Orang Terkaya Dunia Akan Sambangi Indonesia Akhir Pekan Ini

Orang terkaya di dunia, Bill Gates dikabarkan akan menyambangi Indonesia pada hari Sabtu, 5 April 2014. Bill Gates yang juga seorang filantropis ini akan mendukung rencana pembentukan Indonesian Health Fund (IHF).

IHF merupakan lumbung bantuan kesehatan yang dibentuk untuk menampung donasi para pengusaha dan filantropis di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengapresiasi inisiatif pengusaha itu.

“Ini patut dipuji. Diharapkan ini mampu membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem endemis yang masih menjangkiti masyarakat miskin di seluruh Tanah Air,” kata Agung dalam acara konferensi pers, di Jakarta Rabu 2 April 2014.

Bill Gates dijadwalkan langsung meninjau sentra kesehatan masyarakat dan bertemu sejumlah filantropis Indonesia. Selain itu, pendiri Microsoft itu juga akan mendonasikan dana dari Bill & Melinda Gates Foundation untuk IHF.

Chairman dan CEO Mayapada Group Dato Sri Dr. Tahir mengungkapkan, dia bersama dengan pengusaha akan berusaha untuk mengetuk hati para donatur lainnya untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini.

Saat ini, menurut pendiri Tahir Foundation ini, sudah ada delapan pengusaha yang akan bergabung dan menandatangani MoU dengan IHF. Bantuan itu akan disalurkan ke seluruh Tanah Air dan terfokus pada lima problem kesehatan.

“Fokusnya akan mencakup malaria, TBC, HIV-AIDS, demam berdarah, dan keluarga berencana,” katanya.

Dia memaparkan, malaria menjadi momok menakutkan di Indonesia. Menurut WHO, diperkirakan 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di daerah endemis malaria. Sedikitnya, ada 30 juta kasus malaria terjadi setiap tahunnya di Indonesia dengan 3.000 kematian. (ita)

sumber: bisnis.news.viva.co.id

 

Bill Gates to donate to Indonesian health care

World philanthropist and Microsoft founder Bill Gates will collaborate with the Tahir Foundation and other Indonesian conglomerates on a special sustainable healthcare program, a senior minister said Wednesday.

“The government appreciates the initiative and believes that the Gates and Tahir foundations will run it transparently and with accountability,” Coordinating People’s Welfare Minister Agung Laksono told a press conference.

Agung said the collaboration would establish the Indonesian Health Fund, which was a charity pool that business people and philanthropists across the country could donate to.

The minister revealed that Gates was scheduled to visit Jakarta, Indonesia, on April 5, to sign a memorandum of understanding (MoU) on the program with Dato Sri Tahir, founder of the Tahir Foundation, and eight other conglomerates.

During his stay in Jakarta, Gates will also visit public health centers (Pukesmas) and meet business people, government officials and media leaders.

According to Agung, Gates and Tahir had a successful collaboration last year; a joint-donation effort called the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, which raised US$207 million. Both foundations donated $103.5 million.

“Around 75 percent of the donation joint-effort is currently being used to treat malaria, tuberculosis, HIV-AIDS and family planning in Indonesia,” he said.

Agung added that the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria had been established by prominent UN figures including Kofi Annan.

According to statistics from the World Health Organization (WHO), around 50 percent of the Indonesian population lives in malaria-endemic areas. The same data also shows that out of an annual 30 million malaria cases 30,000 died every year across the country.

Tahir, who is also a chairman and CEO of the Mayapada Group, said that he could not disclose the names of the eight Indonesian conglomerates, but did confirm that they were committed to the program.

“The business people agreed to donate a total of $80 million to this program,” he said.

He said that the initiative would promote philanthropy, especially for health care, like in European countries and the US.

Tahir cited Warren Buffet, the richest man in the US, who had donated 90 percent of his wealth to the Gates Foundation.

According to Tahir, Indonesia would be the first nation in Asia to have successful philanthropic collaboration. (gda)

source: www.thejakartapost.com

 

Indonesia Dinilai Berperan Besar Menjaga Kesehatan

Badan Kesehatan Dunia atau WHO pekan lalu memberikan sertifikat bebas polio serta penghargaan kepada Indonesia yang dinilai mampu mengeliminasi tetanus pada ibu dan bayi hingga akhir tahun ini.

Dengan pencapaian prestasi tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) kantor Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, Indonesia tercatat di WHO sebagai negara yang mengimplementasikan penuh International Health Regulation (IHR).

Menurut Tjandra, IHR mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2007. Kesempatan itu juga diberikan kepada seluruh negara untuk mempersiapkan core capacities (kapasitas inti) agar mampu memenuhi standar IHR.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir ini, hanya Indonesia dan Thailand yang mampu mengimplementasi penuh IHR. “International Health Regulation (IHR) adalah aturan dunia bagaimana mencegah penyakit dan masalah kesehatan. Pengakuan bahwa Indonesia mampu, menunjukkan peran besar dalam menjaga kesehatan internasional di dunia,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Tjandra, tentu melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat setempat yang bertujuan mendeteksi dan menanggulangi kesehatan publik yang menjadi keprihatinan internasional.

sumber: www.tempo.co

 

Indonesia Dinilai Berperan Besar Menjaga Kesehatan

Badan Kesehatan Dunia atau WHO pekan lalu memberikan sertifikat bebas polio serta penghargaan kepada Indonesia yang dinilai mampu mengeliminasi tetanus pada ibu dan bayi hingga akhir tahun ini.

Dengan pencapaian prestasi tersebut, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) kantor Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, Indonesia tercatat di WHO sebagai negara yang mengimplementasikan penuh International Health Regulation (IHR).

Menurut Tjandra, IHR mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2007. Kesempatan itu juga diberikan kepada seluruh negara untuk mempersiapkan core capacities (kapasitas inti) agar mampu memenuhi standar IHR.

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir ini, hanya Indonesia dan Thailand yang mampu mengimplementasi penuh IHR. “International Health Regulation (IHR) adalah aturan dunia bagaimana mencegah penyakit dan masalah kesehatan. Pengakuan bahwa Indonesia mampu, menunjukkan peran besar dalam menjaga kesehatan internasional di dunia,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Tjandra, tentu melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat setempat yang bertujuan mendeteksi dan menanggulangi kesehatan publik yang menjadi keprihatinan internasional.

sumber: www.tempo.co

 

Health Ministry to conduct dietary study

The Health Ministry plans to conduct public health research to obtain data on the sufficiency and safety of the food eaten by Indonesians.

The 2014 Total Diet Study is aimed at giving an overall picture of current consumption patterns among Indonesians nationwide.

“This study is very important because we are still dealing not only with chronic hunger and malnutrition [in some areas] but also over-nutrition, which is more dangerous as it can cause non-infectious diseases,” Health Minister Nafsiah Mboi said at the opening of the 2014 Health National Work Meeting in Jakarta on Tuesday, as quoted by Antara.

With increased health risks caused by a double burden of nutritional problems, the minister said she hoped the Total Diet Study would deliver a comprehensive picture of food consumption patterns in Indonesia in order to determine the best way to tackle the existing problems.

The study will involve two elements — an Indonesian Food Consumption Survey (SKMI), which will be held in all 34 provinces, and Food Chemical Taints Analysis (ACKM), which will be piloted in Yogyakarta after the SKMI results are issued.

The ACKM will determine the levels of food contamination based on international standards.

“The analysis aims to monitor food taints, such as formalin that can cause kidney failure, as such cases have been increasing in the country,” Nafsiah said.

Yogyakarta has been chosen as the pilot area for the ACKM as it has a wide variety of local foods and is therefore considered representative of the many Indonesians’ dietary behavior. Previous surveys also revealed a number of food contamination cases in the province.

The Health Ministry, which will work on the survey together with the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), has come up with a list of 27 pollutants that will be tested based on a food examination standards issued by the World Health Organization (WHO). The food taints due to be tested include pesticides, heavy metals and microbiological factors. (ebf)

source: www.thejakartapost.com

 

India’s Hard-Fought Public Health Battle Against Polio Has Been Won

India was officially declared polio-free last week, clocking three full years after its last polio case was reported in 2011. It is a healthcare landmark for a country of 1.3 billion people to be proclaimed free of the disease by the World Health Organization. Other than Afghanistan, Pakistan and Nigeria, the rest of the world is currently rid of polio.

The event could be a signal for global drug firms – in that it proves that India’s market is big and real, and that there is a possibility of reaching every Indian if the price is right.

Polio is a vaccine-preventable disease that has long been eradicated in the West. But its purging from India, a populous country with a significant number of poor and illiterate people, is particularly momentous. The challenges are not just poor sanitation and polluted water. Public health systems are inadequate and the per-capita spend on healthcare is among the lowest in the world. India spends $43 per head on healthcare while neighboring Sri Lanka invests $87 and China spends $155.

Even as recently as 2009, nearly half the world’s new polio cases were being reported from India. The debilitating disease is carried through tainted food or water. The virus attacks the central nervous system, paralyzing muscles and stunting appendages.

The country has purged itself of the disease by treating it as a public health crisis situation. The government mounted a concentrated campaign of never-before proportions, financing it with over $2.5 billion of public money as well as funds from non-profit organizations. A newer, more efficient vaccine helped too.

The government launched the Pulse Polio immunization campaign in 1995, bombarding cities and towns with the message about vaccinating the most vulnerable segment – all children under the age of five. The message about the drops of oral police vaccine reached every village and hamlet in a vast country. Millions of health workers waded through rivers, climbed up hills and crossed sandy stretches to reach every family. They battled widespread superstition against vaccination and allayed fears that the polio vaccine was a tool to sterilize people.

While boosting routine immunization, the country has guarded its borders from importing the virus from the neighboring territories. It recently made it mandatory for travelling coming in from countries with polio to produce certificates as proof of vaccination.

Polio’s eradication is a public health signpost for India. To be sure, if mass vaccinations are discontinued and the government drops its guard, the disease could return with a vengeance. For now, the success could be the foundation stone on which more such intensive and routine immunization programs could be built to protect the world from disease and death.

source: www.forbes.com

 

Jelang MDGs 2015, Menkes Keluhkan Anggaran Belum Cair

Terkait pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015 di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia masih mempunyai urusan yang cukup banyak, terutama dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

Dari data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2013 disebutkan, angka kematian ibu melonjak drastis sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal di tahun 2012, angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan, pemerintah akan terus terupaya mencapai target MDGs 2015 dengan memperbaiki data soal AKI di tiap provinsi.

“Tentang Angka Kematian Ibu, memang ada perbedaan antara tiap provinsi. Misalnya, di salah satu provinsi disebutkan Angka Kematian Ibu meningkat, padahal kami tahu siapa saja ibu yang meninggal. Setiap ibu hamil kami catat dan jumlahnya tidak sebanyak itu (yang disebutkan SDKI). Jadi kesimpulannya, ayo kita perbaiki data. Setiap ibu hamil didata, yang berisiko didampingi dan diingatkan untuk periksa,” kata Nafsiah Mboi di sela acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Barat di Jakarta, Selasa (1/4).

Di samping itu, pemerintah menurutnya juga akan lebih fokus pada provinsi dengan AKI yang memang tinggi. “Selain pendataan ibu hamil, perlu juga meningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk menagani kehamilan berisiko,” jelas dia.

Terkait kasus malaria, saat ini menurut Menkes hanya tinggal enam provinsi saja yang angkanya masih tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung.

“Untuk penanggulangan HIV/AIDS, kami juga akan terus fokus di kawasan prostitusi, pelabuhan, terminal, dan sebagainya, sehingga satu-per satu bisa kita perbaiki,” lanjut dia.

Namun Menkes juga mengeluhkan adanya beberapa anggaran tahun 2014 yang belum juga dicairkan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Menurutnya, belum cairnya dana di tahun 2014 tersebut sangat mempengaruhi program kerja Kemkes.

“Masih ada anggaran yang belum keluar, padahal ini sudah bulan April. Saya pusing,” kata Menkes.

Total dana yang belum dicairkan tersebut sebesar Rp 2,9 triliun yang rencananya akan dialokasikan untuk biaya optimalisasi, obat-obatan, vaksin, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sebagainya.

sumber: www.beritasatu.com

 

Indonesia Kuatkan Program Kesehatan dengan Negara Timur Tengah

DALAM rangka implementasi strategy Health Programe of Action (SHPA) diadakan pertemuan 8th Steering Committee on Health (SCH). Lantas, apa tujuan dari pertemuan ini?

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSC, PhD mengatakan bahwa Steering Committee ini akan mengkaji strategy Health Programe of Action (SHPA) dari 2014-2023. Program-program tersebut kemudian dibahas lagi untuk lebih detailnya dan Steering Committee.

“Ada beberapa negara yang tergabung serta akan mengevaluasi keseluruhan dari program-program mulai dari planning sampai action di lapangannya,” ujar Wamenkes di hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2014).

Wamenkes menjelaskan bahwa program-program yang akan dibahas lebih detail tersebut ada 6, yaitu resolusi dalam OIC Strategic Health Programme of Action 2013-2023 dan penguatan kerja sama di bidang kesehatan. Kemudian, program berikutnya adalah Resolusi dalam gaya hidup sehat serta pencegahan dan kontrol terhadap penyakit menular maupun tidak menular.

Lalu, dibahas juga mengenai program resolusi dalam nutrisi dan kesehatan ibu hamil dan anak dan resolusi dalam kemandirian terhadap suplai dan produksi farmasi, termasuk vaksin.

“Selanjutnya, resolusi dalam kondisi kesehatan di teritori Palestina, Yerusalem Timur, dan Suriah, serta resolusi dalam program kesehatan bagi jamaah haji. Ini dibahas untuk betul-betul dan menjadi komitmen di antara negara-negara anggota,” jelasnya.

sumber: health.okezone.com

 

Indonesia: Improving health services during emergencies

When Mount Merapi in Central Java, Indonesia, erupted in October 2010, the lava flows and ash plumes hit many people unprepared. Around 350 000 people who lived on the slopes of the volcano within a radius of 10 km were evacuated to emergency shelters. But because they refused to leave their homes or returned while the eruptions were still continuing, more than 300 people were killed during the disaster.

Indonesia with more than 17 000 islands is sitting on the so-called “ring of fire” of the Pacific, Eurasian and Australian tectonic plates and is one of the world’s most disaster-prone countries. The archipelago is frequently hit by floods, earthquakes, volcano eruptions, tsunamis, storms and landslides. It is also at risk of man-made disasters such as mudslides, as well as chemical and nuclear accidents. In addition, Bali, Indonesia’s favourite tourist destination, has been a target of terrorist attacks in the past.

“Most of the disasters cannot be predicted but we learned our lesson from past experiences and are much better prepared today,” says Dr Lies Untari, the focal person for Emergency at the Tebet Community Health Centre. “The local centres are on a 24-hour alert and have all the necessary material including for example boats, medicines and generators on stock, ready for deployment at any time.”

Including crisis prevention in development planning

Disaster risk reduction is a high priority for the Indonesian Government. As disasters have the potential to stop and even reverse a country’s development in its tracks, Indonesia has integrated crisis prevention, emergency response and recovery measures into its development planning and budgeting.

Already in 2007, the government adopted a Disaster Management Law that made disaster risk reduction activities mandatory. Supported by WHO and other agencies, the Government has since expanded its emergency preparedness and response programme. A National Disaster Management Agency coordinates the response to all disasters and produces risk maps for many provinces. Within the Ministry of Health, the Centre for Health Crisis Management was established and designated a WHO Collaborating Centre for Training and Research on Disaster Risk Reduction in 2012 due to its extensive knowledge and experience in emergency risk management.

“We hope that the training and research conducted by the Collaborating Centre will provide Indonesia with more evidence and innovative solutions, enabling this high-risk country to better protect its people from disasters,” says Dr Khanchit Limpakarnjanarat, the WHO Representative in Indonesia.

Engaging with communities

To ensure immediate health assistance in case of an emergency, WHO supported the Ministry of Health to create 9 regional centres across the country.

“The main goal was to bring health services closer to the affected population,” explains Dr Indro Murwoko from the Centre for Health Crisis Management. “The regional centres were established to overcome some of the typical obstacles that often delay assistance, such as destroyed infrastructure, disrupted communications and lack of resources.”

In recent years, the Government is focusing more on disaster prevention and damage mitigation. To increase resilience to natural disasters within the mainly rural communities, the Ministry of Health is engaging with community health centres. It revitalized for example Alert Village, a government programme to promote healthy living that was introduced in 2006. Today, this programme teaches young people how to deal with disaster and trains them in basic skills, including first aid, so that when disaster happens they know how to save themselves and their families.

When Mount Merapi became active again in December 2013 and started to spew ashes and volcanic material, the residents living on the slopes of the volcano immediately gathered at designated assembly points. All people were evacuated on time and were able to go back home after the situation had returned to normal.

source: www.who.int

 

Time to take a hard look at health care

The Fraser Institute has identified a $1.1 billion loss to Canada’s economy resulting from people waiting in line for necessary health care last year.

The study, The Private Cost of Public Queues for Medically Necessary Care, calculates the average value of time lost during the work week for each of the estimated 928,120 patients waiting for surgery at $1,202 per patient.

Keep in mind that the Fraser Institute, which bills itself as “an independent, non-partisan Canadian public policy think-tank,” actually tends to lean towards the right of the political spectrum and is not widely acclaimed as a champion for social programs.

But other sources indicate that Canada’s health-care system – once among the very best in the world – is not what it could be.

The World Health Organization ranks Canada’s health care 30th in the world.

We are ranked behind the United States in patient wait times … at least, behind Americans who get any care at all, and not taking into account “appropriate care” nuances of the American system.

But there we go again: as soon as Canada’s overall health-care quality is brought into question, we compare ourselves with the United States (ranked well behind us at 37th by the WHO), and the conversation is quickly shut down with cries of, “We don’t want the American system!”

And nothing changes.

But in the past few decades, at least 29 other countries have moved ahead of us, and many of them make no bones of the fact that they did so by building on – and improving upon – the Canadian model.

It’s time we looked beyond our immediate neighbour and took a serious look at what some of our more distant relatives are apparently doing better than we are.

Canada needs to do what they did: look at the best in the world, apply our own ingenuity and tailor to our own needs, and make ours better.

source: www.royalcityrecord.com