Pemerintah Didesak Gratiskan Biaya Kesehatan Warga Miskin

Sekitar 10 ribu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengepung Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/2). Mereka mendesak pemerintah menggratiskan biaya kesehatan untuk warga miskin dan buruh. Alasannya banyak rumah sakit yang menolak melayani warga miskin karena mereka tak memiliki kartu BPJS.

Buruh juga menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan upah sebesar 30 persen dengan 84 tuntutan yang pernah diajukan pada awal 2014. Bila pemerintah tak menggubrisnya, mereka mengancam mengepung Jakarta dengan mengerahkan 1 juta buruh pada 1 Mei 2014.

Selain itu, para buruh menuntut penghapusan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan mencabut peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 yang menerapkan sistem tarif kepada rumah sakit serta klinik.

sumber: www.metrotvnews.com

 

Poor Nations Seek New Hepatitis C Drug

Now that wealthy nations have a simple pill regimen that can cure hepatitis C, calls are mounting from representatives of poor nations for the same drugs.

In December, the Food and Drug Administration approved sofosbuvir, from Gilead Sciences. Under the brand name Sovaldi in the United States, it is expected to cost $84,000 per treatment. Four other companies are developing similar pills expected to reach the market in the next three years, with similarly high price tags.

Worldwide, at least 150 million people — nearly five times the number with H.I.V. — are believed to have hepatitis C, which can cause liver damage and cancer.

The Access Campaign of Doctors Without Borders has estimated that cocktails of sofosbuvir and similar drugs can be made for $250 or less, and it is lobbying to make that possible, said Rohit Malpani, the campaign’s policy chief.

It will ask the World Health Organization to put sofosbuvir on its list of drugs the agency tests for countries too poor to have their own drug regulatory agencies.

It is opposing Gilead’s patent application for sofosbuvir in India. Gilead, meanwhile, hopes to license Indian drug companies to make a $2,000-per-treatment version.

The campaign also plans to ask the three top funders of the war on AIDS — the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; the President’s Emergency Plan for AIDS Relief; and Unitaid — to agree to pay for hepatitis drugs too if the prices become affordable, which will let Doctors Without Borders start pilot treatment projects in several countries.

source: www.nytimes.com


 

Kemristek Fokus Kembangkan Vaksin Lokal

Salah satu permasalahan dari teknologi kesehatan dan obat di Indonesia adalah sebagian besar bahan baku obat vaksin masih diimpor dari negara lain. Kondisi ini menyebabkan pengembangan teknologi kedokteran maupun kesehatan di tanah air tergantung pada produk impor.

Hal ini juga disadari betul oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta. Karena itu, kesehatan dan obat merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus program penelitian dan pengembangan Iptek, di samping bidang ketahanan pangan, bidang energi baru dan terbarukan, bidang teknologi dan manajemen transportasi, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pertahanan dan Keamaman, dan Material.

“Di bidang kesehatan, sekarang kita fokusnya ke vaksin, karena anak-anak balita dan di atasnya masih banyak yang memerlukan vaksin, sehingga nantinya kebutuhan vaksin ini bisa ditangani di dalam negeri. Kalau ini bagus, kita akan pindah (bahan baku dan produksi) ke dalam negeri semua,” kata Muhammad Hatta di acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan “Ristek-Kalbe Science Award (RKSA)” 2014 antara PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) bersama Kemristek, di kantor BPPT, Jakarta, Selasa (11/2).

Diungkapkannya, berbagai konsorsium penelitian dan kerjasama di bidang kesehatan dan obat juga telah dibentuk. Melalui konsorsium tersebut akan terbentuk sinergi antara akademisi, bisnis, dan pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan konsorsium yang telah ditetapkan.

“Saat ini Kemenristek juga telah memfasilitasi beberapa konsorsium terkait dengan kesehatan dan obat, seperti konsorsium Hepatitis B, konsorsium Vaksin TB, dan lainnya. Secara khusus Kemenristek dan Kalbe Farma juga telah bekerjasama mendorong kemandirian dalam bidang kesehatan seperti kerjasama litbang sel punca antara IPB, Lipi, dan PT. Kalbe Farma,” ujarnya.

Diakui Menristek, ilmu dan teknologi saat ini memang berkembang sangat cepat. Sehingga, product life cycle menjadi semakin singkat dengan adanya penemuan-penemuan baru yang didapatkan semakin cepat.

“Sinergi yang kuat antara peneliti dengan industri telah menjadi kebutuhan dalam bentuk kerjasama A-B-G (Academic, Bussiness, Government) agar perkembangan teknologi yang ada dapat didorong untuk bisa segera dimanfaatkan oleh industri maupun masyarakat,” ujarnya.

sumber: www.beritasatu.com

 

Menkes: Pelayanan Kesehatan Dasar di Bengkulu Memadai

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nafsiah Mboi mengatakan bahwa pelayanan kesehatan dasar di Provinsi Bengkulu termasuk kategori memadai.

“Bengkulu kesehatan dasarnya cukup memadai, dari 1,8 juta penduduk, terdapat 180 puskesmas yang tersebar sebagai tempat pelayanan kesehatan, serta juga memiliki beberapa rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta,” kata Menkes RI di Bengkulu.

Dia mengatakan dengan jumlah pusat kesehatan masyarakat tersebut, dapat mengakomodir seluruh masyarakat Bengkulu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Tujuan kita adalah bagaimana masyarakat yang sehat dan sejahtera,” kata dia.

Selain dukungan sarana dan prasarana, dia juga mengimbau seluruh staf medis baik dokter, perawat maupun pegawai non medis yang bertugas di bidang kesehatan di daerah itu agar selalu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Dengan meningkatnya SDM maka manajemen RS serta pelayanan kesehatan juga akan ikut membaik, sehingga memudahkan pasien untuk berobat, sehingga pasien tidak akan ‘dipimpong’ jika berobat ke RS,” kata dia.

Menkes Nafsiah Mboi mengungkapkan hal tersebut pada kegiatan kunjungan ke Rumah Sakit Kota Bengkulu yang baru dibangun akhir 2013 serta baru beroperasi awal 2014.

“Selain itu kita mengecek keadaan peralatan kesehatan, dan kita lihat tadi sepertinya sudah lengkap sesuai dengan tipe RS kota, yakni tipe D,” kata dia.

Pada kunjungannya itu, Menkes juga menghibahkan satu unit kendaraan ambulans sebagai penunjang mobilisasi RS kota dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat. (rr)

sumber: id.berita.yahoo.com

 

Riyadh, Dhaka to sign health pact

The Kingdom and Bangladesh will soon sign a Memorandum-of-Understanding (MoU) to strengthen their mutual cooperation in various functions in the health sector.

The decision to draft a MOU was taken on Sunday during a meeting held here between Health Minister Dr. Abdullah Al-Rabeeah and his Bangladesh counterpart Mohammed Nasim.

Areas of the proposed agreement would include medical collaboration for training, research, exchange of experts, recruitment of doctors and health professionals from Bangladesh and medical education.

The visiting minister sought the Kingdom’s help to secure accreditation for different post-graduate medical education degrees (MD, MS, and FCPS) awarded by Bangladesh, which are yet to be recognized by the Saudi government. “The existing limitations bar the Bangladeshi post-graduate doctors from being accepted as specialist doctors, and force them to accept lower salaries than doctors with similar qualifications from other countries,” the minister noted.

During the bilateral meeting, both ministers agreed to enhance cooperation in the health sector through sharing experiences, training and research collaboration of medical practitioners of both countries for the improvement of the citizens of both nations. Explaining the recent initiatives taken for the improvement in the health sector in Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the Bangladesh health minister sought the support of the government of Saudi Arabia to recruit more doctors, nurses and other health professionals from Bangladesh.

Agreeing to consider these proposals by the Bangladesh health minister, the Saudi health minister underlined the need for regular and increased interaction between health professionals of both countries to enhance better understanding about the need for health services.

The Saudi side also expressed willingness to receive medical doctors for training modules in Saudi hospitals while they are pursuing a higher degree in Bangladesh. “This would improve understanding and collaboration between the two countries and benefit Bangladesh doctors who may pursue future careers in Saudi Arabia subsequently to gain experience,” the visiting minister said.

Informing of the massive health reforms undertaken in the Kingdom in an expansion program, Health Minister Al-Rabeeah expressed interest in hiring qualified graduate nurses under the new programs.

Al-Rabeeah hoped to visit Bangladesh at a convenient time in response to the invitation of Bangladesh health minister. A luncheon was hosted by Saudi health minister in honor of the Bangladesh health minister.

Before the bilateral meeting, the Bangladesh health minister also had a meeting with Dr. Sulaiman Al-Emran, acting secretary general of Saudi Commission of Health Specialties, sole body for accreditation and licensing of medical doctors and other health professionals in the Kingdom.

The Saudi Commission agreed to send its doctors as external examiners of Bangladesh medical degrees such as MS and MD as well as for the attachment in premier medical institutions in Bangladesh. The commission’s officials also agreed to undertake a visit to Dhaka soon to see for themselves the medical education, training and services facilities.

The visiting minister attended a reception hosted in his honor by the expatriate Bangladesh community at the Riyadh Palace Hotel here on Saturday.

In the afternoon, Nasim left for Geneva to attend a two-day meeting on e-health standardization at the World Health Organization (WHO).

According to Deputy Health Secretary Sayedul Islam Bangladesh would highlight the successful introduction of e-health services in the country. Bangladesh has been successfully using different software to collect use and store data, Sayedul said, adding that WHO officials will be shown how the Bangladeshi system would be helpful for other countries to exchange data. Seeking anonymity, a ministry official said Bangladesh would get a prize and official recognition from the WHO for successfully introducing e-health in the country.

Besides senior officials from the MOH, Bangladesh Ambassador Mohammed Shahidul Islam, Neazuddin Miah, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Professor Pran Gopal Datta, Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Abu Shafi Ahemd Amin, President of Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC) and Nazrul Islam, Director General (West Asia) of the Ministry of Foreign Affairs were also present.

sumber: www.arabnews.com

 

Egypt Confirms 38 Swine Flu Deaths

Egypt confirmed Sunday 38 death cases of A/H1N1 virus, known as swine flu, since the beginning of last December, the Egyptian Health Ministry said in a statement.

“The ministry has detected 339,483 cases with 318 diagnosed as carrying the virus since last Dec. 1, and 38 of them died,” health minister Maha al-Rabat said in the statement.

The ministry will announce twice a week on the new developments, the statement added.

The statement also warned susceptible population which includes those younger than two years and above 65 years, patients suffering respiratory diseases, diabetes and pregnant women to make urgent test once they feel the symptoms of the ordinary flu.

A/H1N1 has become so common that it has been categorized under the seasonal influenza by the World Health Organization since 2010, according to the statement.

Former health minister Mohamed Awad Tag-Eddin said at a press conference last week that the virus is growing increasingly active in the northern Hemisphere including Egypt.

source: english.cri.cn

 

Ini Hambatan Transplantasi Ginjal di Indonesia

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menandai pencapaian tranplantasi ginjal dengan teknik laparoskopi yang ke-100 pada Rabu (5/1). Namun pencapaian ini masih jauh dari harapan dan kebutuhan di lapangan, karena saat in ada banyak tantangan yang menyebabkan transplantasi ginjal masih terbatas di Indonesia.

Dalam jumpa pers di RSCM, Guru Besar Dept. Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM, Prof. Dr. dr. Endang Susalit, SpPD-KGH mengatakan bahwa perkembangan transplantasi ginjal di Indonesia lambat jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa tantangan dalam perkembangan transplantasi ginjal di Indonesia adalah transplantasi ginjal baru dilaksanakan dari donor hidup, sedangkan transplantasi dari donor jenazah belum terlaksana. Jenazah dalam hal ini diartikan dari orang yang telah mengambil keputusan atau diijinkan keluarganya untuk mendonor dengan jantung masih berdenyut, namun fungsi otak telah mati.

Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengenal transplantasi organ sehingga masih apatis. Transplantasi komersial di Indonesia pun dilarang sehingga hanya pasien yang mampu saja yang berusaha untuk mendapatkan ginjal dari luar negeri. Harga obat imunosupresif yang mahal juga menghambat upaya pengembangan transplantasi ginjal.

Ketua Departemen Urologi RSCM-FKUI, Dr.dr. Nur Rasyid, SpU menjelaskan lebih lanjut, saat ini departemen Urologi RSCM sebenarnya berkeinginan menambah frekuensi transplantasi ginjal, namun terkendala jumlah rungan rawat dan kamar operasi. Keberadaan sebuah pusat transplantasi (transplant center) seharusnya bisa menjadi solusi.

Namun pemerintah belum memberikan perhatian dan dana untuk sebuah transplant center, karena akan lebih fokus dengan staf yang lebih terkoordinasi kerjanya. “Idealnya seminggu bisa lima kali transplantasi. Tapi targetnya saat ini 100 per tahun alias dua transplantasi seminggu. Di hari biasa untuk pasien umum, untuk pemerintah kita korbankan hari libur agar pasien kasus lain tidak tertunda dan harus antri,” kata Nur, ditemui di RSCM, Jakarta, pekan lalu.

Undang-Undang (UU) alias peraturan yang belum memfasilitasi soal transplantasi ini sangat disayangkan menghambat niat mereka yang ingin menjadi donor organ. Sebagai contoh pada tahun 2002, seorang residivis berniat menyumbangkan organ tubuhnya setelah dihukum mati. Namun hal itu batal terlaksana karena tidak ada aturan yang menaungi, sementara para dokter harus bekerja sesuai aturan yang ada. “Nggak ada yang back up kita. Di negara lain, sudah ada undang-undangnya. Jika ada orang yang menyatakan mau mendonorkan, nggak ada orang yang berhak keberatan,” demikian ungkap Nur Rasyid.

Transplantasi ginjal dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1977. Sebelum krisis moneter tahun 1998, transplantasi ginjal dilakukan di pusat transplantasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Medan.

Pada saat ini transplantasi ginjal dilakukan di Jakarta, Semarang, dan Malang. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Pernefri dan Ikatan Urologi Indonesia, telah membuat work shop dan pelatihan transplantasi ginjal bagi pelaksana transplantasi ginjal dari beberapa rumah sakit propinsi di Indonesia.

Pelaksanaan transplantasi donor jenazah di Indonesia masih menjumpai kendala meskipun sudah ada Kesepakatan Kemayoran, sebagai salah satu hasil Simposium Nasional II Yagina dan Pernefr tahun 1995 di Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa semua agama yang diakui di Indonesia menerima transplantasi organ tubuh baik transplantasi dengan donor hidup maupun donor jenazah.

Selain itu, UU RI tentang kesehatan No. 36 tahun 2009 memungkinkan penggunaan donor jenazah di Indonesia. Di Indonesia penggunaan organ dari donasi komersial dilarang, dan menurut UU Kesehatan RI dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. (*/Ven)

sumber: www.gatra.com

 

Drug-resistant diseases grow as threat to public health

(RNN) – An increasing risk from drug-resistant diseases threatens to wipe out decades of medical progress, according to a study by the Centers for Disease Control and Prevention.

The study showed that resistant microbes kill at least 23,000 people each year and complicate treatment and recovery for 2 million more.

Health professionals characterize the threat as the largest challenge facing modern medicine.

“We are approaching a cliff,” said Michael Bell, deputy director of CDC’s Division of Healthcare Quality Promotion in a news release. “If we don’t take steps to slow or stop drug resistance, we will fall back to a time when simple infections killed people.”

When faced with “superbugs,” physicians must resort to second- and third-line treatments, which may be more expensive or toxic for patients.

Resistant infections are also costly to the healthcare system. The CDC estimates the care costs from these diseases are as high as $20 billion a year and lost productivity as high as $35 billion a year.

The rise of resistant infections also threatens patients who receive advanced therapies, such as joint replacements, organ transplants and cancer treatments. Antibiotics are key to fighting their infections.

“If the ability to effectively treat those infections is lost, the ability to safely offer people many of the life-saving and life-improving modern medical advances will be lost with it,” the CDC stated.

Plan of attack

Bacteria naturally develop resistance to antibiotics over time through use – and misuse – of antibiotics, CDC researchers noted.

“Every time antibiotics are used in any setting, bacteria evolve by developing resistance. This process can happen with alarming speed,” said Dr. Steve Solomon, director of CDC’s Office of Antimicrobial Resistance.

The agency said as many as 50 percent of the antibiotics prescribed for humans are not needed or misused. Much of the antibiotics used in farm animals are also unnecessary.

Drug-resistant microbes can be traced to the 1940s, according to the World Health Organization. The first one, staphylococcus aureus, was discovered four years after the mass production of penicillin in 1943.

Superbugs are a worldwide problem. For instance, a resistant tuberculosis strain is gaining ground, particularly in areas of the former Soviet Union, according to the WHO.

The CDC has developed four plans of attack to fight these diseases: preventing the spread of resistant infections, tracking resistance patterns, improving the use of current antibiotics and developing new antibiotics and tests.

“Because antibiotic resistance occurs as part of a natural process in which bacteria evolve, it can be slowed but not completely stopped,” the CDC stated. “Therefore, new antibiotics always will be needed to keep up with resistant bacteria, as will new tests to track the development of resistance.”

The public can help by getting immunized, handling food safely, using antibiotics as prescribed and practicing basic hygiene such as washing hands.

Patients should dispose of any antibiotic remnants properly, with the best option being taking unwanted medicine to a drug take-back program. The Drug Enforcement Administration’s Drug Take-Back Day is April 1.

The FDA also has developed advice for how to best dispose of an assortment of drugs.

Food supply issues

Animals used in food are given antibiotics to prevent and treat disease, as well as make these animals gain weight faster with less feed.

According to a PBS report, “small doses of antibiotics administered daily would make most animals gain as much as 3 percent more weight than they otherwise would.”

The drugs are added to the animals’ feed and sometimes to the drinking water. But their overuse, experts say, is likely compromising human health, as drug-resistant microbes can be transferred from animals to the humans who eat them.

The countries of the European Union have forbidden the use of antibiotics to promote animal growth.

The U.S. Food and Drug Administration has released a voluntary plan, along with industry, to phase out antibiotic use in farm animals to bolster production.

Some question whether the FDA is doing enough to protect the food supply.

The Natural Resources Defense Council noted that a decade-long FDA assessment classified 18 of the 30 feed additives as having a “high risk” of exposing the public to drug-resistant bacteria through the food supply, in a report the environmental advocacy group released late last month.

“The FDA concluded in their review that at least 26 of the reviewed feed additives do not satisfy even the safety standards set by FDA in 1973,” the report stated.

The NRDC, which based its report on data the FDA released as part of a Freedom of Information Act request, also criticized the agency for making its antibiotics reduction voluntary.

A coalition of meat producers, however, questions the danger of antibiotics use.

It characterizes the health risks of antibiotics in meat as “negligible,” according to a 2012 news release from the National Chicken Council. They claim that antibiotics are needed, and the restrictions of the drugs’ use is more stringent that the use of antibiotics in humans.

source: www.live5news.com

 

Alkes Tak Merata Hambat Layanan Kesehatan

Pengadaan alat kesehatan (alkes) yang tidak merata di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara, termasuk kota Medan, menimbulkan banyak masalah pelayanan medis.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Medan, Ramlan Sitompul, mengatakan selain distribusi tenaga medis yang tidak merata, distribusi alat kesehatan juga berdampak besar terhadap pelayanan medis. Mulai memengaruhi diagnosis dalam pemeriksaan medis, hingga terkait dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Medan.

“Beberapa waktu lalu menteri kesehatan mengeluhkan belum turunnya Angka Kematian Ibu di Medan. Sedikit banyak ini ada pengaruhnya dengan alat kesehatan yang tidak merata,” ungkap Ramlan di sela pembukaan kantor perwakilan pertama Philips di Medan, Kamis (6/2/2014).

Tidak meratanya alat kesehatan juga menghambat dokter dalam melakukan diagnosis . “Diagnosis dalam kondisi gawat darurat seringkali kecolongan,” imbuh spesialis THT ini.

Dengan berbagai kondisi ini, IDI Medan mendorong pemerintah bertindak dalam pengadaan alkes. “Kami minta ada regulasi baru untuk pengadaan alkes canggih di Indonesia,” terangnya.

Desakan ini muncul bukan hanya karena layanan kesehatan menjadi terhambat. Menurut Ramlan, pemerintah cenderung ragu untuk menyediakan alat kesehatan terutama yang berteknologi canggih.

“Ada keraguan pemerintah untuk mengadakan alkes canggih di Medan karena adanya kasus korupsi alkes. Mereka takut masuk penjara,” tuturnya.

Kasus korupsi alkes nyatanya berdampak terhadap pengadaan alkes yang tidak merata di Medan yang kemudian berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan. “Korupsi mendestruksi sektor layanan kesehatan,” tandasnya.

sumber: health.kompas.com

 

WHO: Imminent global cancer ‘disaster’ reflects aging, lifestyle factors

Cancer cases are expected to surge 57% worldwide in the next 20 years, an imminent “human disaster” that will require a renewed focus on prevention to combat, according to the World Health Organization.

The World Cancer Report, produced by the WHO’s specialized cancer agency and released on World Cancer Day, predicts new cancer cases will rise from an estimated 14 million annually in 2012 to 22 million within two decades. Over the same period, cancer deaths are predicted to rise from 8.2 million a year to 13 million.

The rising incidence of cancer, brought about chiefly by growing, aging populations worldwide, will require a heavier focus on preventive public health policies, said Christopher Wild, director of the International Agency for Research on Cancer.

“We cannot treat our way out of the cancer problem,” he said. “More commitment to prevention and early detection is desperately needed in order to complement improved treatments and address the alarming rise in cancer burden globally.”

The report notes that the rocketing cost of responding to the “cancer burden” — in 2010, the economic cost of the disease worldwide was estimated at $1.16 trillion — is hurting the economies of rich countries and beyond the means of poor ones.

The report said about half of all cancers were preventable and could have been avoided if current medical knowledge was acted upon. The disease could be tackled by addressing lifestyle factors, such as smoking, alcohol consumption, diet and exercise; adopting screening programs; or, in the case of infection-triggered cancers such as cervical and liver cancers, through vaccines.

“I know the report said we can’t treat our way out of (the cancer problem) but there are major things we can do,” said Dr. David Decker who works in oncology at Florida Hospital in Orlando. “Virtually 80 or 90 percent of lung cancers are caused by smoking. I know stopping smoking is not easy for people, but it does seem like a pretty simple way to reduce the numbers.”

“The cancer rates are not going up for shocking reasons, but for reasons that are easier to understand, and if we improve overall health, there are things we can do to prevent this from happening,” Decker said.

Cutting smoking rates would have a significant impact, as lung cancer remained the most commonly diagnosed cancer (1.8 million cases a year, or 13% of total cancer diagnoses) and the deadliest, accounting for about one-fifth (1.6 million) of all cancer deaths worldwide.

There is a silver lining to the report, some experts said: It may lend urgency to the fight against cancer. Countries such as the United States present examples of success stories stemming from legislation and financial resources devoted to cancer prevention.

“The good news is, in (the United States), cancer mortality is trending downward, and that would be more true if you make an age adjustment,” said Dr. Walter Curran, chairman of the Department of Radiation Oncology at Emory University’s School of Medicine in Atlanta.

“Since we have an aging population, the cancer rate increases, and if you adjust for the aging of America, the cancer rate is declining notably.”

Curran said a typical 20-year-old American who doesn’t smoke, “who has a good diet and a healthy lifestyle, someone with moderate alcohol consumption and who takes preventive health measures like regularly seeing a doctor and getting exercise — their chance of cancer is significantly less than someone who for example lives in a developing country in Africa right now.”

However, the United States is dealing with an obesity epidemic — the rates of adults who are considered obese has doubled since the 1970s — and drinking excessively is still the No.3 cause of lifestyle-related death.

Smoking is still the leading cause of preventable death in the United States. However, when the U.S. Surgeon General linked tobacco to lung cancer 50 years ago, more than 40% of the adult population smoked; now it’s about 19%.

Public health initiatives have also made a difference in smoking rates. The report eventually spurred local governments to make it harder for a smoker to find a place to practice their habit. Many restaurants, bars, and even public parks ban smoking.

National leadership gave state governments license to raise taxes on cigarettes so much that people quit because they could no longer afford their habit.

Money from the federal tobacco lawsuit settlement went into smoking cessation programs and gave farmers incentives to grow crops other than tobacco. The FCC banned persuasive cigarette ads that may have encouraged young people to smoke.

Smoking rates remain high in Asia and Africa. China — where one-third of the world’s cigarettes are smoked, according to the World Health Organization — only recently moved to ban indoor public smoking.

The report’s authors suggested governments take similar legislative approaches to those they had taken against tobacco in attempting to reduce consumption of alcohol and sugary drinks, and in limiting exposure to occupational and environmental carcinogens, including air pollution.

According to the report, the next two most common diagnoses were for breast (1.7 million, 11.9%) and large bowel cancer (1.4 million, 9.7%). Liver (800,000 or 9.1%) and stomach cancer (700,000 or 8.8%) were responsible for the most deaths after lung cancer.

“The rise of cancer worldwide is a major obstacle to human development and well-being,” said Wild, the International Agency for Research on Cancer director. “These new figures and projections send a strong signal that immediate action is needed to confront this human disaster, which touches every community worldwide.”

The report said the growing cancer burden would disproportionately hit developing countries — which had the least resources to deal with the problem — due to their populations growing, living longer and becoming increasingly susceptible to cancers associated with industrialized lifestyles.

More than 60% of the world’s cases and about 70% of the world’s cancer deaths occurred in Africa, Asia, and Central and South America.

“In the developing world, we are really at the beginning of understanding how serious the cancer problem is in these countries,” said Emory School of Medicine’s Curran.

Cancers related to the HIV epidemic in developing countries and the spread of Hepatitis C are also on the rise, but so too is the general age of the population in developing counties. When you now have the potential to live long enough to see your grandchildren — something that was not true even a decade ago in many developing countries — your risk of having cancer is going to go up.

“When life expectancy get better, cancer rates will go up and so will cancer fatalities,” Curran said.

Governments needed to appreciate that screening and early detection programs were “an investment rather than a cost,” said Bernard Stewart, co-editor of the report — and low-tech approaches had proven successful in some developing countries.

The World Cancer Report, which is published about once every five years, involved a collaboration of around 250 scientists from more than 40 countries. Tuesday is World Cancer Day.

source: edition.cnn.com