Category: Berita

Jakarta, PKMK. Perokok di Nanggroe Aceh Darussalam semakin mendapatkan tempat. Itu terlihat dari, antara lain, munculnya “kawasan tidak merokok” yang kecil di warung kopi yang banyak muncul di sana. Orang yang tidak merokok harus menepi. “Padahal sebenarnya perokoklah yang mesti dipinggirkan dan diberi tempat kecil tersendiri dalam smoking area,” kata Rizanna Rosemary Darwis, peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh), di Jakarta (9/10/2013).

Iklan promosi produsen rokok pun leluasa muncul di Aceh. Misalnya, sebuah billboard rokok merek tertentu bisa berdampingan dengan papan kawasan tanpa rokok yang berukuran lebih kecil. “Billboard tersebut terkesan mengecilkan keberadaan kawasan tanpa rokok,” kata wanita berhijab tersebut.

Lebih jauh ia mengatakan, profil sosial budaya di Aceh sering mendukung penetrasi konsumsi rokok. Misalnya, di kenduri-kenduri, rokok selalu muncul sebagai salah satu sajian. Di samping itu, tokoh-tokoh masyarakat banyak yang perokok, maka hal itu ditiru oleh masyarakat.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Aceh Tahun 2010 menunjukkan bahwa, bagi masyarakat Aceh, persentase pengeluaran kelompok tembakau dan sirih menjadi kebutuhan dasar. Itu melebihi kebutuhan esensial seperti kelompok pakaian, pendidikan, dan kesehatan. “Persentase pengeluaran kelompok tembakau tersebut mencapai empat kali lebih besar daripada pengeluaran kelompok kesehatan dan pendidikan,” dia berkata.

Sebagai rekomendasi untuk kesehatan, pengelolaan pajak rokok perlu perencanaan sistematis dan komprehensif. Kemudian disertai pengawasan ataupun evaluasi yang sinambung. “Cukai dan pajak rokok perlu dinaikkan untuk menaikkan harga jual. Itu akan mengurangi konsumsi rokok di masyarakat miskin dan keluarga,” kata Rizanna.

Tarif pengujian kesehatan bagi jemaah calon haji dinaikkan sebesar 100 persen. Kenaikan tarif kesehatan bagi calon haji ini mulai diberlakukan untuk musim haji tahun 2014.

Kenaikan tarif pengujian kesehatan ini tertuang dalam Perda Tentang Rertibusi Jasa Umum yang baru ditetapkan DPRD. Perda ini merupakan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur 10 jenis retribusi , termasuk didalamnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

“Tarif kesehatan jemaah haji memang berubah dan naik, dari Rp 25 ribu menjadi menjadi Rp 50 ribu,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumedang, Retno Ernawati, melalui sambungan telepon, Selasa (8/10/2013).

Retno mengatakan tarif pengujian kesehatan calon haji itu dilakukan di puskesmas. “Tarif kesehatan ini berlaku di puskesmas,” kata Retno.

Selain kenaikan tarif di tingkat puskesmas, tarif pengujian kesehatan lanjutan calon haji juga naik, yang semula Rp 50.000 menjadi Rp 100.000. “Bagi yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit, maka tarif pengujian lanjutan itu naik menjadi Rp 100 ribu,” ujar Retno.

Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan perubahan karena harus menyesuaikan dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana pada 1 Januari 2014 harus sudah dijalankan di Indonesia.

Selain itu, menurut Retno, kenaikan tarif juga karena kenaikan harga obat dan bahan medis habis pakai serta alat kesehatan yang kenaikannya mencapai 100 persen. Serta adanya penambahan alat-alat bantu dan meningkatnya kemampuan puskesmas dalam pemeriksaan diagnostik penyakit serta alat penunjang kesehatan laboratorium.

sumber: id.berita.yahoo.com

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan pelayanan berobat gratis yang dipeloporinya saat menjadi bupati di Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 10 tahun lalu tidak boleh berhenti karena masalah keuangan.

“Masalah tunggakan biaya pengobatan kepada pihak rumah sakit yang sering menjadi penghambat dalam pelayanan berobat gratis bagi masyarakat miskin di sejumlah kabupaten dan kota merupakan tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya bukan menghentikan programnya,” kata Alex di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Selasa malam.

Alex yang baru pulang dari Jakarta untuk menyaksikan sidang putusan sengketa pilkada gugatan sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur atas kemenangan dirinya selaku calon petahana, akan berupaya menyelesaikan masalah berobat gratis yang tidak dapat dilayani oleh rumah sakit swasta di Palembang.

Masalah penolakan pasien dari keluarga miskin yang akan memanfaatkan program pengobatan gratis di rumah sakit swasta sebagai mitra pemerintah daerah akibat belum dibayarkannya biaya pengobatan akan segera diselesaikan.

Biaya pengobatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel sudah diselesaikan dengan pihak rumah sakit. Tetapi dana yang bersumber dari kabupaten dan daerah sering terlambat dibayarkan ke pihak rumah sakit menjadi permasalahan.

Pembiayaan program pengobatan gratis sebagian besar dialokasikan Pemprov Sumsel yakni sebesar 70 persen sedangkan pemerintah kota dan kabupaten hanya mengalokasikan 30 persen dari total biaya yang dibutuhkan untuk program kesehatan itu.

“Setelah mendapat kepastian hukum dalam putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan saya bersama wagub Ishak Mekki sebagai pemenang dalam pilkada, semua permasalahan yang menghambat program pengobatan gratis dan program prorakyat lainnya akan segera diselesaikan,” ujarnya.

Selain berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan, dalam memimpin Sumsel untuk periode kedua (2013–2018) dia akan meningkatkan kualitas program yang telah dijalankan selama periode pertama dan mengembangkan program baru seperti kuliah gratis bagi anak keluarga miskin.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel dr Fenty Aprina mengatakan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang terhitung 7 Oktober 2013 sementara menghentikan pelayanan berobat gratis.

“RS Muhammadiyah mulai hari ini akan menghentikan pelayanan berobat gratis bagi masyarakat kurang mampu, karena sebagian klaim pengobatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota belum dibayar kepada pihak rumah sakit,” ujarnya.

Tunggakan biaya pengobatan di RS Muhammadiyah Palembang dari Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir jumlahnya sekitar Rp1 miliar, kata Fenty.

sumber: www.antaranews.com

Jakarta, PKMK. Tingkat konsumsi rokok di kalangan remaja di tiga propinsi menunjukkan peningkatan. Diantaranya Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kami mendorong agar pemerintah Indonesia menaikkan cukai rokok. Sehingga harganya naik dan mencegah anak dan orang miskin merokok,” kata Dr. Sonny Harry Harmadi, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dalam konferensi pers di Jakarta (9/10/2013).

Peningkatan konsumsi rokok oleh remaja itu memprihatinkan. Sebab, dampak konsumsi itu baru terlihat dalam 15 sampai 20 tahun ke depan. “Remaja perokok menuai penyakit akibat merokok di usia produktif. Hal ini akan meningkatkan tingkat morbiditas (kesakitan) dan menurunkan produktivitas,” kata Sonny. Ada banyak faktor pendorong peningkatan konsumsi rokok. Antara lain harga yang murah dan boleh dijual secara batangan. Faktor sosial budaya pun menjadi salah satu faktor, ucap Sonny.

Djaka Kusmartata, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai II Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan RI, mengatakan: pada dasarnya kebijakan cukai tembakau adalah untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran rokok. Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa sistem cukai masih kompleks. Sehingga menimbulkan perbedaan yang lebar antara harga rokok mahal dan murah. “Pemerintah Indonesia berupaya menyederhanakan sistem cukai ke dua jenis, yakni rokok buatan tangan dan rokok buatan mesin,” kata Djaka.

Jakarta, PKMK. Kebijakan pembatasan rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diinisiasi, namun, berjalan sangat lambat. Sementara itu, usia perokok di Yogyakarta semakin muda. “Tingkat konsumsi rokok di Yogyakarta ataupun di Indonesia juga cenderung naik,” kata Yayi Suryo Prabandari, Ph.D., peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, di Jakarta (9/10/2013). Kata Yayi dalam konferensi pers, kini kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di tiga kawasan masih dalam pembahasan, yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Sementara itu, kebijakan KTR di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul, sudah lebih dulu ada.

Pada tahun 2007 di Daerah Istimewa Yogyakarta, remaja usia 10-14 tahun yang mulai merokok di angka 12,6 persen. Di tahun 2010, angka itu naik ke 19,5 persen. Kemudian, untuk usia 15-19 tahun, angka persentase itu di 39,3 persen di tahun 2007. “Dan menjadi 38,7 persen di tahun 2010,” ungkap Yayi. Mengacu data Susenas 2001 dan 2004, Yayi menjelaskan bahwa mayoritas perokok adalah keluarga miskin. “Sejumlah poin Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) belum dilaksanakan di Indonesia. “Diantaranya setiap orang bisa membeli rokok tanpa batasan umur. Serta kebijakan pengendalian rokok belum diimplementasikan luas. Terakhir, kurang penegakkan hukum,” ujar Yayi.

Batam berhasil mengungguli 71 kota lainnya dalam Kontes Posyandu Peduli Tumbuh Aktif dan Tanggap (TAT) sebagai posyandu terbaik se-Indonesia 2013. Dalam rangkaian puncak kegiatan Gerakan Posyandu Peduli TAT 2013, diumumkan bahwa Posyandu Tiban Indah 5 dari Batam terpilih sebagai posyandu terbaik yang berhasil menjalankan peran mereka sebagai teladan, penggerak, pendamping dan pemberi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat sekitarnya.

Menurut Vita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) mengatakan bahwa Gerakan Posyandu Peduli TAT merupakan upaya revitalisasi posyandu dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat agar peningkatan kualitas kesehatan batita bisa tercapai secara terukur. Kegiatan ini, tambah Vita, merupakan hasil kerjasama dengan PT. Nestle Indonesia yang disinyalir memiliki visi yang sama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

“Sebagai puncak kegiatan Gerakan Posyandu Peduli TAT 2013, kami memberikan penghargaan kepada kader dan Posyandu Peduli TAT terbaik tingkat nasional. Kami berharap masyarakat mendapatkan pemahaman tentang pentingnya Tumbuh Aktif Tanggap sehingga kualitas kesehatan anak-anak Indonesia bisa lebih baik,” ujarnya.

Sementara untuk pemenang Kader Posyandu terbaik diraih oleh Vita O Maniagala dari Nusa Tenggara Timur. Vita mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan dapat meraih penghargaan ini.

“Awalnya pada 2003 saya rajin membawa bayi saya ke posyandu yang letaknya memang agak jauh dari rumah saya. Lalu beberapa bulan kemudian saya dihubungi pihak PKK kabupaten dan ditawari menggerakkan posyandu di daerah saya,” kata Vita Maniagala.

Direktur Dairy Business PT Nestle Indonesia, Jason Avancena, mengatakan bahwa pihaknya berharap kerjasama ini terus terjalin demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penggerak PKK Pusat yang mempercayakan kami sebagai mitra dalam merevitalisasi posyandu melalui gerakan ini. Semoga melalui gerakan ini, peningkatan kualitas kader dan posyandu bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia,” pungkas Jason.

Rangkaian kegiatan gerakan posyandu peduli TAT 2013 ini telah dimulai 16 Maret 2013 lalu dan melibatkan lebih dari 6.500 kader dan 60.000 keluarga di 19 provinsi dan 72 kota di Indonesia.

sumber: www.beritasatu.com

Secara medis Indonesia dinilai belum siap menghadapi lonjakan masalah kesehatan jiwa pada orang lanjut usia (lansia).

Ketidaksiapan itu bisa dilihat dari masih terbatasnya dokter umum di tingkat layanan primer yang memahami layanan kesehatan jiwa pada lansia (psikogeriatri) secara terpadu.

“Hanya sedikit sekali dokter di layanan pimer seperti puskesmas dan klinik swasta yang memahami psikogeriatri,” ujar Albert Maramis, psikiater dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), di Jakarta, Selasa (8/10).

Dia mencontohkan, ketika manusia memasuki fase lansia (60 tahun ke atas), mereka akan rentan mengalami depresi. Penyebabnya tentu beragam, mulai dari penyakit, kesepian, kehilangan penghasilan, dan sebagainya.

Depresi berkepanjangan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gangguan penyakit fisik seperti sulit tidur, nyeri otot dan sendi, gangguan cemas, dan kurang nafsu makan.

Gejala penyakit ini memang sulit dibedakan dengan gejala penyakit umum. Imbasnya tidak jarang dokter hanya terfokus mengobati penyakit fisiknya tanpa melakukan pengobatan/terapi pada sumber utama penyakitnya, yaitu masalah kejiwaan.

Albert menuding minimnya pengetahuan dokter umum pada masalah psikogeriatri lantaran sistem pengajaran di fakultas kurang tepat. Pasalnya soal kesehatan jiwa memang dimasukan dalam kurikulum kedokteran, namun pada saat masuk stase kesehatan jiwa, mereka ditempatkan di rumah sakit jiwa (RSJ) untuk belajar. Bagi Albert, kebijakan ini kurang bijak. Pasalnya pasien di RSJ umumnya sudah menderita sakit jiwa berat (psikosis).

“Pengenalan ilmu psikogeriatri ke depan harus ditingkatkan. Pasalnya dalam beberapa tahun ke depan akan timbul ledakan lansia di negara kita karena meningkatnya usia harapan hidup,” sebut Albert.

Berkenaan dengan hal itu, Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes Eka Viora mengatakan pihaknya terus getol melancarkan pelatihan psikogeriatri pada dokter umum yang bertugas di layanan primer.

Pada tahun ini akan dilakukan pelatihan psikogeriatri di 20-30 puskesmas di Jakarta dan kemudian menyusul di kota-kota lain. Untuk mengandalkan tenag psikiater, lanjut Eka hal itu tidak mungkin lantaran jumlahnya kurang. Selain itu baru ada 9 fakultas di Indonesia yang membuka bidan studi psikiater dan hanya dapat menghasilkan 30 psikiater per tahun.

Berdasarkan Sensus 2010 jumlah lansia di Indonesia mencapai 24 juta jiwa atau 9,7% dari total populasi. Pada 2020 jumlahnya diperkirakan melonjak menjadi 28,8 juta jiwa dan pada 2050 menjadi 80 juta jiwa.

Eka mengatakan dari 24 juta lansia yang ada pada saat ini, sekitar 5%-nya mengalami gangguan gangguan depresi. Angka ini akan bertambah besar sampai 13,5% pada lansia yang mengalami gangguan medis dan harus mendapatkan perawatan di rawat inap.

Untuk itu ke depan diperlukan upaya penanganan kesehatan lansia yang komprehensif di pelayanan kesehatan primer untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa (depresi, dimensia, gangguan cemas dan insomnia), penyakit degeneratif, dan penyakit tidak menular. (Cornelius Eko Susanto)

sumber; www.metrotvnews.com