Indonesia Pelaksana Sistem Asuransi Kesehatan Terbesar

Indonesia menjadi negara terbesar yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan menyeluruh bagi warganya. Hal ini terkait jumlah penduduk, luasnya wilayah, dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

“Indonesia merupakan negara pengelola jaminan terbesar di dunia. Hasil yang dicapai Indonesia sangat ditunggu dunia. Seberapa sukses kita bisa mengelola jaminan ini dan bagaimana manfaat yang dirasa masyarakat,” kata Wakil Menteri Kesehatan RI, Ali Ghufron Mukti, pada diskusi bertema JKN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Bentuk jaminan menyeluruh dengan pengelolaan terpusat yang dipilih Indonesia sangat berbeda dengan negara lain. Ali mencontohkan China yang mengandalkan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) untuk mengelola warganya yang merupakan terpadat sedunia. Sedangkan India menyerahkan jaminan kesehatan pada pihak ketiga (swasta) melalui proses tender. India yang merupakan negara terpadat kedua di dunia baru dapat mengelola kesehatan 100 juta warganya.

Thailand memilih bentuk jaminan kesehatan seperti Indonesia beberapa waktu lalu yakni mendasarkan pada pengelola sistem dan asuransi kesehatan untuk masyarakat umum (ASKES), asuransi kesehatan untuk tenaga kerja (Jamsostek), dan pengaturan sistem. Sedangkan Amerika baru menanggung kesehatan warganya yang berkategori miskin.

Besarnya pengelolaan dapat dilihat dari jumlah peserta miskin yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) dalam JKN. Ali mengatakan, jumlah warga miskin Indonesia menurut data BPS berkisar 29-30 juta jiwa. Namun dalam Jamkesmas jumlah tersebut bertambah menjadi 76 juta jiwa.

Dalam pelaksanaan JKN, jumlah tersebut membengkak jadi 86,4 juta jiwa dengan besar iuran Rp. 19.225 per bulan. “Kita sudah mengajukan dana tambahan terkait pengelolaan warga miskin sebesar Rp. 400 milyar. Diharapkan jumlah warga miskin yang bisa ditangani meningkat 2-2,5 persen,” kata Sekertaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI, Supriyantoro.

Hal ini juga bisa diketahui dari jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk pelaksanaan JKN. Sampai Februari 2014, ada 16.458 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 1.750 fasilitas kesehatan lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS.

Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri atas 9.133 puskesmas, 3.715 dokter umum, 620 dokter gigi praktek, 1.724 klinik pratama, 799 klinik TNI, 558 klinik Polri, dan 19 rumah sakit pratama. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan lanjutan terdiri atas 641 rumah sakit pemerintah, 919 rumah sakit swasta, 108 rumah sakit TNI, 45 rumah sakit Polri, dan 37 klinik utama.

Meski begitu, pemenuhan fasilitas kesehatan masih terus diperlukan. Apalagi JKN mendapat sambutan positif dari masyarakat. Data BPJS menyatakan, jumlah peserta JKN per Januari 2014 mencapai 358.890 jiwa.

sumber: health.kompas.com

 

Prioritas Tenaga Pendidik dan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera menyiapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Abdul Rifai. Sementara ini, BKPP masih menyusun jumlah yang akan diajukan.

Dikatakan Rifai, sebelumnya Pemkab Berau telah mendapatkan surat dari Gubernur Kaltim untuk pengajuan formasi PNS tersebut. Sebenarnya, BKPP telah mengajukan permohonan formasi ini, hanya rincian yang dibutuhkan belum dilampirkan. “Surat yang dari gubernur sudah ada, untuk kita melakukan permohonan formasi CPNS tahun ini,” ungkapnya kemarin.

Rumusan untuk formasi yang dibutuhkan, sampai saat ini masih disusun berdasarkan kebutuhan PNS yang dinilai masih kurang di Berau. Dan menurutnya, masih ada waktu untuk menyelesaikan rumusan formasi yang dibutuhkan hingga akhir bulan ini.

Rifai berjanji sebelum akhir bulan, formasi tersebut sudah siap untuk diajukan sebagai data riil kebutuhan PNS di Berau. Formasi yang dinilai sangat mendesak untuk dipenuhi, masih didominasi oleh tenaga pendidik dan kesehatan. “Kita utamakan guru dan tenaga kesehatan. Sejauh ini memang kita nilai ini yang masih kurang dan perlu ditambah. Ada juga formasi lain beberapa yang kita butuhkan, ini semua yang akan kita masukkan dalam formasi penerimaan 2014,” terangnya.

Untuk tenaga pendidik dan kesehatan yang dinyatakan kurang khususnya untuk kawasan terpencil. Berdasarkan data, laporan dan evaluasi dua formasi ini membutuhkan banyak penambahan. Tidak jarang keluhan masyarakat dilontarkan.

Dikatakan, untuk tenaga kesehatan seperti dokter sangat mendesak untuk memenuhi layanan kesehatan tiap kecamatan dan kawasan terpencil lainnya, yang sulit dijangkau layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai yang berada di Tanjung Redeb. Ia berharap tenaga dokter bisa menjadi salah satu formasi yang dapat terpenuhi di samping kebutuhan tenaga lain dalam pembukaan CPNS tahun ini.

Kabupaten Berau memiliki 13 kecamatan yang setiap kecamatan belum semuanya memiliki tenaga dokter. Harapannya, tenaga dokter dan pendidik mampu ditempatkan secara proporsional. (app/fir/lhl/k7)

sumber: www.kaltimpost.co.id

 

With population approaching U.S., Indonesia revives birth control

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono wants families to stop at two children to prevent a burgeoning population overwhelming schools and services. Asih, a cleaner in Tangerang, near Jakarta, is stopping at seven.

“In my family, we always had a lot of children, and as long as we still had something to eat, why do family planning?” said Asih, 35. “Now I have two children in primary school and more that will have to go in the next few years and I have no money to pay school fees. Seven kids are enough.”

Facing slower investment and one of the highest youth unemployment rates in the Asia-Pacific region, the government is concerned the demographic dividend that attracts companies seeking a young, cheap workforce will become an economic time bomb. As Indonesia’s growth slows, the world’s fourth-most- populous nation isn’t generating enough quality jobs to keep up with the population, the International Labour Organization said.

That prospect has brought the revival of a birth-control program begun 46 years ago by former President Suharto, who managed to halve the fertility rate to about 2.6, where it’s been stuck ever since. The government wants to cut the rate to the replacement level of 2.1 within two years to prevent the 250 million population doubling by 2060.

“We have to go back to the policies of the Suharto era, to make strong campaigns and bring the fertility rate down,” said M Sairi Hasbullah, head of Indonesia’s statistics bureau for East Java province. “It’s not going to be easy to provide food, education, health facilities and infrastructure for 500 million people. It’s a big danger for Indonesia.”

The government increased the budget for family planning programs almost fourfold since 2006, to 2.6 trillion rupiah ($214 million) in 2013, funding everything from training rural midwives via text messages, to persuading Muslim clerics to encourage vasectomies. The measures extend efforts dating back to 1968, when Suharto set up the National Family Planning Institute to provide advice and contraceptives.

While Southeast Asia’s largest economy is trying to slow population growth, other countries in the region are trying to increase it. Singapore offers cash handouts and extended maternity leave to encourage its citizens to have more kids, while China has loosened its 34-year-old one-child policy that has saddled the nation with an aging labor force.

“Indonesia is seen by other countries as an opportunity because of its population,” said Aris Ananta, who has published books on Indonesian demographics and is currently a senior research fellow at the Institute of Southeast Asian Studies in Singapore. “It’s an asset. The government is shifting its responsibilities if it’s blaming population growth” for a failure to provide enough infrastructure or jobs, he said.

About 19.6 percent of Indonesian youths between the ages of 15 and 24 were jobless in 2012, compared with about 16 percent in the Philippines, according to the ILO. Unemployment, inflation and the so-called youth bulge, a phenomenon where a large share of the population is comprised of children and young adults, contributed to the Arab Spring protests that ousted leaders in Tunisia, Libya and Egypt in 2011.

Indonesia’s labor force will grow 11.2 percent this decade through 2020, while its population will increase about 11.5 percent, according to Bank of America Corp. The high proportion of young adults — about 50 percent of Indonesians are aged below 30 — has attracted companies such as L’Oreal SA, the world’s largest cosmetics maker, which opened its biggest factory globally in West Java in 2012 to supply products to Southeast Asia.

source: azstarnet.com

 

H7N9: Bird Flu – What to expect?

The H7N9 Influenza outbreak in the People’s Republic of China has been classified by the European Centres of Disease Control as a “significant long-term threat”. The World Health Organization has asked for “vigilance”. Once again, are we to sit back and watch a potentially disastrous virus spin out of control?

Remember the Swine Flu outbreak, or Influenza A H1N1 in 2009? Remember the response from the World Health Organization? To remind our readers, no quarantine was imposed, no travel restrictions, just “vigilance” while the WHO informed us about the stages the pandemic was passing through until it became a pandemic. The pharmaceutical companies meanwhile rubbed their hands in glee as vaccines were sold, to the tune of millions upon millions of dollars and the more widespread the pandemic became, the more vaccines they sold, and thereafter medicines to reduce the symptoms of the virus once caught.

Now in the People’s Republic of China we are witnessing a highly pathogenic strain of Bird Flu (the same type of flu which killed between 50 and 100 million people after the First World War – Spanish flu), namely H7N9. Known as a strain which affected poultry, the virus appeared in early 2013 in the People’s Republic of China and disappeared during the summer, reappearing again as the weather became cooler in the Autumn and winter.

To date H7N9 has produced some 220 cases and 55 deaths, rendering the vast majority of victims in critical condition and the death rate indicates some 25 per cent of cases – a quarter of all those infected have died, placing this strain on a level with the Black Death (Bubonic plague) in medieval times.

While the WHO is claiming that there has been no evidence of sustained human-to-human transmission, and while the majority of cases are among humans with a history of exposure to poultry (in poultry markets or breeding poultry at home), it is also true that some cases are among those who have no history of exposure to poultry.

With the Chinese New Year looming at the end of January, and with the World Health Organization once again sitting back and watching, like some perverted voyeur, let us wait and see what happens. Obviously, yet again, there is nothing anyone can do about it, because if our health authorities relegate themselves to vigilance and inaction, all we can do is sit back and wait, to become infected with a deadly virus, or not. And if not, what about next time?

One thing the scientific community agrees upon: it will happen, a deadly strain of the Influenza virus will mutate and will create a deadly pandemic. It is not a question of if, but when. If the World Health Organization were more proactive, then there would not be so much to worry about.

It is almost as if the pharmaceutical lobby is asking for a pandemic to spread across the world, so that the pharma companies can make billions out of selling their “products” (as they name them). Surely that could never happen? Or could it?

source: english.pravda.ru

 

2035, Penduduk Indonesia Diproyeksikan 305 Juta Jiwa

Penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang diperkirakan menembus 305 juta jiwa atau meningkat 28,6 persen dari saat ini berjumlah 237,5 juta jiwa.

Pencapaian ini membuat Indonesia menempati lima besar penduduk dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Amerika Serikat (AS) dan Nigeria.

Hal itu terungkap dalam buku “Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035” yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang didukung United Nations Population Fund (UNFPA). Buku tersebut diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1).

Dalam kesempatan yang sama diluncurkan pula Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemko Kesra).

“Proyeksi penduduk tahun 2010-2035 memuat data penting penduduk, perkiraan jumlah penduduk, struktur penduduk serta angka kelahiran dan kematian tingkat nasional maupun propinsi,” kata Menteri PPN dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta para gubernur dan bupati sejumlah daerah di Indonesia.

Armida menyatakan, angka penduduk produktif antara 15- 64 tahun juga akan bertambah. Pada tahun 2010 hingga tahun 2025 diperkirakan jumlah usia produktif mencapai 66,5 persen dari jumlah penduduk. Angka itu meningkat menjadd 68,1 persen pada rentang 2028 hingga 2031.

“Penting bagi kita semua pengambil kebijakan untuk senantiasa memperhatikan penduduk dan dinamikanya,” kata Armida.

UNFPA yang mendukung buku proyeksi tersebut merupakan organ pendukung Majelis Umum PBB. UNFPA berperan dalam isu populasi penduduk dunia baik kesehatan reproduksi hingga kesetaraan gender.UNFPA sendiri bekerja sesuai dengan arahan badan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC).

sumber: www.beritasatu.com

 

Pakar: Rokok Ilegal Banyak Dikonsumsi Kelompok ‘Rentan’

Instrumen ekonomi dapat kendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Pasalnya, konsumsi rokok meningkat karena harga rokok ilegal cukup rendah.

Berdasarkan penelitian Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI), konsumsi rokok ilegal banyak dilakukan oleh kelompok rentan, yakni kelompok yang berpendidikan dan berpendapatan rendah.

Peneliti Lembaga Demografi FE UI, Nur Hadi Wiyono, menyatakan rokok ilegal banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. “Ketika harga rokok legal meningkat, produksi rokok ilegal dengan harga yang sangat murah juga ikut meningkat. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengganti merek rokok dengan harga yang jauh lebih murah,” ujar Nur Hadi Wiyono dalam Konferensi Indonesia Health Economics Association (InaHEA) baru-baru ini.

Upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia memang memerlukan pendekatan yang komprehensif, tak terkecuali dari aspek ekonomi. Instrumen ekonomi berupa cukai dan pajak telah dibebankan pada rokok dalam rangka mengurangi keterjangkauan harga rokok, terutama oleh kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dosen pengajar FE UI, Rus’an Nasrudin, menyatakan sistem cukai yang sederhana dan seragam (unifrorm) sangat diperlukan untuk mengendalikan konsumsi rokok. “Sistem cukai yang ada saat ini cukup rumit dan bersifat regresif, atau dengan kata lain, lebih banyak membebani masyarakat berpendapatan rendah,” ujar Rus’an Nasrudin.

Sistem cukai yang uniform, lanjutnya, akan menghasilkan harga rokok yang lebih tinggi dan mengurangi keterjangkauan harga rokok. Hal lain yang patut menjadi perhatian untuk mengendalikan konsumsi rokok, menurut Rus’an, adalah pemanfaatan cukai dan pajak rokok. “Banyak negara yang berhasil memanfaatkan cukai untuk pendanaan kesehatan,” kata dia.

sumber: www.republika.co.id

 

US expands TB control program to Jakarta

US Embassy Chargé d’Affaires Kristen Bauer and the Jakarta administration on Monday launched the Community Empowerment of People against Tuberculosis (CEPAT) health program in Jakarta. The program supports community-based outreach and care for Tuberculosis (TB) via the US Agency for International Development (USAID).

“USAID’s CEPAT program supports Indonesian organizations and local communities to combat TB and to save lives,” said Bauer in a statement made available to The Jakarta Post on Tuesday.

She said the US was partnering with the Health Ministry and was committed to supporting its TB program.

“Together, we will ensure more people are diagnosed, and support TB-positive patients in completing their treatment,” Bauer said.

To increase the number of people who are tested, treated and cured for TB in Jakarta, the US supports several Indonesian organizations including Jaringan Kesehatan/Kesejahteraan Masyarakat (JKM).

The Family Welfare Movement team, or Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) of Jakarta Special Province (DKI) hosted today’s event to demonstrate its support of the work to fight TB in Jakarta.

Indonesia remains among the top five countries globally with the highest incidence of TB. There are around 450,000 new TB cases and 65,000 TB-related deaths in Indonesia every year. Multi-drug resistant strains of TB are on the rise. Approximately 30 percent of Indonesia’s estimated TB cases are not detected, and many patients are diagnosed late.

Last year, USAID recognized Indonesia’s global leadership in the fight against TB in ceremonies in Washington DC and Jakarta, highlighting Indonesia’s progress in achieving its Millennium Development Goals for TB.

The CEPAT program works with communities and local organizations to reach people who live in urban slums, displaced and mobile populations and people with reduced immunity due to malnourishment or HIV infection.

CEPAT works in DKI Jakarta, West Java, East Java, West Nusa Tenggara, North Sumatra, West Sumatra, Papua, and West Papua provinces.(ebf)

source: www.thejakartapost.com

 

China ‘downgrades’ bird flu description as ‘infectious’ – H7N9 cases spike ahead of Lunar New Year

BEIJING: China has reportedly downgraded H7N9 bird flu in humans, dropping its description as “infectious” in new guidelines on how to deal with the disease, even as new cases spike with the onset of winter. The National Health and Family Planning Commission described it as a “communicable acute respiratory disease” in its 2014 diagnosis and treatment protocols. In the 2013 version it was considered as an “infectious disease”. The Beijing Times yesterday quoted an unnamed Beijing disease control centre official saying that health authorities decided to “make the downgrade” on the basis that nearly a year of analysis had shown H7N9 was “not strongly infectious”. The H7N9 human outbreak began in China in February 2013 and reignited fears that a bird flu virus could mutate to become easily transmissible between people, potentially triggering a pandemic.

The guidelines come as human cases undergo a seasonal spike, with 95 cases confirmed in mainland China so far this month according to an AFP tally of reports by local authorities. More than half have been in the eastern province of Zhejiang, with 24 in Guangdong in the south. So far seven patients have died in mainland China this year. That compares with 144 confirmed cases, including 46 deaths, in the whole of 2013 according to official statistics. It was not clear whether the rise in cases and decrease in fatality rate so far are due to the virus becoming more widespread and possibly less severe, or detection and treatment improving.

Cases and deaths dropped significantly after the end of June, but have begun to pick up with the onset of winter. “So far, most cases have been sporadic and there were some cluster outbreaks among family members,” the commission said in the guidelines. “But there is no evidence of sustained human-to-human transmission yet,” it said, although it added that “limited” and “unsustained” infections could not be ruled out. In the past China has been accused of trying to cover up disease, particularly Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), which killed about 800 people around the world in 2003. The World Health Organization (WHO) has more recently praised its openness and response to the outbreaks of bird flu. WHO spokesman Gregory Hartl told AFP: “There’s been an increase in the number of cases, not deaths. The deaths haven’t increased that much. “This is winter, and all influenza viruses disseminate much more easily, much more widely, in winter, so it is not unexpected to see more cases,” he said. The health commission guidelines shortened the disease’s incubation period from seven days to three to four days, and the Beijing Times said hospitals would reduce the quarantine time for suspected exposures accordingly.

The health commission also inserted the phrase “particularly the elderly” in its description of those vulnerable to the virus, who it specifies are those who have had contact with poultry or have been to a live poultry market in the week before showing symptoms. A spate of bird flu cases since the beginning of the year in China has experts watching closely as millions of people and poultry are on the move ahead of the Lunar New Year holiday, the world’s largest annual human migration. China has reported more than 50 H7N9 infections in 2014 after the strain jumped from birds to people for the first time last year. The virus remains hard to catch and most cases have been linked to contact with poultry, but scientists worry that could change if it mutates into a form that allows it to spread easily among people. For those who track influenza, the holiday, which begins Jan. 31, is always worrying because it comes during the winter months when flu typically rages. Add that to hundreds of millions of people – and often birds – crammed together on buses and other forms of transportation going home, and it’s always a bit of a gamble.

China estimates 3.6 billion trips will be taken over the holiday season. “This is the first winter we’ve seen H7N9. We are in uncharted territory,” said Gregory Hartl, World Health Organization spokesman in Geneva. “We have seen an upstart in cases, which we are attributing basically to the fact that it’s winter. That combined with a lot of movement of people in crowded trains with chickens could give rise to a lot more infections, but we’ve also seen in past years where it hasn’t.” The first H7N9 cases were reported in late March near Shanghai, and more than 200 others have since been identified, including some 50 deaths. A 31-year-old doctor became one of the latest fatalities, raising fears he may have been infected at the hospital where he worked, but none of his patients or other close contacts have reported flu symptoms, according to the Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning. — AFP

source: news.kuwaittimes.net

 

Kemenkes Targetkan Eliminasi Kusta Pada 2020

Direktur Pengendali Penyakit Menular Langsung (P2ML) Kementerian Kesehatan (Kemkes) Slamet Basir mengatakan, pemerintah menargetkan bisa mengeliminasi kusta secara keseluruhan pada 2020.

“Ditargetkan pada 2020, tidak ada lagi kasus kusta di seluruh provinsi,” ujar Slamet di Jakarta, Senin (27/1).

Provinsi yang masih banyak ditemui kasus kusta yakni Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

“Indonesia berhasil mengeliminasi kusta pada tahun 2000. Tapi di beberapa provinsi, masih banyak ditemui kasus kusta,” kata dia.

Berbagai upaya yang dilakukan Kemkes untuk mengurangi penyebaran penyakit kusta adalah mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta meminta pada masyarakat untuk berobat jika ada tanda-tanda kusta.

“Obat kusta ada disediakan gratis di puskesmas dan rumah sakit pemerintah,” tambah Slamet.

Kusta diduga ditularkan melalui tetesan air dari hidung dan mulut selama berada berada di dekat dengan orang yang mengalami kusta, serta kontak langsung dengan kasus infeksi yang tidak bisa diobati.

“Penyakit kusta disebabkan bakteri berbentuk batang yang disebut Mycobacterium leprae. Bakteri itu memberi dampak terutama pada kulit dan saraf.

Pengobatan kusta tersedia di semua pos kesehatan di seluruh Indonesia, dan terdapat 10 rumah sakit yang berfungsi sebagai rujukan.

Indonesia termasuk negara dengan peringkat ketiga total kasus baru di seluruh dunia. Jumlah penderita kusta pada 2012 mencapai 182.000.

“Peningkatan kasus baru paling banyak terjadi pada 2011,” jelas dia.

Dia menambahkan setidaknya terdapat 350.000 pasien kusta yang telah dirawat dan disembuhkan dari kusta.

“Meski penyakit menular, penularannya sangat kecil,” jelas Slamet.

sumber: www.beritasatu.com

 

World Leprosy Day — challenges and advancements in Leprosy eradication

Leprosy (also called as Hansen’s disease) is one of the most dreadful diseases prevalent all over the world. It has tortured the human race all through history and has had a huge impact on various aspects of human life.

It’s been over three decades since multiple drug therapy (MDT) was first used to treat leprosy, yet millions of victims still live a crippled, poor quality of life due to leprosy infection. As per the 2011 statistics, India rank’s number one by contributing about 58.1 per cent of new leprosy cases detected worldwide. Read what the Indian health minister has to say about eradication of leprosy in India.

Today, on 26 January—recognised as the World Leprosy Day, we discuss why the world is still not free from the disease and what are the recent advancements in leprosy treatment so far. Read more about the stigma associated with leprosy.

Challenges to be met:

  • Leprosy, till date, remains an ignored problem that gets detected at later stages because of lack of awareness of its early symptoms. Hence, there is a need for speedy and accurate diagnostic tests which can detect the disease in early stages, especially in remote areas.
  • Multiple drug therapy (MDT) has been the mainstay of leprosy treatment right since it was first used in 1980s. In fact, the significant decrease in incidence of leprosy was possible only because the drugs clofazimine, rifampicin and dapsone, used for treating leprosy, were made freely available to everyone by the World Health Organization (WHO). But, with prolonged use of drugs, resistance is a huge concern and threat to control leprosy. Finding newer drugs is therefore critical.
  • The mode of transmission of the disease is still unknown. For complete eradication of the disease, interrupting its transmission is also very important.

Advances in treatment of leprosy

Focusing mainly on the three aspects mentioned above, remarkable advances in management of leprosy have emerged from research point of view. Read about the efforts of India to fight leprosy.

  • Last year in Brazil, the lab OrangeLife introduced a new test for diagnosing leprosy. The test is rapid and similar to a pregnancy test. A drop of blood from the patient is taken on a reactive strip to detect the presence of antibodies against leprosy causing bacteria. The test provides 90% accurate results and looks promising as a diagnostic tool in remote areas, where a large number of people are silent carriers of the disease.
  • Leprosy is a disease that affects the nerves causing loss of sensation. Because initial symptoms of the disease are often misleading, detection of thickened and enlarged nerves can help in its early diagnosis. Earlier, confirmation of nerve damage was extremely difficult. But, recent advances in imaging techniques including the use of ultrasonography (USG) have made assessment of structural changes in nerves possible.
  • Extensive research is carried out in various parts of the world to develop newer drugs for effectively treating leprosy, especially in people who become drug resistant over a period of time. Of all the drugs in the initial stages of testing, the drug moxifloxacin has been found to be the most active agent against leprosy causing bacteria. Other drugs including rifapentin, clarithromycin and minocycline are also proposed to be included in the new drug therapy for treatment of leprosy.
  • The best approach to eliminate the disease is vaccination, and a lot of research in vaccine development is also going on. As a part of their strategy to fight leprosy, American Leprosy Missions initiated vaccine research in 2011. After completion of their toxicology studies this year, they will begin with safety trials in 2015.

With concerted efforts of WHO, all health care providers, local governments and researchers, the barriers to eradication of leprosy will surely be eliminated and the world will see an unprecedented improvement in leprosy eradication, just as it witnessed in case of polio. Read more about the views of WHO at international leprosy summit in 2013.

References:

  • P Narasimha Rao, Suman Jain. Newer management options in leprosy.
  • Sunil Dogra, Tarun Narang & Bhushan Kumar. Leprosy – evolution of the path to eradication
  • World health Organisation: Enhanced Global Strategy for Further Reducing the Disease Burden due to Leprosy. (2011-2015)
  • Rapid diagnostic test promises end to leprosy torment (http://www.bbc.co.uk/)
  • American leprosy Missions (http://www.leprosy.org/)
  • Leprosy 2013 – The Problem and the Solutions

 

source: health.india.com