Bill Gates Dukung Pendirian Dana Kesehatan Indonesia

Filantropis sekaligus orang terkaya versi majalah forbes, Bill Gates, akan datang ke Indonesia guna mendukung pembentukan Dana Kesehatan Indonesia atau Indonesia Health Fund (IHF) oleh para pengusaha di Tanah Air.

“Kedatangan Bill Gates merupakan momentum untuk mengajak pengusaha Tanah Air bergabung di IHF,” kata Menkokesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa.

Agung menjelaskan, IHF merupakan inisiatif yang baik yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin. Karena itu, Agung mengajak seluruh pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam IHF.

Gates, sambung Agung, dijadwalkan datang awal April mendatang dan akan meninjau sejumlah sentra kesehatan masyarakat sekaligus akan mendonasikan dana untuk IHF.

Sementara itu, menurut Chairman dan CEO Mayapada Group Dato Sri Dr Taher langkah Bill Gates diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengusaha yang ada di Indonesia.

“Pengusaha harus menanamkan bahwa keuntungan usaha harus disisihkan untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Dia menambahkan, bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan di Indonesia dan fokus pada lima problem kesehatan yakni malaria, TBC, demam berdarah dan keluarga berencana.

Sementara itu menurut WHO diperkirakan 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di daerah endemis malaria.

sumber: www.republika.co.id

 

Setiap Tahun Terdapat 550.000 Pasien Baru Stroke di Indonesia

Di Indonesia terdapat sekitar 550.000 pasien baru stroke setiap tahunnya. Angka ini terbilang sangat tinggi dan menempati urutan ketiga sebagai penyebab kematian di Indonesia, setelah kardiovascular dan kanker.

Hal ini diungkapkan oleh Bambang Kuncoro, Ketua Umum Ikatan Okupasi Terapis Indonesia di Gedung Vokasi, Universitas Indonesia, Program Studi Vokasi UI, Depok.

“Stroke ialah penyakit kardiovaskuler yang terjadi akibat gagalnya suplai oksigen ke sel-sel otak, yang beresiko terhadap kerusakan iskemik dan dapat menyebabkan kematian. Diperkirakan terjadi 550.000 kasus baru setiap tahun, dimana penyakit ini juga berdampak terhadap ekonomi secara langsung (kesehatan) maupun tidak langsung,” ujarnya melalui rilis yang disampaikan, Senin (10/3).

Pada kesempatan yang sama Hermito Gideon menyatakan bahwa kejadian stroke semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, terutama akibat perubahan gaya hidup.

“Remaja yang sangat aktif menggunakan jari-jarinya untuk bermain hape atau gadget berpotensi mengalami penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah, karena kurangnya aktifitas produktif,” ujarnya.

Gideon menyampaikan bahwa okupasi terapi merupakan sebuah metode rehabilitasi baru yang bekerja secara komprehensif mengembalikan kehidupan penderita stroke. Adapun tingkat penyembuhan yang bisa diraih hampir 80 persen.

“Dengan okupasi terapi, pasien bukan hanya dibantu untuk melakukan gross motoric seperti pada fisioterapi (aktifitas berjalan). Tapi pasien bisa kembali mandiri seperti semula, sesuai dengan latar belakang profesi atau hobinya,” paparnya.

Okupasi terapi merupakan profesi kesehatan yang menggunakan pendekatan (terapi) dengan tujuan mendorong pasien yang dependent (tergantung) menjadi independent (mandiri), seperti kembali menyetir dan sebagainya.

sumber: www.beritasatu.com

 

Global Warming and Human Health

Global warming isn’t just bad for the environment. There are several ways that it is expected to take a toll on human health. For starters, the extreme summer heat that is becoming more normal in a warming world can directly impact the health of billions of people.

“Extreme high air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory disease, particularly among elderly people,” reports the World Health Organization (WHO). “In the heat wave of summer 2003 in Europe, for example, more than 70,000 excess deaths were recorded.”

WHO adds that high temperatures also play a role in elevated levels of ozone and other air pollutants known to exacerbate respiratory and cardiovascular problems. And according to the non-profit Union of Concerned Scientists (UCS), warmer temperatures and higher levels of atmospheric carbon dioxide can stimulate plants to grow faster, mature earlier and produce more potent allergens. “Common allergens such as ragweed seem to respond particularly well to higher concentrations of carbon dioxide, as do pesky plants such as poison ivy. Allergy-related diseases rank among the most common and chronic illnesses…” reports the group.

Another way global warming is bad for our health is that it increases extreme weather events that can injure or kills large numbers of people. According to WHO, the number of weather-related natural disasters has more than tripled since the 1960s. Likewise, increasingly variable rainfall patterns combined with higher overall temperatures are leading to extended droughts around the world. “By the 2090s, climate change is likely to widen the area affected by drought, double the frequency of extreme droughts and increase their average duration six-fold,” reports WHO. One result is likely to be a downturn in agricultural productivity along with a spike in malnutrition. Another is less access to safe drinking water, a trigger for poor sanitation and the spread of diarrheal diseases—not to mention resource wars.

Perhaps most worrying to public health experts, though, is the potential for global warming to cause a spike in so-called “vector-borne diseases” like schistosomiasis, West Nile virus, malaria and dengue fever. “Insects previously stopped by cold winters are already moving to higher latitudes (toward the poles),” reports UCS. Researchers predict that thanks to global warming an extra two billion people, mostly in developing countries, will be exposed to the dengue virus over the next half century.

A related fear is that thawing permafrost in Polar Regions could allow otherwise dormant age-old viruses to re-emerge. Earlier this year, French and Russian researchers discovered a 30,000 year old giant virus, previously unknown to science, in frozen soil in Russia’s most northerly region. While the virus, which researchers dubbed Pithovirus sibericum, is harmless to humans and animals, its discovery has served as a wake-up call to epidemiologists about the potential re-emergence of other viruses that could make many people sick. While some of these re-emergent viruses might also be new to science, others could be revitalized versions of ones we thought we had eradicated, such as smallpox.

source: www.exchangemagazine.com

 

Diseases Threaten Indonesia’s Economic Health

Indonesia’s high rate of economic growth could fall victim to its high rate of tropical disease, warns a study by a team of U.S.-based academics and disease experts from the World Health Organization.

Published in the peer-reviewed journal PLoS One, “An Emerging Market Economy Beset by Neglected Tropical Diseases” reports that Indonesia has some of the world’s highest concentrations of these diseases, including dengue and leprosy.

Commonly found in low-income countries recovering from conflict or suffering from poor economic growth, these conditions “impair physical and cognitive development, contribute to mother and child illness” and “make it difficult to farm or earn a living,” according to the Centers for Disease Control and Prevention.

That’s a worrisome prospect for Indonesia. Economic growth has averaged 6% in recent years, and the middle class is projected to more than double in size over the next decade.

But development agencies say parts of this sprawling archipelago aren’t feeling the benefits. In Indonesia’s far east, for example, undernourishment and maternal mortality are widespread.

According to the study, Indonesia is the only country in Southeast Asia with endemic schistosomiasis, a parasitic disease prevalent in communities without potable water or adequate sanitation.

In addition, almost 10% of the world’s new leprosy cases occur in Indonesia, and the World Health Organization warns of “a serious and emerging threat from dengue fever.”

An article published in PLoS One last month estimated the economic impact of dengue in Indonesia in 2010 at more than $323 million. Dengue has long been a public-health threat in Southeast Asia, and record numbers of cases have been reported recently in neighboring Singapore and Malaysia, where the article estimates the 2010 impact at $128 million.

If Indonesia doesn’t better control these diseases, the new study says, “they could thwart future growth and economic gains because of their adverse impact on child development, labor, and the health of girls and women.”

Public-health measures have made some progress. More recently, the Indonesian Ministry of Health has unrolled programs as part of a national action plan aimed at eliminating these diseases. They include education programs that teach children about hand washing and improved sanitation.

But this latest study indicates that if it wants to keep the growth train running, Indonesia will need to step up its outreach.

source: blogs.wsj.com

 

Dokter Puskesmas Setara Kualitasnya dengan Spesialis?

Dua tahun lagi, kemampuan dokter puskesmas akan setara dengan dokter spesialis. Selain dokter puskesmas, kemampuan dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan primer lainnya seperti praktik dokter pribadi dan klinik pratama juga setara kualitasnya dengan spesialis.

“Saat ini Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak terkait tengah menyusun standar kompetensi untuk dokter layanan primer (DLP), sehingga kemampuannya bisa setara spesialis. Mungkin, Juli 2015 standar kompetensi sudah jadi sehingga kualitas DLP bisa teruji,” kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes RI, Akmal Taher, pada dies natalis FKUI bertema “Tantangan Dokter di Era JKN, di Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Nantinya DLP berbeda dengan spesialis lainnya yang khusus menguasai satu bidang. DLP tetap seorang generalis yang menguasai masalah secara umum, namun memiliki perbedaan dalam menangani penyakit. Dengan level pendidikan yang lebih tinggi maka kompensasi yang akan diberikan akan lebih besar.

“Nantinya dokter yang baru lulus dan menjalani internship tetap berpraktik di fasilitas layanan primer. Namun mereka berbeda dengan dengan DLP dari standar kompetensinya,” kata Akmal.

Akmal mengatakan, peningkatan kualitas dokter layanan primer merupakan bagian dari program JKN yang berfokus pada layanan promotif dan preventif. Dengan kompetensi yang tinggi, diharapkan standar kesehatan masyarakat akan semakin baik. Hal ini sekaligus memperbaiki citra dokter layanan primer yang kerap dipandang sebelah mata.

“Selama ini pelayanan di fasilitas primer kerap dianggap hanya menunggu waktu sebelum menunjukkan spesialis. Hal ini diperkuat dengan rendahnya reward untuk dokter layanan primer. Padahal dokter layanan primer berfungsi sebagai gate keeper yang menentukan tahap pengobatan selanjutnya,” kata Akmal.

Pendidikan untuk DLP, kata Akmal, hanya disediakan fakultas kedokeran terakreditasi A. Untuk periode 2014- 2019, rencananya akan dilatih 9.600 dokter fasilitas layanan kesehatan primer seluruh Indonesia menuju DLP.

DLP beda

DLP dan dokter muda keduanya adalah generalis, namun standar kompetensi DLP lebih tinggi. kompetensi tersebut antara lain pengetahuan penyebab penyakit dan proses pemeriksaan di rumah sakit

“Kalau dokter biasanya hanya memberi obat berdasarkan penyakit, maka DLP akan mencari penyebab penyakit yang bisa berasal dari lingkungan sekitar atau dalam dirinya. Selain tentunya melakukan upaya promotif dan preventif,” kata Direktur Utama RSCM, Czeresna H Soejono.

DLP juga dipastikan memahami 155 pedoman pelayanan kesehatan sesuai ketetapan organisasi profesi kedokteran. Karenya DLP lebih mudah berdiskusi dengan dokter spesialis yang berpraktik di rumah sakit. Dalam prosesnya, DLP juga menjalani pendidikan di rumah sakit, sehingga mengetahui proses diagnosis hingga terapi pengobatan.

sumber: health.kompas.com

 

Perawatan paliatif di Indonesia belum optimal

Perawatan paliatif terhadap pasien yang berada pada kondisi terminal seperti kanker, alzheimer dan stoke di Indonesia belum optimal. Perawat yang memerankan posisi penting dalam perawatan paliatif masih terkendala baik dari sisi pengetahuan maupun kebijakan. Akibatnya, perawatan paliatif yang seharusnya melibatkan peran keluarga yang cukup besar belum bisa berjalan dengan baik.

Kondisi ini berbeda dengan luar negeri yang sudah berjalan dengan baik,papar staf pengajar di Program Studi Ilmu Keparawatan (PSIK) UGM, Martina Sinta Kristanti, S.Kep., Ns., M.N di sela-sela acara seminar Interprofessional Work for Enhancing the Family Roles for Palliative Care: Lesson learned from Several Countries di Gd. Ismangoen Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Selasa (4/3).

Martina menambahkan kebijakan perawatan paliatif sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2007. Sayangnya, pada praktik di lapangan perawatan paliatif tersebut belum menyentuh kebutuhan pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan, terutama pada stadium lanjut.

Yang dibutuhkan pasien dan keluarga bukan hanya penyembuhan namun juga perawatan optimal yang pada akhirnya jika pasien meninggal pada kondisi dignity (bermartabat),katanya.

Sejauh ini sudah ada lima rumah sakit yang dinilai mampu memberikan perawatan paliatif di Indonesia tetapi menurut Martina masih tetap belum optimal, termasuk RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta. Ke lima rumah sakit ini ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan Makasar.

Perawatan paliatif ini adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan perawat memiliki peran yang sangat penting,tegas Martina.

Seminar yang digelar ke empat kali di PSIK UGM tersebut menyajikan 32 free paper dan 18 poster. Ada sekitar 160 peserta dan tamu undangan hadir dalam kegiatan itu, seperti dari Malaysia, Kalimantan, Semarang, Gombong, Jember, Bali, Jakarta dan Yogyakarta. Melalui seminar ini diharapkan dapat membagikan keilmuan paliatif bagi perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam perawatan paliatif.

sumber: www.merdeka.com

 

UN coordinator to speak on world hunger, health

To raise awareness of and reduce international conflict, the Texas A&M Conflict and Development Center will host Ken Davies, global coordinator of the U.N. World Food Programme’s Purchase for Progress initiative. His visit will feature lectures regarding the P4P initiative, food security and HIV in Asia and Africa by Davies and his wife, Dr. Margrethe Juncker.

Ed Price, the Howard G. Buffett chair on Conflict and Development, said both lectures further the purpose of the Conflict and Development Center by addressing world hunger and disease, both of which result from and fuel international conflict.

“The World Food Programme seeks to solve hunger, and hunger is part of the bigger picture of conflict. Hunger poverty and conflict go together,” Price said. “Poverty causes hunger, hunger causes conflict, conflict results in disease and poverty. All of the phenomena are very closely related.”

Davies’ lecture will discuss the United Nation’s program to provide food to the most food insecure parts of the world

The Purchase for Progress initiative was started by the World Food Programme and attempts to circumvent the problems caused by solely giving food to developing countries by purchasing food produced by these farmers and providing the food to the local community.

Price said a major problem faced by the World Food Programme was that farmers didn’t want to sell their produce to them.

“An interesting observation that began to be clear is that even though there are farmers producing food in these countries, they were unwilling to sell it to the World Food Programme, because the prices were too low, even though the World Food Program tried to buy the food at world market prices, what we would consider a fair market price,” Price said. “The farmers in these poor countries couldn’t afford to sell it. They said their cost of production was far above what the world food price was.”

This issue prompted the analysis of farmer’s production costs in the countries where The World Food Programme was attempting to buy produce. Texas A&M conducted this study in conjunction with P4P, and Price said the study revealed that the increased production costs stemmed from antiquated technology.

“Beginning three years ago we went to three countries — Sierra Lion, Liberia and the southern Sudan — to analyze the cost of production of food by farmers and find out why they couldn’t sell it,” Price said. “Sure enough, we found that farmers cost of production was very high, mainly because farmer’s level of technology was very low. They were using technology that required enormous amounts of labor. In effect their cost of production was far above the world market price.”

Juncker’s lecture will highlight her work with people with HIV in poor African and Asian communities and will include a documentary detailing the life of an HIV-positive widow at Reach Out Mbuya Parish HIV/AIDS Initiative.

“These events are open to everybody,” said Melanie Balinas, Conflict and Development’s communications manager. “While Dr. Juncker’s lecture will take place in the school of rural public health, there’s also a lot of general interest to be found in the international aspect in her work with developing communities.”

Sophomore biochemistry major Hyunjin Lee said as HIV is a serious global issue, people should be willing to learn as much as they can about new methods of assisting HIV-positive individuals.

“People in poverty are much more like to be affected by HIV/AIDS and although it seems obvious, awareness of this issue as well as preventative actions need to be increased,” Lee said. “I also think the P4P’s effort to lessen world hunger without hurting the local economy is an interesting way of doing things.”

Davies’ lecture will take place in room 200 of the AGLS Building at 11:30 a.m. Thursday and Juncker’s lecture will start at noon in room 111 of the School of Rural Public Health. Both events are open to the public and will be available via live streaming on the ConDev Lecture Series Google Hangouts and later on Youtube.

source: www.thebatt.com

 

Indonesia Peringkat 4 Pasien TB Terbanyak di Dunia

Meskipun prevalensinya menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penderita penyakit tuberkulosis (TB) di Indonesia masih terbilang tinggi. Bahkan, saat ini jumlah penderita TB di Indonesia menempati peringkat empat terbanyak di seluruh dunia.

“Indonesia peringkat empat terbanyak untuk penderita TB setelah China, India, dan Afrika Selatan. Tapi, itu karena sesuai dengan jumlah penduduknya yang juga banyak,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI Tjandra Yoga Aditama di sela-sela acara Forum Stop TB Partnership Kawasan Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Mediterania Timur, Senin (3/3/2014), di Jakarta.

Dalam forum tersebut, hadir pula Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia Khanchit Limpakarnjanarat, Executive Director of Global Fund for AIDS, Tuberculosis, and Malaria Mark Dybul, Executive Secretary of Global Stop TB Partnership Lucica Ditiu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Emil Agustiono. Forum tersebut melibatkan 100 peserta dari 13 negara yang terdiri dari pengelola program TB nasional, national stop TB partnership, dan LSM terkait.

Tjandra mengatakan, prevalensi TB di Indonesia pada 2013 ialah 297 per 100.000 penduduk dengan kasus baru setiap tahun mencapai 460.000 kasus. Dengan demikian, total kasus hingga 2013 mencapai sekitar 800.000-900.000 kasus.

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan, Indonesia dan negara-negara lain dengan beban tertinggi penyakit TB perlu banyak belajar dari negara yang tergolong sukses menanggulangi TB. Maka dari itu, pembentukan forum diskusi untuk berbagi informasi tentang situasi terkini, pelaksanaan, dan tantangan dalam upaya melibatkan kemitraan yang luas dan program penanggulangan TB penting untuk dilakukan.

“Kerja sama antarnegara untuk memperluas dan memperkuat penanggulangan TB juga perlu dilakukan. Tidak hanya kerja sama soal dana, tetapi juga inovasi agar tiap orang bisa terbebas dari TB,” ujarnya.

Nafisah menegaskan, TB dapat dicegah dan diobati, tergantung kepada perilaku seseorang. Menurut dia, selama seseorang menjalani hidup bersih dan sehat, ada banyak penyakit yang bisa dicegah, termasuk TB.

Selain itu, ia juga menekankan pada pentingnya berobat sedini mungkin. Jika terjadi batuk, perlu dicurigai dan diperiksakan. Apabila benar TB, bisa segera diobati. Semakin cepat diobati, kemungkinan kesembuhannya pun besar.

sumber: health.kompas.com

 

Diseases of poverty are undermining Indonesia’s competitiveness

There is a striking increased incidence of many neglected tropical diseases associated with poverty. There are often debates about whether or not the poverty itself, which is associated with increased rates of many diseases, is actually the cause of this problem or the result of deficient minds among people in poverty which leaves them less motivated and capable of competing effectively in society. The facts again and again show that poverty itself is the primary culprit in such instances and that if given a fair chance to rise out of the ashes of poverty most poor people could do just fine competing well in every realm of life.

There are many serious tropical diseases which are seen with increased incidence with poverty, particularly in Indonesia. Indonesia represents an emerging market economy which is beset by neglected tropical diseases (NTDs), reported PLOS One. A careful analysis of the situation in Indonesia can therefore serve as a good model to study the effects of extreme poverty on the spread of infectious diseases.

In spite of a large population and a growing economy, Indonesia nevertheless has some of the world’s highest concentrations of neglected tropical diseases (NTDs). These NTDs may undermine future national growth and recent gains in the country. Indonesia and its Ministry of Health, along with the World Health Organization (WHO), have embarked on an ambitious effort to quickly put together a health and scientific infrastructure which is suitable for eliminating its NTDs.

Indonesia is the world’s largest island nation which is made up of approximately 17,000 islands of which 5,000–6,000 are inhabited. This country is the fourth most populated nation behind China, India, and the United States. Alongside the Netherlands, Indonesia has the world’s 16th largest economy . The World Bank says that Indonesia together with South Korea and the BRIC, which includes Brazil, Russia, India, and China, will account for more than half of the world’s economic growth by 2025.

In spite of the future promise of greater economic gains, Indonesia is also now simultaneously struggling with a staggering level of extreme poverty. Out of a population of about 242 million people, according to the World Bank, an estimated 46 percent, or approximately 111 million people, live on less than $2 per day, while 18 percent, or 44 million people, live on less than $1.25 per day. A potent force which currently traps Indonesia’s poorest 111 million people in poverty and may eventually threaten Indonesia’s economic potential is a group of NTDs which affect the region. These diseases have the ability to undermine or stall economies because of their negative impact on child development, labor, and the health of girls and women.

The “bottom 111” million people in Indonesia suffer from an extraordinarily high level of NTDs, including:

  1. Widespread helminth infections, such as soil-transmitted helminth (STH) infections
  2. Lymphatic filariasis (LF)
  3. Neglected bacterial infections, such as yaws and leptospirosis
  4. Endemic schistosomiasis
  5. A serious and emerging threat from dengue fever

Clearly, Indonesia’s competitiveness is at risk from neglected diseases of poverty, reports the Sabin Vaccine Institute. Scientists have said the control and elimination of neglected tropical diseases (NTDs) is one of the most cost-effective ways Indonesia can sustain economic growth and lower inequality. Indonesia is positioning itself to defeat NTDs by 2020. NTDs are noted as “one of the most potent forces” which traps Indonesia’s citizens, especially women and children, in a viscous cycle of poverty.

Lorenzo Savioli, MD, director of the Department of Control of NTDs at the World Health Organization (WHO), said, “Today, 70 percent of the poorest are in fast growing economies and middle income countries like Indonesia. Indonesia’s commitment to and investment in controlling and eliminating NTDs could lift millions of Indonesians out of poverty and empower them to lead healthy, productive lives, benefiting the nation as a whole and assuring an equitable distribution of the wealth generated by economic growth.” The leadership of Indonesia in carrying out an ambitious national effort to fight NTDs through its Ministry of Health, in collaboration with WHO and other partners, will also help achieve the WHO NTD roadmap goals by 2020.

Indonesia suffers from the second highest burden of NTDs worldwide. There are an estimated 195 million people, which include 50 million children, who are at risk for soil-transmitted helminths, 125 million people who are at risk for lymphatic filariasis and approximately 25,000 – 50,000 people who are at risk for schistosomiasis. Indonesia has the second largest number of dengue cases worldwide.

Peter Hotez, MD PhD, president of the Sabin Vaccine Institute, has said, “As Southeast Asia’s largest economy, G20 leader, co-chair of the United Nation’s High Level Panel on the post-2015 development agenda, and ASEAN member, Indonesia is clearly positioned to make significant advances against NTDs.” If Indonesia prioritizes NTDs and ensures that treatment and prevention programs reach all vulnerable communities, Indonesia can dramatically improve the lives of its most marginalized citizens.

NTDs can cause a myriad of health problems, including:

  1. Anemia
  2. Malnutrition
  3. Disability
  4. Stigma

These health problems prevent kids from attending school, keep adults from working, and increase the consequences of other diseases, which therefore contributes to decreases in human capital and worker productivity.

A view of the staggering problem of pervasive poverty in Indonesia associated with NTDs helps to raise an awareness of how painful and costly poverty really is. In the United States and other countries poverty has been found to be associated with increased rates of diabetes, obesity, asthma, and malnutrition. The filth associated with poverty is also associated with increased rates of infectious diseases in the United States and elsewhere.

In a world growing smaller with a greater appreciation for an interdependence between people in different nations due to the advent of the internet, it becomes clear nobody should be ignoring these catastrophic health conditions associated with poverty. When a crisis hitting mankind is this tragic on such a wide scale it appears to me acts of omission in dealing with these problems in any corner of the world are a serious matter. I suggest the world community rally behind initiatives to wipe out poverty in every corner of the world.

source: www.emaxhealth.com

 

Health is wealth

HEALTHJUSTICE Philippines, Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), the World Health Organization (WHO), and the Department of Health recently held an important forum with speakers from the government, the academe, civil society, and international representatives from our neighboring countries.

Health Promotion (HP) to control and prevent non-communicable diseases (NCDs) is essential because these diseases (as reported by WHO) are responsible for 36 million deaths out of the 58 million in 2008.

In the Philippines, 85,700 people die of cancer, 57,864 of heart disease, 18,512 of diabetes, and 13,473 of lung disease.

The HP Model focuses on health and aims to sustain it.

The NCD epidemic continually increases in low- and middle-income countries particularly in the Philippines. The poor are more prone to getting sick and are further burdened by the excessive medical bills brought about by those diseases, which tend to be chronic, slow in progression, and of long duration.

HealthJustice is an organization that is the resource in research for priority public health policy. It promotes health and focuses on curing, maintaining wellbeing.

This movement is gaining ground globally particularly in Australia, Canada, Japan, Kenya, Mexico, and Finland. We have been learning from the experience of Thailand.

Heath promotion is valuable in the prevention of NCDs that should and can be prevented.

The top four in the Philippines are: lung cancer, cardiovascular disease, coronary artery disease and chronic obstructive pulmonary disease.

According to the recent statistics, these diseases cause the loss of approximately $6 billion including productivity loss from death, disability and from the disease itself.

“Currently, there is a lack of prioritization and sustainable funding for preventive health care measures like Health Promotion that aim to address these NCDs,” says Dr. Ulysses Dorotheo, Project Director of the SEATCA Initiative on Tobacco Tax (SITT) Project.

Among the speakers were Chulalongkorn University lecturer Dr. Poranee Laoitthi from the Department of Preventive and Social Medicine. She is a Thai pioneer in Health Promotion efforts and conducted a study.

“Through successful legislation and policy changes, Thailand has successfully controlled the common risk factors that lead to NCDs,” said Irene Reyes, Managing Director of HealthJustice Philippines.

NCD RISK FACTORS:

• tobacco use
• alcohol use
• physical inactivity
• unhealthy diet
• improper road safety

FAST FACTS:

• NCDs are the leading cause of most preventable deaths in the world.
• Every 1,000 tons of tobacco produced kills 1,000 people.
• Ten Filipinos die every hour.
• The harmful intake of alcohol is associated with over 60 diseases and health conditions.
• 2.5 million people die due to alcohol abuse.
• The Philippines ranks 2nd in Southeast Asia for most alcohol consumed.
• Physical inactivity is the 4th leading cause for mortality globally.
• 3.2 million deaths are caused by insufficient physical activity.
• 20% of Filipino males and 25.7% of Filipino females aren’t sufficiently active.
• Diet and nutrition can directly affect the occurrence or prevention of NCDs.
• 24.6% of Filipino males and 28.4% of Filipina females are obese.
• Traffic accidents are the leading cause of injury-related deaths worldwide.
• In the Philippines, road accidents account for 33% of all injuries from external causes
• In 2011, there were 8,175 reported fatalities due to traffic accidents.

There has been a concerted effort to prevent young people from taking up smoking. The sin taxes imposed on liquor and cigarettes have made the basic cost of cigarettes more expensive. But there are cheap smuggled cigarettes that people resort to when they need a fix. Others use the fake e-cigarettes that have nicotine but there is no smoke — there is only steam. Recent findings have shown that these e-cigarettes are not safe because of the nicotine.

Nicotine is so addictive that people crave for it long after they used up their supply of nicotine patches. Quitting smoking cold turkey is so difficult that the ex-smokers gulp down food.

The Australian poster with the graphic design of a body outline says it all:

“Stop Smoking; Start Repairing”

(The effects of stopping)

“After 1week, your sense of taste and smell return.

…3 months — Lung function begins to improve.

…8 hours — excess carbon monoxide oxide (CO) is out of your blood.

…5 days — Most nicotine is out of the body.

…1 year — a pack a day smoker saves $4,000.

…12 months — your risk of disease is halved.

… 12 weeks — Lungs regain the ability to clear themselves

… 5 years — Your risk of a strokes has dramatically decreased.”

The above is supposed to be the general picture.

However, there are shocking exceptions among ex-smokers.

Some aggressive cancers in the bladder and kidney have been traced to ex-smokers who had quit the habit some 20 years earlier. Fatal lung cancer is directly caused by second-hand smoke. There are more than 10 cancers and the risk of strokes and heart disease and its complications are linked to smoking, many years after the smokers had quit.

Life is precious. We should value our own health and that of our families through regular checkups, preventive physical care such as having a balanced diet with moderate exercise and getting fresh air. Above all, we should keep a positive attitude and minimize stress.

On a lighter note, a century ago, the famous wit Oscar Wilde quarreled with the spirited dancer-actress Sarah Bernhardt during the rehearsal of one of his plays. They argued about how her part should have been interpreted. Having reached an impasse, Wilde drawled, “Do you mind if I smoke, madam?” Bernhardt snapped, “I don’t care if you burn.”

source: www.bworldonline.com