com

Ribuan warga Indonesia berobat jantung ke Malaysia

Ribuan warga Indonesia setiap tahunnya memilih berobat jantung ke Institut Jantung Nasional milik pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur dengan berbagai alasan, sehingga institusi tersebut menilai Indonesia sebagai pasar potensial terbesar untuk wisata kesehatan.

“Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Institut Jantung Nasional, dan dilihat dari jumlah pasien negara asing yang ada sebanyak 2.383 pada 2013, sebanyak 77 persen dari Indonesia,” kata Manager Medical Tourism & business Development Institut Jantung Negara (IJN) Akim Affandi Ahmad kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.

Bahkan, ia mengatakan kunjungan pasien Indonesia dalam periode Januari-Maret tahun ini mencapai 74 persen dari total pasien asing.

Menurut dia, tingginya minat pasien Indonesia membuat IJN terus melakukan pembenahan pelayanan. Salah satu layanan yang dalam penjajakan adalah melakukan kerjasama dengan asuransi, sehingga pasien lebih mudah dalam pembayaran.

“Banyak pasien Indonesia terpaksa membawa tas berisi uang ke Malaysia, dan itu kami coba selesaikan dengan menjajaki kerjasama dengan asuransi Indonesia,” katanya.

Meski begitu, ia mengatakan IJN tidak hanya melihat sisi bisnis semata karena tetap membuka kesempatan menuntut ilmu bagi dokter-dokter dari luar negeri terutama dari Indonesia. Karena itulah, ia mengatakan rumah sakit itu mengambil nama institut karena IJN juga tempat berkumpul dokter spesialis jantung untuk sama-sama belajar dalam penanganan setiap kasus jantung.

“Sudah ada 34 dokter Indonesia yang menuntut ilmu di IJN,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan IJN juga akan bekerjasama dengan RS Cipto Mangunkusomo (RSCM) Jakarta dalam penanganan pasien jantung. Ia mengatakan penandatangan kesepakatan bersama (MoU) keduanya akan dilakukan pada bulan Juni ini.

“Nanti IJN dan RSCM akan menangani pasien jantung secara bersama. Kalau bisa dirujuk, kita tangani di IJN dan kalau tidak bisa, maka tim media kita yang akan ke Cipto,” katanya.

Menurut dia, salah satu keunggulan IJN karena fasilitas dan tenaga medis yang tersedia cukup banyak. Jumlah tempat tidur pasien untuk penanganan kritis menapai 106 unit, dari total 461 unit yang ada. Kemudian, jumlah staf IJN mencapai 1.865 orang yang membantu kerja 96 dokter tetap.

Akim menambahkan, pihak IJN kini bekerjasama dengan maskapai Firefly untuk layanan paket wisata kesehatan dari Indonesia, untuk pasar di Pulau Sumatera. Menurut dia, paket wisata kesehatan ini merupakan yang pertama dan terlengkap yang pernah ditawarkan. Sedangkan, IJN memberikan layanan pemeriksaan jantung terbaik dengan harga lebih murah ketimbang rumah sakit swasta karena dimiliki oleh Pemerintah Malaysia.

“Jadi pasien tidak perlu bingung lagi mencari tiket penerbangan dan hotel untuk berobat karena semuanya sudah lengkap,” ujar Akim.

Sales Manager Firefly Indonesia Achmad Nixon mengatakan paket wisata kesehatan ini bersifat menyeluruh mulai dari tiket pesawat, layanan penjemputan, hotel hingga pemeriksaan jantung lengkap di IJN dengan harga relatif murah untuk berobat di luar negeri.

Maskapai anak perusahaan dari Malaysia Airlines itu mulai gencar menawarkan paket wisata kesehatan jantung itu di daerah di Pulau Sumatera, yakni di Kota Banda Aceh, Medan, Batam dan Pekanbaru. Menurut dia, keunggulan layanan kesehatan ini adalah karena lebih murah dan cepat.

Paket kesehatan tersebut memberi kemudahan mendapatkan tiket dengan harga murah, layanan antar-jemput dari Skypark Sultan Abdul Aziz Shah, belasan pilihan hotel kelas bintang tiga dan empat untuk akomodasi, dan potongan harga pemeriksaan jantung di IJN.

Paket empat hari tiga malam, dengan satu hari “melancong” menikmati wisata Kota Kuala Lumpur, dibanderol dengan harga 1.860 Ringgit Malaysia atau setara sekitar Rp6,5 juta per orang untuk konsumen Pekanbaru dan Batam. Sedangkan, harga di Medan 1.820 Ringgit.

Sedangkan, untuk paket wisata kesehatan yang lebih singkat, yakni tiga hari dua malam ditawarkan seharga 1.450 Ringgit atau setara sekitar Rp5 juta per orang.

“Pasien dari Sumatera merasa lebih mudah ke Malaysia karena jaraknya lebih dekat. Selain itu, Indonesia-Malaysia masih satu rumpun, maka tidak banyak kendala dari segi bahasa dan budaya,” kata Nixon.

sumber: www.antaranews.com

Thailand, Viet Nam and Indonesia to collaborate on major study of sepsis

Citing a need to respond to important infectious disease threats in South East Asia, public health officials from Thailand, Viet Nam and Indonesia agreed today to actively collaborate on a new study on sepsis, an major cause of death due to infectious diseases in the region.

The extent of sepsis in South East Asia is currently unknown but health care experts suspect that it accounts for a substantial number of deaths there. Preliminary results from a currently unpublished Thai study show that one in 6 patients who presented with sepsis died, a figure much higher than expected.

“We need to know the extent of sepsis, its causes and outcomes, so we can treat it more effectively and thereby save thousands oflives in South East Asia,” said Dr Nguyen Tran Hien, Director of the National Institute of Hygiene and Epidemiology, Ministry of Health, Viet Nam, and Chair of the Governing Board of SEAICRN, speaking today at SEAICRNs annual meeting.

The sepsis study, which began late 2013 in Thailand and in early 2014 in Viet Nam, and which will start in Indonesia in late 2014, is supported by the Ministries of Health in Indonesia, Thailand and Vietnam, and by SEAICRN’s global partners, which include the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, the Wellcome Trust and the World Health Organization (WHO).

“I urge that the Ministry of Health in all South East Asia countries actively participate in this important sepsis study,” said Dr Muhamad Karyana, Chairman of INA-RESPOND, Center for Applied Health Technology and Clinical Epidemiology, Ministry of Health, Indonesia. “It is crucial that policy makers and leading research institutes collaborate and conduct high-quality research to provide evidence-based information to improve health care in our region.”

Conducted by the South East Asia Infectious Disease Clinical Research Network (SEAICRN), the sepsis study seeks to identify the causes and outcomes of sepsis, improve its treatment, and help public health authorities and medical researchers across South East Asia better respond to other potentially deadly public health threats in South East Asia as new infectious diseases emerge.

“New and emerging infectious diseases are another threat to human health in Thailand and South East Asia, and researchers andpolicy makers need to be prepared to act promptly when they emerge,” said Dr Supamit Chunsuttiwat, Senior Medical Officer, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

“We learned during the 2005 H5N1 avian influenza outbreak that waiting for an outbreak to start makes it difficult to perform the best and most informative research,” said Dr Direk Limmathurotsakul, Assistant Professor at the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University and Director of SEAICRN. “Initiating and collaborating on large multi-national clinical studies like this one to define the causes, management and outcome of sepsis will allow us to detect new emerging infectious diseases in South East Asia and plan a coordinated, more effective response.”

Founded in 2005 in response to growing concerns about the H5N1 avian influenza pandemic, SEAICRN is a collaborative partnership of national public health agencies and medical researchers ideally positioned to swiftly initiate research in response to infectious disease threats. SEAICRN also aims to increase scientific knowledge and directly contribute to improvedclinical management of infectious diseases, such as sepsis, leptospirosis, dengue infection, and hand, foot, and mouth disease (HFMD) caused by Enterovirus 71 (EV71).

Participating SEAICRN institutes in Thailand include Siriraj Hospital, the Faculty of Tropical Medicine and Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) at Mahidol University, Queen Sirikit National Institute of Child Health (Bangkok), Chiangrai Prachanukroh Hospital (Chiangrai), and Sappasithiprasong Hospital (Ubon Rathchathani).

In South East Asia, SEAICRN participating institutes include Indonesia’s Cipto Mangunkusumo Hospital (Jakarta), Dr Sardjito Hospital (Vogyakarta) and Dr Wahidin Soedirohusodo Hospital (Makassar); and Viet Nam’s Children Hospital 1 (Ho Chi Minh City), Children Hospital 2 (Ho Chi Minh City), Hospital for Tropical Diseases (Ho Chi Minh City), National Hospital for Pediatrics (Hanoi), National Hospital for Tropical Diseases (Hanoi), and Hue Central Hospital (Hue).

SEAIRCN’s global partners who provide financial, scientific, operational and administrative support include the University of Oxford and the Wellcome Trust from the United Kingdom; the USA’s National Institutes of Health’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH/NIAID); the World Health Organization (WHO), Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU), Oxford Universities Clinical Research Unit (OUCRU) from Viet Nam, INA Respond, FHI 360 and Social & Scientific Systems, Inc.

source: english.vietnamnet.vn

 

Indonesia Konsisten Angkat Jamu dalam Sistem Kesehatan Nasional

Menilik hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 sekitar 30,4 persen rumah tangga di Indonesia memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional di antaranya 77,8 persen rumah tangga memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan tradisional keterampilan tanpa alat, dan 49,0 persen rumah tangga memanfaatkan ramuan.

Pelayanan kesehatan tradisional ramuan juga dikenal luas di Indonesia sebagai Jamu dan secara empiris digunakan dalam upaya promotif, preventif bahkan selanjutnya berkembang ke arah kuratif dan paliatif.

“Indonesia secara konsisten mengangkat kesehatan tradisional ke dalam Sistem Kesehatan Nasional.​ Dalam meningkatkan pemanfaatan obat tradisional utamanya Jamu, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan mengenai pengobatan tradisional,” ujar Kepala Balitbangkes, Prof. Tjandra Yoga Aditama, Sabtu (14/6/2014).

Regulasi yang ada juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 003 tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu yang antara lain mengatur penyediaan data dan informasi tentang jamu untuk mendukung Jamu evidence based decision making dalam upaya pengintegrasian Jamu dalam pelayanan kesehatan.

Program Saintifikasi Jamu atau Scientific Based Jamu Development , yaitu penelitian berbasis pelayanan yang mencakup : etnofarmakologi, formulasi, serta uji pre klinik dan klinik.

Jamu saintifik yang dihasilkan dari program digunakan untuk terapi komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan dan dijadikan pilihan masyarakat, jika mereka menginginkan untuk mengonsumsi Jamu saja sebagai subyek dalam upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.

Dewasa ini, Balitbangkes sudah berhasil menyediakan dua Jamu Saintifik, yaitu untuk hipertensi ringan dan asam urat.

Pada tahun 2014 direncanakan akan diperoleh tambahan 3 Jamu Saintifik, yaitu osteoartritis, haemorroid dan dispepsia.

Sampai saat ini baru diuji 24 formula jamu untuk menjadi kandidat formula jamu saintifik, yaitu 19 formula jamu untuk uji klinik pre-post dan 5 formula jamu untuk uji klinik multicenter.

sumber: health.liputan6.com