UU Kesehatan Jiwa Bisa Uji Koruptor yang Pura-pura Gila

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa dinilai akan mempersulit koruptor yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa saat menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Undang-undang (RUU) ini akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak. DPR yakin melalui proses uji kesehatan ini, koruptor akan sulit berpura-pura gila.

Karena itu kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/11/2013), membahas RUU ini sangat penting, karena RUU Kesehatan Jiwa ini akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang itu memang mengalami gangguan jiwa atau tidak.

RUU ini akan membuat seorang koruptor yang disebut mengalami gangguan jiwa untuk diuji apakah benar atau tidak, melalui sekitar 500 pertanyaan kepada orang yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa. “Dari situ akan diketahui apakah benar mengalami gangguan jiwa atau tidak? Proses ini tak bisa dimanipulasi bila ada tersangka

korupsi yang berpura-pura gila,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini, tidak adanya keberpihakan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada kesehatan jiwa mengakibatkan banyak pihak kesulitan mengobati anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Data yang dihimpun Rumah Sakit Jiwa se-Indonesia menunjukkan fakta memprihatinkan, 30.000 penderita akhirnya dipasung oleh keluarganya. Langkah ini jelas melanggar HAM.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa seperti dikemukakan Ketua Panja RUU Kesehatan Jiwa. Hasil temuan Komisi IX DPR RI saat kunjungan spesifik membebaskan kasus pasung di NTB, ternyata masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran HAM itu sendiri. Pelanggaran itu terjadi karena ketidaksiapan sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Menurut Nova, ini menjadi tanggungjawab DPR dan pemerintah. Bagaimana membangun kesehatan yang berpihak kepada pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia. Ketika ditanya berapa jumlah sebenarnya masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa, Nova menjelaskan pada saat terjadi bencana alam saja, kurang lebih 10 persen orang di penampungan bisa mengalami gangguan jiwa. “Itu baru bencana, belum lagi yang kita lihat,” ujar politisi Demokrat ini.

Hanya saja menurut Nova, besarnya jumlah orang dengan gangguan jiwa tidak ditopang dengan jumlah psikiater. Jumlah psikiater di Indonesia hanya 600 untuk 240 juta penduduk Indonesia.

“Untuk Indonesia sudah tidak bisa pakai rasio berapa idealnya satu orang psikiater menangani orang gangguan jiwa seperti yang diterapkan dunia Internasional. Karena tidak akan pernah tercapai. Sedikit sekali orang yang menjadi Dokter Jiwa di Indonesia, karena masalah stigma,” pungkasnya. (A-109/A_88)***

sumber: www.pikiran-rakyat.com

 

Philippines typhoon: UK doctors speak from storm-hit country

British doctors are working as part of a massive international effort to help those affected by Typhoon Haiyan, which hit the Philippines with devastating force on 8 November. The storm has long since passed, but the medical and humanitarian situation is constantly evolving.

“We are mostly seeing trauma and fractures right now… but in week two going into week three you start seeing an increase in patients with chronic conditions,” says Dr Julie Hall, the World Health Organization’s (WHO) representative in Manila.

Post-disaster conditions create the perfect environment for the spread of disease. Contaminated water supplies are the biggest problem, putting huge numbers of people at risk of water-borne diseases like cholera and typhoid.

Dr Hall, originally from Knaresborough in North Yorkshire, says the WHO has not been informed of any significant outbreaks yet, but says that could be because of the lack of communication with affected areas.

Medication problem

“The telecoms have been down for a long time… the reporting systems are only just starting to get up and running,” she says. “Mobile phones are given to health workers in the facilities and they SMS at the end of the day how many diarrhoea patients or suspected measles cases they have seen. We are not getting those reports yet.”

Another issue is that people with things like heart conditions or diabetes have gone without their regular medication for more than a week now. That will start taking its toll. “It’s the lack of medication and care,” Dr Hall says.

“But also any event that puts such a stress on the population, you do see a rise in heart disease and stroke.” According to the WHO, 28 international medical teams are currently in the Philippines but only eight of these have started work.

At 21:00 GMT on Sunday, the WHO said another 14 were expected to be operational “in the next 48 hours”. It says the Philippines government does not need any more foreign medical teams now, but will call on countries in the coming weeks to provide relief for current teams.

One of the foreign medical teams is from the UK, sent by the Department for International Development. Half of the 12-strong team is now on board HMS Daring, which is heading to remote islands off the north of Cebu, where there has been limited medical help so far.

The other half is heading for Tacloban, the scene of some of the worst devastation, where the medics are expected to arrive on Monday. Orthopaedic surgeon Dr Steve Mannion, a member of the team which left the UK last week, says they have been told what to expect in Tacloban.

“There are people presenting with very badly crushed lower limbs which may need amputation,” he says.

“A week after the typhoon people are presenting with very, very badly neglected septic wounds and there have even been three deaths from septic wounds in the last few days.”

Many in Tacloban and in other more remote areas have still not received the medical care they so desperately need. Treating infected wounds remains a top priority to stop more people losing limbs, or dying from sepsis. Diarrhoeal disease outbreaks tend to start around 10 days after a disaster like this strikes.

They can lead to extreme dehydration which can be fatal, especially in children. The medical teams on the ground are bracing themselves as aid teams continue to try to get clean water supplies up and running. The main islands affected were poorer areas of the Philippines.

Many children are not immunised against measles or polio. A mass vaccination programme will start next week. The WHO aims to reach around half a million unimmunised children in Samar and Leyte.

source: www.bbc.co.uk

 

HKN Ke -49 : Puluhan Dokter Protes Pernyataan Menteri Kesehatan

Puluhan dokter yang tergabung dalam Forum Kumunikasi Tenaga Kesehatan Kota Bogor memprotes pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang telah membuat pernyataan akan “membunuh pelan-pelan” para dokter bila melaksanakan mogok kerja

Pernyataan Menkes dilontarkan menanggapi rencama para dokter yang akan melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk solidaritas bagi dokter Ayu yang dinilai telah dikriminalisasi dengan tuduhan malpraktek.

Aksi para dokter ini sebagai bentuk solidaritas atas rekan mereka yang dikriminalkan dengan tuduhan malpraktek. Uniknya, aksi yang dilakukan para dokter di Kota Bogor dilakukan disela-sela acara Seminar Kesehatan memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tingkat Kota Bogor di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahun (LIPI) Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Senin (18/11/2013)

Dalam aksinya para dokter dengan membentangkan karton yang bertuliskan kecaman terhadap pernyataan Menkes. Tulisan yang dipampang antara lain berbunyi, ” Menkes = Pejabat Koq Mau Bunuh Dokter ? Kami menuntut Menkes Minta Maaf, Menkes Becanda Kami Tersakiti.

Aksi yang dilakukan puluhan dokter didalam Gedung LIPI dilakukan dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Rubaeah.

Selain membentangkan tulisan yang berisi kecamatan terhadap Menkes, mereka juga melakukan orasi, dihadapan peserta Seminar Kesehatan yang diikuti insan – insan kesehatan lainnya yang ada di Kota Bogor.

Salah perwakilan dokter di Kota Bogor dr. Ilham menyatakan, bahwa para dokter di Kota Bogor merasa prihatin dan solidaritas yang menimpa temen sejawat di Manado yang merupakan bentuk kriminalisasi atas profesi dokter didalam menjalankan tugasnya.

” Kami butuh perlindungan hukum dan keadilan dalam menjalankan profesi dan pelayanan kepada masyarakat, ” kata Ilham

Ilham menyatakan, para dokter menyesalkan statmen Menkes yang menyatakan, dokter mogok, saya bunuh pelan-pelan. “Kami tanpa diminta sudah berjanji secara etika kedokteran untuk bekerja dengan ikhlas dan penuh pengabdian pada masyarakat, sehingga sudah selayaknya mendapatkan rasa aman dalam menjalankan tugas, ” tegas Ilham dalam orasinya.

Diketahui bahwa ancaman untuk membunuh pelan-pelan itu disampaikan Nafsiah dalam Acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 49, pada Jumat (15/11) lalu

Menkes Nafsiah Mboi sendiri mengaku pernyataannya tersebut hanyalah gurauan semata dan disampaikan sambil tertawa. Menurutnya, candaan seperti itu kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan, bahkan sebelum menjabat sebagai Menkes.

Sementara itu diketahui, bahwa dr Dewa Ayu Sasiary Prawan, SpOG ditahan Jumat (8/11) lalu karena dugaan malpraktek yang ia lakukan bersama dua rekannya, saat membantu persalinan pasien pada 2010 lalu.

Berdasarkan penjelasan PB IDI, sang pasien yang bernama Julia Fransiska Makatey (26) merupakan pasien rujukan dari puskesmas. Pasien yang mengandung anak kedua tersebut diketahui telah mengejan dan dijadwalkan untuk persalinan normal. Namun ternyata dalam kurun waktu 8 jam, tidak ada kemajuan bahkan dinyatakan dalam keadaan gawat janin.

Oleh karena itu, tindakan operasi sesar dilakukan. pada operasi tersebut, keluar darah hitam yang menandakan sang ibu kekurangan oksigen. Tim dokter berhasil mengeluarkan sang bayi perempuan dengan berat 4,1 kg. sayangnya, kondisi sang ibu memburuk dan 20 menit kemudian meninggal.

Meninggalnya sang ibu memunculkan dugaan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak dokter yang menangani. Hal itu kemudian yang membuat Ayu dan kedua rekannya diduga melakukan malpraktek dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Padahal, menurut IDI, gelembung udara yang masuk ke jantung pasien dan menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah tidak dapat diperkirakan oleh dokter. Selain itu, seluruh standar operasi juga telah dilakukan.

Ayu sendiri diamankan di Balikpapan, Kaltim, Jumat (8/11) pekan lalu setelah masuk dalam daftar pencarian orang. Ayu diamankan Tim Gabungan Satgas Kejagung bersama Kejari Manado dan Kejari Balikpapan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, di jalan Imam Bonjol No 1, Kota Balikpapan, Jumat pukul 11.04 Wita.

Atas ditangkapnya Ayu, muncul berbagai dukungan dari teman seprofesinya. Bahkan sempat muncul pernyataan mogok kerja dari rekan profesi Ayu. Menkes Nafsiah Mboi yang ikut mendengar isu tersebut juga sempat menunjukkan rasa tidak senangnya. Menkes bahkan sempat mengancam akan membunuh pelan-pelan jika para dokter tersebut berani mogok kerja.

sumber: koranbogor.com

 

HKN Ke -49 : Puluhan Dokter Protes Pernyataan Menteri Kesehatan

Puluhan dokter yang tergabung dalam Forum Kumunikasi Tenaga Kesehatan Kota Bogor memprotes pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang telah membuat pernyataan akan “membunuh pelan-pelan” para dokter bila melaksanakan mogok kerja

Pernyataan Menkes dilontarkan menanggapi rencama para dokter yang akan melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk solidaritas bagi dokter Ayu yang dinilai telah dikriminalisasi dengan tuduhan malpraktek.

Aksi para dokter ini sebagai bentuk solidaritas atas rekan mereka yang dikriminalkan dengan tuduhan malpraktek. Uniknya, aksi yang dilakukan para dokter di Kota Bogor dilakukan disela-sela acara Seminar Kesehatan memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tingkat Kota Bogor di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahun (LIPI) Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Senin (18/11/2013)

Dalam aksinya para dokter dengan membentangkan karton yang bertuliskan kecaman terhadap pernyataan Menkes. Tulisan yang dipampang antara lain berbunyi, ” Menkes = Pejabat Koq Mau Bunuh Dokter ? Kami menuntut Menkes Minta Maaf, Menkes Becanda Kami Tersakiti.

Aksi yang dilakukan puluhan dokter didalam Gedung LIPI dilakukan dihadapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Rubaeah.

Selain membentangkan tulisan yang berisi kecamatan terhadap Menkes, mereka juga melakukan orasi, dihadapan peserta Seminar Kesehatan yang diikuti insan – insan kesehatan lainnya yang ada di Kota Bogor.

Salah perwakilan dokter di Kota Bogor dr. Ilham menyatakan, bahwa para dokter di Kota Bogor merasa prihatin dan solidaritas yang menimpa temen sejawat di Manado yang merupakan bentuk kriminalisasi atas profesi dokter didalam menjalankan tugasnya.

” Kami butuh perlindungan hukum dan keadilan dalam menjalankan profesi dan pelayanan kepada masyarakat, ” kata Ilham

Ilham menyatakan, para dokter menyesalkan statmen Menkes yang menyatakan, dokter mogok, saya bunuh pelan-pelan. “Kami tanpa diminta sudah berjanji secara etika kedokteran untuk bekerja dengan ikhlas dan penuh pengabdian pada masyarakat, sehingga sudah selayaknya mendapatkan rasa aman dalam menjalankan tugas, ” tegas Ilham dalam orasinya.

Diketahui bahwa ancaman untuk membunuh pelan-pelan itu disampaikan Nafsiah dalam Acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 49, pada Jumat (15/11) lalu

Menkes Nafsiah Mboi sendiri mengaku pernyataannya tersebut hanyalah gurauan semata dan disampaikan sambil tertawa. Menurutnya, candaan seperti itu kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan, bahkan sebelum menjabat sebagai Menkes.

Sementara itu diketahui, bahwa dr Dewa Ayu Sasiary Prawan, SpOG ditahan Jumat (8/11) lalu karena dugaan malpraktek yang ia lakukan bersama dua rekannya, saat membantu persalinan pasien pada 2010 lalu.

Berdasarkan penjelasan PB IDI, sang pasien yang bernama Julia Fransiska Makatey (26) merupakan pasien rujukan dari puskesmas. Pasien yang mengandung anak kedua tersebut diketahui telah mengejan dan dijadwalkan untuk persalinan normal. Namun ternyata dalam kurun waktu 8 jam, tidak ada kemajuan bahkan dinyatakan dalam keadaan gawat janin.

Oleh karena itu, tindakan operasi sesar dilakukan. pada operasi tersebut, keluar darah hitam yang menandakan sang ibu kekurangan oksigen. Tim dokter berhasil mengeluarkan sang bayi perempuan dengan berat 4,1 kg. sayangnya, kondisi sang ibu memburuk dan 20 menit kemudian meninggal.

Meninggalnya sang ibu memunculkan dugaan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak dokter yang menangani. Hal itu kemudian yang membuat Ayu dan kedua rekannya diduga melakukan malpraktek dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Padahal, menurut IDI, gelembung udara yang masuk ke jantung pasien dan menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah tidak dapat diperkirakan oleh dokter. Selain itu, seluruh standar operasi juga telah dilakukan.

Ayu sendiri diamankan di Balikpapan, Kaltim, Jumat (8/11) pekan lalu setelah masuk dalam daftar pencarian orang. Ayu diamankan Tim Gabungan Satgas Kejagung bersama Kejari Manado dan Kejari Balikpapan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, di jalan Imam Bonjol No 1, Kota Balikpapan, Jumat pukul 11.04 Wita.

Atas ditangkapnya Ayu, muncul berbagai dukungan dari teman seprofesinya. Bahkan sempat muncul pernyataan mogok kerja dari rekan profesi Ayu. Menkes Nafsiah Mboi yang ikut mendengar isu tersebut juga sempat menunjukkan rasa tidak senangnya. Menkes bahkan sempat mengancam akan membunuh pelan-pelan jika para dokter tersebut berani mogok kerja.

sumber: koranbogor.com

 

Morocco Launches Plan to Reduce Maternal Mortality, Improve Maternal and Child Health

Casbalanca- According to daily newspaper La Libération, the Moroccan Ministry of Health recently announced the launching of the 2013/2005 action plan aimed at reducing the rate of maternal mortality in nine priority regions. This program is working with a budget of 271 million dollars.

This plan, 97% of which was funded by the Ministry, while specialized UN agencies financed the rest, has two key objectives: the reduction of maternal mortality by 82% and limiting the number of deaths to 60 deaths per 100,000 live births.

This program also aims to reduce the number of deaths of children aged under 5 years to 23 per 1,000 live births.

The plan includes measures seeking to positively impact the current situation of maternal and infant mortality and aspires to effectively achieve its development goals by 2015 at the national level.

According to La Libération, the Minister of Health, El Houssaine Louardi, emphasized the need to improve the quality of care related to pregnancy and newborns, the promotion of high-quality pediatric care, the development of an integrated management of child health and the strengthening of the national immunization program, as well as monitoring and evaluating these measures at the regional level.

According to the same source, the minister stated that a special committee set up at the central level, as well as regional commissions in the new targeted areas will be responsible for monitoring and evaluating the measures included in this plan.

The minister also noted that nine regions were selected based on a survey on population and health conducted in 2011. This survey unveiled malfunctions in medical coverage and maternal and child health.

The minister explained that the launch of this plan is part of serious efforts to achieve the fourth and fifth objectives of the Millennium Development Goals and help the kingdom meet international standards in the field of maternal and child health.

source: www.moroccoworldnews.com

 

Indonesia to accede to tobacco treaty before 2014: Minister

Health Minister Nafsiah Mboi said that Indonesia would finally accede to the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) before the end of this year, a major step in the fight against prevalent smoking addiction.

“The treaty accession will be completed through a presidential decree. The President has agreed [to accede to the treaty]. God willing we will accede to the treaty before the end of the year,” Nafsiah said.

As previously reported Nafsiah said that three ministries, namely the Trade Ministry, Industry Ministry and the Manpower and Transmigration Ministry, had previously rejected the accession, and added that it would hurt tobacco farmers and reduce the state’s income in tobacco excise, which had a big contribution to the state budget.

“All three ministries have agreed to accede to the treaty. They have agreed that the accession is solely aimed at protecting the public,” Nafsiah told reporters on the sidelines of the closing ceremony of National Health Day on Friday.

According to Nafsiah, the government is currently drafting the text to be submitted to the Foreign Ministry before being signed by President Susilo Bambang Yudhoyono.

In 2003, all WHO member states, including Indonesia, approved a World Health Assembly resolution that mandated the establishment of a framework convention on tobacco control.

According to Nafsiah, Indonesia has been very active in formulating the FCTC in 2002-2003, yet Indonesia is the only ASEAN member country that has not ratified the treaty.

The treaty is aimed at promoting public health by monitoring tobacco use, protecting people from tobacco smoke, enforcing bans on tobacco advertising as well as raising taxes on tobacco products.

source: news.asiaone.com

 

CTA Department of Health makes a statement on World Diabetes Day

Tibetans share concerns with other people worldwide about the rising incidence of diabetes and its’ associated complications. Kalon Dr. Tsering Wangchuk of the Department of Health of the Central Tibetan Administration (CTA) has commented about this illness on World Diabetes Day, as reported upon by the Central Tibetan Administration. World Diabetes Day was created in 1991 by the International Diabetes Federation and the World Health Organization to deal with growing concerns about the escalating health threat which diabetes now presents us with.

Wangchuk raises an awareness of the critical role of education and prevention in the fight against diabetes. The growing problem with diabetes is no joke. The World Health Organization says close to 3.4 million people died from complications which were caused by diabetes in 2010. About 347 million people across the world suffer from diabetes. About 20% of these deaths occur in developed countries, with about 80 % of deaths occurring in undeveloped and developing countries.

Diabetes has become one of the most commonly diagnosed diseases amongst the Tibetan people. Because of the prevalence with which it is seen in Tibetan clinics, the Tibetans must educate their own community in more depth about diabetes. Tibetans need to educate their youngsters, students, adults and the elderly in order to prevent them from becoming sick or even dying from this disease.

Tibetans are being encouraged to concentrate on educating their health care professionals so that they will be able to educate the Tibetan people on how to avoid getting diabetes, while providing treatment of diabetes for patients who already suffer from the disease. These initiatives should help Tibetans to better confront the problem of diabetes.

source: www.examiner.com

 

WHO: Mass burials violate human rights

Unable to bear the stench and sight of unclaimed cadavers in the streets, and fearful of possible health hazards, local officials have begun burying them in mass graves.

However, the World Health Organization cautioned the country’s Department of Health (DOH) against mass burials. According to the WHO’s “Management of Dead Bodies in Disaster Situations” manual sent to the DOH, immediate mass burials without proper identification may violate some rights.

“Burial of bodies in common graves or the use of mass cremation is unnecessary and a violation of the human rights of the surviving family members,” it said.

WHO added that “practices such as the use of common graves or cremation make identification impossible, besides violating religious and cultural beliefs.” The agency stressed that identification of bodies should be done “so that the desires and the customs of the families are respected.” It noted that the rights of ethnic communities, which are protected by law, may also be violated by mass burials.

“Indigenous communities tend to practice ancestral customs with regard to death that are different from the most popular Western religions, and that are intrinsic to their cultures and traditions,” it added. WHO also stressed that contrary to common knowledge, the threat of infections from exposed corpses is limited.

“When death is the result of a disaster, the body does not pose a risk for infection,” it said, stressing that “victims should never be buried in common graves.” Communities in Palo, Leyte have put up messages and signs asking authorities to remove the bodies for fear these will cause an outbreak of diseases.

“Paki-kuha ang patay, magkakasakit na mga tao dito. (May) 30 patay sa St. Peter, agnas,” read one message. The mass burial of at least 150 bodies, none of whom have been identified, near a church in Palo caused some families added grief. Jinky Adel, together with relatives, struggled to bury their grandmother in a cemetery.

“Ayaw naming masama sa mass grave, kaya naghanap kami ng paraan para mailibing namin [ang lola ko],” she said. Other residents opted to line up bodies along the sidewalk in the hopes the government would come to pick up the corpses. However, the WHO said body temperatures drop quickly after death.

“Even the most resistant bacteria and viruses die quickly in an animal that has died recently. This makes it extremely difficult for microorganisms to transfer from dead bodies to vectors, and from vectors to human populations,” it said. National Epidemiology Center director Dr. Eric Tayag concurred, explaining that dead bodies do not necessarily cause epidemics after a natural disaster.

“Ganito ‘yan: ‘Pag ‘yung dumi na lumabas mula sa bituka ng dead bodies ay napunta sa sources of water, ‘yun ang contamination. But, as it is, it will not spread disease,” he told GMA News Online on Tuesday.

WHO said every effort must be taken to identify the bodies. However, “as a last resort, unidentified bodies should be placed in individual niches or trenches, which is a basic human right of the surviving family members.” — JDS/ELR, GMA News

source: www.gmanetwork.com

 

Pengusaha Amerika Dukung Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pengusaha dan investor asal Amerika, yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council mendukung langkah pemerintah dalam meraih tujuan Indonesia Sehat dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai pihak swasta, kami ingin menyelaraskan bisnis kami dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kami bisa lebih mendukung pemerintah. Untuk itu, kami berharap dialog seperti ini dapat dilakukan lebih intensif,” ungkap Chris Tan, Managing Director MSD (Merck Sharp & Dohme) Indonesia, kepada Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council di kantor Kementerian Kesehatan, Kamis (14/11/2013).

Saat ini, perlumeningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pihaknya memandang partnership antara swasta dan pemerintah memang diperlukan untuk mendukung kesuksesan program JKN yang akan dimulai 2014 mendatang.

Dukungan ini penting karena pemerintah memiliki program-program jangka panjang di bidang kesehatan, termasuk pengendalian penyakit tidak menular dan pengendalian jumlah penduduk.

Seperti diketahui, pemerintah kini tengah menekankan beberapa program di bidang kesehatan seperti penekanan angka kelahiran dan pengurangan angka kematian ibu melahirkan melalui program Keluarga Berencana (KB). Hingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang rencananya dimulai awal 2014.

Namun, pelaksaan program tersebut masih menemui banyak tantangan seperti, lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,49% tiap tahun, tingginya angka kematian ibu, serta maraknya penyakit mematikan seperti diabetes dan kanker di Indonesia.

Terkait program KB, Chris mengatakan, MSD mendukung pemerintah dalam program pengendalian penduduk melalui advokasi, program, seperti pelatihan bagi tenaga medis, penyediaan produk kontrasepsi berkualitas termasuk implan satu batang, dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi dalam mencapai keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera.

“Kami memiliki keahlian dan portfolio yang kuat di bidang kesehatan perempuan dan kami berkomitmen membantu pemerintah dalam mencapai target MDG no.5 yaitu memperbaiki kesehatan ibu. Kami mendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkan penerimaan terhadap Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang sedang menjadi fokus program BKKBN,” katanya.

Ia mencontohkan MSD mendukung Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam program Bidan Delima Awards 2013 dan memberikan edukasi MKJP implan dalam Kongres Nasional IBI. Kami melihat peran strategis bidan sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB secara nasional,” ungkap Chris.

sumber: www.tribunnews.com

 

Menkes: Beri Penghargaan Tenaga Kesehatan di Bangka

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dalam bidang kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka yang telah mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekitar,” kata Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi sebagaimana dalam sambutannya yang dibacakan Kapolres Bangka Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai SIK, saat upacara Hari Kesehatan ke-49 tahun 2013, di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan petugas kesehatan merupakan pejuang kemanusiaan yang dengan bangga dan tulus iklas mengabdi ilmu pengetahuan dan keterampilannya bagi kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

“Banyak petugas kesehatan yang gugur dalam mendarma baktinya demi mengabdi dan kecintaan kepada bangsa dan negara,” jelasnya.

Ia berharap, semoga petugas kesehatan dapat menjadi inspirasi bagi semua masyarakat di daerah ini yang mampu mengabdi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Selain itu juga momentum hari Kesehatan Nasional tahun 2013 untuk melakukan refleksi tentang apa yang dapat kita berikan bagi kesehatan dan kesejahteraan bangsa, masih harus bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk mengutamakan upaya promotif dan preventif demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pada peringatan hari Kesehatan ke-49 tahun 2013, pemerintah Kabupaten Bangka memberikan penghargaan ini diberikan kepada tenaga kesehatan dan instansi yang berjasa dalam bidang kesehatan dan lingkungan, seperti dokter teladan diraih dr Jasminar, perawat teladan diraih Widianingsih dari Puskesmas Sinar Baru.

Bidan teladan diraih Ratna Puspasari dari Puskesmas Gunung Muda, tenaga gizi diraih Maruwan dari Puskesmas Petaling, tenaga kesehatan masyarakat diraih Sri Juana dari Puskesmas Sungailiat.

Untuk Puskesmas Bersih Berprestasi diraih Puskesmas Petaling, Posyandu Teladan diraih Posyandu Tunjung Biru dari PKM Bakam, Kader Posyandu Teladan diraih Lilis Musjawaroh dari PKM Riau Silip.

Sementara untuk sekolah sehata TK Taman kanak-kanak diraih TK Pembina Petaling dari kecamatan Petaling, tingkat SD diraih SDN 1 Riau Silip, SMP diraih SMPN 3 Sungailiat, dan SMA diraih SMAN 1 Pemali.

Pemilihan dokter teladan di RSUD diraih dr Adithia Andiska Ferdhana, penunjang medis teladan diraih Hari Agustriadi, perawat teladan diraih Sulistriawati, Ulfah Rahmawati dan Satrian. Sedangkan untuk karyawan teladan diraih Kusumawati.

Untuk penghargaan kepada masyarakat dan instansi pelayanan kesehatan diraih Ws.Halim Setiawan atas jasanya menghibahkan tanahnya untuk PKM Pemali, Rs Medika Stania dan RS Arsani sebagai rumah sakit rujukan Jamkesda, dan paray beasch hotel dan resort atas partisipasi aktif dalam pelatihan pra bencana SPGDT.(rr)

sumber: id.berita.yahoo.com