Masyarakat Indonesia Jauh dari Pola Hidup Sehat

General Manajer PT Herbalife Indonesia Andam Dewi menyatakan, dari segi makanan masyarakat Indonesia masih jauh dari kehidupan dengan pola makan dan hidup sehat, akibat perubahan aktivitas.

“Aktivitas masyarakat Indonesia yang semakin padat dan menumbuhkan pola hidup yang serba instan, namun sayangnya pola makan dan makanan yang dikonsumsi juga masih jauh dari kebutuhan nutrisi, sehingga banyak keluhan terkait masalah kesehatan fisik,” katanya usai “Grand Launching Quick Response Center” (QRC) ke-7 di Malang, Minggu (27/4).

Akibat kesibukan dan aktivitas yang semakin padat itu, katanya, masyarakat juga berupaya menyediakan segala kebutuhannya, termasuk konsumsi pangan juga serba cepat dan yang sering ditemui adalah mengkonsumsi makanan cepat saji. Padahal, pola tersebut tidak baik kesehatan.

Melihat kondisi itu, lanjutnya, herbalife yang bermarkas di Amerika Serikat itu diboyong ke Indonesia untuk menjawab kebutuhan sajian pangan masyarakat secara cepat, bahkan bisa dikonsumsi sambil menjalankan aktivitasnya, namun makanan itu tidak meninggalkan kandungan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Menurut dia, banyak masyarakat sibuk di Tanah Air ini mulai mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi yang mudah disajikan, sehingga tidak menganggu aktivitasnya sebagai karyawan atau pengusaha sibuk.

Apalagi, kata Andam, herbalife juga berkomitmen untuk mengkampanyekan dan memasyarakatkan gaya hidup sehat. Dengan demikian, herbalife juga terus memperluaas layanan dengan menambah gerai sales center dan QRC di seluruh wilayah nusantara, seperti di Tangerang, Surabaya, Makassar, Bandung, Bekasi, Banjarmasin, Solo, Pekanbaru, dan Papua.

Andam mengemukakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masalah kesehatan menjadi salah satu komponen utama, selain pendidikan dan pendapatan karena kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

IPM Indonesia pada tahun 2012 mencapai 0,624 atau naik 3 peringkat ketimbang tahun sebelumnya yang menempati posisi 124 dari 187 negara di dunia. Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura yang IPM-nya mencapai 0,895, Brunei Darussalam 0,855, Malaysia 0,769, Thailand 0,690, dan Filipina 0,654.

“Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, harus ada kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dan sekecil apapun kontribusi kita dalam upaya menyehatkan masyarakat pasti akan membuahkan hasil maksimal di kemudian hari,” tegasnya.

Saat ini herbalife beroperasi di lebih dari 90 negara melalui jaringan distributor independen. Banyak produk nutrisi untuk kesehatan yang ditawarkan herbalife, bahkan hingga produk perawatan kulit.

Herbalife hadir di Indonesia 16 tahun lalu dan menjajaki pasar Kota Malang sejak 10 tahun terakhir. “Perkembangan di Malang ini luar biasa, sehingga kami harus menambah fasilitas gerai sendiri agar layanan pada konsumen dan member lebih cepat dan lebih baik lagi,” ujarnya.

sumber: www.beritasatu.com

 

Pemerintah antisipasi penyebaran MERS

Pemerintah Indonesia mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus MERS.

Sementara itu WHO khawatir dengan peningkatan jumlah kasus baru di Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan menyatakan belum menemukan penyakit yang disebabkan virus MERS di Indonesia, meski demikian, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga mengatakan antisipasi pencegahan dilakukan dengan memeriksa WNI yang menderita demam dan batuk sepulang dari Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan juga telah memeriksa Jemaah haji dan umroh yang memiliki gejala demam dan batuk, sejak virus MERS merebak dua tahun lalu, dan hasilnya negatif.

‘Karena baru-baru ini baru ada kasus baru di Malaysia, maka saya membuat surat edaran lagi ke kantor kesehatan pelabuhan dan rumah sakit rujukan untuk mewaspadai hal ini, dan ketiga adalah kesiapan diagnostik dan pengobatan kalau diperlukan,” jelas Tjandra.

“Untuk diagnostik laboratorium kita sudah bisa memeriksa, beberapa kecurigaan dan hasilnya negatif, kita menggunakan rumah sakit rujukan flu burung, karena dilengkapi alat-alat,” tambah dia.

Kementerian kesehatan juga mengaku telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk memeriksa penumpang dari Arab saudi dengan gejala demam dan batuk.

Surat edaran

Surat edaran juga disampaikan kepada asosiasi travel umroh dan haji, sebab ratusan ribu orang Indonesia menunaikan ibadah Umroh setiap tahunnya.

Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji HIMPUH mengaku melakukan antisipasi dengan mengingatkan jemaah Umroh agar menjaga daya tahan tubuh dan vaksinasi. Seperti disampaikan oleh Sekjen HIMPUH Muharom Ahmad.

“Yang paling utama adalah bagaimapa memperkuat daya tahan tubuh, karena virus itu menyerang orang yang dalam keadaan yang drop, selebihnya tidak jauh berbeda dengan pemerintah lakukan dengan mewajibkan vaksinasi meningitis dan menganjurkan vaksinasi influenza,” jelas Moharom.

“Namun kami menghimbau kepada khususnya tour and travel terutama yang ada didaerah yang seringkali mengabaikan hal-hal seperti ini hendaknya supaya lebih mempersiapkan jamaahnya ya,” tambah Muharom.

Tetapi, salah seorang jemaah yang baru pulang umroh, Eko Hendrawan mengatakan tak diberi bekal informasi tentang virus Mers sebelum berangkat ke tanah suci.

“Tidak ada informasi dari travel ataupun dari teman-teman tentang penyebaran virus MERS ini, jemaah kita tidak dibekali informasi soal ini jadi tak ada antisipasi buat kita ya,” kata Eko.

Di Arab Saudi virus Mers menjangkiti lebih dari 260 orang, dan di Asia Tenggara seorang warga Malaysia meninggal akibat virus tersebut, pada pekan lalu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Klik khawatir meningkatnya penderita gangguan virus pernafasan parah atau MERS.

Menteri kesehatan Arab Saudi Abdullah al-RabiahKlik dipecat karena dianggap bertanggung jawab atas peningkatan penyebaran virus MERS.

Pekan lalu saja, ada 50 kasus baru yang muncul di Arab Saudi. Peningkatan jumlah kasus juga terjadi di Uni Emirat Arab.

sumber: www.bbc.co.uk

 

Pemerintah Tegaskan MERS Cov Belum Ditemukan di Indonesia

BEBERAPA hari yang lalu, satu orang warga Malaysia meninggal dunia setelah positif terinfeksi Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS Cov). Meski begitu, pemerintah Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa MERS Cov belum ditemukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu memang ada laporan satu kasus MERS Cov di Malaysia dan merupakan kasus pertama di Asia Tenggara, namun hal serupa belum ditemukan di Indonesia.

“Di Indonesia sejauh ini tidak ada. Kita sudah beberapa kali memeriksa orang-orang yang pulang dari Arab Saudi, baik umroh maupun TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan keluhan demam dan gangguan pneumonia sekitar lima orang dan semua hasilnya corona negatif,” jelas Prof. Tjandra Yoga pada konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2014.

Sejauh ini, Prof. Tjandra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomunikasi dengan WHO dan membuat surat edaran ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) agar mewaspadai orang-orang yang pulang dan bepergian ke Arab Saudi dan sekitarnya. Selain itu, dia juga menghimbau kepada orang-orang yang hendak berpergian ke Arab Saudi dan sekitar untuk tetap berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan bila ada keluhan, segera berobat ke petugas kesehatan terdekat.

“Bukan hanya ketika sakit di sana, saat sudah pulang di Indonesia kalau ada keluhan demam, batuk dan sebagainya, segera melapor ke petugas kesehatan terdekat. Itu sejauh ini yang kita lakukan dan pantau terus keadaannya,” tutupnya.

sumber: health.okezone.com

 

The Thinker: Battle Big Tobacco in Indonesia

According to the World Health Organization, nearly 6 million people, including 600,000 non-smokers who are exposed to tobacco smoke, die from smoking-related diseases annually. While cigarette consumption is declining in developed countries, the trend is the opposite in developing countries. According to the Campaign for Tobacco-Free Kids, tobacco kills 225,000 smokers in Indonesia every year.

Indonesia is known to be the world’s main producer of clove cigarettes, as well as one of the biggest tobacco consumers in the world. A lack of control and enforcement of laws related to tobacco by the government has made Indonesia a favorable market and home for major tobacco companies. Even worse, Indonesia seems to position itself as a champion of big tobacco companies’ interests.

At the international level, Indonesia, supported by the tobacco industry, initiated a claim against Australia’s laws on tobacco plain-packaging through the World Trade Organization’s dispute settlement process. Indonesia is the fifth country to do so. Other complainants that have brought the claim are Ukraine, Honduras, the Dominican Republic and Cuba. Under Australia’s plain-packaging laws, all tobacco products have to be sold in drab olive-green boxes, use a brand name displayed in a standard size and font but without brand imagery or logos, and contain graphic images of the health effects of smoking.

The Australian market is not profitable for Indonesia’s cigarette exports. The smoking rate in Australia has declined steadily in the past few years and Indonesia’s exports of cigarettes to Australia are minuscule. The involvement of Indonesia in this case is mainly to help big tobacco companies to prevent further losses. The action is expected to deter other countries that are considering similar schemes to reduce the appeal of smoking. Should Australia’s measures be found to be contrary to WTO law, tobacco companies will also benefit from Indonesia’s participation if Australia does not comply with adverse rulings.

Compared to other developing-country complainants, Indonesia has more power and capability in imposing retaliatory threats against Australia. However, imposing retaliation can economically harm both targeted and retaliating states. WTO retaliation is normally in the form of increasing tariff against the products of violator states. The imposition of retaliation may result in market distortion and welfare loss for consumers and local industries relying on the imported products in the retaliating state and exporters in the violator state.

Indonesia is the only country in Southeast Asia that has not ratified the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The FCTC is often praised as the world’s first modern public health treaty. The convention provides a set of rules that govern the production, sale, distribution, advertisement and promotion and taxation of tobacco. Today, there are more than 170 WHO member states that have become parties to this convention.

There have been debates over whether or not Indonesia should accede, but it was reported recently that there is no plan under President Susilo Bambang Yudhoyono’s administration to ratify.

The tobacco industry has claimed that ratifying the FCTC will have a negative effect on tobacco and clove farmers, factory workers and vendors. This claim is fatuous. Farmers generally do not rely only on one crop, and there are various alternatives. Additionally, the low price of cigarettes in Indonesia means that taxes are low and labor and materials are cheap. Farmers and factory workers remain vulnerable to economic fluctuations.

It is time for Indonesia to prioritize the well-being and health of its people. Weak enforcement and legislative control will only benefit large tobacco companies. Meanwhile, the costs of smoking to society are immeasurable. The fact that cigarettes often are the second-largest item of household expenditure after food for the poorest families in Indonesia is upsetting. Ratifying the FCTC should be a priority for the next government.

source: www.thejakartaglobe.com

 

Kematian Akibat Malaria di Indonesia Turun 95%

Jumlah kematian akibat malaria di Indonesia menurun 95% sepanjang 2010 sampai 2013, yang semula 900 tahun 2010, tahun 2013 hanya 45 kematian saja. Sementara di dunia tercatat 627 ribu nyawa melayang akibat gigitan nyamuk Malaria sepanjang 2012.

“Jadi kita berhasil menurunkan angka kematian akibat malaria sepanjang tahun dari 2010 hingga 95%. Namun ada sejumlah daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur yang masih tercatat sebagai daerah epidemis,” ujar Direktur Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Profesor Tjandra Yoga Aditama dalam temu media terkait penyakit malaria di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakatya Selatan, Selasa (22/04/2014).

Hari Malaria Sedunia (HMS) berlangsung setiap 26 April dan tahun 2014 ini bertema Invest in the Future, Defeat Malaria. Sedangkan di Tanah Air peringatan bertema Bebas Malaria, Prestasi Bangga. Sejauh ini, laporan dunia mencatat 3,4 miliar penduduk dunia berisiko malaria di tahun 2012.

Tjandra melanjutkan, Papua masih menjadi provinsi paling tinggi kasus malaria, yaitu 42,65%, Papua Barat 38,44%, NTT 16,37%,Maluku 8,25%, Maluku Utara 4,51 dan Bengkulu 3,89%. Sedangkan Bali dan DKI Jakarta menjadi daerah bebas malaria.

Sejumlah upaya baik pencegahan dan pengobatan terus pemerintah lakukan saat ini. Seperti penyemprotan lingkungan tempat tinggal dengan insektisida, pengobatan secara medis dan yang gencar di lakukan saat ini penyebaran kelambu.

“Jumlah kelambu yang sudah dibagikan sebanyak 3,6 juta dari 2012 hingga 2013, dan jumlah kelambu yang akan dibagikan pada 2014 sebanyak 6,3 juta kelambu,” ungkap Tjandra.

Intervensi pencegahan dengan kelambu, menurut Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kemenkea, dokter Andi Muhadir, menjadi cara paling efektif, selain dari penyemprotan dan pengobatan.

“Karena intervensi pada nyamuknya sangat sulit, apalagi daerah yang masih banyak hutannya seperti Papua, karenanya kita melakukan pencegahan terhadap gigitan nyamuk, yaitu tidur dengan menggunakan kelambu,” jelas dia.

Malaria adalah penyakit infeksi akibat parasit plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia yang tertular akibat gigitan nyamuk anopheles betina. Gejala malaria seperti demam, menggigil, berkeringat dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare dan nyeri otot atau pegal-pegal.

“Tapi jangan hanya berpatokan pada gejala, harus diperiksa tes laboratorium dulu,” imbuh Tjandra. [aji].

sumber: gayahidup.inilah.com

 

WHO kicks off ‘Good Governance for Medicine Programme’

LAHORE: The World Health Organization (WHO) has launched a global scheme — Good Governance for Medicine (GGM) Programme — in Pakistan with an objective to prevent corruption by promoting good governance in the pharmaceutical sector and to ensure provision of essential medicines to the masses.

Since the medicines represent one of the largest components of health expenditure, the GGM Programme is the first initiative of its kind which has been kicked off in Pakistan to bring revolutionary reforms in the system that revolves around the registration, manufacturing, distribution, supply, and selling of drugs. It will help avert the Punjab Institute of Cardiology, Lahore’s, like drug reaction scam.

WHO Pakistan’s Country Adviser on Essential Medicines Syed Khalid Saeed Bukhari said the WHO had selected 15 countries from 22 member states of the Eastern Mediterranean region, including Pakistan, to run the global programme as a pilot project. The other countries are: Lebanon, Jordan, Afghanistan, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Palestine, Sudan, Tunis, Syria and Yemen.

He said the GGM Programme currently operates in 26 countries across the six WHO regions and these states are at different stages of implementation. Other major reasons associated with the scheme are to curb corruption in pharmaceutical sector by increasing transparency and accountability and promoting ethical practices.

The federal and all provincial governments have nominated two each advisers/assessors for this prgramme while four are nominated by the private sector. A total of 30 advisers will be engaged by the WHO to materialize the scheme, he said.

Mr Bukhari said the WHO had initiated the programme in 2004 keeping in view the health sector a very real target for corruption and other unethical practices.

He said the WHO had been giving much weightage to this programme because despite many efforts to make essential medicines accessible to all, it was estimated that one-third of the global population did not have regular access to them.

The GGM Programme was launched in three steps/phases that included national transparency assessment, development of a national GGM framework and implementation, he said.

The scheme would be materialized within about three months in phases. In the wake of its starting phase, the first session of experts of both the WHO and Pakistani nominated advisers will be held on Monday (today) in Lahore, Khalid Bukhari said.

PHASE I:

The first phase is to measure transparency in the public pharmaceutical sector by providing a comprehensive analysis of the level of transparency and its vulnerability to corruption.

The national assessment will be carried out using the WHO standardized assessment instrument which focuses on central functions of the pharmaceutical regulation and supply systems.

The objective of the national assessment is to provide the country with a comprehensive picture of the level of transparency and potential vulnerability to corruption of eight functions of the pharmaceutical sector: registration of medicines, control of medicine promotion, inspection of establishments, control of clinical trials, licensing of establishments, selection of essential medicines, procurement of medicines and distribution of medicines.

The assessment is an essential step in developing national programme for promoting good governance in the public pharmaceutical sector and revising related administrative procedures through a national consultation process.

The transparency assessment is not an end in itself, but rather the beginning of a process aimed at bringing long-lasting changes through efforts to promote good governance practices among health professionals in the public pharmaceutical sector.

The implementation of assessment’s recommendations will build a more transparent and accountable pharmaceutical sector, improving equitable access to good-quality and safe medicines.

PHASE II:

Following the national assessment, the basic components of the GGM Programme will be defined through a nationwide consultation process with key stakeholders and will be based on experience accumulated in various countries.

These components will include an ethical framework and code of conduct, regulations and administrative procedures, collaboration mechanisms with other good governance and anti-corruption initiatives, whistle-blowing mechanisms, sanctions for reprehensible acts and a GGM implementing task force.

The results of the assessment in Phase I — identifying the loopholes in the systems — will help in applying the discipline-based approach. In the light of the findings, laws and administrative structures and procedures will be adjusted in terms of medicines regulation and supply.

PHASE III:

The last step will be to implement a national programme of good governance for medicines and institutionalization.

The implementation of the programme requires the systematic training of government officials and health professionals.

source: www.dawn.com

 

Konjen: India Dukung Pembangunan Kesehatan Indonesia

Medan, 21/4 (Antara Sumut) – Pemerintah India menyatakan siap mendukung dan bekerja sama dengan institusi terkait di Indonesia untuk mendukung program percepatan pembangunan kesehatan di negara ini.

“Pemerintah kami senantiasa memberikan dukungan kepada dunia kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya,” kata Konsul Jenderal India di Medan, Basir Ahmed, saat menerima audiensi pengurus dan anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut di Medan, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, kualitas sumber daya manusia dan teknologi bidang kesehatan di India dewasa ini relatif maju pesat.

Di India, lanjutnya, kualitas pelayanan dan infrastruktur rumah sakit milik pemerintah maupun swasta di India tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia.

“Selain insfrastrukturnya lebih lengkap, dari sisi biaya yang harus dikeluarkan pasien juga relatif murah,” ucap Basir.

Untuk harga obat, misalnya, obat demam jenis paracetamol di India dijual rata-rata Rp1.000 per kaplet.

Sedangkan di Indonesia, harga obat sejenis dijual minimal Rp3.000 per kaplet.

Basir menilai, pembangunan kesehatan di Indonesia kedepan akan semakin baik bila didukung melalui pemantapan kerja sama dengan pemeritah India.

“Kami siap berkolaborasi dengan Indonesia, khususnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia,” katanya.

Apalagi, menurut dia, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya akan menerapkan forum kerja sama ekonomi atau ASEAN Economic Countries (AEC) tahun 2015.

Pada era pasar bersama ASEAN tersebut, katanya, Indonesia mau tidak mau juga harus siap berkompetisi di bidang infrastruktur kesehatan.

“India siap membantu dunia kesehatan di Indonesia, dengan “mensupport” program pembangunan sarana infrastruktur dan teknologi yang lebih baik,”tambahnya

Bahkan, pihaknya siap mendukung upaya mengurangi pasien asal Indonesia berobat ke luar negeri.

Terkait dengan komitmen tersebut, pihaknya bekerja sama dengan IDI akan menyelenggarakan seminar internasional tentang kesehatan di India pada 17 Mei 2014.(TNA/rel)

sumber: www.antarasumut.com

 

Konjen: India Dukung Pembangunan Kesehatan Indonesia

Medan, 21/4 (Antara Sumut) – Pemerintah India menyatakan siap mendukung dan bekerja sama dengan institusi terkait di Indonesia untuk mendukung program percepatan pembangunan kesehatan di negara ini.

“Pemerintah kami senantiasa memberikan dukungan kepada dunia kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya,” kata Konsul Jenderal India di Medan, Basir Ahmed, saat menerima audiensi pengurus dan anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut di Medan, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, kualitas sumber daya manusia dan teknologi bidang kesehatan di India dewasa ini relatif maju pesat.

Di India, lanjutnya, kualitas pelayanan dan infrastruktur rumah sakit milik pemerintah maupun swasta di India tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia.

“Selain insfrastrukturnya lebih lengkap, dari sisi biaya yang harus dikeluarkan pasien juga relatif murah,” ucap Basir.

Untuk harga obat, misalnya, obat demam jenis paracetamol di India dijual rata-rata Rp1.000 per kaplet.

Sedangkan di Indonesia, harga obat sejenis dijual minimal Rp3.000 per kaplet.

Basir menilai, pembangunan kesehatan di Indonesia kedepan akan semakin baik bila didukung melalui pemantapan kerja sama dengan pemeritah India.

“Kami siap berkolaborasi dengan Indonesia, khususnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia,” katanya.

Apalagi, menurut dia, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya akan menerapkan forum kerja sama ekonomi atau ASEAN Economic Countries (AEC) tahun 2015.

Pada era pasar bersama ASEAN tersebut, katanya, Indonesia mau tidak mau juga harus siap berkompetisi di bidang infrastruktur kesehatan.

“India siap membantu dunia kesehatan di Indonesia, dengan “mensupport” program pembangunan sarana infrastruktur dan teknologi yang lebih baik,”tambahnya

Bahkan, pihaknya siap mendukung upaya mengurangi pasien asal Indonesia berobat ke luar negeri.

Terkait dengan komitmen tersebut, pihaknya bekerja sama dengan IDI akan menyelenggarakan seminar internasional tentang kesehatan di India pada 17 Mei 2014.(TNA/rel)

sumber: www.antarasumut.com

 

Indonesia: City focus key to the HIV response

During an official visit of the UNAIDS Deputy Executive Director, Jan Beagle to Indonesia, national and provincial municipal leaders, development agencies and civil society organizations underlined the importance of scaling up and investing in city-based HIV strategies as a critical action towards accelerating progress in the AIDS response.

Speaking with the National AIDS Commission Director Dr Kamal Siregar, Ms Beagle stressed the importance of focusing on city-based HIV responses at a time when the majority of people living with HIV and from key populations at risk reside and/or work in municipal centres. Dr Siregar noted how scaling up programmes and efforts at the city level will enable greater reach to people in need of HIV services, especially among key populations at higher risk.

Jakarta, the capital city of Indonesia is one of the provinces with highest numbers of new HIV infections in Indonesia. The estimated number of people living with HIV in the city as of 2013 is approaching 100 000. According to national surveillance data, estimated HIV prevalence among key populations at higher risk in the city is higher than national averages with 56.4% prevalence found among people who use drugs, 17.2% among men who have sex with men and 10.5% among female sex workers.

Indonesia’s Deputy Minister of Health echoed the need to make cities central to HIV responses noting that city populations often contain large numbers of young people and that youth focus and engagement for HIV is also critical.

Enhanced city-based focus was also welcomed by the Secretary General of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), which is spearheading the ASEAN ‘Cities getting to Zero’ initiative. Meeting with Ms Beagle, ASEAN Secretary General Le Luong Minh stressed how the ‘Cities getting to Zero initiative’ is focusing on 13 ASEAN cities and municipal areas—which account for large proportions of HIV burden in their countries (including three in Indonesia)—to catalyze country actions towards the achievement of the 2012 ASEAN Declaration on Getting to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-related Deaths.

UNAIDS is working to increase the focus on city-based HIV responses. Cities and their importance within the HIV response will also be discussed at the International AIDS Conference to be held in Melbourne, Australia from 20-25 July.

Quotes

“We need to expand comprehensive HIV prevention and treatment in cities to reach the maximum amount of people. We also need to replicate quality and proven city programmes – to from one city to another to help faster and better scale up.”

Kamal Siregar, Director of the National AIDS Commission of Indonesia

“In our ASEAN ‘Cities getting to Zero’ initiative, the enrolled cities have been very active and enthusiastic. Learning about similarities and differences between the cities on HIV issues is very important. We are documenting the experiences and this will be released later this year.”

ASEAN Secretary General Le Luong Minh

“From a programme coverage perspective and from an effective investment perspective, increased focus on cities and metropolitan areas can make an important impact. Cities in Indonesia have significant experiences to share that highlight both successes and challenges.”

UNAIDS Deputy Executive Director, Jan Beagle

source: www.unaids.org

 

Dampak Kesehatan dari Polusi Udara Belakangan Ini

Jakarta dan kota lain di Indonesia dilanda cuaca tak menentu seperti sekarang. Sebentar panas, lalu tiba-tiba mendadak hujan turun dengan derasnya. Menurut Tjandra Yoga Aditama, dalam situasi musim tak menentu ini polusi udara juga menjadi bahaya bagi kesehatan.

Pada Tempo, Sabtu, 19 April 2014 Tjandra mengatakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 163, menerangkan bahwa lingkungan yang sehat bisa terwujud bila terhindar dari unsur salah satunya adalah udara yang tercemar.

Menurut Dirjen Pengedalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan ini, sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan, antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, dan gas alam beracun. Penggunaan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan seperti bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur tinggi,

Tjandra mengatakan kontribusi pencemaran udara di kota besar sekitar 70-80 persen berasal dari sektor transportasi. Pencemaran udara dari kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Kemudian parameter pencemar udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, meliputi: sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (O3), hidrokarbon (HC), PM 10, PM 2,5, TSP (debu), Pb (Timah Hitam), dustfall (debu jatuh).

Dia juga menjelaskan pada kebakaran lahan dan hutan merugikan aspek ekonomis, sosial, ekologis, politis, dan kesehatan, baik pada skala regional (ASEAN) maupun global (climate change dan global warming) dan menjadi bagian dari skema ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang terdapat di lima provinsi di Indonesia, tentang kebakaran lahan dan hutan atau penyumbang hotspot terbanyak. Antara lain wilayah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. (Baca: Polusi Udara Sebabkan 7 Juta Kematian di Dunia)

“Pencemar udara tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan para pekerja di bandara,” kata dia. Tjandra juga mencatat data menurut WHO, setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 200 ribu kematian akibat outdoor pollution yang menimpa daerah perkotaan, di mana sekitar 93 persen kasus terjadi di negara berkembang.

“Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia berkisar dari yang relatif ringan hingga menyebabkan kematian demikian terangkum dalam catatan Badan Kesehatan Dunia, WHO, pada 1991,” kata dia.

Dia juga mengutip laporan WHO dari negara-negara Eropa pada tahun 2004, antara lain menyebutkan adanya hubungan antara partikel debu di udara dan berbagai penyakit saluran pernapasan. “Di samping kualitas udara ambien, lalu kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) juga merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian karena akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia.”

sumber: www.tempo.co