Standar Pelayanan Medis Nasional Cegah Kriminalisasi Dokter

Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta menilai, kriminalisasi dokter akan terus berlangsung selama belum adanya standar pelayanan medis yang diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu, dia mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera menyusun standar tersebut.

“Selama ini standar pelayanan medis hanya berlaku lokal di setiap rumah sakit. Inilah yang kemudian menimbulkan kerancuan saat terjadi masalah,” ujar Marius saat di hubungi Kompas Health, Kamis (26/11/2013).

Kerancuan tersebut, kata Marius, berujung pada pemberlakuan aturan pidana dan perdata untuk kasus dokter. Padahal sebelumnya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai putasan Mahkamah Agung mempidanakan dokter tidak tepat. Pasalnya, dokter merupakan profesi yang dapat melakukan invasi pada pasien sehingga tidak disamakan dengan kriminal jika terjadi kematian.

Marius menjelaskan, saat terjadi kasus malapraktik, hakim akan bertanya, apakah ada standar pelayanan medis yang berlaku secara nasional? Jika tidak ada, maka dengan terpaksa, mereka menggunakan aturan yang secara umum dipakai, yaitu aturan hukum pidana ataupun perdata.

Dia pun menyinggung kasus pidana yang menimpa tim dokter di Manado beberapa waktu lalu, yaitu dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, Hendry Simanjuntak, dan Hendy Siagian dengan dugaan malapraktik di RS RD Kandouw Manado. Menurutnya, MA sudah menjalani perannya dengan benar.

“Jadi, kalau belum ada juga standarnya, putusan kasasi MA atau vonis 10 bulan penjara dalam kasus dugaan malapraktik sudah tepat,” tandasnya.

Sebagai dokter, Marius juga mengaku tidak ingin sejawatnya dikriminalisasikan, namun dia juga menyesali kenapa standar pelayanan medis nasional belum juga dibuat. Padahal, lanjutnya, YPKKI berkali-kali sudah menyerukan kebutuhan akan hal itu.

Butuh Kerja Sama

Marius memaparkan, menyusun standar pelayanan medis sebenarnya mudah ada saja dilakukan, asal ada kemauan kerja sama dari beberapa pihak yang terkait. Pihak tersebut, kata dia, terdiri dari Kementerian Kesehatan, IDI, dan pihak rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Selama ini rumah sakit sudah memiliki standar pelayanan medis lokal, tugas penyusun hanya mengumpulkan standar tersebut dan membentuk yang standar baru yang berlaku secara nasional,” tuturnya.

Marius mengakui, ilmu kedokteran terus berkembang seiring waktu. Karena itu, menurutnya, standar tersebut bisa saja direvisi setiap jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun sekali.

“Setidaknya meski harus mengalami revisi, sudah jelas ada standarnya, tidak seperti sekarang ini,” tegasnya.

sumber: health.kompas.com

 

Indonesia tries its hand at universal health care

by Claire Bolderson

Marketplace Morning Report for Tuesday, November 26, 2013

As the Obama administration continues its erratic roll out of health care reform, halfway around the world in Indonesia, authorities are getting ready to introduce the world’s biggest universal health care program. It will cover all 240 million citizens and go into effect in 2014.

It will take five years to roll out completely but eventually the idea is that everyone will be able to get health care that is free at the point of use. It’s an ambitious plan for a middle income country.

But as the BBC’s Claire Bolderson found on the Island of Sulewesi — one of the biggest in the Indonesian archipelago — the country’s health care system is already under strain.

source: www.marketplace.org

 

IDI Benahi Profesionalisme Dokter

Pemberlakuan Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 mendatang ikut berimbas pada tenaga dokter. Dokter dari negara lain akan bebas masuk dan berpraktik ke Indonesia dan bersaing dengan dokter lokal.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel, Prof Abdul Kadir mengatakan, peran IDI akan lebih dimaksimalkan untuk menjawab tantangan pasar bebas AFTA 2015. Profesionalisme dan kualitas tenaga dokter harus segera dibenahi sebelum dokter asing berpraktik di Indonesia.

Jika tidak, Direktur RSUP Wahidin Sudirohusodo ini mengatakan, kemungkinan para dokter Indonesia khususnya di Sulsel hanya akan menjadi penonton. Pasalnya, persaingan akan berada pada tingkat efektifitas dan efisiensi pelayanan.

“Ini jelas ancaman bagi para dokter. Makanya, IDI akan segera membuat program dan sistem yang berkelanjutan untuk memperbaiki mutu dokter saat ini. IDI harus merangkul semua dokter, ” ucapnya, usai dilantik sebagai Ketua IDI Sulsel periode keduanya di Hotel Clarion, Minggu, 24 November.

Selain itu, Profesor Kadir juga mengatakan, IDI akan ikut ambil bagian dalam mengawal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan PT Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Malah nanti kami akan membuat posko untuk pengaduan peserta BPJS dengan layanan yang diterima. Disitu, kami akan memberikan masukan sebagai perantara antara BPJS dengan masyarakat. Kami mau IDI berguna bagi masyarakat,” Tambahnya.

Ketua Pengurus Besar IDI, dr Zaenal Arifin mengatakan, persoalan utama yang dihadapai saat ini adalah penyebaran tenaga dokter. Menurutnya, fakta yang terlihat, dokter masih menumpuk di perkotaan. “Nah ini tanggung jawab pemerintah. Kecuali soal kesiapan dokter, itu kami,” ucapnya.

Pada acara ini, IDI juga sekaligus menggelar seminar terkait peran IDI dalam penerapan JKN. Hadir sebagai pemateri, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Prof Irawan Yusuf, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Prof Syarifuddin Wahid, dan pihak PT Askes, dr Sunusi.

Para pembicara sepakat perlunya penataan kompetensi dokter. Kemudian, meningkatkan integritas dokter agar tidak terlibat produk kartel obat dengan bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Kesejahteraan dokter ikut dibahas. (arm/rif)

sumber: www.fajar.co.id

 

Bird Flu Claims 163rd Fatality in Indonesia

A 31-year-old Indonesian woman has died of bird flu, bringing the death toll to 163 in the country hardest-hit by the virus, the Health Ministry said Monday.

The housewife from Bekasi Timur, a West Java district just east of Jakarta, died last week from the H5N1 bird flu virus, the ministry said in a statement on its website.

An investigation by the ministry found that the woman, who first developed symptoms of fever and nausea on Nov. 1, had possible contact with poultry around her house.

The woman died Nov. 11 when she was about to be transferred to special hospital assigned to treat bird flu, the ministry said.

She is the third Indonesian to die this year from the virus. The first two were a 2-year-old boy and a 28-year-old man, who died in June and September respectively in other districts of Bekasi.

A total of 195 people are known to have been sickened by bird flu in Indonesia since 2005.

Bird flu typically flares during the cooler winter months.

There have been more than 646 confirmed H5N1 cases worldwide since 2003, about 60 percent of them fatal.

source: abcnews.go.com

 

Hingga Juli 2013, 72% Rakyat Indonesia Miliki Jaminan Kesehatan

Kementerian Kesehatan mencatat hingga Juli 2013 sebanyak 72 persen masyarakat Indonesia atau setara dengan 176,84 juta jiwa telah memiliki jaminan kesehatan.

“Ini dari berbagai macam jenis jaminan sosial, baik pemerintah, swasta maupun pribadi,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes Murti Utami di Jakarta, Jumat (22/11).

Berdasarkan jenis jaminan kesehatan itu, peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) paling banyak yakni 86,4 juta jiwa. Kemudian, melalui jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebanyak 45,595 juta jiwa.

Sementara itu, pembayaran premi dari perusahaan ke karyawan tercatat sebanyak 16,92 juta jiwa. Kemudian, melalui jalur PT Akses sebanyak 16,55 juta jiwa; Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebanyak 7,03 juta jiwa dan asuransi komersial sebanyak 2,94 juta jiwa dan kalangan Polri/TNI/PNS yang mengikuti asuransi sebanyak 1,412 juta jiwa.

Murti mengatakan, mulai 1 Januari 2014 akan diterapkan Jaminan Kesehatan Nasional yang nantinya akan mencakup seluruh masyarakat Indonesia. “Secara menyeluruh, ditargetkan pada tahun 2019,” kata dia.

Untuk tahap awal, lanjut dia, akan ada 111,6 juta jiwa penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional. Mereka terdiri dari TNI, Polri, PNS serta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran bagi kelompok penerima upah dan non penerima upah sifatnya wajib.

Kelompok penerima upah adalah karyawan dan perusahaan dimana pembagiannya masing-masing dua dan tiga persen dari gaji yang dibayarkan. Sedangkan untuk PBI, iuran dibayar oleh pemerintah dengan nilai premi sebesar Rp19.250 per bulan.

sumber: www.beritasatu.com

 

New Findings from World Health Organization Update Understanding of Conjugate Vaccines

By a News Reporter-Staff News Editor at Vaccine Weekly — A new study on Biotechnology is now available. According to news reporting originating from Geneva, Switzerland, by NewsRx correspondents, research stated, “Typhoid fever is a gastrointestinal disease transmitted through the ingestion of contaminated water or food. The bacterium, Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi is an important cause of illness and death in many poor countries where access to safe water and basic sanitation is limited.”

Our news editors obtained a quote from the research from World Health Organization, “Humans are the only natural host and reservoir of S. Typhi. Typhoid fever causes around 21 million cases and at least 200,000 deaths per year. Currently, several groups are developing typhoid conjugate vaccines that are expected to be safe and effective in infancy or early childhood. The World Health Organization convened a meeting, in collaboration with the Korea Food and Drug Administration, with experts group in September 2012 to develop guidelines for regulatory evaluation of the quality, safety and efficacy of typhoid conjugate vaccines.”

According to the news editors, the research concluded: “This report summarizes collective views on scientific and technical issues that need to be considered in the guidelines.”

For more information on this research see: Working Group on quality, safety and efficacy of typhoid Vi capsular polysaccharide conjugate, vaccines, Jeju, Republic of Korea, 5-7 September 2012. Vaccine, 2013;31(41): 4466-4469. Vaccine can be contacted at: Elsevier Sci Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, Oxon, England. (Elsevier – www.elsevier.com ; Vaccine – www.journals.elsevier.com/vaccine )

The news editors report that additional information may be obtained by contacting C. Jones, WHO, Dept. of Essential Med & Hlth Prod, CH-1211 Geneva, Switzerland. Additional authors for this research include C.K. Lee, C. Ahn, J. Shin and I. Knezevic (see also technology.html Biotechnology).

Keywords for this news article include: Biotechnology, Geneva, Europe, Switzerland, Conjugate Vaccines, Synthetic Vaccines, Biological Products

Our reports deliver fact-based news of research and discoveries from around the world. Copyright 2013, NewsRx LLC

source: www.hispanicbusiness.com

 

Momentum Jawab Tantangan Pembangunan Kesehatan

PERINGATAN Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi tentang apa yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan ke depan. Terlebih, tantangan terhadap pembangunan kesehatan ke depan kian kompleks, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional di segala bidang.

Hal itu diungkapkan Bupati Klungkung, Tjokorda Gede Agung, saat memberikan sambutan dalam acara ramah tamah peringatan HKN bersama dengan kader kesehatan di seluruh Klungkung, Rabu (20/11) kemarin. Tema HKN, “Indonesia Cinta Sehat, Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Bermutu” menurut Bupati sangat inspiratif, sebagai momentum untuk membangkitkan segenap komponen kader kesehatan dan masyarakat luas, untuk mewujudkan hidup sehat. Peringatan HKN ke-49 ini, juga dimaknai dimulainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014 mendatang. “Pelaksanaan JKN ini sebagai suatu tonggak sejarah menuju masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri dan berkeadilan,” jelas Bupati saat membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI di Balai Banjar Mergan.

Bupati mengatakan kader kesehatan saat ini sebagai pejuang kemanusiaan yang bangga dan tulus ikhlas mengabdikan ilmu pengetahuan dan keterampilannya bagi kesehatan masyarakat. Dia juga menyampaikan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan juga harus diikuti dengan penyediaan sumber daya alokasi anggaran yang memadai. Sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu bagi masyarakat. Dia meminta agar jajaran pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah pembangunan kesehatan di daerah.

Sementara Ketua Panitia HKN ke-49 tahun ini, Dr. I Wayan Agus Arisnawan, kemarin, menyampaikan rangkaian kegiatan sebelumnya sudah dilakukan dalam memperingati HKN tahun ini. Kegiatan itu, di antaranya mulai dari Seminar Kedokteran, Seminar untuk umum, Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan di Desa Ped Nusa Penida, Senam Tulang Sehat dan Seminar Kesehatan yang bekerja sama dengan Perwatusi, Tes Kebugaran bagi pegawai di instansi kesehatan, Kegiatan Sikat Gigi Massal di semua SD se-Kabupaten Klungkung, jalan santai hingga berbagai lomba olahraga.

Dia berharap perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai kader kesehatan harus terus disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar benar-benar menjadi budaya bangsa. “Perilaku hidup sehat hendaknya ditanamkan sejak usia dini, agar menjadi budaya yang dipraktikkan sehari-hari sepanjang hidup. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, sesuai dengan tema tahun ini bisa tercapai,” katanya. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan ucapan belasungkawa bagi dr. Nanda yang meninggal dunia pagi kemarin, akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. (ad)

sumber: www.balipost.co.id

 

Smoking, unsafe sex and alcohol ‘pose growing threat in poorer countries’

Risky behaviour – smoking, illegal drug use, excessive drinking, unhealthy eating and unsafe sex – is on the rise worldwide and poses a growing threat to health, particularly in poorer countries, according to a World Bank report.

Smoking exacts a particularly high toll. Nearly 80% of the 6.3m deaths from smoking in 2010 occurred in middle- and low-income countries, says the Risking Your Health report.

Smoking is decreasing in richer countries but increasing in parts of the developing world. The Bank says low- and middle-income countries are in the grip of a tobacco epidemic, characterised by a sharp rise in smoking, particularly among men, after it peaked in rich countries in the 1960s and 70s.

In China, where smoking accounts for 1.2m deaths a year, it is the number one killer. In 2009, the country consumed more than 38% of the world’s cigarettes, followed by Russia, the US, Indonesia and Japan.

The report finds that tobacco-related illnesses place a considerable financial burden on countries. The bank cites a study in Bangladesh that found families with at least one member afflicted by a tobacco-related illness, such as heart disease, lung cancer and oral cancer, spent 5.1% of their household monthly expenditure on tobacco and 10.2% on treating their illnesses.

In Vietnam, even after accounting for government subsidies, the out-of-pocket expenses for each hospital admission of lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease and heart disease amounted to $285, or about 34%, of per capita gross domestic product.

In an area of Tanzania, health spending triggered by HIV and Aids was more than 70% greater than for other diseases over a two-year period. Together with funeral costs, this amounted to more than the annual household income.

“Individuals’ risky behaviours that cluster among the poor ripple throughout entire populations, crippling families’ potential and undermining the great health and economic progress we’ve seen in low- and middle-income countries in recent years,” said Tim Evans, director of health, nutrition and population at the World Bank.

“Reversing the tide of these pernicious behaviours by promoting societal conditions for better health choices will pay dividends for families and countries across the globe, ultimately helping us end extreme poverty and promote inclusive and healthy growth.”

Legislation and taxation, for example, tend to be effective, the report concludes, especially when combined with strong enforcement. Cash transfers have also proved to be promising in some settings. Behaviour change campaigns, such as school-based sex education and calorie-labelling laws, are often less effective on their own. Instead they benefit from being part of broader programmes to change risky behaviour.

Repeated messaging is effective, as with the case of graphic labelling on cigarette packets that reinforce the message to smokers each time they reach for a cigarette. Comprehensive advertising bans on cigarettes are more effective than partial bans.

While taxes on tobacco and alcohol can be shown to reduce consumption, particularly in richer countries, the evidence on behaviour change from tax on unhealthy foods is more mixed. A recent attempt by Denmark to tax high-fat food products increased prices by 9%, but the attempt failed, in part because consumers shopped across the border.

The report also notes fundamental differences in being able to change behaviour relating to alcohol, tobacco and food.

“People need to eat to survive, while they can abstain from tobacco and alcohol without health consequences,” the report says. “Many unhealthy foods are inexpensive, while healthier foods are more expensive and require more time for shopping and cooking (cheap doughnut compared to expensive broccoli, for example) … Differentiated taxes could modify relative prices, but the broad range of healthy and unhealthy foods makes it difficult to avoid substitution among unhealthy foods.”

Programmes tend to be more successful if they take into account local culture. Brazil successfully carried out a tobacco substitution programme as it involved the community in the choice of the substitute crop and method of farming. In contrast, Bolivia’s coca substitution initiative met with less success as it was imposed on the community.

On HIV prevention, the report says the evidence on the efficacy of conditional cash transfers remains limited, but there have been some encouraging results. In Malawi, small financial incentives have been shown to increase the uptake of HIV testing and counselling. Another study in Malawi conducted similar transfers for adolescents in which cash was conditional on school attendance – in addition to increased enrolment and attendance, the programme caused a reduction in HIV and HSV-2 (herpes simplex virus–type 2, the common cause of genital herpes) incidence.

source: www.theguardian.com

 

Lemah, Eksekusi Program Kesehatan Pemerintah

Pemerintah dinilai kurang melakukan eksekusi terhadap program dan kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan. Akibatnya, program dan kebijakan tersebut dirasa kurang berdampak positif, dan belum banyak mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik.

Seandainya pemerintah bisa membagikan visi dan misi dalam programnya dengan lebih baik, maka masyarakat akan melakukan program atau kebijakan tersebut.

“Sebetulnya, program dari pemerintah sudah baik, namun pelaksanaannya masih kurang. Seharusnya bisa menyentuh sampai masyarakat awam tidak hanya seputar pejabat,” kata Country Director Plan Indonesia Myrna Remata Evora pada KOMPAS Health, Selasa (19/11/13).

Kurangnya mantapnya eksekusi dibuktikan partisipasi masyarakat yang kurang dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Padahal, partisipasi yang tinggi akan mempercepat pelaksanaan program, tentunya dengan tingkat keberhasilan yang besar. Hal sebaliknya bisa terjadi bila partisipasi masyarakat rendah.

Daya partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan jika mereka mengerti manfaat program atau kebijakan tersebut. “Di sinilah kekurangan pelaksanaan program atau kebijakan yang ada. Bila masyarakat tidak mengerti manfaatnya, tentu sulit mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah lama tertanam,” kata Evora.

Evora mengatakan, sebetulnya masyarakat Indonesia tidak sulit diubah. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat akan bersedia mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah lama dijalaninya. Selanjutnya masyarakat akan mempertahankan pola pikir dan kebiasaan baru yang dirasa lebih menguntungkan, serta membuang yang lama. Pola pikir dan kebiasaan baru inilah yang kemudian ditularkan pada generasi selanjutnya.

Evora mencontohkan pelaksaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Dibutuhkan waktu 13-14 tahun untuk meyakinkan dan membiasakan masyarakat di Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selalu mencuci tangan dan buang air pada tempatnya.

Memang bukan proses yang mudah dan sebentar, namun hasilnya diperoleh satu generasi yang yakin cuci tangan dan buang air pada tempatnya memang lebih baik untuk kesehatan. Keyakinan ini kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pada dasarnya masyarakatlah yang mengerti apakah mereka perlu ditolong dan sejauh apa pertolongan tersebut diberikan. Jika mampu membuat masyarakat mengerti kenapa mereka harus ditolong, maka program akan terlaksana. Selanjutnya masyarakat akan mengerti dan mengikuti program yang memang bertujuan baik,” kata Evora.

Untuk menyukseskan pendekatan pada masyarakat, Evora menyarankan pemerintah banyak melibatkan tokoh muda. Dalam setiap populasi, pemuda selalu menempati porsi hampir separuh. Dengan jumlah yang banyak dan pola pikir yang baik, pemuda merupakan aset perbaikan kondisi masyarakat. Hal ini kurang diterapkan pada kebijakan pemerintah, yang umumnya melibatkan generasi tua.

Selain itu, Evora menyarankan untuk selalu menomorsatukan humor, kekeluargaan, dan loyalitas. “Orang Indonesia sangat terkenal dengan tiga karakter tersebut. Mereka humoris tapi juga serius dan berdedikasi. Bila bisa masuk ke hati dan pikirannya, maka orang Indonesia cenderung loyal,” kata Evora yang berkebangsaan Filipina tersebut.

sumber: health.kompas.com

 

Indonesia’s Chain-Smoking Toddler Kicks the Habit, Switches to Junk Food

An Indonesian boy, who made headlines for smoking since he was two years old, has finally kicked the habit. However, Aldi Rizaln, now aged five, has switched to gorging on junk food.

Aldi, a native of Sumatra in Indonesia, was pushed in the spotlight in 2010, when he was seen puffing on a cigarette while riding his tricycle. His habit of smoking 40 cigarettes a day led the Indonesian government to launch an anti-smoking campaign for children, Daily Mail reported. The toddler was soon shifted to a rehabilitation centre and was enrolled in play therapy sessions for some time.

A recent investigation showed that the boy hasn’t smoked for more than a year, but has developed an unusual craving for unhealthy foods, making him overweight compared to other children of his age.

Nutritionist Fransisca Dewi told Daily Mail that the boy consumes nearly three cans of condensed milk every day, in addition to “too many carbohydrates.”

“Aldi is very overweight, his weight doesn’t match his age. His ideal weight is 17kg to 19kg. He’s 24kg already,” he said.

According to doctors, smoking has played a major role in increasing the boy’s appetite. “Nicotine can increase the endocrine hormone in the body. This condition can cause resistance to insulin,” Paediatric specialist Dr William Nawawi, told Daily Mail. “The blood will not be able to break glucose from food. This will make Aldi become bigger and bigger.”

Though Aldi’s case appears to be a rare case, smoking at a young age is not completely new in Indonesia, where there are no strict rules to prevent youngsters from buying cigarettes.

According to Mirror, a six-year-old boy named Maulana Susanto started smoking when he was just two years old. “He’s been smoking since he was two. He was on a pack a day. Now he goes to school just one or two cigarettes are enough,” Maulana’s mom told the tabloid. “Yes I want him to stop but nobody comes to help me.”

Indonesia is one of the few countries which are yet to sign the UN Tobacco Control Agreement that imposes strict restrictions on marketing cigarettes to a country. Indonesian health officials attributed this reason as a contributing factor to the rise in the number of children smoking cigarettes. “I think the tobacco industry have used all their skills and resources to get hold of these kids. The number of people who have started smoking between five and nine years of age has increased sevenfold,” said health minister Dr Nafsiah Mboi.

source: www.ibtimes.co.in