Dampak Kesehatan dari Polusi Udara Belakangan Ini

Jakarta dan kota lain di Indonesia dilanda cuaca tak menentu seperti sekarang. Sebentar panas, lalu tiba-tiba mendadak hujan turun dengan derasnya. Menurut Tjandra Yoga Aditama, dalam situasi musim tak menentu ini polusi udara juga menjadi bahaya bagi kesehatan.

Pada Tempo, Sabtu, 19 April 2014 Tjandra mengatakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 163, menerangkan bahwa lingkungan yang sehat bisa terwujud bila terhindar dari unsur salah satunya adalah udara yang tercemar.

Menurut Dirjen Pengedalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan ini, sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan, antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, dan gas alam beracun. Penggunaan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan seperti bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur tinggi,

Tjandra mengatakan kontribusi pencemaran udara di kota besar sekitar 70-80 persen berasal dari sektor transportasi. Pencemaran udara dari kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Kemudian parameter pencemar udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, meliputi: sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), oksidan (O3), hidrokarbon (HC), PM 10, PM 2,5, TSP (debu), Pb (Timah Hitam), dustfall (debu jatuh).

Dia juga menjelaskan pada kebakaran lahan dan hutan merugikan aspek ekonomis, sosial, ekologis, politis, dan kesehatan, baik pada skala regional (ASEAN) maupun global (climate change dan global warming) dan menjadi bagian dari skema ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang terdapat di lima provinsi di Indonesia, tentang kebakaran lahan dan hutan atau penyumbang hotspot terbanyak. Antara lain wilayah Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. (Baca: Polusi Udara Sebabkan 7 Juta Kematian di Dunia)

“Pencemar udara tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan para pekerja di bandara,” kata dia. Tjandra juga mencatat data menurut WHO, setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 200 ribu kematian akibat outdoor pollution yang menimpa daerah perkotaan, di mana sekitar 93 persen kasus terjadi di negara berkembang.

“Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia berkisar dari yang relatif ringan hingga menyebabkan kematian demikian terangkum dalam catatan Badan Kesehatan Dunia, WHO, pada 1991,” kata dia.

Dia juga mengutip laporan WHO dari negara-negara Eropa pada tahun 2004, antara lain menyebutkan adanya hubungan antara partikel debu di udara dan berbagai penyakit saluran pernapasan. “Di samping kualitas udara ambien, lalu kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) juga merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian karena akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia.”

sumber: www.tempo.co

 

Polio spread in Cameroon – which borders troubled CAR – a concern: WHO expert

The Canadian official who heads the WHO’s polio eradication effort says of the many challenges facing the quarter-century-old program, evidence of polio in Cameroon — which borders on the troubled Central African Republic — is currently one of the most concerning.

The polio eradication campaign has faced a number of significant setbacks in the past year or so, with outbreaks in the Horn of Africa — Somalia, Kenya and Ethiopia — as well as war-torn Syria.

But of the ongoing outbreaks, Dr. Bruce Aylward said the situation in Cameroon is the one which worries him the most at the moment, listing a number of reasons.

Analysis of polioviruses from Cameroon suggests they have been circulating unchecked and undetected for at least a couple of years. Several recent nationwide vaccination campaigns have not appeared to halt the spread. And viruses from Cameroon have spread to neighbouring Equatorial Guinea.

That highlights the risk of further spread to another neighbour, the Central African Republic, where ethic-inspired killing is raising the spectre of another Rwanda. This week the United Nations agreed to send a nearly 12,000-person-strong peacekeeping force to the country.

“You sure as hell don’t want (the Central African Republic) to get reinfected,” said Aylward, a native of Newfoundland who is the World Health Organization’s assistant director general for polio, emergencies and country collaboration.

Aylward was in Ottawa this week bringing Canadian officials up to speed on the shape of the ongoing eradication effort. A longtime donor to the effort, last year Canada pledged $250 million for the 2013-18 period. This week the federal government threw in an extra $3 million, to help with the effort to extinguish the outbreak in the Horn of Africa.

To date this year there have been 56 confirmed polio cases, three times as many as were seen last year at this time. Most of the cases — 43 — have occurred in Pakistan, one of three countries where polio remains endemic. (That means the country has never stopped transmission of the virus within its borders.)

The other two countries on the endemic list are Nigeria, which has only had one case so far this year, and Afghanistan, which has had four. For quite a while, most of the cases in Afghanistan have been caused by viruses that had come over the border from Pakistan.

“I would bet money that if Afghanistan did not share a border with Pakistan it would stop transmission this year, or be very, very close,” Aylward said.

Pakistan, though, remains a major problem for the eradication effort, a partnership of the WHO, UNICEF, Rotary International, the U.S. Centres for Disease Control and the Bill and Melinda Gates Foundation.

Repeated and sometimes fatal attacks on vaccination teams have plagued efforts to get vaccine to children. And vaccination efforts have been halted in Waziristan, a conservative tribal region in the west of the country, bordering on Afghanistan.

Aylward said there is intense transmission of polio in Waziristan, which poses “a huge risk for both national and international spread.”

source: www.thestarphoenix.com

 

Meniru Gaya Belanda, Indonesia Mesti Menuju Era `Dokter Keluarga`

Bercermin dari sistem jaminan kesehatan masyarakat Belanda yang kuat dalam pelayanan primer seperti dokter keluarga, Kementerian Kesehatan RI menilai ini masih jadi masalah besar di Indonesia.

Seperti diungkapkan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K). Baginya, masalah kesehatan di Indonesia begitu kompleks. Mulai dari penyakit menular seperti AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), Tuberkulosis atau Malaria, hingga penyakit lainnya yang sulit dikendalikan seperti penyakit kardiovaskular. Belum lagi, fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik masih lemah, tenaga medis belum merata sehingga dokter keluarga masih sulit.

“Maka itu kami sedang mengupayakan memperkuat dulu layanan kesehatan primer dengan cara penyebaran dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap), internship (penguatan faskes primer oleh dokter baru lulus) dan penggunaan kapitasi yang bisa langsung diterapkan puskesmas,” kata Akmal di sela-sela acara ‘Health Care in Urban Setting’ di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Meski begitu, menurut Akmal, sistem JKN yang baru dilaksanakan hampir empat bulan ini direspons cukup positif oleh banyak kalangan. Terbukti dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang hingga 4 April 2014 mengalami kenaikan 6 persen atau dari 112 juta jiwa menjadi 119.404.294 jiwa. Disamping itu penurunan jumlah pasien di rumah sakit juga terhitung signifikan hingga 100 pasien sampai Maret 2014.

Di sisi lain, peneliti senior di NIVEL (Netherlands Institute for Health Service Research) dr. Wienke Boerma, PhD mengungkapkan, kekuatan sistem kesehatan di Belanda terletak pada pelayanan kesehatan primer seperti dokter keluarga.

“Di Belanda penguatan dokter keluarga sangat penting. Perbandingannya, 1 dokter melayani 2.500 pasien. Selain itu, 95 persen perawatan kesehatan dilakukan di rumah. Mereka sangat jarang ke spesialis. Selain mahal, lebih baik konsultasi dengan dokter keluarga. Kalau harus ke spesialis pun harus melalui rujukan dokter keluarga. Tapi kasusnya jarang,” kata Wienke.

sumber: health.liputan6.com

 

Climate change threatens human health

AS global temperature continues to rise due to climate change so are diseases. “Climate change endangers human health,” declares Dr. Margaret Chan, the director general of the Geneva-based World Health Organization (WHO).

“Without effective action, climate change is going to be larger and more difficult to deal with than we thought,” said Dr. Chris Field, who was a coordinating lead author of the report issued by the Nobel-winning Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Health scientists pointed out that should earth’s thermostat continues to rise, human health problems will also become more frequent and severe.

“The warming of the planet will be gradual, but the effects of extreme weather events will be abrupt and acutely felt,” Chan said. “Both trends can affect some of the most fundamental determinants of health: air, water, food, shelter and freedom from disease.”

Dr. Paul Epstein, in a recent study entitled Human Health and Climate Change, said that a warming climate, compounded by widespread ecological changes, may be stimulating wide-scale changes in disease patterns.

According to him, climate change could have an impact on health in three major ways by: creating conditions conducive to outbreaks of infectious diseases; increasing the potential for transmissions of vector-borne diseases and the exposure of millions of people to new diseases and health risks; and hindering the future control of disease.

A fact sheet released by the United Nations health agency pointed out this fact: “Climatic conditions strongly affect water-borne diseases and diseases transmitted through insects, snails or other cold-blooded animals.”

Take the case of dengue fever, most common mosquito-borne viral disease of human beings. Before 1970, only nine countries had experienced severe dengue epidemics. The disease is now endemic in more than 100 countries, with Southeast Asia and the Western Pacific regions as among the most seriously affected. According to the WHO, there may be 50 to 100 million dengue infections worldwide every year.

Diseases that used to be controlled are now back. In 2011 at least 158,000 people from around the world— mostly children under the age of five— died of measles. “More than 95 percent of measles deaths occur in low-income countries with weak health infrastructures,” WHO deplored.

In the Philippines, measles is back in the news because of the astounding number of new cases. In fact, the Department of Health declared measles outbreaks in five cities in Metro Manila.

Weather-related problems like floods, drought, too much water, and water scarcity are most likely to bring health problems, too.

In recent years, floods have been increasing in frequency and intensity. “Floods contaminate freshwater supplies, heighten the risk of water-borne diseases, and create breeding grounds for disease-carrying insects such as mosquitoes. They also cause drownings and physical injuries, damage homes and disrupt the supply of medical and health services,” the WHO fact sheet said.

“Increasingly variable rainfall patterns are likely to affect the supply of fresh water,” the WHO fact sheet said. “A lack of safe water can compromise hygiene and increase the risk of diarrheal disease, which kills 2.2 million people every year.”

In extreme cases, water scarcity leads to drought and famine. “By the 2090s, climate change is likely to widen the area affected by drought, double the frequency of extreme droughts and increase their average duration six fold,” the UN health agency added.

Climate change also means disaster. WHO estimated some 600,000 deaths occurred worldwide as a result of weather-related natural disasters in the 1990s; some 95 percent of these were in poor countries.

Another effect of climate is sea level rise. “Rising sea levels and increasingly extreme weather events will destroy homes, medical facilities and other essential services,” the WHO said. “More than half of the world’s population lives within 60 kilometers of the sea. People may be forced to move, which in turn heightens the risk of a range of health effects, from mental disorders to communicable diseases.”

Epstein predicts that “wide swings in weather patterns may become the norm, as sea surfaces and deeper waters continue to absorb and circulate the heat accumulating in the troposphere. At the same time, abrupt changes in climate—hopefully small enough to provide a warning and without widespread disruption—may be in store.'”

In conclusion, he pleads: “We cannot afford to continue ‘business-as-usual’! Changing course will not be easy, but it is necessary. There are costs associated with acting now to slow global warming. However, in terms of future health care, productivity, international trade, tourism, and insurance costs, the savings could be huge.”

source: businessmirror.com.ph

 

57 Juta Orang Indonesia BAB Sembarangan

Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengatasi masalah sanitasi dasar bagi rakyatnya. Dari data Bank Dunia diketahui, setengah populasi masyarakat perdesaan Indonesia tidak memiliki akses sanitasi yang layak.

Menurut Bank Dunia, dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar (BAB) sembarangan, 40 juta diantaranya tinggal di perdesaan. Rodgigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia, mengatakan pihaknya akan terus mendukung upaya pemerintah Indonesia meningkatkan akses sanitasi.

Hal itu akan dilakukan melalui proyek-proyek air bersih dan sanitasi yang menerapkan pendekatan programatik skala kabupaten/kota.

“Pendekatan ini memperkuat lembaga-lembaga pemerintah daerah dan menggalang kerjasama antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku sanitasi dan peningkatan pasokan produk-produk sanitasi melalui penguatan pasar,” ujar Chaves dalam keterangan resminya Jumat (11/4/2014).

Bank dunia rencanya akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana dengan fokus global dan berkelanjutan serta komitmen untuk sanitasi dan air untuk semua.

Jim Yong Kim, Presiden Kelompok Bank Dunia mengatakan, Bank Dunia akan bekerja sama dengan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kesehatan guna menyukseskan program-program Bank Dunia dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi tersebut.

Kelompok Bank Dunia dan PBB akan berkolaborasi dengan organisasi seperti WaterAid, Toilet Hackers, Global Poverty Project, dan ONE DROP.

Selain itu, Kelompok Bank Dunia akan memperluas jaringan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan tokoh dan pimpinan dari sektor swasta, yang berminat memahami peran dalam peningkatan layanan.

Selama tujuh tahun terakhir, Kelompok Bank Dunia telah menyalurkan lebih dari 3 miliar dolar per tahun untuk layanan air bersih dan sanitasi. Dengan dana sebesar itu, Bank dunia merupakan lembaga penyandang dana multilateral terbesar untuk air dan sanitasi.(Yoga Sukmana)

sumber: http://www.tribunnews.com

 

JKN Menyediakan Obat-obatan Berkualitas

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbukti menyediakan obat-obatan berkualitas dalam melayani masyarakat Indonesia. Tak mengabaikan hal tersebut, JKN berarti tak merugikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kalau pasien dikasih obat yang tidak berkualitas kan, jadi lama sembuhrtinya lama juga dirawat di rumah sakit. Berarti BPJS Kesehatan harus mengeluarkan dana lebih. Lama-lama keuangan menipis, bisa rugi BPJS. Ini bukan masalah nama baik BPJS yang jadi taruhan, tetapi lebih kepada kerugian yang ditanggung,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter Zaenal Abidin di Jakarta, Selasa (08/04/2014).

Menurut dokter Zaenal, JKN saat ini dan seterusnya sangat membutuhkan obat-obat inovatif yang murah dan berkualitas. Untuk itu, JKN berharap industri farmasi multinasional bisa mengakomodirnya.

“Ini bukan membeda-bedakan atau adanya diskriminasi. Kalau harga obat dari masing-masing industri farmasi sama mungkin tidak masalah. Ini kan, harganya beda-beda. Kami belum melihat ada perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap perusahaan farmasi multinasional,” jelas Zaenal.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya pasien menerima obat apa, tetapi sekarang harus berdasarkan diagnosa.

“Dulu, pasien bisa minta diresepkan obat untuk keluarganya yang lain, sekarang tidak lagi. Dulu, pasien boleh minta obat antibiotik, sekarang harus berdasarkan resep dokter. Dulu, sakit sedikit dikasih obat, sekarang dilihat diagnosanya, kalau sakitnya ringan-ringan ya dikasih vitamin saja,” terang Zaenal.

“Tindakan tersebut untuk menjaga ketersediaan obat, yang tentunya juga menguntungkan si pasien agar tidak disusupi obat-obat yang tidak diperlukan tubuh,” kata Zaenal.

“PB IDI meminta Kementerian Kesehatan memperbaiki peraturan terkait tarif INA-CBGs,” imbuh Zaenal.

Sedangkan, Executive Director IPMG Parulian Simanjuntak menyatakan melalui sistim e-katalog, peran harga sangat menentukan, sehingga bahkan memungkinkan pemerintah menomorduakan kualitas.

“Seyogyanya semua industri farmasi naik nasional maupun multinasional boleh turut serta dalam e-katalog melalui skrining harga dan kualitas. Dengan adanya kompetisi sehat dimana semua industri farmasi diperkenankan turut serta, pasien BPJS-K akan lebih terjamin dalam mendapatkan obat berkualitas dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkannya. BPJS-K juga tetap dapat mengontrol biaya kesehatan yang dikeluarkannya,” papar Parulian.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mengimbau JKN kembali menggunakan tarif lama: Fee for Services. “Sistem INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups) justru jadi penghambat berjalannya JKN sesuai UU BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tegas Said.

Hal tersebut terungkap setelah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan tidak akan mengembalikan sistem tarif menjadi Fee for Services lagi. Baginya, sistem INA-CBGs melihat semuanya dalam satu bagian. Hal tersebut, baginya justru mendorong efisiensi rumah sakit dan tidak mengada-ada.

“INA-CBGs bukanlah barang baru. Sistem ini sudah ada sejak tahun 2010,” kata Nafsiah.

“Contoh RS Annisa Tangerang, mereka sudah melakukan persiapan menghadapi JKN dengan menggunakan tarif INA-CBGs. Mereka bisa surplus 19 persen untuk rawat jalan dan 32 persen untuk rawat inap. Ini namanya efisiensi,” terang Nafsiah. [aji]

sumber: gayahidup.inilah.com

 

Can Indonesia Learn From UK Healthcare System?

I have experienced healthcare systems in Indonesia, Singapore, and the UK. After living in the UK for ten years, I am converted into a staunch supporter of the National Health System (NHS) of the UK. Of course I admit that the NHS is not without its failings. For one, its cost keeps on ballooning, and the NHS has been under the threat of bankruptcy right from her inception 60 years ago.

‘Cradle to Grave’

However, the UK spends much less money per capita on healthcare compared to the USA. Countries that rely on private healthcare system provide a rather cruel treatment to certain segments of the society. If one has money, one can receive the best treatments on the planet. However, woe befalls those with empty pockets for they will not receive a decent service. This is why I adore the NHS; a system that allows both princes and paupers to receive equal healthcare treatments. I do have to give a disclaimer as I currently work for the NHS so please expect a rather biased view.

It would be desirable if the Indonesian healthcare system is able to adapt some basic ideas from the NHS. As you are aware, both in Jakarta and the rest of Indonesia, there has been a recent change to improve access to secondary healthcare by making it free for those who earn below certain levels of income. Understandably, this initiative has resulted in overcrowding of these secondary healthcare centres, that is, the hospitals, and led to some tragic consequences such as deaths due to delay in initiating treatments.

‘Gatekeepers’ of the system

Remedial works have been tried, especially in ensuring that referrals from Puskesmas are required to have services provided in the hospitals. This is where, I believe, we can learn from the NHS. The structure in the NHS is quite similar to the Indonesian healthcare systems. The function of Puskesmas is delivered by General Practitioners (GP) here. Every patient would need to be seen by the GP before being referred to a specialist in the hospital. Thus, GPs act as ‘gatekeepers’ in the NHS.

To be able to perform their duties fully, GPs in the UK are trained further for 5 years after they graduate from medical schools. Therefore, GPs in the UK are experts in managing chronic diseases. They are also given economic power to enable them to buy services from the hospitals. Subsequently, these GPs will tend to buy high quality services from hospitals.

Function of the Puskesmas

We may be able to do the same with our Puskesmas system. The Puskesmas doctors and nurses can also have the function as those ‘gatekeepers’. Their knowledge and skills should be upgraded so that not only doctors who have just graduated from medical schools are able to deal with complicated illnesses. These new doctors should receive supervision from more experienced doctors so that chronic diseases can be managed in Puskesmas and only difficult cases are referred to the hospital. This is because hospital care is expensive and resource-intensive.

Furthermore, Puskesmas should also be given more financial power and they should be able to manage their own budgets. The gravest medical problems in Indonesia are still due to malnutrition and infection. Non-communicable diseases, such as heart attack and diabetes, are catching up quickly. These problems are preferably treated in Puskesmas, hence we should strengthen the Puskesmas system to deal with these fundamental problems.

source: www.globalindonesianvoices.com

 

Bill Gates & Tahir Foundation Luncurkan Dana Kesehatan Indonesia

Orang terkaya dan dermawan dunia, Bill Gates, serta Ketua Tahir Foundation, Dato Sri Dr Tahir, meluncurkan Dana Kesehatan Indonesia untuk memerangi AIDS, TBC dan Malaria.

Kemitraan Tahir Foundation dan Bill and Melinda Gates memberikan sumbangan sebesar 130 juta dolar Amerika Serikat kepada Global Fund dan 20 juta dolar Amerika Serikat kepada perluasan akses Keluarga Berencana Indonesia.

Peluncuran disaksikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, dan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Jakarta, Sabtu (5/4/2014).

Mboi, bukan pertama kali pemilik Microsoft –didirikan dan dimiliki Gates– bersentuhan dengan kesehatan di Indonesia.

Selain mendukung penanggulangan AIDS, TBC dan malaria, Gates juga mendukung perusahaan farmasi terkemuka Indonesia, PT Biofarma, dalam transfer teknologi pembuatan vaksin pneumococcal yang saat ini tengah dalam tahap ujicoba.

“Jika semua berjalan lancar akan siap dipasarkan dalam empat tahun,” kata Mboi.

Dia berterima kasih kepada Gates atas dukungannya bagi kemandirian kefarmasian dan kemampuan menembus pasar internasional.

Menkes juga berterima kasih kepada Tahir yang telah mengundang Gates ke Indonesia dan mengumpulkan kolega bisnisnya untuk menjadi filantropis.

Selain Tahir ada delapan orang lagi yang jadi Pendiri Dana Kesehatan Indonesia. Mereka adalah Hendro S Gondokusumo, Lutungan Honoris, Adrian Bramantyo, Ted Sioeng. Edward Soeryadjaya, Henry J Gunawan, Benny Tjokrosaputro dan Anne P Sutanto. [ANT]

sumber: mobile.seruu.com

 

With Coordinated Action From All Stakeholders, Including You, Indonesia Can Control Dengue

Since it was first reported in 1968, Indonesia has now become endemic for dengue contributing the second-largest number of cases globally. With a high incidence rate, the disease has been reported from all across the country. Victory over dengue is possible but it will require coordinated action by different sections of the society — the community, health practitioners, different sectors of the government as well as the media.

Indonesia is not alone in its fight against dengue. The disease has shown a 30-fold increase globally over the past five decades. Some 50 million to 100 million new infections are estimated to occur annually in more than 100 endemic countries. Every year, hundreds of thousands of severe cases arise, resulting in 20.000 deaths. Today, on World Health Day, WHO will focus global attention on vector-borne diseases such as dengue that are putting our health at risk, at home, at the workplace and when we travel.

Dengue is a complex disease, with multiple virus strains and an extremely versatile and efficient vector — the day-biting mosquito.

The dengue mosquito breeds in fresh water and even a small amount — as little as 5 milliliter to 10 milliliter is enough to breed the mosquito. The mosquito develops from larva to fullgrown mosquito in a week. This makes water collecting in your coolers, air conditioners, planters, coconut shells and used tires ideal breeding grounds for the mosquito. Surveillance and vigilance for mosquito breeding grounds is one of the most important actions you can take to prevent dengue.

Dengue is a climate-sensitive disease and its vector dynamics are strongly influenced by environmental factors, population dynamics and climate change. Despite these challenges, dengue is a preventable disease. The solution lies in a united and sustained effort from all of us. Ministries of health alone cannot control dengue. Dengue is everybody’s concern and its control and prevention requires a committed, multisectoral engagement with a strong political will.

Since there is no antiviral drug or vaccine, mosquito control is the backbone of dengue prevention.

Good environmental management, effective solid waste management and better management of water resources are key elements of mosquito control.

No single approach works on the mosquitoes and hence an integrated approach needs to be practised.

Educating and empowering communities to take ownership of mosquito control in their houses and neighborhoods is the cornerstone of a sustainable mosquito-control program.

Parents must protect themselves and their children from mosquito bites, using mosquito repellents, sleeping under bednets and wearing clothing that covers as much of the body as possible. Communities must come together to check old tires, potted plant bases and empty vessels, especially at construction sites and community trashcans. Mosquito breeding grounds in public spaces such as hospitals, offices and schools must be regularly checked and eliminated.

As of now, no vaccine is available to prevent dengue. However, there is optimism about vaccine development, with several candidate vaccines in various advanced stages of clinical trials.

We must continue to sustain the gains made in reducing case fatality and continue educating and re-educating doctors, nurses and health workers on clinical management of dengue. We need to strengthen referral systems, ensuring timely referral of patients to appropriate levels of health care to reduce deaths due to dengue. The World Health Organization remains committed to support Indonesia in its fight against dengue.

source: www.thejakartaglobe.com

 

Dana Kesehatan Indonesia, Kontribusi Pengusaha bagi Pembangunan Kesehatan

Delapan pengusaha Tanah Air menginisiasi dibentuknya Indonesia Health Fund (IHF) atau Dana Kesehatan Indonesia. Lembaga pendanaan kesehatan masyarakat yang baru di Indonesia bahkan di Asia ini didukung penuh oleh Tahir Foundation dan Bill Gates and Melinda Gates Foundation.

Delapan pengusaha ini masing-masing mendonasi US$ 5 juta atau total US$ 40 juta untuk program lima tahun ke depan. Sedangkan Tahir Foundation dan Bill Gates and Melinda Gates Foundation menyumbang US$ 40 juta, sehingga totalnya menjadi US$ 80 juta.

Dana ini akan dipakai untuk penanggulangan penyakit menular, yaitu malaria, HIV/AIDS, demam berdarah dengue, tuberculosis, dan program keluarga berencana. Delapan pengusaha ini tidak berlatar belakang kesehatan, melainkan properti dan garmen.

Salah satu pengusaha, Hendro S Gondokusumo mengatakan, IHF adalah wadah yang tepat bagi pengusaha dalam negeri untuk memberikan kontribusi dalam penanganan masalah kesehatan di Indonesia. Diharapkan IHF bisa menarik partisipasi lembaga pendanaan dunia seperti Bill Gates dan Melinda Gates Foundation untuk bermitra. Dengan begitu dana yang terkumpul untuk kesehatan Indonesia jauh lebih besar.

“Meskipun 5 juta dolar itu besar tetapi ketika dimanfaatkan di Indonesia dengan jumlah penduduk ketiga terbesar dunia dan persoalan kesehatan yang masih kompleks, angka ini menjadi kecil,” kata Hendro di sela-sela peluncuran IHF, di Jakarta, Sabtu (5/4).

Vice President Commissioner PT Intiland Development Tbk ini menambahkan, inisitif pertama untuk membentuk IHF datang dari Dato Sri Tahir, pendiri Tahir Foundation sekaligus Chairman dan CEO Mayapada Grup. Tahir mengajak dan meyakinkan para pengusaha betapa pentingnya pendanaan ini untuk Indonesia.

Apalagi parameter dari IHF maupun Bill Gates dan Tahir Foundation adalah kuratif atau pencegahan penyakit. Dengan pencegahan dapat mengurangi mahalnya biaya pengobatan.

“Karena di Indonesia sakit itu masih mahal. Sementara kemampuan pemerintah pun belum cukup untuk menangani kesehatan sendiri, karenanya peran swasta sangat dibutuhkan,” kata Hendro.

Hendro juga mengaku terinspirasi dari seorang Bill Gates. Meskipun orang asing, pemilik Microsoft itu peduli terhadap masalah kesehatan di Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi pengusaha Indonesia untuk hanya berpangku tangan.

Selain bisnis, pengusaha juga harus memberikan manfaat balik kepada negara dan masyarakat. Hendro berharap adanya IHF ini bisa menginspirasi pengusaha lain di Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi.

“Saya optimistis kalau lebih banyak swasta berperan bergandeng tangan dengan pemerintah maka permasalahan kesehatan di Tanah Air bisa selesai,” kata Hendro.

Pengusaha lainnya, Adrian Bramantyo Musyanif juga mengungkapkan hal serupa. Chief Executive Officer PT Lintas Insana Wisesa ini mengatakan, merupakan kehormatan besar bisa bekerjasama Bill Gates dan Dato Sri Tahir. Mereka memiliki pendanaan yang profesional dan komitmen yang baik untuk memajukan sektor kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, IHF sangat penting bagi Indonesia mengingat kualitas kesehatan di dalam negeri masih minim. Ia juga berharap IHF memegang peranan penting untuk penanggulangan penyakit di Indonesia. Profesionalisme dari yayasan Bill Gates juga diharapkan bisa membantu IHF tersebut.

Commissioner PT Apparelindo Mitra Andalan Anne Patricia Sutanto mengaku sangat tertarik untuk bergabung dengan IHF. Anne adalah satu-satunya pengusaha perempuan yang bergabung dalam IHF ini.

Menurut Anne, kesehatan adalah sektor utama di samping sektor lain yang mesti mendapat perhatian serius semua pihak. Ia menjelaskan, bila hasil produksi garmen di dalam negeri sebanyak 99% diekspor. Selain itu perusahaannya juga mempekerjakan 20.000 karyawan dan ekspansinya 40.000 pada tahun 2016. Agar bisa menghasilkan hasil produksi yang kompetitif di level internasional, para pekerja dan masyarakat harus sehat. Bagi dunia usaha kesehatan pekerja dan masyarakat sangat penting karena mempengaruhi produktivitas usaha.

“Dari dulu saya sudah bilang apa yang bisa kita dapat dari Indonesia kalau kita tidak memberikan kontribusi balik. Sebagai pengusaha Indonesia sudah seharusnya kita berkontribusi dalam semua sektor, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya,” kata Anne.

Menurutnya, penanganan masalah kesehatan di Indonesia lebih banyak kepada kuratif atau pengobatan. Bahkan yang juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Karena itu, dengan berkontribusi dalam IHF diharapkan anggaran untuk pencegahan lebih jauh lebih besar. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dan utamanya pekerja bisa lebih produktif dan kompetitif pada pasar bebas Asean tahun 2015 mendatang.

IHF, kata Anne, adalah wadah yang lebih profesional, sehingga apa yang disumbangkan akan tersalurkan dengan baik. Lima juta Dollar AS adalah angka yang dianggap layak untuk mengisnpirasi pengusaha lain dan cukup membantu Indonesia.

“Asalkan IHF ini dijalankan dengan baik sesuai dengan aspirasi Pak Tahir dan semuanya, banyak sekali pengusaha yang mau bergabung,” kata Anne.

sumber: www.beritasatu.com