Kongo Akan Lakukan Vaksinasi Ebola Massal

Persiapan sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo untuk mengadakan kampanye vaksinasi Ebola massal. Perkiraan terbaru Organisasi Kesehatan Sedunia memperkirakan terdapat 51 kasus Ebola, termasuk 27 kematian.

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) mengatakan 33 orang, sebagian besar petugas kesehatan garis depan, divaksinasi untuk melawan Ebola pekan lalu (21/05) di Mbandaka, kota berpenduduk lebih dari satu juta orang. Dikatakan, beberapa orang berisiko tinggi dari komunitas itu juga divaksinasi pada hari pertama kampanye.

Lebih dari 7.500 dosis vaksin Ebola telah dikirim ke Republik Demokratik Kongo. Juru bicara WHO Tarik Jasarevic mengatakan kepada VOA dia memperkirakan kampanye itu akan meningkat dan pada akhirnya mencapai ribuan orang.

Jasarevic mengatakan banyak upaya yang harus dilakukan sebelum operasi yang kompleks ini bisa berhasil. Contohnya, dia mengatakan membawa vaksin dan menyimpannya di lemari pendingin di wilayah yang terkena dampaknya, merupakan tantangan besar.

“Kami harus melatih tim-tim supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana meminta persetujuan, bagaimana mendefinisikan kontak penyakit, dan lain-lain. Itu semua harus dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan kondisi yang sulit,” ujar Jasarevic.

Jasarevic mengatakan satu tim dari Dokter Tanpa Tapal Batas akan memulai vaksinasi di Bikoro, kota terpencil di Provinsi Equateur, dimana virus Ebola mematikan ditemukan dua minggu lalu.

Vaksin Ebola belum berlisensi, tapi sebuah uji coba besar tahun 2015 di Guinea menunjukkan vaksin itu bisa memberikan perlindungan tingkat tinggi dari penyakit tersebut.

Kini strategi yang dijuluki ‘ring vaccination’ sedang diterapkan. Strategi ini melacak semua kontak dari kasus positif sesegera mungkin. Lebih dari 600 kontak telah diidentifikasi. [vm/al]

https://www.voaindonesia.com/a/kongo-akan-lakukan-vaksinasi-ebola-massal/4410949.html

 

Seventy-first World Health Assembly update, 26 May

The Director-General of WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, told delegates to the World Health Assembly today that they had charted a new course for the Organization.

Closing the Assembly, he said that everything WHO did going forward would be evaluated in the light of the “triple billion” targets which were approved this week in WHO’s new five-year strategic plan. By 2023 the targets aim to achieve:

  • 1 billion more people benefitting from universal health coverage
  • 1 billion more people better protected from health emergencies
  • 1 billion more people enjoying better health and wellbeing.

On the final day of the Assembly, delegates also came to agreement on maternal, infant and young child nutrition and on poliovirus containment.

Nutrition

Delegates unanimously renewed their commitment to invest and scale up nutrition policies and programmes to improve infant and young child feeding.

Member States discussed efforts to achieve the World Health Assembly Global Nutrition Targets, concluding progress has been slow and uneven, but noted a small step forward in the reduction of stunting, with the number of stunted children under 5 years falling from 169 million in 2010 to 151 million in 2017. WHO is leading global action to improve nutrition, including a global initiative to make all hospitals baby friendly, scaling up prevention of anaemia in adolescent girls, and preventing overweight in children through counselling on complementary feeding. A new report was launched on the implementation of the Code of Marketing Breastmilk Substitutes, highlighting that 6 more countries had adopted or strengthened legislation in 2017 to regulate marketing of breastmilk substitutes.

Polio

With wild poliovirus transmission levels lower than ever before, and the world closer than ever to being polio-free, discussions focused on securing a lasting polio-free world. As at May 2018, only 9 cases due to wild poliovirus had been reported globally, from just 2 countries: Afghanistan and Pakistan. Delegates reviewed emergency plans to interrupt the last remaining strains of the virus.

To prepare for a polio-free world, global poliovirus containment activities continue to be intensified, and Member States adopted a landmark resolution on poliovirus containment. In a limited number of facilities, poliovirus will continue to be retained, post-eradication, to serve critical national and international functions such as the production of polio vaccine or research. It is crucial that poliovirus materials are appropriately contained under strict biosafety and biosecurity handling and storage conditions to ensure that the virus is not released into the environment, either accidentally or intentionally, to again cause outbreaks of the disease in susceptible populations.

Member States expressed overwhelming commitment to fully implement and finance all strategies to secure a lasting polio-free world in the very near term. Rotary International, speaking on behalf of the Global Polio Eradication Initiative (which consists of WHO, Rotary, CDC, UNICEF and the Bill & Melinda Gates Foundation) offered an impassioned plea to the global community to eradicate a human disease for only the second time in history, and ensure that no child will ever again be paralysed by any form of poliovirus anywhere.

Closing remarks

In his final speech to this year’s Assembly, Dr Tedros said that everywhere he went, he had the same message: health as a bridge to peace. “Health has the power to transform an individual’s life, but it also has the power to transform families, communities and nations,” he told delegates.

The Organization’s new 5-year strategic plan, he said, called on WHO to measure its success not by its outputs, but by outcomes – by the measurable impact it delivers where it matters most – in countries.

“Ultimately, the people we serve are not the people with power; they’re the people with no power,” the Director-General said. He told delegates the true test of whether the discussions held in the Assembly this week were successful would be whether they resulted in real change on the ground and he urged them to go back to their countries with renewed determination to work every day for the health of their people.

“The commitment I have witnessed this week gives me great hope and confidence that together we can promote health, keep the world safe, and serve the vulnerable,” he concluded.

http://www.who.int/news-room/detail/26-05-2018-seventy-first-world-health-assembly-update-26-may

 

Pemerintah Berikan Penghargaan Kepada Pemda Terkait Program JKN-KIS

Jakarta, Gatra.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada 4 Provinsi, 120 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Pemberian apresiasi itu diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu sore ini (23/5/2018). Itu dilakukan setelah pagi harinya mereka menghadiri acara serupa di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Para kepala daerah itu dinilai telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (Cakupan Kesehatan Semesta) di wilayahnya masing-masing lebih awal sebelum tahun 2019.

Dalam acara pemberian piala tadi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris ikut mendampinginya. Sebagian besar Gubernur, Bupati dan Walikota hadir dalam penganugerahan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota. Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN. Selain itu juga memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas.

Kemudian juga memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS. “Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Direktur Utama Fachmi Idris mengemukakan, kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ia berharap mereka menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

“Pemimpin Terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat, Bapak Gubernur serta Bapak/Ibu Bupati dan Walikota, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing,” katanya dalam sambutannya.

Pihaknya juga berharap apa yang dilakukan para kepala daerah juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud, ujar Fachmi.

https://www.gatra.com/

 

World Briefs: Ebola outbreak in Congo may spread, says WHO

EBOLA OUTBREAK IN CONGO MAY SPREAD, SAYS WHO

GENEVA • A deadly Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has a clear “potential to expand”, the World Health Organisation warned yesterday, as it reported seven more cases of the disease.

“We are on the epidemiological knife edge,” Dr Peter Salama, in charge of emergency response at the WHO, told a special meeting on the outbreak that has killed 27 people.

The agency issued a new toll, saying there had been 58 cases since the outbreak was declared on May 8 – an increase of seven over figures issued on Tuesday – and said it was actively following more than 600 contacts.

AGENCE FRANCE-PRESSE

METHOD FOUND TO CRIPPLE BREAST CANCER CELLS

PARIS • Scientists have identified the mechanism that allows breast cancer cells to lie dormant in other parts of the body only to re-emerge years later with lethal force, according to a new study.

In experiments with human cells and live mice, researchers showed that disabling the mechanism – with drugs or gene manipulation – crippled the cancer cells and inhibited their capacity to spread.

The discovery, reported in the journal Nature Communications on Tuesday, provides a promising target for the development of breast cancer therapies, the study said.

AGENCE FRANCE-PRESSE

104 PEOPLE JAILED FOR LIFE OVER FAILED TURKISH COUP

ISTANBUL • A court in Turkey has sentenced 104 people to life in prison for involvement in the failed military coup of 2016, handing down the heaviest penalties possible in the country.

The defendants were part of a group trial of 280 people, mostly military personnel, accused of participating in an attempt to overthrow President Recep Tayyip Erdogan.

Scuffles broke out at the sentencing on Monday as some of the defendants tried to attack two witnesses who had turned state’s evidence and given details of the plan during the trial, according to Turkish news reports.

https://www.straitstimes.com/world/world-briefs-ebola-outbreak-in-congo-may-spread-says-who

 

Kemenkes: BBM oktan rendah berbahaya bagi kesehatan

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Jenderal Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr Imran Agus Nurali mengingatkan bahwa BBM dengan oktan rendah seperti premium sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sehingga perlu didorong kebijakan penggunaan BBM berkualitas.

“Dapat mengganggu saluran pernafasan, apalagi di jalanan yang padat kendaraan. Yang punya risiko asma bisa lebih memicu asma, sampai jangka panjang adalah kanker paru-paru,” kata Imran Agus Nurali dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Imran, emisi kendaraan bermotor memang menjadi salah satu sumber pencemar udara di samping sumber pencemar lain, seperti industri, perkantoran, dan perumahan.

Pencemaran udara dari kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas, lanjut dia, akan mengakibatkan gangguan kesehatan.

“Kualitas udara bisa menurun dan tentu saja berdampak negatif terhadap kesehatan manusia,” lanjut Imran.

Imran menjelaskan, salah satu dampak negatif tersebut adalah kanker karena bisa terdapat reaksi hidrokarbon (HC) di udara dan membentuk ikatan baru yaitu plycyclic aromatic hidrocarbon (PAH).

PAH tersebut, lanjutnya, banyak dijumpai di daerah industri dan daerah dengan tingkat lalu lintas yang padat.

“Bila PAH ini masuk dalam paru-paru akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes.

Ia memaparkan, kanker akibat pencemaran udara erat kaitannya dengan radikal bebas, yang pada umumnya mengakibatkan ketidaknormalan dalam metabolisme tubuh.

Mengingat dampak buruk BBM oktan rendah itulah, Kemenkes mendukung upaya peningkatan kualitas udara melalui jaminan ketersediaan BBM berkualitas.

Antara lain, seperti tercermin melalui Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O. Aturan tersebut, mengatur pemberlakuan standar emisi, yaitu sesuai teknologi Euro-4 di Indonesia.

“Mendukung BBM berkualitas. Karena ketersediaan BBM dengan kualitas baik yang disertai kualitas kendaraan laik jalan atau hasil uji emisi baik, akan mengurangi polusi udara,” kata dia.

Imran mengutarakan harapannya agar kebijakan kementerian terkait untuk menggunakan BBM yang tidak akan berpotensi menghasilkan polutan yang melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Permen LHK tersebut.

https://www.antaranews.com/berita/712314/kemenkes-bbm-oktan-rendah-berbahaya-bagi-kesehatan

 

At global health forum, UN officials call for strong, people-focused health systems

Everyone, everywhere must have equal access to quality health care, said top United Nations officials on Monday, urging greater focus on comprehensive health and well-being.

In a video message to the opening of the seventy-first session of the World Health Assembly in Geneva, Secretary-General António Guterres reiterated that the enjoyment of the highest attainable standard of health is a fundamental human right.

The World Health Assembly is the highest decision-making body of the World Health Organization, WHO. It determines the agency’s polices, supervises financial policies, and reviews and approves the proposed programme budget.

“We need strong resilient systems that place people at the centre,” said Mr. Guterres.

“Universal health coverage provides the foundation to help us overcome the inequities that continue to leave so many behind.”

Ensuring that everyone, everywhere has access to quality health care and services, is also vital for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), stressed the UN chief.

In particular, Sustainable Development Goal 3 (SDG 3), which has specific targets to ensure healthy lives and promote well-being at all stages in life. In addition, health improvements feature prominently in many of the other ambitious Goals.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO’s Director-General, also addressed the Assembly, emphasizing the importance of universal health coverage, as illustrated by the ongoing Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC).

The WHO chief outlined a number of initiatives at the UN health agency to advance universal coverage and urged greater political commitment: “It’s clear that the twin messages of health security and universal health coverage resonate loudly with world leaders,” he said.

Mr. Tedros also highlighted critical upcoming events focussed on global health, including two high-level meetings; on non-communicable diseases and on tuberculosis at the upcoming session of the UN General Assembly which begins in September.

“The people who suffer from these diseases all over the world are relying on us: the people who cannot get the care they need; the people who cannot afford the care they need; the people who aren’t even aware they are infected with a potentially deadly pathogen,” he said.

“We owe it to them to ensure that we do not waste the opportunities.”

DRC Ebola outbreak: Vaccination of health workers commences

Separately on Monday, WHO announced that the vaccination of health workers in areas of the DRC effected by the Ebola virus, has begun.

Together with the Government and partner organizations, WHO is also preparing to start a so-called ring vaccination programme, whereby the contacts of confirmed cases and the contacts of those contacts will be offered immunization, using the experimental drug.

“We need to act fast to stop the spread of Ebola by protecting people at risk of being infected with the Ebola virus, identifying and ending all transmission chains and ensuring that all patients have rapid access to safe, high-quality care,” said Peter Salama, the WHO Deputy Director-General for Emergency Preparedness and Response.

While the rVSV-ZEBOV Ebola vaccine is yet to be licensed, it was highly protective against Ebola in a major trial in 2015 in Guinea, said WHO.

Earlier results have been promising with the agency reporting that among the 5,837 people who received the vaccine, no positive cases were recorded nine days or more after vaccination.

https://news.un.org/en/story/2018/05/1010272

 

Indonesia Bebas TB, Mampukah Kita?

Oleh: Bd. Rizqie Putri Novembriani, S.Keb
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Pada bulan April lalu, seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Tahun ini, tema yang diangkat oleh WHO adalah “Health for All”, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat dan didukung melalui pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 merupakan salah satu bentuk penerapan UHC tersebut. Salah satu masalah kesehatan global dan nasional yang termasuk dalam fokus pelayanan JKN adalah tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan TB atau TBC.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Orang dengan TB paru dapat menyebarkan kuman-kuman ini di udara melalui percikan dahak ketika mereka bersin, batuk, ataupun meludah. Proses penularan yang sangat mudah inilah yang membuat seseorang dapat terinfeksi TB hanya dengan menghirup sejumlah kecil kuman TB yang ada di udara. Umumnya, TB diderita oleh orang dewasa di usia produktif. Akan tetapi, pada dasarnya semua kelompok usia memiliki risiko yang sama untuk menderita TB. Risiko ini semakin besar pada mereka dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti anak-anak, penderita HIV, dan perokok.

Gejala dari TB yaitu berupa batuk berdahak selama dua minggu atau lebih, batuk disertai darah, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, dan penurunan berat badan secara drastis. Pada awal infeksi, gejala yang dirasakan mungkin bersifat ringan, sehingga menyebabkan banyak orang terlambat memeriksakan diri dan mendapat pengobatan. Padahal, TB merupakan penyebab kematian tertinggi ke-9 di dunia, menduduki peringkat di atas HIV. Begitu pula di Indonesia, di mana TB menempati posisi sebagai salah satu dari tujuh penyakit yang mematikan.

Pada tahun 2016, World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa 87% temuan kasus TB baru terdapat di 30 negara dengan beban TB tinggi. Enam puluh empat persen di antaranya ditemukan di tujuh negara, yaitu India, Indonesia, Cina, Filipina, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 261 juta jiwa, WHO melaporkan adanya satu juta kasus TB baru di Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah perkiraan penderita TB baru, sedangkan di luar sana masih banyak sekali kasus TB lama yang belum berhasil disembuhkan, atau bahkan yang belum terjaring sama sekali. Memang, setiap tahunnya jumlah temuan kasus TB semakin menurun, akan tetapi penurunan ini berlangsung sangat lambat. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat perlu bergerak cepat agar target Indonesia Bebas TB tahun 2030 dapat terealisasi.

Belum selesai dengan angka kesakitan dan kematian TB yang masih tinggi, ada ancaman lain yang menghantui, yaitu TB Multidrug-Resistant (TB-MDR). TB-MDR adalah istilah yang digunakan untuk kuman TB yang kebal terhadap dua jenis obat lini pertama yang diketahui paling ampuh, isoniazid dan rifampisin. Sebenarnya, TB-MDR ini dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya tidak sesederhana pengobatan untuk TB biasa. Pilihan obat untuk TB-MDR masih terbatas dan perlu disertai dengan kemoterapi dengan obat-obatan yang mahal dan memakan waktu yang lama. Pada beberapa kasus, TB-MDR dapat berkembang menjadi lebih berat, yaitu ketika kuman TB tidak lagi merespon dengan obat-obatan lini ke-2. Jika pasien sudah berada dalam situasi ini, maka mereka tidak punya pilihan pengobatan lagi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2015, merilis daftar 30 negara dengan beban TB tinggi (high burden country) dan dibagi dalam tiga kategori, yaitu menurut jumlah kasus TB, TB-MDR, dan TB pada penderita HIV. Celakanya, Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TB tinggi yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut. Di Indonesia, kekebalan kuman TB terhadap antibiotik umumnya terjadi sebagai akibat dari penanganan yang kurang tepat. Penanganan yang kurang tepat tersebut sering disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, berupa penghentian pengobatan sebelum waktu yang ditentukan ataupun tidak teratur dalam konsumsi obat.

Sejatinya, masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah perkembangan TB menjadi TB-MDR. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari TB, di antaranya dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga, dan tidak merokok. Di samping itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menemukan kasus TB baru, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dini. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab banyak kasus TB yang tidak segera terdeteksi karena pasien terlambat memeriksakan diri. Akibatnya, pengobatan menjadi tertunda dan tanpa disadari mereka telah menularkan penyakit tersebut pada orang-orang di sekitarnya.

Ada satu hal penting lain yang sering terlupakan, yaitu membantu mengawasi pasien TB dalam menjalani pengobatan. Apabila ada kerabat kita yang menderita TB, kita wajib meyakinkan mereka bahwa mereka bisa sembuh denganmeminum obat secara teratur dan tuntas. Sebab, konsumsi obat yang tidak teratur dan tidak tuntas menimbulkan peluang terjadinya mutasi genetik pada kuman TB dan membuat kuman tersebut menjadi kebal dengan obat-obatan yang ada. Lebih lanjutnya, kemungkinan pasien-pasien TB untuk sembuh akan semakin kecil. Dengan masih banyaknya pasien TB yang belum disembuhkan, maka penularan di dalam masyarakat akan terus terjadi.

Tentu kita tidak ingin terus-menerus berada di bawah bayang-bayang masalah TB. Pemerintah mutlak bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan warganya dengan menyediakan fasilitaspelayanan kesehatan terbaik. Akan tetapi, upaya pemerintah tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat perlu lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan sadar akan pentingnya komitmen bersama untuk memutus rantai penularan TB. Mewujudkan Indonesia bebas dari TB tidaklah sulit, apabila pemerintah dan masyarakat mampu berjalan bersama dan melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

http://www.depokpos.com/arsip/2018/05/indonesia-bebas-tb-mampukah-kita/

 

Lansia di Indonesia Meningkat Dua Kali Lipat Tahun 2035

Kementerian Kesehatan memprediksi pada 2035 mendatang jumlah lansia di Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 36 juta jiwa. Tingginya jumlah lansia ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat lansia rentan terserang berbagai penyakit.

Disampaikan Direktur Kesehatan Keluarga dari Kementerian Kesehatan, Dr. Eni Gustina, MPH., data menunjukkan satu dari empat lansia di Indonesia dalam kondisi sakit. Agar lonjakan jumlah lansia di 2035 mendatang tidak menjadi beban negara, ia berharap kerjasama lintas sektor demi mewujudkan lansia yang mandiri dan sehat.

“Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan memiliki Posbindu lansia sebagai langkah preventif. Di sini lansia dilakukan screening, lalu dipilah dari kemandiriannya. Untuk lansia yang memiliki ketergantungan tinggi, kita beri pelayanan homecare atau pada puskesmas. Tapi ini tidak terlepas dengan peran lintas sektor seperti Kemensos dan BKKBN,” ujar Eni pada temu media peringatan Hari Lansia di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Tak hanya itu, Kemenkes, kata Eni, juga meningkatkan pelayanan geriatri di puskesmas dan rumah sakit. Sekitar 37 persen atau sekitar 3645 puskesmas telah memiliki layanan geriatri yang khusus menangani lansia. Sementara untuk rumah sakit rujukan, tercatat 14 rumah sakit telah melayani perawatan untuk lansia.

“Dengan masuknya geriatri dalam SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit), dua bulan belakangan kami mendapatkan permintaan agar semua rumah sakit dilatih untuk memberi pelayanan geriatri. Sudah 110 RS yang sudah meminta pelatihan,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM, selaku Ketua PB Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia, mengusulkan agar perawatan lansia yang sakit bisa dilakukan di rumah alias home care. Menurut dia, lansia lebih senang dirawat di rumah dan mendapat kasih sayang dari anggota keluarganya.

“Long term care bentuknya bisa home care, jadi orang tua bisa dilayani di rumah. Ini terbukti dapat mengurangi angka hospitalisasi. Lebih ramah lansia,” tandas dia.

sumber: https://www.suara.com/health/2018/05/14/181734/lansia-di-indonesia-meningkat-dua-kali-lipat-tahun-2035

 

The World Health Organization Just Declared War on Trans Fats

The World Health Organization has announced a comprehensive plan to eliminate industrially produced trans-fatty acids from the global food supply by 2023. It’s a good idea—but the five-year plan may be overly ambitious.

The plan, called REPLACE, urges global governments to eliminate the use of industrially produced trans fats, also known as partially hydrogenated oils (PHOs), within the next five years. It’s a logical next step given that many jurisdictions, particularly those in wealthier countries, have already taken similar measures—but the challenge now will be in getting low- and middle-income countries to follow suit, a more difficult task owing to weaker food and safety controls.

Trans fats, which are produced when vegetable oil hardens in a process called hydrogenation, can be found in margarine, ghee, and shortening products like Crisco. Margarine was super popular in the 1970s, as it was touted as a healthier alternative to butter back when saturated fats were, perhaps unfairly, linked to heart disease. Trans fats are also used in some deep frying, and can often be found in baked and processed snack foods.

The consumption of trans fats increases a person’s risk of heart disease by 21 percent and premature death by 28 percent, according to the WHO. Partially hydrogenated oils also lead to increased inflammation and endothelial dysfunction, a condition that precedes atherosclerosis and clogging of arteries. Globally, around 500,000 people die each year due to trans fat-induced cardiovascular disease. The CDC says a reduction of trans fat consumption would prevent between 10,000 to 20,000 heart attacks each year, and 3,000 to 7,000 coronary heart disease deaths annually, in the United States.

Manufacturers say PHOs extend the shelf life of foods, and that they are cheaper than the alternatives, but the WHO contests both of these claims.

“WHO calls on governments to use the REPLACE action package to eliminate industrially-produced trans-fatty acids from the food supply,” said WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus in a statement. “Implementing the six strategic actions in the REPLACE package will help achieve the elimination of trans fat, and represent a major victory in the global fight against cardiovascular disease.”

These six strategic actions are designed to ensure the “prompt, complete, and sustained elimination” of industrially produced trans fats from the global food supply:

REview dietary sources of industrially-produced trans fats and the landscape for required policy change.

Promote the replacement of industrially-produced trans fats with healthier fats and oils.

Legislate or enact regulatory actions to eliminate industrially-produced trans fats.

Assess and monitor trans fats content in the food supply and changes in trans fat consumption in the population.

Create awareness of the negative health impact of trans fats among policy makers, producers, suppliers, and the public.

Enforce compliance of policies and regulations.

Speaking to reporters, Ghebreyesus said today’s announcement marks the first time that WHO has called for the elimination of a significant lifestyle factor responsible for a non-communicable disease.

As noted, some countries have practically eliminated industrially produced trans-fatty acids by enforcing limits on the amount that can be added to packaged foods. Some countries and jurisdictions have even taken the step of imposing bans on PHOs—the main source of industrially produced trans-fatty acids. Denmark was the first country to impose restrictions on trans fat over a decade ago, and in 2015, the US Food and Drug Administration took steps to eliminate PHOs from the American food supply by this year. New York City enacted restrictions 10 years ago, and studies suggest the move is already paying dividends in the form of reduced rates of cardiovascular disease—a claim that remains controversial.

“Banning trans fats in New York City helped reduce the number of heart attacks without changing the taste or cost of food, and eliminating their use around the world can save millions of lives,” Michael R. Bloomberg, a three-term mayor and WHO Global Ambassador for Noncommunicable Diseases, said in a statement today. “A comprehensive approach to tobacco control allowed us to make more progress globally over the last decade than almost anyone thought possible—now, a similar approach to trans fat can help us make that kind of progress against cardiovascular disease, another of the world’s leading causes of preventable death.”

Trans fats seem to be unhealthy because they increase levels of low-density lipoprotein (LDL, or “bad”) cholesterol, which has been linked to cardiovascular disease, stroke, and type 2 diabetes. At the same time, trans fats decreases high-density lipoprotein (HDL, or “good”) cholesterol, which has the beneficial effect of transporting cholesterol from the arteries to the liver for processing. Meanwhile, eating unsaturated fatty acids lowers a person’s risk of heart disease by offsetting the negative effects of PHOs on blood lipids—the fatty substances found in the blood, including cholesterol and triglycerides.

In its guidelines, the WHO recommends that people reduce their total trans fat consumption to less than 1 percent of their total daily energy intake. So for a 2,000 calorie per day diet, that’s no more than 2.2 grams of trans fats a day.

The WHO’s recommendations are exactly that: recommendations. As Walter Willett, a professor of epidemiology and nutrition at Harvard T.H. Chan School of Public Health, told CNN, the WHO has no enforcement capacity, so national and local governments will have to do the heavy lifting in this regard.

“The food industry is not monolithic. Some parts of the industry eliminated trans fat proactively once the evidence became clear that this was harmful, but other parts of the industry are likely to resist unless they are legally forced to remove trans fat from their products,” Willett told CNN. “In the long run, I’m confident that industrial trans fat will be eliminated.”

Eliminating all industrial-manufactured trans fats from the global food supply by 2023 is an ambitious, perhaps unrealistic goal. It’s also important to point out that naturally occurring trans fats from cud-chewing mammals like cows and sheep will continue to appear in food products, such as milk, butter, and yogurt. But a deadline is good, as it imparts urgency. As the WHO rightly points out, there’s no excuse to keep using trans fats in products. The issue now is one of will.

source: https://gizmodo.com/the-world-health-organization-just-declared-war-on-tran-1826011682

 

 

‘Serious Challenge’: World Health Officials Rushing to Stop Another Ebola Outbreak After 18 Deaths

The World Health Organization said Friday they are working to prevent an outbreak of the Ebola in the Democratic Republic of the Congo.

In the past five weeks, at least 34 cases of the fatal hemorrhagic fever have been reported, with 18 deaths and 14 suspected cases, the WHO said. Three health workers have also been infected.

“WHO staff were in the team that first identified the outbreak. I myself am on my way to the DRC to assess the needs first-hand,” said WHO director-general Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus in a statement. “I’m in contact with the Minister of Health and have assured him that we’re ready to do all that’s needed to stop the spread of Ebola quickly. We are working with our partners to send more staff, equipment and supplies to the area.”

“It is too early to judge the extent of this outbreak,” added Dr. Peter Salama, WHO deputy director-general for Emergency Preparedness and Response. “However, early signs including the infection of three health workers, the geographical extent of the outbreak, the proximity to transport routes and population centres, and the number of suspected cases indicate that stopping this outbreak will be a serious challenge. This will be tough and it will be costly. We need to be prepared for all scenarios.”

This is the DRC’s ninth outbreak of Ebola.

The WHO is teaming with the government there on their response plan. Right now, that plan includes contact tracing, infection prevention, community engagement and the use of ring vaccinations and antivirals.

During the 2014-15 Ebola outbreak, 11,310 people died and 28,616 were infected across West Africa, the Centers for Disease Control and Prevention reported.

source; http://people.com/health/world-health-officials-ebola-outbreak-after-18-deaths-confirmed/