Tuberkolosis Masih Jadi Ancaman Kesehatan Indonesia

Indonesia masih menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan beban tuberkulosis (TB) terbesar di dunia. Setiap tahunnya, 730 ribu kasus tuberkulosis terjadi di Indonesia. Bahkan setiap jam, 8 orang meninggal dunia akibat penyakit TB.

Sayangnya, hingga kini masih banyak orang yang menganggap bahwa penyakit TB tidak cukup berbahaya dibanding kanker atau penyakit jantung.

Padahal, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis, umumnya Myobacterium tuberculosis. TB menular melalui udara, sewaktu penderita batuk, bersin, meludah atau berbicara. Dari percikan dahak tersebut, mereka yang berada di sekitar penderita, bisa ikut terserang penyakit ini.

“Masalahnya, orang kita itu kalau batuk enggak pernah mau periksa ke dokter. Padahal bisa saja dia terserang TB,” ujar Dr Arifin Nawas, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dalam acara “Soho #BetterU: Hari Tuberkulosis Sedunia” di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.

Penyakit TB biasanya memang diawali dengan batuk yang berkepanjangan, lalu diikuti dengan demam tinggi, menggigil, kerap berkeringat tanpa sebab di malam hari, nafsu makan yang berkurang hingga menurunnya berat badan.

Pada kebanyakan kasus, TB biasanya menyerang paru-paru dengan gejala yang lebih signifikan seperti nyeri pada bagian dada, batuk lebih dari 2 minggu dan disertai darah. Jika sudah memasuki tahap ini, pasien biasanya baru melakukan pengecekan pada dokter.

“Kalau sudah masuk tahap ini, pasien sudah harus melakukan pengobatan rutin. Minimal obat harus diminum rutin selama 6 bulan dan tidak boleh putus,” ujarnya.

Padahal menurutnya jika terdeteksi lebih awal, TB bisa dicegah dengan meningkatkan sistem imun. Sebab, pada dasarnya bakteri TB yang sudah masuk ke dalam tubuh tidak dapat dihilangkan secara permanen. Bakteri hanya akan “tertidur” dan tidak menyebabkan penyakit, selama sistem daya tahan tubuh penderitanya tetap tinggi. (sj)

sumber: life.viva.co.id

 

Menteri Kesehatan Yakin SBY Akan Teken Konvensi Tembakau

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi tak ingin berandai-andai ihwal sikapnya jika kelak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menyetujui rencana ratifikasi konvensi internasional tentang pengendalian tembakau (FCTC). “Jangan kalau-kalau dulu, deh,” kata Nafsiah di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2014.

Nafsiah justru tetap berharap SBY menyetujui rencana ratifikasi itu. “Sampai saat ini saya sangat berharap bahwa ratifikasi itu akan ditandatangani oleh beliau (SBY) karena ini merupakan warisan pemerintahan beliau,” ujarnya. “Saya masih optimistis, kok.”

Menurut dia, “bola” rencana ratifikasi itu sepenuhnya di tangan Presiden, bisa ditolak atau diterima. Nafsiah pun memahami jika saat ini SBY tengah melihat dan mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan ihwal rencana ratifikasi tersebut.

Dia menyatakan bakal menunggu keputusan SBY lantaran segala pertimbangan yang tengah dijalani merupakan hak prerogatif Presiden. “Tentu ada hal-hal yang Presiden tahu, tapi kami tidak tahu,” kata Nafsiah. “Tugas kami memberi informasi kepada Presiden sehingga bisa mengambil keputusan terbaik.”

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan Presiden SBY belum menyetujui rencana ratifikasi itu. “Sejauh ini peraturan presiden mengenai ratifikasi itu belum saya terima. Soal ratifikasi FCTC belum kami terima,” kata Dipo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Maret 2014.

SBY, kata Dipo, bakal mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyetujui ratifikasi ini lantaran masalah tersebut menyangkut industri rokok yang sangat penting bagi perekonomian nasional. “Saya kira kami tidak akan gegabah untuk itu,” ujar Dipo.

sumber: www.tempo.co

 

Bill Gates supports Indonesia Health Fund establishment

American business magnate, investor, computer programmer, inventor and philanthropist William Henry “Bill” Gates III will soon arrive in Jakarta to support the establishment of Indonesia Health Fund (IHF), a minister has stated.

“The presence of Bill Gates in Indonesia early next month will give a good impetus to local business makers to join Indonesia Health Fund,” Coordinating Minister for Peoples Welfare Agung Laksono stated here on Tuesday.

Agung explained that IHF is expected to help the Government of Indonesia overcome numerous health problems, particularly those endured by the poor community in the country.

Therefore the minister has encouraged all business makers in the country to participate in the Indonesia Health Fund program to overcome health problems in Indonesia.

Agung added that Bill Gates is expected to arrive in Indonesia early in April 2014 and is scheduled to visit a number of community health centers and donate funds for the IHF.

Meanwhile, Mayapada Group Chairman and CEO Dato Sri Taher stated that Bill Gates initiative to donate funds for IHF could be an example for business makers in Indonesia to follow.

“With the establishment of IHF, the business makers in Indonesia are expected to be willing to allocate some of their profits toward the needs of the people at large,” Taher noted.

He pointed out that the donation from the business makers could then be used to overcome major health problems like malaria, tuberculosis (TBC), dengue fever, and others including family planning programs.

According to World Health Organization (WHO), around 50 percent of Indonesian population live in malaria prone areas.(*)

source: www.antaranews.com

 

United States and China are Leading the M-Health Revolution

Across the globe, numerous countries share the goal of improving the efficiency of healthcare systems. Mobile technologies can help directly address some of the most stubborn healthcare problems including exploding costs, providing care to seniors, access in impoverished areas, and the treatment of deadly disease.

Countries around the world use mHealth to help transform various aspects of their healthcare systems. The figure below includes data from the World Health Organization on mHealth initiatives. Thirty eight percent of countries who participated reporting using call centers. A sizable numbers of countries described the use of reminders, telemedicine, records, and treatment in healthcare.

Researchers at GSMA estimate the size of the global mHealth market will be five times larger in 2017 than in 2013. The largest market in 2013 is projected to be United States followed by China. Together they will occupy about one third of the market with United States accounting for about one quarter of projected revenue. The other BRIC countries besides China will also likely see large growth in the field of mHealth.

The growth of mHealth is expected to explode in the next few years in China. The firm iiMedia predicts that the mHealth market will grow more than 50% each year in 2016 and 2017. In particular the market for wearable mobile medical equipment is expected to double in size between 2011 and 2017.

Interested in learning more about the future of mHealth? Read the paper co-authored by scholars by the China Academy of Telecommunication Research and the Center for Technology Innovation entitled “mHealth in China and the United States: How Mobile Technology is Transforming Health in the World’s Two Largest Economies.”

source: www.brookings.edu

 

Harga obat turun tergantung kemauan politik

Penderita kanker di negara ini mendapat beban vonis dua kali. Selain usia dipastikan berakhir oleh dokter saat stadium mencapai tahap lanjut, vonis kedua adalah mahalnya ongkos harus dikeluarkan untuk obatnya.

Ambil contoh harga sorafenib, zat kimia penting bagi penderita kanker hati atau ginjal supaya perkembangan sel jahat berkurang. Seorang pasien butuh hingga Rp 50-an juta menebus obat itu buat konsumsi rutin sebulan.

Itu di luar biaya kemoterapi Rp 2-6 juta sekali sesi. Tak salah bila Yayasan Kanker Indonesia melansir kira-kira satu penderita butuh biaya Rp 102 juta per bulan untuk mempertahankan hidupnya.

Komponen obat jadi salah satu paling membebani. Hal itu dibenarkan oleh Marius Widjajarta, dokter masuk tim perumus harga obat Kementerian Kesehatan. “Obat riset itu mencakup 20 persen dari yang beredar di pasaran. Rata-rata memang untuk penyakit-penyakit berat, kanker, HIV, flu burung, dan semacamnya. Harganya mahal karena ada paten yang harus dibayarkan pada perusahaan sebagai penemunya,” ujarnya kepada merdeka.com awal bulan ini.

Akan tetapi kondisi ini bukannya tanpa jalan keluar. Khususnya supaya harga obat lebih terjangkau bagi penderita penyakit kronis. Akar dari mahalnya obat paten adalah Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Ini beleid perlindungan hak paten produsen obat hasil riset wajib dipatuhi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu disampaikan pengamat isu kesehatan dari lembaga swadaya Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti. Dia meyakini beban ongkos paten menjerat itu masih bisa dilobi pemerintah.

Itu berkaca pada artikel nomor 31 dari ketentuan WTO mengenai TRIPS. “Setiap anggota bebas menggunakan metode sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan terdapat dalam perjanjian sesuai ketentuan hukum mereka miliki.”

“Artinya suatu negara dibolehkan memproduksi atau mengimpor obat dari pihak ketiga, tidak harus dari pemegang paten, jika ada suatu situasi-situasi yang dianggap darurat,” ujar Rachmi. “Sehingga harganya bisa jadi lebih murah.”

Pemerintah bukannya tidak mengetahui celah hukum itu. Terbukti pada Oktober 2012, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan presiden mengesampingkan paten dari tujuh obat HIV/AIDS dan hepatitis C dimiliki oleh Merck & Co, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, Abbott, dan Gilead.

Dampaknya segera dirasakan pasien karena harga obat paten langsung menjadi lebih murah. Contohnya beban belanja lopinavir dan ritonavir dibutuhkan penderita HIV memperpanjang hidupnya menjadi tak sampai Rp 100 ribu buat kebutuhan sebulan.

Rachmi menyatakan pemerintah bisa mengupayakan harga obat paten lain diturunkan meniru kebijakan buat penderita HIV. “Penyakit kanker atau jantung, sebenarnya hampir 70 persen dari penyebab kematian di negara kita, butuh kebijakan serupa,” tuturnya.

Apalagi negara di kawasan sudah menjalankan negosiasi TRIPS. Ambil contoh Thailand pada 2008 menerbitkan lisensi mengabaikan paten buat beberapa jenis obat kanker. Hasilnya, harga docetaxel dan letrozol turun 24 kali lipat dari harga normal. Negeri Gajah Putih ini juga mengabaikan paten buat clopidogrel biasa dikonsumsi penderita kanker paru sehingga harganya turun 91 persen dari pasaran.

India lebih agresif lagi mengabaikan paten. Data Organisasi kemanusiaan medis internasional Medecins Sans Frontieres/Dokter Lintas Batas (MSF) menunjukkan negara itu mengabaikan paten atas sorafenib. Obat kanker itu dari awalnya seharga hampir Rp 50 juta, turun drastis menjadi hanya Rp 1,7 jutaan.

Negeri Sungai Gangga, melalui Mahkamah Agung , memaksa perusahaan obat Bayer asal Jerman pada 2012 melepas hak eksklusif paten atas bermacam obat kanker.

“Thailand dan India nyatanya berani, ini perkara kemauan politik saja,” kata Rachmi menegaskan.

Masalahnya, pemerintah akhir tahun lalu justru memperlemah daya saing industri farmasi lokal melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor farmasi. Perusahaan luar tadinya hanya boleh menguasai 75 persen saham, kini diperbesar jatahnya menjadi 85 persen.

Situasi ini akan membuat mereka semakin dominan dibanding pabrik obat lokal. Sebab, 24 perusahaan asing beroperasi di Indonesia menguasai 80 persen pasar obat paten.

Rachmi mengingatkan kesuksesan India dan Thailand disokong oleh kesiapan farmasi lokalnya memproduksi obat tersebut. Artinya, tanpa ada industri dalam negeri kuat, pengabaian TRIPS jadi percuma. “Kalau asing semakin diperlonggar masuk ke Indonesia, dia harus diwajibkan kerja sama transfer teknologi dengan BUMN farmasi,” usulnya.

Marius punya gagasan lain lagi. Dia melihat beberapa obat bermerek dikuasai farmasi asing patennya sudah kadaluarsa. Artinya, status mereka hanyalah generik bermerek. Obat-obat semacam itu, misalnya Topamax, dibutuhkan penderita epilepsi, wajib dikontrol Kementerian Kesehatan.

Dia mengaku punya data generik bermerek adalah satu satu sektor harganya gila-gilaan tanpa pernah dikontrol. “Obat merek itu harganya dilepas begitu saja. Data saya ada yang 40-60 kali lipat dari harga generiknya,” kata Marius.

Ini juga perkara kemauan politik. Kenyataannya, Marius melihat data harga obat dipasok industri untuk program pemerintah dilepas hanya 3-4 kali dari biaya produksi. “Mekanisme pengendalian harga jual harus dibuat,” kata Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia ini.

sumber: www.merdeka.com

 

World Bank Presents Views on Post-2015 Framework for MDGs

STORY HIGHLIGHTS

  • A new global partnership for development encompassing both knowledge and finance is critical to end extreme poverty within a generation.
  • Credibility and accountability for the goals that we set as development actors require an accelerated pace of implementation, the capacity to measure and track our progress, and better and smarter aid.

March 13, 2014 – As the 2015 deadline for achieving the Millennium Development Goals (MDGs) gets closer, the World Bank Group (WBG) is setting ambitious targets and reforming the way it does business to support a sustainable post-2015 development framework.

The WBG is working with the United Nations (UN) and other multilateral development banks (MDBs) to make MDGs meet their objectives. While member states are the ones driving the Post-2015 agenda, the World Bank’s contribution from its ability to push the “data revolution,” or to help build a consensus on a new financing framework is being recognized by the international community.

The WBG is also committed to better leverage resources and knowledge to support strong economic growth and to tackle rising income equality, gender imbalance, climate change and fragility, according to World Bank Vice President of External and Corporate Relations Cyril Muller, who spoke at a high-level seminar “The Post-2015 Development Agenda: Towards a New Partnership for Development,” in Moscow.

“We must seize this Post-2015 moment so we can end extreme poverty around the globe, while making development significantly more equitable and more sustainable. Only by achieving these goals can we be assured that we will be contributing to a more peaceful and secure environment for our children’s generation. Close Quotes”

Cyril Muller
World Bank Group

The eight MDGs – eradicating extreme poverty and hunger, achieving universal primary education, promoting gender equality and empowering women, reducing child mortality, improving maternal health, combating HIV/AIDS, malaria and other diseases, ensuring environmental sustainability, and a global partnership for development – were adopted in 2000 by UN member states.

Since then, several MDG targets have been met or are close to being achieved. For example, the proportion of people living in extreme poverty has been halved globally, and over 2 billion people got access to improved sources of drinking water. But some other goals, including preventing maternal deaths and environmental sustainability, require more work going forward. A sustainable development agenda post 2015 is critical to accelerate work in these areas and to expand the results that have been achieved already.

The ability to finance such a framework depends on many factors.

Global development cooperation that attracts aid from diverse sources, emphasizes domestic resource mobilization, and capitalizes on the potential of the private sector is critical. So are good policies, the capacity to implement them, and credible institutions which increase the impact of scarce resources and leverage additional resources from domestic and foreign, public and private sources.

The WBG is working with the UN and regional counterparts to add value to this process with a strong emphasis on means of implementation, financing for development and data. In setting the twin goals of ending poverty and boosting shared prosperity, the WBG is also putting the focus on sustainable and inclusive growth at the center of country level operations and aiming to better leverage resources and knowledge to support the MDGs.

source: www.worldbank.org

 

 

Daftar Pemenang “Indonesia MDG Awards 2013”

Setelah mengidentifikasi 63 program unggulan dan melakukan verifikasi langsung di lokasi, para juri “Indonesia MDG Awards (IMA) 2013” mengumumkan program terbaik yang diinisiasi oleh empat kelompok berbeda, yaitu kabupaten atau Kota, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan akedemisi, serta sektor swasta.

Masing-masing kelompok tersebut fokus pada empat bidang berbeda pula, yaitu kesehatan Ibu dan Anak, Nutrisi, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit menular Lainnya, Akses terhadap air Bersih dan sanitasi Dasar, serta Pendidikan.

“Ini adalah kali ketiga kami menyelenggarakan IMA dan kami terus menemukan berbagai program pembangunan yang inovatif dan kreatif di tingkat akar rumput. Terobosan yang mereka lakukan memberikan perbaikan nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk itu, dengan tenggat bagi pencapaian tujuan pembangunan millenium dan membangkitakan inspirasi serta harapan bagi masyarakat di wilayah lain yang tersebar di Indonesia,” ujar Prof. Nila Moeloek, utusan khusus presiden Republik Indonesia untuk MDGs dalam malam penganugerahan penghargaan IMA 2013 pada Sabtu (15/3) di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta.

Berikut ini daftar para pemenang Indonesia MDG Awards:

Kategori Peserta Kabupaten/Kota:

  1. Tema Kesehatan Ibu dan Anak: Pembentukan Kelompok KB Pria Vasektomi di Surabaya, Jawa Timur
  2. Tema Layanan Air Bersih dan sanitasi: Kampung ODF di Luwu Utara, Sulawesi Selatan
  3. Tema Nutrisi: Kelas Gizi Balita Kurang Energi Protein di Bima, Nusa Tenggara Barat.
  4. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: Klinik Voluntary Counseling and Testing/Konseling (VCT) dan Tes HIV Sukarela di Puskesmas se-kota Tarakan, Kalimantan Utara.
  5. Tema Pendidikan: Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kategori Peserta Organisasi Masyarakat

  1. Tema Kesehatan Ibu dan Anak: Pencegahan Kelahiran Cacat (Fisik dan Mental) oleh Lembaga Jasa Psikologi Terapan Kupang.
  2. Tema Layanan Air Bersih dan sanitasi: Sanitasi Total berbasis Masyarakat oleh Plan Indonesia & TTU dan TTS/NTT.
  3. Tema Nutrisi: Kebun Gizi Mandiri (Pemanfaatan Lahan Sebagai Akses Pemenuhan Gizi Keluarga) oleh kelompok Kebun Gizi Mandiri Bantul, Yogyakarta.
  4. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: @ODHABerhakSehat (Info HIV dan AIDS di media Jejaring Sosial oleh Indonesia AIDS Coalition.
  5. Tema Pendidikan: Sekolah Hijau oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia.

Kategori Peserta Organisasi Muda:

  1. Tema Layanan Air Bersih dan Sanitasi: Garbage Clinical oleh Indonesia Medika di Malang, Jawa Timur.
  2. Tema Nutrisi: Positive Deviance untuk Pencegahan Gizi Buruk di Kota Maba oleh prodi DIII Gizi Poltekes Kemkes Makassar Halmahera Timur, Maluku Utara.
  3. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: Rumah Remaja sebagai New Generation Health Centre dalam Mewujudkan Generasi Berencana dan Berkualitas oleh Universitas Airlangga Surabaya
  4. Tema Pendidikan: Dream Maker, Training Motivasi sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan Minat, Bakat, dan Kreativitas Pemuda Aceh oleh The Leader Banda aceh.

Kategori Peserta Sektor Swasta:

  1. Tema Layanan Air Bersih dan sanitasi: Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat Desa Minti Makmur oleh PT. Lestari Tani Teladan kab. Donggala Sulawesi Tengah.
  2. Tema Nutrisi: Warung Balita Sehati (Pos Gizi) oleh PT. Pertamina (Persero) Jakarta.
  3. Tema Penanggulangan HIV dan Penyakit Menular Lainnya: Program Pencegahan dan Penanggulan HIV/AIDS oleh Chevron di Riau, Balikpapan, Garut, Sukabumi, dan Bogor.
  4. Tema Pendidikan: Program Smartfren Untuk Indonesia, Blessing The City Tangerang Selatan (To Inspire The NationO oleh PT. Smartfren Telecom Tbk Tangerang Selatan, Banten.

Penghargaan untuk Media:

  1. Sunudyantoro (Tempo.co – koresponden Trenggelek, Jawa Timur)
    judul artikel: Mencegah Lereng Sindoro Jadi Gurun – 28 Januari 2014
  2. Chairul Akhmad (Harian Republika – koresponden Surabaya, Jawa Timur)
    judul artikel: Kerja Bareng Hadapi Musibah – 27 Desember 2013
  3. Liliek Dharmawan (Media Indonesia – koresponden Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah)
    judul artikel Manfaatkan Lahan terbata, Kikis Ketergantungan – 13 November 2013

Penghargaan Khusus Provinsi Terbaik: Jawa Timur

sumber: www.beritasatu.com

 

Rohingya dying from lack of health care in Myanmar

Noor Jahan rocked slowly on the floor, trying to steady her weak body. Her chest heaved and her eyes closed with each raspy breath. She could no longer eat or speak, throwing up even spoonfuls of tea.

Two years ago, she would have left her upscale home — one of the nicest in the community — and gone to a hospital to get tests and medicine for her failing liver and kidneys. But that was before Buddhist mobs torched and pillaged her neighborhood, forcing thousands of ethnic Rohingya like herself to flee to a hot, desert-like patch of land on the outskirts of town.

She was then stuck in a dirt-floor bamboo hut about a quarter-mile from the sea. She and others from the Muslim minority group have been forced to live segregated behind security checkpoints and cannot leave, except for medical emergencies. Often not even then.

Living conditions in The’ Chaung village and surrounding camps of Myanmar’s northwestern state of Rakhine are desperate for the healthiest residents. For those who are sick, they are unbearable. The situation became even worse two weeks ago, when the aid group Doctors Without Borders was forced to stop working in Rakhine, where most Rohingya live.

The government considers all 1.3 million Rohingya to be illegal immigrants from neighboring Bangladesh, though many of them were born in Myanmar to families who have lived here for generations. Presidential spokesman Ye Htut accused Doctors Without Borders of unfairly providing more care to Muslims than Buddhists and inflaming communal tensions by hiring “Bengalis,” the name the government uses to refer to the Rohingya.

Myanmar, a predominantly Buddhist nation of 60 million, emerged from a half-century of isolating military rule in 2011. Nascent democratic reforms have generated optimism in the international community — the World Bank recently pledged $2 billion in development aid — but waves of ethnic violence, mainly against the Rohingya, have raised concerns from the U.S. and others.

Before Doctors Without Borders was shut down, Rakhine Buddhists regularly protested the group in what Vickie Hawkins, its deputy head of mission in Myanmar, described as a slow strangulation. Staff members were intimidated. Landlords became too fearful to rent houses for their operation. Boat captains declined to ferry patients.

The situation intensified after the organization said it treated 22 Rohingya patients who were wounded and traumatized following an attack in January. The government has staunchly denied that a Buddhist mob rampaged through a village, killing women and children, but the United Nations concluded more than 40 people may have been killed.

Talks are still ongoing between the government and Doctors Without Borders over whether the group will be allowed to continue working in Rakhine state. Dr. Soe Lwin Nyein, the Health Ministry’s deputy director general, said Wednesday that the government was continuing to accept HIV and tuberculosis drugs from the group for patients in Rakhine.

Many sick patients located in the camps outside of the state capital, Sittwe, prefer to visit Doctors Without Borders’ small facility that sits among a tangle of flimsy thatch-roofed shacks. It is a trusted source of care, having worked in Rakhine state for two decades.

To see a doctor now, patients living in the camps must secure referrals from government physicians and frequently pay bribes to security guards to get past checkpoints. Treatment is then only permitted at one hospital, forcing some from remote areas to travel for hours.

Additionally, many fear violence outside their Muslim area. Aid workers said protesters once stormed a hospital in town, forcing officials to lock the doors while some Rohingya patients fled in terror.

Rohingya in Myanmar have faced decades of systematic discrimination that bars them from certain jobs and requires special permission for them to marry, among other restrictions. But their lives were far more peaceful before ethnic violence erupted in mid-2012. Up to 280 people have been killed in Rakhine and tens of thousands more have fled their homes, most of them Rohingya.

Before the clashes, Jahan’s family lived comfortably in the heart of Sittwe. They were well-known among both Buddhists and Muslims, owned five houses and ran a construction supply business. When surrounding Muslim areas started burning nearly two years ago, they paid the police to guard their concrete home and believed they were protected. But mobs torched and looted it anyway.

The family fled their now-bulldozed house with some jewelry and around $5,000 in cash. They can no longer access additional money in their bank accounts because they left their identity cards behind.

The stress was especially hard on 48-year-old Jahan. Suffering from diabetes, liver and kidney disease, she started deteriorating about three months after being corralled into the Muslim area, when the family ran out of medicine and food became scarce.

She fell unconscious in December, and her husband, Mohamad Frukan, traveled with her to a nearby government clinic and waited for an emergency referral. Eventually, the Red Cross was able to take them to a Sittwe hospital since the clinic itself has no doctors.

Once in town, Frukan said, a security guard shouted ethnic slurs at them and a nurse tried to give them different drugs than the doctor had prescribed. The family was not able to leave the facility, and was forced to rely on guards to bring them food. He said some were helpful, while others were indifferent or downright mean.

Jahan was told she needed to see a specialist in the country’s main city of Yangon, but Rohingya need special permission for such a trip — a process that was too complicated and costly for the couple. Instead, after being treated for nine days, she was sent back to the dilapidated house made of bamboo slats and pieces of corrugated tin — still one of the nicest homes in the neighborhood, when compared to the saggy huts surrounding it.

Jahan’s condition soon worsened. She couldn’t stand or lie down, so she sat, drawing one agonizing breath after another. The doctor asked that she return a week or two later for a checkup, but by then, Frukan said, security around the camp had tightened and there was no way for the family to leave.

Instead, he decided to pay $300 for a boat to take his wife to Bangladesh. He was prepared to carry her through chest-high water for 45 minutes to reach the vessel, but when he tried to arrange it, the boat captain took a look at her and simply shook his head. He wouldn’t take the risk of her dying on the way.

There was little that Frukan could do but cry. The couple had traveled to Yangon for care just four years ago, and if the violence hadn’t uprooted their lives, they could have done it again.

“Life is so miserable for us,” Frukan said. “Sometimes I am out of my mind thinking about her, but she never knows that. Whenever I look at her, it just hurts so much, and it’s so painful. I think my daughters might even die seeing their mother every day and night.”

Lives have always been at greater risk in Rakhine, the second-poorest state of one of Asia’s poorest countries. The situation is worse away from the Sittwe camps, in isolated and predominantly Muslim northern Rakhine state.

In 2011, before the violence erupted, the European Community Humanitarian Office reported that acute malnutrition rates in parts of northern Rakhine reached 23 percent, far above the 15 percent emergency level set by the World Health Organization. In one township, the number of deaths among children under 5 is nearly triple the national rate, according to the U.N.

Now the situation is even more dire, with families split and lives disrupted. An estimated 75,000 Rohingya have left the country by boat, including Jahan’s son and son-in-law, though neighboring countries are reluctant to accept them.

In the camps, many suffer from diarrhea and respiratory illnesses, including tuberculosis, in cramped shelters with no ventilation. Agencies such as UNICEF highlight poor hygiene, sanitation and a lack of clean drinking water. It’s a possible public health disaster in the making, especially during the rainy season, when the choking dust turns to gooey mud. Potential outbreaks such as measles and cholera remain a worry.

Pregnant women are particularly at risk. A quarter of Doctors Without Borders’ emergency referrals involved complications during labor. One Rohingya woman, Asamatu, started bleeding four days before giving birth to a baby girl last month and died three days later in a camp filled with barefoot children and open sewage ditches.

“She was so weak at the end she couldn’t stand,” said sister Hasinara as she breast-fed her 15-day-old niece. “If we hadn’t been here, the father would be working normally and earning money and she would have given birth in a better place.”

The strain is hardest on the poor, who cannot even afford basic medication sold at small pharmacies along a road near several of the camps. An underground group has been smuggling everything from antibiotics to aspirin into the area using business channels, but it’s far from enough.

And sometimes, money doesn’t matter.

In early March, two months after his desperate efforts to get his wife to a doctor, Frukan walked along a dusty potholed road before sunset in a white skull cap and a crisp shirt. He had been praying for Jahan, whom he fell in love with and married 35 years ago. He would have handed over his entire fortune to save her.

“She died in the middle of nothing,” he said. “We couldn’t do anything in the middle of nothing.”

Now all Frukan has left is his guilt and a mound of fresh dirt surrounding a large white concrete grave. The best he could give her.

“If I talk about her, I feel I will die,” he said sitting in a shady courtyard outside the house. “I try to make myself comfortable by going to the mosque, but if I talk about what happened to her, I will die.”

____

Associated Press writers Esther Htusan in The’ Chaung and Robin McDowell in Yangon contributed to this report.

____

Follow Margie Mason on Twitter: twitter.com/MargieMasonAP

Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

source: www.washingtonpost.com

 

Hadapi Era “Telemedicine”, Siapkah?

Disparitas di bidang kedokteran masih merupakan kendala aspek kesehatan di Indonesia. Minimnya akses ke daerah-daerah terpencil adalah hal yang hingga kini masih sulit untuk diatasi. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi di daerah yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan memadai.

Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Chairul Radjab Nasution mengatakan, untuk menjawab tantangan tersebut, maka baik tenaga kesehatan, pemerintah, swasta, pasien ataupun pihak-pihak terkait lainnya perlu siap menghadapi “telemedicine” atau pengontrolan kesehatan jarak jauh.

“Telemedicine yang mencakup telekardiologi, tele-ultrasonografi, dan lain-lain merupakan hal yang memudahkan penyampaian informasi yang baik hingga ke semua daerah,” ujarnya dalam konferensi pers program Mobile Obstetrical Monitoring (MoM) di Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Chairul, telemedicine membutuhkan sistem yang baik dan melibatkan tim dokter spesialis. Khususnya untuk menekan AKI, tim juga membutuhkan bantuan tenaga kesehatan lain yang lebih dekat dengan masyarakat yaitu bidan.

AKI merupakan indikator penilaian dari kondisi pelayanan kesehatan di suatu negara. Di Indonesia AKI masih terbilang tinggi. Data WHO tahun 2010 menunjukkan AKI di Indonesia mencapai 228/100.000 kelahiran hidup. Sementara Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan, angkanya mencapai 359/100.000 kelahiran hidup.

Menurut dokter spesialis kebidanan dari RSIA Bunda Ivan Sini, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh minimnya kesadaran pemeriksaan kehamilan teratur oleh ibu hamil. Dengan kata lain, calon ibu tidak mengetahui faktor risiko dari kehamilannya sehingga rentan mengalami komplikasi.

“Dengan mengaplikasikan teknologi, maka tenaga kesehatan dapat menentukan risiko komplikasi tanpa harus pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang sudah mengetahui risiko pasien lah yang datang ke pasien,” jelas Ivan.

Masih jauh dari target

Menurut Ivan, untuk mencapai sistem telemedicine yang baik maka diperlukan kolaborasi yang baik dari tenaga kesehatan, pihak pemerintah, swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kesiapan dari tenaga kesehatan menghadapi perkembangan teknologi sangat pesat harus bisa diimbagi oleh pemerintah dalam menciptakan payung hukum terhadapnya.

Di luar negeri, kata Ivan, semua pihak telah mendukung telemedicine. Pemerintah mengeluarkan miliaran dollar untuk infrastruktur yang mendukung sistem telemedicine.

Sementara itu, di Indonesia kondisinya masih jauh dari itu. Meskipun begitu, Ivan mengakui Indonesia sudah mulai memasuki era telemedicine. Terbukti dari mulai berjalannya sebuah proyek percontohan aplikasi pengontrolan risiko kehamilan di Padang sejak Desember 2013 lalu.

Hingga kini sekitar 500 ibu hamil telah diperiksa dan terdapat 60 lebih yang telah diidentifikasi memiliki kehamilan berisiko tinggi dalam tiga bulan pertama proyek tersebut berjalan.

Kendati demikian, Ivan mengatakan, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi dari proyek percontohan tersebut. Antara lain masih kuatnya kepercayaan masyarakat pada tokoh penolong kelahiran non-medis hingga kendala sinyal.

sumber: health.kompas.com

 

EarthTalk: Global warming and its effects on human health, disease

Dear EarthTalk: How is it that global warming could cause an increase in health problems and disease epidemics? Do we have any evidence that it is already happening? – Jim Merrill, Provo, Utah

Global warming isn’t just bad for the environment. There are several ways that it is expected to take a toll on human health. For starters, the extreme summer heat that is becoming more normal in a warming world can directly impact the health of billions of people.

“Extreme high air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory disease, particularly among elderly people,” reports the World Health Organization (WHO). “In the heat wave of summer 2003 in Europe, for example, more than 70,000 excess deaths were recorded.”

WHO adds that high temperatures also play a role in elevated levels of ozone and other air pollutants known to exacerbate respiratory and cardiovascular problems. And according to the non-profit Union of Concerned Scientists, warmer temperatures and higher levels of atmospheric carbon dioxide can stimulate plants to grow faster, mature earlier and produce more potent allergens. “Common allergens such as ragweed seem to respond particularly well to higher concentrations of carbon dioxide, as do pesky plants such as poison ivy. Allergy-related diseases rank among the most common and chronic illnesses . . . .” reports the group.

Another way global warming is bad for our health is that it increases extreme weather events that can injure or kills large numbers of people. According to WHO, the number of weather-related natural disasters has more than tripled since the 1960s. Likewise, increasingly variable rainfall patterns combined with higher overall temperatures are leading to extended droughts around the world. “By the 2090s, climate change is likely to widen the area affected by drought, double the frequency of extreme droughts and increase their average duration sixfold,” reports WHO. One result is likely to be a downturn in agricultural productivity along with a spike in malnutrition. Another is less access to safe drinking water, a trigger for poor sanitation and the spread of diarrheal diseases – not to mention resource wars.

Perhaps most worrying to public health experts, though, is the potential for global warming to cause a spike in so-called “vector-borne diseases” like schistosomiasis, West Nile virus, malaria and dengue fever. “Insects previously stopped by cold winters are already moving to higher latitudes (toward the poles),” reports UCS. Researchers predict that thanks to global warming an extra 2 billion people, mostly in developing countries, will be exposed to the dengue virus over the next half century.

A related fear is that thawing permafrost in polar regions could allow otherwise dormant age-old viruses to re-emerge. Earlier this year, French and Russian researchers discovered a 30,000 year old giant virus, previously unknown to science, in frozen soil in Russia’s most northerly region. While the virus, which researchers dubbed Pithovirus sibericum, is harmless to humans and animals, its discovery has served as a wake-up call to epidemiologists about the potential re-emergence of other viruses that could make many people sick. While some of these re-emergent viruses might also be new to science, others could be revitalized versions of ones we thought we had eradicated, such as smallpox.

source: www.sacbee.com