Category: Berita

Buah dan sayur memiliki serat tinggi yang sangat baik bagi kesehatan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan untuk meningkatkan konsumsi sayur, buah dan biji-bijian sebagai upaya mengontrol gula darah dan mengurangi berat badan lebih.

Namun Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan, tidak lebih dari 10% orang Indonesia yang mengonsumsi buah dan sayuran cukup. Artinya, 90% penduduk lainnya kurang mengonsumsi buah dan sayur.

“Padahal, buah dan sayur itu mngandung kalori, protein, serat, kalsium, antioksidan, dan cairan. Sayangnya tingkat konsumsi kita masih sangat rendah,” kata Fiastuti Witjaksono, dokter spesialis klinik dari Departemen Ilmu Gizi FKUI/RSCM di sela-sela media gathering tentang resolusi dan tips hidup sehat dan bugar dengak cara praktis di tahun 2014 bersama Zespri kiwi fruit, di Jakarta, Rabu (16/10).

WHO dan Food and Agriculture Organisation (FAO) menyebutkan, kekurangan asupan buah dan sayur dapat menyebabkan risiko kematian akibat kanker saluran cerna sebesar 14%, risiko kematian akibat penyakit jantung koroner sebesar 11%, dan kematian akibat stroke sebanyak 9%.

Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengonsumsi minimal 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari secara teratur sejak dini. Ini akan memberikan dampak positif bagi tubuh, seperti mencegah berbagai penyakit degeneratif, seperti kencing manis, kanker, obesitas, penuaan dini, memperlancar proses metabolisme, meningkatkan kesehatan saluran cerna, daya tahan tubuh dan mencegah kerusakan sel.

Fiastuti mengungkapkan, buah dan sayuran memiliki serat yang tinggi, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi sebagai salah satu upaya menjaga berat badan normal. Serat dapat membantu rasa kenyang, sehingga mengurangi keinginan makan makanan lain di luar jam makan.

Buah dan sayur mengandung serat larut yang akan membantu penyerapan gula lebih lambat dan menjaga peningkatan kadar gula darah agar tidak berlebihan serta tidak menurun drastis. Serat yang dianjurkan sebanyak 25-30 gram per hari atau sama dengan lima porsi buah dan sayuran per hari.

“Namun, tidak sembarangan buah karena buah yang manis pun memiliki kadar gula yang tinggi. Dianjurkan pilih buah yang memiliki glycaemix index yang rendah, sehingga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes,” katanya.

Kiwi adalah salah satu buah yang memiliki glycaemix index yang rendah, sehingga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Buah kiwi lama dikenal kaya akan vitamin C dan E. Kandungan vitamin C pada kiwi dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan jeruk dengan perbandingan berat (gram) yang sama. Kandungan nutrisi lima kali lebih besar dibandingkan apel dengan perbandingan berat yang sama.

Buah yang memiliki dua warna yaitu hijau dan kuning ini juga kaya serat. Kandungan enzim unik actinidin yang ada pada buah kiwi hijau berfungsi membantu pencernaan protein, sehingga lebih mudah diserap.

Protein yang diserap dengan baik akan memberikan manfaat sebagai zat pembangun, mengganti sel-sel yang rusak, dan menjaga agar metabolisme tubuh bekerja dengan baik. Kelebihan lain buah kiwi adalah kaya akan asam folat yang bermanfaat bagi ibu yang ingin hamil.

sumber: www.beritasatu.com

 

Jakarta, PKMK. Regulasi kebijakan kesehatan di Indonesia harus memperhatikan teleradiologi yang mulai muncul. Di saat teknologi informasi berkembang sehingga memungkinkan dokter radiologi mendiagnosis gambar dari lokasi jauh, regulasilah yang harus mengatur. “Regulasi sebaiknya mengatur agar teleradiologi antar-propinsi bisa berlangsung. Kalau sekarang, izin praktek dokter kan hanya untuk satu wilayah,” kata Purjono Agus Suhendro, pengamat electronic commerce dari Bloomberg Business Week, di Jakarta (16/10/2013).

Di sisi lain, regulasi bisa dikatakan merupakan respons dari perkembangan masyarakat. Di saat kalangan kedokteran merasakan teleradiologi belum terlalu mendesak, maka sudah tentu Pemerintah Indonesia menganggap regulasinya itu belum terlalu perlu. “Sekarang kan yang melakukan teleradiologi belum terlalu banyak. Maka regulasinya dirasa belum terlalu perlu diadakan,” Purjono menegaskan.

Apakah akses internet yang tidak cepat menghambat perkembangan teleradiologi? Sebenarnya persoalan itu tidak terlalu krusial. Sebab, di kota besar, kecepatan akses internet sudah cukup memadai untuk teleradiologi. Lain halnya bila teleradiologi menyertakan daerah pelosok, jelas Purjono.

Jadi, penyebab teleradiologi kini masih kurang berkembang bukan selalu keterbatasan akses cepat internet. Tapi juga terkait permintaan pasar yang belum besar. Di Indonesia, kini jumlah pengguna internet baru sekitar 60 juta dari total 250 juta penduduk.Bila lebih dispesifikasikan, pengguna internet di bidang radiolog tentu jauh lebih kecil. Maka wajar saja bila penetrasi teleradiologi belum terlalu dalam, kata pendiri situs internet Rajalistrik.com itu.

 

Tempo Scan Pacific (TSF) mengeluarkan dana Rp20 miliar untuk program bantuan operasi ribuan anak kelainan bawaan di seluruh Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Sehat dan Sejahtera.

“Core value yang paling penting adalah menjaga integritas, sesuai dengan bidang usaha yaitu farmasi, kosmetika dan distribusi, yang tanpa itu maka sebuah perusahaan tidak dapat berkomitmen penuh terhadap perjalanan bisnisnya,” kata Pemimpin TSF Handojo S Muljadi, dalam suatu acara di Jakarta, Rabu.

Dalam keterangan persnya, Handojo menambahkan dibutuhkan kesetaraan atau kesamaan dalam hal perbedaan gender, ras, agama, dan budaya. “Di Tempo Scan Pacific, semua sama dan memiliki kemampuan yang sama, sehingga dalam kinerjanya ada 8 dari 12 direksi TSF saat ini adalah wanita,” katanya.

Dukungan dari CSR Center berupa Program Sosial Indonesia Tersenyum (PSIT) dan bodrex Reaksi Cepat (bRC), menjadi jawaban nilai-nilai dalam tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Pendanaan kegiatan CSR ini berasal dari sebagian hasil penjualan produk, dan program berjalan terus berkesinambungan.

Pemerhati sosial Agus Pambagio yang hadir dalam acara itu mengatakan dibutuhkan banyak program untuk masyarakat yang kurang beruntung. Program kemasyarakatan seperti ini hendaknya perlu didukung juga oleh pemerintah. “Pemerintah memiliki banyak program tapi kurang menyentuh yang bawah, sehingga diperlukannya peran swasta,” katanya.

“Kegiatan sosial sebuah perusahaan idealnya tidak berjalan sendiri, namun juga merangkul pihak-pihak lain sehingga program dapat berjalan menyeluruh dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” kata Agus.

Sementara itu Head of CSR Center TSF Iris A Herani mengatakan CSR Center terus berkomitmen untuk terus menghadirkan sisi cerah kehidupan masyarakat Indonesia, agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh akses bantuan layanan kesehatan mereka.

Dua anak peserta program “Indonesia Tersenyum” yang turut hadir hadir dalam pertemuan tersebut adalah Diva yang terkena infeksi saluran pencernaan dan kelainan ginjal sejak umur 7 tahun, dan Zidane mengalami kebocoran jantung sejak 2007. Sejak mengikuti program Indonesia Tersenyum TSF, kesehatan mereka pulih kembali dan senyum masa depan kembali dalam keluarga tersebut.

sumber: www.antaranews.com

 

Jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya ternyata tidak dibarengi dengan jumlah dokter spesialis jiwa yang cukup.

Demikian disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, dr Tun Kurniasih. Menurutnya, saat ini, hanya ada 750 dokter spesialis jiwa yang ada di Indonesia. Itu pun penyebarannya tidak merata.

“Sebagian besar hanya berada di kota-kota besar. Walaupun jumlah lansia pengidap depresi lebih besar di ibukota, tapi bukan berarti lansia di desa juga terhindar dari gangguan kesehatan jiwa,” kata Tun dalam acara peringatan hari kesehatan jiwa sedunia, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Meski setiap tahun ada penambahan jumlah dokter. Namun jumlahnya tidak signifikan.

“Kebutuhannya meningkat 3 kali lipat (kenaikan jumlah lansia). Tapi dokter spesialis jiwa hanya bertambah 30 dokter saja per tahunnya,” kata Tun.

sumber: health.liputan6.com

 

Jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya ternyata tidak dibarengi dengan jumlah dokter spesialis jiwa yang cukup.

Demikian disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, dr Tun Kurniasih. Menurutnya, saat ini, hanya ada 750 dokter spesialis jiwa yang ada di Indonesia. Itu pun penyebarannya tidak merata.

“Sebagian besar hanya berada di kota-kota besar. Walaupun jumlah lansia pengidap depresi lebih besar di ibukota, tapi bukan berarti lansia di desa juga terhindar dari gangguan kesehatan jiwa,” kata Tun dalam acara peringatan hari kesehatan jiwa sedunia, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Meski setiap tahun ada penambahan jumlah dokter. Namun jumlahnya tidak signifikan.

“Kebutuhannya meningkat 3 kali lipat (kenaikan jumlah lansia). Tapi dokter spesialis jiwa hanya bertambah 30 dokter saja per tahunnya,” kata Tun.

sumber: health.liputan6.com

 

Isu kebijakan kesehatan bisa menguntungkan capres di Pemilihan Umum 2014. Tapi untuk itu, isu kesehatan harus benar-benar populis dan langsung menyentuh persoalan masyarakat. “Misalnya, capres tertentu melontarkan perlunya subsidi harga obat. Itu akan menjadi isu yang populis,” kata Dr. Donny Gahral Adian, pengajar Filsafat Universitas Indonesia, di Jakarta (10/10/2013).

Dalam diskusi publik yang diadakan Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi (Prodem), Donny menyatakan isu kesehatan yang kurang populis ataupun sekadar menyangkut belanja rutin, cenderung kurang menarik perhatian masyarakat. Misalnya, kalau yang dilontarkan isu perbaikan bangunan puskesmas dan perbaikan seragam perawat.

Bagaimana kalau yang dilontarkan isu peningkatan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN? Donny menjawab, itu merupakan isu yang juga bagus. Namun perlu diperhatikan pula penggunaan anggaran itu. Kalau kelak mayoritas anggaran untuk membayar gaji pegawai, kurang bagus. Lain halnya bila untuk program populis seperti subsidi harga obat tersebut.

Di sisi lain, isu kesehatan pun bisa berbalik merugikan capres bila dimanfaatkan lawan politik. Misalnya, saat Capres Jokowi melontarkan isu perluasan sukses KJS secara nasional, lawan politik bisa mengatakan, “KJS pun sempat kisruh, kok Anda mau menyukseskan secara nasional.” Serangan balik seperti itulah yang harus diwaspadai capres, kata Donny.

 

Pemerintah dituding tidak peduli dengan pembangunan bidang kesehatan. Hal itu tecermin dari rendahnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pada bidang kesehatan.

Persentase anggaran kesehatan di Indonesia bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara miskin (low income country).

“Pemerintah masih belum mengerti bahwa bidang kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan manusia,” kecam peneliti bidang sosial Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan di Jakarta, Rabu (9/10).

Maftuchan mencontohkan 22 dari 36 negara berkategori low income (PDB per kapita kurang dari S$1.025) telah mengalokasikan 11% anggarannya dari APBN untuk kesehatan (WHO, 2010).

Bahkan tiga negara berpendapatan rendah di Afrika, seperti Rwanda, Tanzania, dan Liberia, telah berani mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan hingga 15% dari APBN-nya.

Di sisi lain, Cile, yang notabene negara sebaya dengan Indonesia (lower middle income country), bahkan mampu mengalokasikan anggaran untuk kesehatan hingga 16%.

“Tidak ada satu pun dari negara tersebut yang bangkrut. Jadi kalau alasan kekurangan fiskal saya rasa tidak masuk akal,” ujar Maftuchan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan setiap negara minimal 15% dari total APBN atau setara dengan 5% dari PDB.

Alokasi anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan pada tahun ini, kata Maftuchan, hanya 2,1% dari APBN. Persentase jumlah ini sama dengan 2012.

Bahkan, bila dibandingkan dengan 2011, yang persentasenya 2,2%, persentase alokasi anggaran pada tahun ini mengalami penurunan.

Harus diakui, kendati secara persentase menurun, secara jumlah dari tahun ke tahun dana yang dicairkan terus meningkat, yaitu naik dari Rp30,5 miliar pada 2012 menjadi Rp36,5 miliar pada 2013.

Lantaran akan menggelar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, alokasi anggaran pada tahun itu meningkat menjadi Rp44,8 miliar atau 2,4% dari APBN.

Kendati mengalami kenaikan dari segi jumlah, Maftuchan menegaskan jumlah itu masih jauh dari jumlah ideal.

Bahkan, lanjut dia, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tegas mengamanatkan bahwa minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN.

Pada kesempatan yang sama, peneliti bidang politik Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra menegaskan dengan alokasi anggaran pada saat ini, sangat sulit bagi pemerintah untuk mencapai sejumlah target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 yang telah ditetapkan.

Beberapa target RKP yang menurut Wiko mustahil untuk dicapai antara lain menurunkan angka kelahiran total sebesar 2,1 per pasangan usia subur, meningkatkan pemakaian kontrassepsi hingga 60,1%, dan menurunkan tingkat kematian ibu menjadi 118 per 100 ribu kelahiran hidup. (Cornelius Eko)

sumber: www.metrotvnews.com

 

Jumlah penduduk yang meningkat tiap tahunnya ternyata tidak dibarengi dengan jumlah dokter spesialis jiwa yang cukup.

Demikian disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, dr Tun Kurniasih. Menurutnya, saat ini, hanya ada 750 dokter spesialis jiwa yang ada di Indonesia. Itu pun penyebarannya tidak merata.

“Sebagian besar hanya berada di kota-kota besar. Walaupun jumlah lansia pengidap depresi lebih besar di ibukota, tapi bukan berarti lansia di desa juga terhindar dari gangguan kesehatan jiwa,” kata Tun dalam acara peringatan hari kesehatan jiwa sedunia, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Meski setiap tahun ada penambahan jumlah dokter. Namun jumlahnya tidak signifikan.

“Kebutuhannya meningkat 3 kali lipat (kenaikan jumlah lansia). Tapi dokter spesialis jiwa hanya bertambah 30 dokter saja per tahunnya,” kata Tun.

sumber: health.liputan6.com