Tenaga Kesehatan Butuh Insentif yang Tetap

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menilai sistem pelayanan yang baik baru bisa berhasil jika didukung pembiayaan yang cukup. Begitu juga, dengan tersedianya sarana dan prasarana dengan standar yang tetap.

Ketua Pengurus Besar IDI, Zainal Abidin, mengatakan lima badan profesi bidang kesehatan membentuk satuan tugas untuk mengawasi hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain IDI, yang bergabung antara lain Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Ia juga menambahkan selain pengawasan, kelima organisasi juga meminta adanya remunerasi antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit yang bekerja. Artinya tambah dia pembagian insentif yang adil antara tenaga kesehatan dengan manajemen rumah sakit.

Selain itu ia menambahkan, juga insentif yang tetap bagi tenaga kesehatan. Serta, ungkap dia, juga permintaan tenaga kesehatan daerah yang meminta pendapatan puskesmas dan rumah sakit tak menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

“Pemda sering mengatasnamakan pendapatan itu PAD karena otonomi daerah,” tutur dia dalam Diskusi Publik di Kantor PB IDI, Jumat (10/1).

sumber: www.republika.co.id

 

CDC names top 5 health threats in 2014

The disease detectives at the Centers for Disease Control and Prevention have named the top five global health threats they expect to tackle in 2014. They are:

  1. The emergence and spread of new microbes
    While it’s rare, CDC scientists do come across new diseases each year. In 2013, the new Heartland virus carried by ticks was confirmed in northwest Missouri. Federal health investigators collected samples in the state after two farmers from St. Joseph were sickened by the virus that carried a novel genetic profile.

    Also last year, CDC helped public health officials in the Republic of Georgia identify a new virus related to smallpox that infected shepherds there. Only one in five countries worldwide has the technology to detect and fight emerging infections, said the CDC’s director, Dr. Tom Frieden. The CDC is making disease detection a major priority in 2014, in the U.S. and abroad. New technologies and software have enabled faster DNA identification of infectious germs.
     

  2. The globalization of travel and food supplies
    Diseases that were thought to be eradicated in the U.S. are now back because of lower vaccination rates and increased international travel. In 2013, measles cases in the U.S. doubled to 175, almost all linked to foreign travel. Measles outbreaks can only be prevented if the majority of the population is vaccinated. American scientists are training their colleagues worldwide and helping build new labs to investigate outbreaks.

    Disease can spread anywhere in the world within 24 hours, Frieden said. The most recent global pandemic, involving the H1N1 swine flu, spread to 23 countries within six weeks of being discovered in Mexico in 2009. Contaminants in the food supply can also spread quickly, as evidenced by the 2011 E. coli outbreak in nine states.
     

  3. The rise of antibiotic-resistant infections
    Some bacteria have become resistant to several types of antibiotics, making it harder to fight infectious diseases. Drug-resistant infections are particularly dangerous for people with a compromised immune system, including those with cancer, kidney failure or organ transplants. In some cases, doctors and nurses have had to resort to less effective and more toxic antibiotics when the first-line defenses fail. Patients with antibiotic resistant infections incur longer hospital stays, long-term side effects and death. More than 2 million Americans contract antibiotic-resistant infections each year, and 23,000 die, according to the CDC.Several drug-resistant bacteria, including forms of gonorrhea, tuberculosis, salmonella and strep are considered urgent or serious threats to public health because doctors are running out of drugs to treat these infections. The overuse of antibiotics is the main pathway for drug-resistant infections. About half of antibiotic prescriptions are considered to be unnecessary. Antibiotics given to farm animals before slaughter are another main source of resistance. The CDC is working with the FDA to reduce the use of antibiotics in the food chain.

    “One of my key principles in using antibiotics properly is to make sure the patient receives the correct amount of a medication that only treats the bacteria or germs involved in the infection,” said infectious disease pharmacist Ryan Moenster, associate professor at St. Louis College of Pharmacy. “If the doctor diagnoses you or a family member with a viral infection, don’t demand medication like amoxicillin because antibiotics do nothing for viral infection.”
     

  4. Inadvertent or intentional release of pathogens
    The 2009 death of a scientist who caught the plague in a University of Chicago lab alarmed many in the disease research world. An estimated three of every 1,000 lab workers are sickened each year, most commonly with hepatitis, typhoid fever or tuberculosis, according to the National Institutes of Health.
    Many labs employ safety officers to oversee work with cultures including flu, pneumonia, salmonella, E. coli and other pathogens.
     
  5. Bioterrorism
    Some inhaled pathogens such as anthrax, pneumonic plague or smallpox are considered potential weapons in a bioterrorism attack. St. Louis University is studying a new plague vaccine at the behest of federal health officials for potential use in the military. The military has previously used a plague vaccine, but it caused side effects such as headaches and fever.

    The CDC works with health departments in every state to conduct bioterrorism drills and train public health workers on emergency preparedness. They monitor local labs to make sure they can conduct tests quickly when a lethal substance is detected. Many of the systems were also tested during the H1N1 flu pandemic, as hospitals set up tents and secured extra ventilators for the influx of patients.

 

source: tbo.com

Ke Depan, Takkan Ada Lagi Dokter Umum

Selama ini, dokter umum merupakan istilah yang digunakan untuk dokter dapat mengobati semua penyakit dan paling mudah dijumpai di layanan kesehatan primer seperti puskesmas ataupun klinik. Namun, dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), istilah tersebut akan ditiadakan.

“Ke depannya tidak ada lagi dokter umum, melainkan diganti dengan dokter layanan primer,” ujar Manajer Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Pradana Soewondo dalam Quo Vadis Dokter Indonesia, Sabtu (11/1/2014) di Jakarta.

Kendati demikian, lanjut dia, dokter layanan primer tidaklah sama dengan dokter umum. Sebaliknya, dokter layanan primer memiliki tingkat kompentensi yang lebih tinggi dibanding dokter umum dan setara dengan dokter spesialis.

Pradana menjelaskan, untuk mendapatkan kompetensi sebagai dokter layanan primer, dibutuhkan pendidikan lanjutan seperti halnya dokter spesialis. Namun, dengan mengharuskan setiap dokter yang memberi pelayanan di tingkat primer mengambil pendidikan lanjutan, sebelum praktik dokter membutuhkan waktu yang lebih panjang dari sebelumnya.

“Dari yang semula sejak tahap akademik hingga internship membutuhkan tujuh setengah hingga delapan tahun, dengan adanya pendidikan lanjutan mungkin akan lebih panjang lagi,” kata Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI ini.

Karena itu, Pradana menekankan pentingnya pendidikan non-formal seperti sertifikasi dan pelatihan-pelatihan. Langkah ini bermanfaat untuk menambah jumlah dokter layanan primer dengan waktu yang relatif cepat, mengingat program JKN sudah berjalan.

Menurut dia, perlu dibuat revisi pendidikan dokter sehingga dalam jangka waktu lima hingga lima setengah tahun saja, tahap akademik, profesi, hingga internship bisa selesai dan dilanjutkan dengan pendidikan dokter layanan primer.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar di Bidang Kesehatan Masyarakat Sudarto Ronoatmodjo mengatakan, diperlukan pembentukan standar kompetensi pendidikan dokter layanan primer dengan segera. Pasalnya, tidak mungkin selamanya pendidikan dokter layanan primer hanya diperoleh melalui jalur non-formal.

“Di tahun 2014 sampai 2019 mungkin pendidikan dokter layanan primer bisa diperoleh melalui jalur non-formal. Namun, selebihnya perlu ada pendidikan formal dengan standar kompetensi yang jelas sehingga targetnya pada 2030 jumlah dokter layanan primer sudah cukup dengan kualitas yang baik,” paparnya.

Sementara itu, kendati tingkat kompetensi dokter layanan primer setara dengan dokter spesialis, tetapi jenis kompetensi keduanya berbeda. Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Sugito Wonodirekso menjelaskan, kompetensi dokter layanan primer meliputi kontak pertama dan langsung dengan pasien dapat mendiagnosis semua macam penyakit, gejala penyakit, usia, kelamin, dan ikut berperan dalam pencegahan penyakit secara umum.

Sedangkan dokter spesialis hanya menindak penyakit-penyakit tertentu yang sesuai dengan spesialisasinya. Dokter spesialis juga perlu kompeten dalam melakukan tindakan invasif terhadap pasien.

“Sebagai contoh, dokter layanan primer boleh saja mempelajari tentang jantung hingga tingkat molekuler, tetapi tetap tidak boleh melakukan tindakan kateterisasi. Yang berwenang melakukannya adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah,” terangnya.

sumber: health.kompas.com

 

Ensuring access to health care for the poor and marginalized

The Constitution promises every citizen access to social security and emphasizes the role of the state in providing universal social security coverage. On Jan. 1, citizens started to see the fulfillment of such promise, as the long-awaited national health insurance (JKN) came into effect.

Dubbed the largest health insurance in the world, the JKN will first cover approximately 120 million people automatically entitled to primary health care and third-class coverage at partner hospitals.

Among those, some 86.4 million are underprivileged (formerly covered by Jamkesmas insurance), who are the recipients of premium payment assistance (PBI), for which the government has set aside Rp 19.3 trillion (US$1.58 billion) from the state budget.

Groups with assumed employment, who contribute through individual (entrepreneurs and informal workers) or group (employees) schemes, will also be covered.

As many have noted, the launch of the JKN sparks new hope and anxiety at the same time. The government indeed has lots of homework.

Information on the new scheme needs to be disseminated to the public, health workers and hospitals, while it also needs to ensure the readiness of hospitals and other health facilities. Data (especially on poor people) needs to sort out, as does other technical issues such as the registration process.

It must be noted though that in a country as vast as Indonesia, disparity between regions, hospitals and health workers will continue to create challenges in managing a massive health reform such as the JKN. Decentralization will remain a stumbling block in enforcing existing clinical and quality

standards.

There are at least two issues that must receive careful attention, in light of decentralization.

First is the excessive number of people to be registered as poor people and its implication to local

governments and hospitals.

This will likely take place during the transition from the regional level health insurance schemes such as Jamkesda (and other local programs like Jamkes Aceh, Jakarta Sehat, etc.) to the JKN.

According to statistics, (PPLS 2011, the most recent Social Protection Program Data Collection of the Central Statistics Agency, BPS), there a total of 96.7 million poor people, which means there is an excess of more than 10 million people that would not be covered by the JKN.

This group of people is expected to be covered by the regional health insurance. The problem is that there have been ample examples how regional governments or their local hospitals were on the verge of bankruptcy because of the number of poor people using the former local health coverage schemes had soared, compared to official data used to estimate the number of initial recipients.

Garut and Sukabumi in West Java and Boyolali in Central Java, are some of the mostly quoted regencies in such cases. The list will be longer if we include eastern Indonesia’s regencies, which also suffer from a lack of local capacity in managing health services and finances.

The central government must pay attention to the regencies with lower fiscal capacity and a higher number of poor people to ensure that the data discrepancy regarding the poor does not disrupt public services or even lead to bankruptcy.

The role of the Social Security Agency (BPJS) in conducting the payment process on time so that burdens do not fall on hospitals and local governments is pivotal. Also, attention should be given to speed up the provision of medical workers in such facilities.

Meanwhile, some local governments have expressed hesitation to merge into this nationwide scheme right away because of this data discrepancy. The local government of Surakarta, for instance, refused to migrate and contribute to the JKN from its local budget (APBD) due to worries over the jump in the number of people intending to register.

Similarly, the municipal government of Manado in North Sulawesi decided to continue its local insurance because it did not want to interrupt its program and its budget this fiscal year.

The Health Ministry needs to allocate a specific period of time for a systematic transitional process to the local administrations to completely merge their schemes into the JKN, hence, their budgets can be better used to improve the quantity and quality of health workers and facilities.

Second is the risk to the poor living in poor and marginalized regions. The poor excluded from PBI living in poor regions are in fact the poorest of the poor. They are similar to those not covered in Jamkesmas and local schemes like Jamkesda.

Living in the regions with the worst off economies, their local governments do not have much budget discretion to charge the already limited budget for those beyond the number of poor people covered by the central government.

For the poor listed as PBI, the risk is the quality of services they will be receiving. They will only be able to access low-quality hospitals because many poor regions in Indonesia lack health workers and facilities.

On paper, the service types and quality should be equal, regardless of the types of hospital, because

the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) system, a fee-for-diagnostic reimbursement system will be applied.

However, one only needs to go to any public hospital to see the reality. In the past, those lining up in the Jamkesmas and local Jamkesda line were often more poorly served than those with Askes health

coverage and those with private health insurance.

With the JKN, the risk of discriminatory treatment of service providers to the users could be repeated, given the low premiums provided for the PBI. This poorest group is entitled to assistance of only Rp 19,225, while informal workers are covered with premiums of Rp 25,500 up to Rp 59,500, and the formal workers are covered up to 5 percent of wages.

In the long run, there must be an effort to equalize the amount of premiums for the poor, so that the JKN is not perceived as maintaining different classes of recipients.

The JKN must not be seen as just a mere continuation of Jamkesmas, which was seen as an inferior program compare to other health insurances. It must be plotted to gradually close the gap of services for people of different socio economic status. This will need commitment from the central government to allocate more for premiums for the poor, and at the same time ensure that the BPJS’ investment is safe and financial condition is healthy, to contribute more for this end.

These highlight the importance of public monitoring and a reliable complaint mechanism system. Therefore, despite the presence of the BPJS Supervisory Board tasked with internal monitoring, and the BPJS Watch from the outside, it is important for the public and civil society to keep an eye on the JKN’s implementation.

This is vital, especially to ensure that the poor and marginalized are no longer treated discriminatively, which defies the very purpose of having national health insurance: to ensure that the state provides social security to every citizen, especially the poor and marginalized.

The writer is a research and program manager at Perkumpulan Prakarsa (Center for Welfare Studies), Jakarta, and holds a postgraduate degree from The University of Melbourne’s development studies program.

source: www.thejakartapost.com

 

Indonesia-Bill Gates Foundation Kerja Sama Kesehatan

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan Indonesia tengah menjajaki kerja sama dengan Yayasan Bill dan Melinda Gates atauBill dan Melinda Gates Foundation di bidang kesehatan.

“Yayasan Bill dan Melinda Gates akan membantu Indonesia dalam beberapa bidang kesehatan,” kata Agung Laksono usai pertemuan dengan Yayasan Bill dan Melinda Gates dan Mayapada Grup di Kantor Kemenkokesra, Kamis malam.

Dia menjelaskan, Yayasan Bill dan Melinda Gates berencana memberikan bantuan pembangunan infrastruktur dalam bidang kesehatan.

“Khususnya untuk menangani penyakit menular HIV AIDS, Tuberkulosis (TB) dan Malaria serta perkembangan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia,” katanya.

Agung menambahkan, untuk menyukseskan program tersebutYayasan Bill dan Melinda Gatesmengajak pengusaha lokal untuk berbagi program pemberantasan penyakit tersebut di Indonesia.

Agung mengakui, Indonesia masih terus berupaya memberantas HIV/AIDS, TB dan malaria.

“Indonesia juga terus melakukan optimalisasi program keluarga berencana mengingat laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah pesat,” katanya.

Karena itu, kata Agung, Indonesia menyambut baik bila ada pihak yang ingin membantu pemerintah dalam pengentasan beberapa penyakit sekaligus menyukseskan program keluarga berencana.

Dikatakan Agung, Bill and Melinda Gates Foundation akan memberikan sumbangan sebesar 100 juta dolar AS.

Selain itu Tahir Foundation juga akan membantu 100 juta dolar AS.

Program pemberantasan sejumlah penyakit tersebut, kata Agung, ini, akan dilaksanakan selama tiga tahun mendatang.

sumber : www.republika.co.id

 

25% Orang Dewasa di Indonesia Menderita Hipertensi

Menurut Riskedas 2013 lebih dari 25% orang Indonesia yang berusia di atas 18 tahun menderita penyakit darah tinggi (hipertensi). Namun, yang mengkhawatirkan, dari jumlah tersebut, yang menyadari menderita hipertensi (melalui diagnosis tenaga kesehatan dan/atau meminum obat) tidak sampai 10%.

“Pada dasarnya gejala hipertensi bervariasi, di antaranya pusing, leher atau pundaknya pegal, demam, dan sebagainya. Namun, banyak juga yang tidak ada gejala khas. Dengan begitu, diperlukannya perilaku CERDIK, yakni: Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok dan polusi udara lainnya, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres,” ujar Dr Ekowati Rahajeng, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemkes RI pada Temu Media dan Workshop Pengendalian Hipertensi di Jakarta, Rabu (8/1).

Dr Ekowati menambahkan, perilaku CERDIK tersebut perlu ditingkatkan dan digencarkan, terutama sosialisasi ke daerah-daerah sub urban.

“Dari tahun 2007 sampai 2013 perbandingan penderita hipertensi antara yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan cukup tinggi. Tidak diduga bahwa warga desa atau kota kecil lebih banyak yang menderita hipertensi dibandingkan yang tinggal di kota besar,” lanjut Dr Ekowati.

Menurut Riskesdas 2007 penduduk desa secara umum yang menderita hipertensi sebesar 32,2%, sedangkan yang di perkotaan 14,1%. Untuk data tahun 2013 yang masih belum bisa dipublikasikan, memiliki perbandingan yang tidak jauh berbeda.

“Mie instan dan makanan-makanan berpengawet lain sudah banyak tersedia di desa-desa. Perubahan gaya hidup itulah yang diduga menjadi faktor utama penyebab hipertensi bagi penduduk desa,” imbuh Dr Ekowati.

Menurutnya, orang suka salah mengartikan seperti, makanan yang bersantan dan berlemak tinggi menjadi faktor utama penyebab hipertensi. Padahal, kalori yang dikonsumsi secara berlebihanlah yang mejadi pemicu.

“Tidak ada makanan tertentu yang menjadi penyebab hipertensi. Semua itu bila dikonsumsi berlebihan tentu akan berisiko,” tandasnya.

Dengan begitu, Kemkes, PT Novartis Indonesia dan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) bekerjasama untuk menjalankan program intervensi kesehatan masyarakat ke beberapa puskesmas di daerah sub urban, yakni kabupaten Bogor.

“Kita pasti akan meningkatkan kegiatan preventif ke desa-desa, salah satunya melalui program ini. Karena terbukt terjadinya peningkatan kesadaran di masyarakat mengenai hipertensi setelah dilakukannya intervensi,” kata Dr. Ekowati.

Dikatakannya bahwa peningkatan kesadaran jadi lebih baik dari masyarakat, yaitu mencapai 76%, sebelum dilakukan intervensi angkanya sekitar 65%.

Di dalam program tersebut akan dilakukan berbagai workshop dan kegiatan seperti permainan untuk menambah wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit yang sering disebut silent killer ini.

sumber: www.beritasatu.com

 

Think America has the world’s best health care system? You won’t after seeing this chart.

This, from Austin Frakt over at the Incidental Economist, is a terrifying chart. It shows potential years of life lost to different diseases, from circulatory issues to congenital defects, in the United States compared with other OECD countries.

The bubbles with numbers greater than one mean the United States is losing more life to a particular condition than the average member country in the Organization for Economic Cooperation and Development. A bubble with a number less than one means Americans are losing fewer years of life, although you don’t see many of those, because, in every category measured in 2008, the United States did worse than than average.

Americans lose three times as many years of life to infectious diseases as the average OECD country and loses twice as many years to metabolic diseases. There are some categories in which America used to lose fewer years of life than other countries back a few decades ago. But, ever since the 1980s, that hasn’t happened.

How did we end up here? Here’s the JAMA authors’ attempt at an explanation, via Carroll, which lays blame at the very fragmented structure of the American health-care system:

Possible causes of this departure from international norms were highlighted in a 2013 Institute of Medicine report and have been ascribed to many factors, only some of which are attributed to medical care financing or delivery. These include differences in cultural norms that affect healthy behaviors (gun ownership, unprotected sex, drug use, seat belts), obesity, and risk of trauma. Others are directly or indirectly attributable to differences in care, such as delays in treatment due to lack of insurance and fragmentation of care between different physicians and hospitals. Some have also suggested that unfavorable US performance is explained by higher risk of iatrogenic disease, drug toxicity, hospital-acquired infection, and a cultural preference to “do more,” with a bias toward new technology, for which risks are understated and benefits are unknown. However, the breadth and consistency of the US underperformance across disease categories suggests that the United States pays a penalty for its extreme fragmentation, financial incentives that favor procedures over comprehensive longitudinal care, and absence of organizational strategy at the individual system level.

source:  www.washingtonpost.com

Sugar overload: WHO may cut sugar recommendations by half

The World Health Organization is considering cutting the amount of sugar it recommends in your daily diet to half the current limit.

Experts are proposing cutting the recommended level that people should consume from no more than 10 percent of their calories from sugar to no more than five percent, based on fears of heart disease, obesity, and tooth decay, The Sunday Times in the UK reports. The new requirements equate to about five teaspoons of sugar a day – about the same as in a Mar bars or in half a can of a soda.

“It is political dynamite,” said Philip James, president of the WHO-affiliated International Association for the Study of Obesity, in the report. “The food industry will do everything in their power to undermine this.”

“I would agree with the recommendation to reduce it to five percent,” added Shrinath Reddy, a cardiologist and a member of the WHO panel of experts. “There is overwhelming evidence coming out about sugar-sweetened beverages and other sugar consumption [being linked] to obesity, diabetes and even cardiovascular disease.”

According to recent data from the Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics, most U.S. adults get a whopping 13 percent of their total calories from added sugars alone. Not only does that add a lot of extra calories which contribute to making us fat, sugary items often displace healthier items, such as fruits, vegetables, and foods packed with nutrients.

source: www.nydailynews.com

 

Menkes Sedih Indonesia Gagal Aksesi FCTC pada 2013

Gagalnya pemerintah Indonesia mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 2013 membuat Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sedih dan prihatin.

“Sementara jangan tanyakan itu (FCTC). Itu membuat saya sedih,” katanya usai melantik Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes Anung Sugihantono, Selasa (7/1).

Menkes tetap menolak saat awak media mengejar perkembangan terakhir rencana aksesi FCTC.

Padahal sebelumnya Menkes begitu optimis bahwa aksesi FCTC bisa dilakukan oleh pemerintah pada akhir 2013. Mengingat rencana aksesi FCTC sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak hanya itu, sikap tiga kementerian yang semula menolak mentah-mentah rencana aksesi FCTC yakni Kementerian Perindustrian,

KementerianPerdagangan dan Kementerian Tenaga Kerja sudah mulai melunak menjelang akhir 2013. Bahkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menko Kesra Agung Laksono sudah diperoleh sinyal kuat bahwa aksesi FCTC bakal segera dilakukan pemerintah RI.

Tetapi nyatanya hingga 2013 berakhir, aksesi FCTC tersebut gagal dilakukan pemerintah. DPR RI tak berhasil mengeluarkan UU dan Presiden juga tak kunjung menerbitkan Kepres sebagai landasan hukumnya.

Terkait adanya perjuangan industri rokok untuk menggoalkan RUU Pertembakauan, Menko Kesra Agung Laksono mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki PP 109 tahun 2012 terkait pengaturan tembakau.

“Kita laksanakan dulu aturan yang sudah ada, lalu kita bicara juga aksesi FCTC,” jelasnya.

Untuk menggoalkan RUU Pertembakauan kata Agung bukan masalah gampang. Karena DPR RI tetap harus meminta pendapat dan masukan dari pemerintah.

“Jadi tidak bisa jalan sendiri. Harus ada koordinasi antara DPR RI dengan pemerintah,” pungkas Agung. (inung/d)

sumber: www.poskotanews.com

 

Pencabutan Perpres demi “kesehatan” bersama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres Nomor 106 tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.

Alasan pencabutan Perpres itu, Presiden menilai, sudah tidak diperlukan lagi menyusul diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pencabutan atau pembatalan kedua Perpres tersebut disampaikan sendiri oleh Presiden SBY dalam keterangan persnya seusai rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/12).

Ramainya penolakan dua Perpres tersebut membuat Presiden Yudhoyono mengambil sikap dengan membatalkan Perpres itu.

Rapat terbatas di Istana Bogor tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono serta sejumlah menteri dan pejabat, diantaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Juga hadir Menteri Kesehatan Nafsih Mboi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Sebelum dicabut, dua Perpres mendapat sorotan media mengingat para pejabat dinilai mendapatkan pelayanan asuransi kesehatan khusus dan istimewa, dikecualikan dalam program jaminan kesehatan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) bidang kesehatan yang akan di mulai 1 Januari 2014.

“Kami juga mendengar kuatnya persepsi seolah ini diistimewakan, dianggap kurang adil, maka saya putuskan kedua perpres itu saya cabut dan tidak berlaku, karena semua akan diatur dalam BPJS dan SJSN Insya Allah akan dibelakukan pada 1 Januari 2014,” kata Presiden di Istana Bogor.

Kebijakan tersebut diambil Presiden Yudhoyono seusai mendengarkan pemaparan dan masukan dalam rapat kabinet terbatas untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan.

Presiden dalam kesempatan itu mengatakan, seiring dengan dibelakukannya BPJS bidang kesehatan maka seluruh pejabat dan juga keluarganya akan turut serta dalam program tersebut.

“Kami berpendapat karena kita sudah punya sistem BPJS, kita integrasikan di situ, tidak perlu pengaturan secara khusus,” kata Presiden.

Dalam kedua produk aturan itu sebelumnya diantaranya mencantumkan maksud dari pelayanan paripurna kesehatan kepada para pejabat negara, termasuk pelayanan asuransi kesehatan rumah sakit di luar negeri yang akan diganti oleh negara.

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 dan 106 tahun 2013 tentang fasilitas berobat ke luar negeri bagi para pejabat negara.

“Ya kita untuk menghilangkan polemik jadi batalkan saja,” ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Dia mengatakan, sebenarnya fasilitas pengobatan ke luar negeri bagi para pejabat negara sudah diatur dalam UU sebelumnya.

Agamawan dan tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A. Hasyim Muzadi mengatakan, mendesak pemerintah untuk mencabut Perpres 105 tahun 2013 dan 106 tahun 2013 yang memberikan fasilitas berobat gratis kepada pejabat negara hingga ke luar negeri.

“Memberikan fasilitas keuangan negara kepada pejabat negara secara berlebihan di tengah kemiskinan ekonomi rakyat serta derita karena bencana alam adalah sebuah kedzaliman,” katanya, melalui pesan elektroniknya.

Kedua perpres itu dinilainya, menyakiti nurani rakyat yang pada umumnya masih menderita dan dapat menjadi pemicu perlawanan rakyat.

“Para penyelenggara negara dan pejabat publik yang masih punya rasa tanggung jawab kepada rakyat hendaknya ada yang menolak fasilitas berlebihan tersebut, sekalipun jumlah pejabat seperti itu pasti sangat minoritas,” katanya.

Seandainya pejabat negara meninggal dunia karena sakit, menurut dia, maka biarlah sang pejabat itu meninggal di Tanah Air bersama rakyat yang mengantarkannya menjadi pejabat.

“Perlu diingat pula, saat ini menjelang pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden), maka Perpres 105 dan 106 akan menambah rasa kejengkelan rakyat kepada penyelenggara negara,” katanya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum PBNU yang dikenal dekat dengan tokoh lintas agama itu menyarankan kepada pemerintah, agar mencabut Perpres 105 dan 106 tahun 2013 demi keselamatan bersama.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga meminta pemerintah untuk mencabut Perpres Nomor 105 dan 106 tahun 2013 yang memberikan fasilitas berobat gratis kepada pejabat negara hingga ke luar negeri.

“Kita mengecam Perpres ini. Kita minta perpres itu dicabut sebelum dilaksanakan karena uang kita terancam dipakai pejabat,” kata Said pada Refleksi Akhir Tahun 2013 di Jakarta.

Dia mengatakan, sebanyak 10,3 juta orang miskin pasti ditolak berobat karena tidak masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan alasan tidak ada anggaran.

“Tapi, kenapa ada hak istimewa bagi pejabat untuk berobat gratis ke luar negeri. Kalau bicara kepentingan dirinya tidak ada alasan tidak cukup anggarannya tapi untuk 10,5 juta orang miskin tidak ada,” kata Said.

Iqbal menegaskan, jika ada pejabat dan keluarganya yang berobat ke luar negeri gratis, pihaknya akan mendatangi rumah pejabat tersebut.

“Kalau perlu kita gerebek rumahnya karena uang kita dipakai,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta Perpres tersebut dicabut karena dalam jaminan kesehatan semua masyarakat memiliki hak yang sama karena mereka membayar iuran dan tidak ada diskriminasi.

“Sekali berobat ke luar negeri berapa ratus orang bisa diselamatkan,” demikian Said Iqbal.

Jaminan kesehatan menjadi salah satu isu utama yang dituntut oleh kalangan buruh agar pemerintah menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014 tanpa ada kelas-kelas lagi. (*)

sumber: www.antaranews.com