Category: Berita

Beberapa waktu lalu, The South-East Asia Regional Association of Medical Education (Searame) digelar di Yogyakarta. Seminar internasional dari badan pendidikan kedokteran Asia Tenggara ini membahas peningkatan kualitas pendidikan profesi kesehatan untuk pelayanan kesehatan masa depan yang lebih baik.

Searame sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang ada di bawah World Federation for Medical Education (WFME) yang fokus kepada pengarusutamaan standar tertinggi pendidikan kedokteran. WFME memiliki enam anggota asosiasi yang sesuai enam wilayah WHO. Keenam asosiasi itu di antaranya AMEE untuk Eropa, AMEEMR untuk Mediterania timur, AMEWPR untuk Pasifik, AMSA untuk Afrika, PAFAMS untuk Amerika Utara dan Selatan, serta Searame untuk regional Asia Tenggara.

President WFME, David Gordon menjelaskan, WFME melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan kedokteran yang memang luas. Tujuannya, tidak lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi semua.

“Dengan mempromosikan standar tertinggi dalam aspek manajemen, organisasi, dukungan dan mengirimkan pendidikan kedokteran, tapi tidak berkaitan dengan detail-detail apa yang diajarkan dalam pendidikan kedokteran atau metode dan pendekatan yang dilakukan,” kata Gordon.

Setiap negara pasti memiliki persoalan yang berbeda terkait ranah kesehatan. Misalnya saja, Timor Leste. Dengan jumlah penduduk yang hanya satu jutaan orang, Timor Leste memiliki jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang terbilang sangat banyak. Serupa, Korea Utara memiliki tenaga kesehatan dan dokter dengan jumlah yang terbilang tinggi. Hal ini menyebabkan rasio dokter dengan fakultas kesehatan yang ada terbilang tinggi yaitu 1:500.

Ada pula negara-negara seperti India, yang punya fakultas kedokteran di atas 400 tapi jadi salah satu pengekspor tenaga dokter. Sebanyak 30 persen tenaga dokter diekspor ke luar. Akibatnya, negara-negara di Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Srilangka, kekurangan tenaga kesehatan.

Bagaimana Indonesia?

Proyeksi Kementerian Kesehatan untuk periode 2005-2025, Indonesia sudah memiliki jumlah tenaga kesehatan dan dokter yang cukup. Kondisi itu terjadi karena fakultas-fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia terbilang produktif mencetak tenaga kesehatan maupun dokter.

Tetapi, lagi-lagi, persoalan klasik di Indonesia adalah distribusi baik tenaga kesehatan dan dokternya. Tak dipungkiri kebanyakan dari mereka berada, bahkan menumpuk di kota-kota besar di Pulau Jawa. Padahal, masih banyak daerah pinggiran Jawa, apalagi luar Jawa yang jumlah tenaga kesehatan maupun dokternya sangat kurang. Data dari Kemenkes menyebutkan ada sekitar 1.700 puskesmas yang tidak ada dokternya. Hal ini menjadi sangat ironis ketika satu puskesmas di kota-kota besar bisa memiliki beberapa dokter.

Yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pendidikan profesi kesehatan. Setiap negara harus memiliki lembaga akreditasi yang terpisah dari pemerintah. Langkah memperkuat lembaga akreditasi nonpemerintah ini akan mendorong semakin baiknya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran untuk pendidikan dokter dan tenaga kesehatan sesuai standard yang diinginkan.

Indonesia sendiri miliki lembaga akreditasi yang bernama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sejak 2014 lalu. Lembaga ini harus terus diperkuat untuk meningkatkan proses penilaian akreditasi di perguruan tinggi.

sumber: http://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/05/13/p8nayr318-masalah-klasik-kesehatan-di-indonesia

 

[JAKARTA] Indonesia patut bersyukur dengan hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebuah sistem jaminan sosial kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika dibutuhkan. BPJS Kesehatan mencatat per 27 April 2018 sudah sebanyak 196,4 juta atau 75% lebih penduduk telah menjadi peserta, dan sebagian besar dari mereka sudah memanfaatkan program ini untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.

Minimnya aksesibilitas ini disampaikan CEO Lippo Group James Riady pada acara CEO Power Breakfast “Indonesian Healthcare Market: Game Changers in a Developing Country” di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/5). Dikatakan James, saat Indonesia memasuki tahap pembangunan berikutnya perlu memastikan tidak terjebak dalam midle income track. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari angka-angka, tapi juga memperhatikan lapisan di bawahnya khususnya akses masyarakat di bidang kesehatan.

BPJS Kesehatan, lanjut James, telah berhasil menyelenggarakan program JKN-KIS dengan baik. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitasnya. “Saya turut senang melihat warga di tempat yang jauh bisa menikmati pelayanan kesehatan lebih baik, tapi tantangan kita sekarang bukan soal demand side, tapi adalah suplly side,” kata James.

Karena itulah, lanjut James, Siloam Hospital Group bekerja sama pemerintah hadir di berbagai daerah untuk menjawab permasalahan minimnya akses tersebut. Saat ini tercatat sekitar 33 rumah sakit siloam beroperasi di Indonesia, dan tahun ini ditargetkan minimal 10 rumah sakit baru dibangun. Sebagian besar rumah sakit ini kata James dibangun di daerah remote area, seperti pegunungan Papua, Bau-Bau, dan Labuan Bajo, NTT. Nilai investasi untuk rumah sakit ini rata-rata Rp300 miliar sampai Rp400 miliar per rumah sakit. Di luar negeri, Lippo Group memiliki 4 rumah sakit di Myanmar, 12 fasilitas kesehatan di Jepang, dan 106 fasilitas kesehatan di Singapura. Lippo berencana membangun fasilitas kesehatan di Vietnam dan Kambodja.

“Kami bangun rumah sakit ke berbagai daerah tidak semata untuk bisnis, tapi kami ingin semoga seluruh masyarakat Indonesia memiliki peluang yang sama untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas,” kata James.

Menurut James, untuk mengatasi masalah aksesibilitas dalam layanan kesehatan ini perlu kolaborasi berbagai pihak, yakni antara swasta dengan swasta dan swasta dengan pemerintah. Pemerintah sendiri, kata James, sudah cukup memberikan ruang melalui berbagai kebijakan untuk melibatkan kontribusi swasta. Pemerintah memberikan konsep kerja sama yang baik, sehingga saat ini euforia swasta untuk membangun rumah sakit makin banyak. [D-13]

sumber: http://sp.beritasatu.com/

 

SEMARANG – Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia Pusat (YKIP) dr Sonar Soni Panigoro menyampaikan, jumlah penderita kanker seakan-akan terus meningkat ada beberapa faktor.

Padahal edukasi, sosialisasi terus menerus digalakkan pemerintah. Bahkan teknologi pun kian berkembang.

Satu di antara yang menjadi kunci adalah dikarenakan hingga saat ini belum diketahui sebab pastinya.

“Penyakit kanker memang masih misterius. Berbeda misal dengan penyakit malaria. Itu cukup mudah untuk mencari penyebabnya. Tetapi dalam penyakit yang mudah atau dapat diketahui penyebabnya saja masih susah diberantas,” ujar dr Soni kepada Tribunjateng.com, Minggu (6/5/2018).

Menurutnya, apabila diprosentasekan, sekitar 55 persen belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya atau hingga kini masih menjadi tandatanya besar sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah, termasuk juga di institusi kesehatan Indonesia.

“Lalu antara 30 hingga 40 persen atau di peringkat kedua, kanker muncul karena dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat saat ini. Lalu sisanya sekitar 5 persen adalah diturunkan dari keluarga atau lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Jika mengacu pada data World Healt Organization (WHO), Anggota Bidang Pelayanan Sosial YKIP dr Siti Annisa Nuhonni, jumlah penderita kanker tiap tahun terus bertambah sekitar 7 juta orang dan dua pertiga di antaranya berada di negara-negara yang sedang berkembang.

“Di Indonesia, kanker menjadi masalah kesehatan yang perlu bahkan mungkin harus diwaspadai. Sebab, di tiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 100 kasus baru per 100 ribu penduduk,” bebernya.

dr Honni –sapaan akrab dr Siti Annisa Nuhonni—menandaskan, dari angka tersebut setidaknya dapat disimpulkan apabila dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 240 ribu penderita kanker baru di tiap tahunnya.

“Lalu berdasarkan data pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Jawa Tengah, presentase kanker di Jawa Tengah mencapai 2,1 permil. Estimasi jumlah penderitanya sekitar 68.638 pasien,” tukas Honni.

Dan kondisi nyata di lapangan yang ditemukan, lanjut Honni, hampir sebagian penyakit kanker ditemukan sudah memasuki stadium lanjut.

Sehingga berpengaruh besar pada angka kesembuhan maupun harapan hidup pasien kanker.

“Meskipun dari sisi tatalaksana kanker sudah berkembang pesat, tetapi yang jadi kendala besar adalah pada kondisi-kondisi yang kami temukan (jumpai) itu. Dan ketika pasien berada di kondisi itu, tidak dimungkiri mengalami penderitaan,” jelasnya.

Dimana mereka, tambah dr Soni, mereka memerlukan pendekatan terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu agar pasien memiliki kualitas hidup lebih baik.

Dari data YKIP, dari sekitar 68.638 pasien penderita kanker itu, 25 persennya ternyata membutuhkan konsep perawatan paliatif.

“Dari hal itu, yang secara langsung maupun tidak langsung kami coba mengembangkan program perawatan paliatif melalui YKI cabang yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia,” ungkapnya.

Secara umum pula, tukasnya, melalui perawatan paliatif itu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Dan melalui para tenaga kesehatan ataupun perawat di berbagai institusi kesehatan itu, mereka diharapkan bisa menyebarluaskan ilmunya untuk lingkungan.

“Dalam hal ini adalah keluarga. Sebab, keluarga pasienlah yang disadari atau tidak, berhadapan langsung dengan penyakit itu. Baik itu secara fisik, psikososial, ataupun spiritual,” bebernya.

Sekadar informasi tambahan itu, dari berbagai pernyataan itu pula yang menjadi alasan YKIP bersama YKI Cabang Kota Semarang serta PT Garuda Indonesia melaksanakan program Pelatihan Perawatan Paliatif Pasien Kanker di Rumah Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pelaku Rawat.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kasuari Lantai 1 RSUP dr Kariadi Semarang itu dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai Minggu (6/5/2018) hingga Selasa (8/5/2018) mendatang. Total ada sekitar 49 peserta dari sekitar 8 institusi kesehatan. (*)

 

sumber http://jateng.tribunnews.com/2018/05/06/ini-penyebab-tiap-tahun-jumlah-penderita-kanker-kian-meningkat-di-indonesia?page=3.
Penulis: deni setiawan
Editor: galih permadi

 

1. Sebanyak 10,7 juta penduduk tinggal di daerah endemis malaria

Sampai akhir 2017, 266 kabupaten/kota di Indonesia atau 50 persen telah mencapai eliminasi malaria, atau setara 188 juta penduduk. Sebanyak 72 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di daerah bebas malaria. Artinya, masih ada 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria.

“Indonesia sudah on the track dalam upaya mengeliminasi malaria, sudah setengah jalan. Diperlukan komitmen dan upaya lebih kuat untuk mencapai target 2030, karena yang tersisa cukup berat,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic Kemenkes Jane Soepardi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/4).

2. Daerah timur jadi terdampak malaria tertinggi

Jane menjelaskan, pada 2017 jumlah kasus malaria mencapai 261.000 kasus dan 90 persen berasal dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu menunjukkan beban terbesar malaria saat ini adalah kawasan timur Indonesia.

3. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas malaria 2030

Jane menjelaskan, upaya untuk membebaskan malaria pada 2030 antara lain penyediaan alat diagnosis dan obat malaria, pemberian dan kampanye penggunaan kelambu anti nyamuk secara massal di daerah endemis tinggi, pengendalian vektor, screening malaria pada ibu hamil, dan lain-lain.

“Karena faktor yang memengaruhi kejadian malaria cukup kompleks, diperlukan kontribusi semua sektor terkait, termasuk masyarakat dan swasta, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemendes, dan Kementerian Pariwisata,” kata Jane.

source: https://news.idntimes.com/

 

 

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hidup higienis sepintas terlihat cukup mapan. Apalagi arus informasi seputar bagaimana hidup bersih dan sehat telah bertebaran di media sosial.

Namun nyatanya masyarakat tidak cukup teredukasi. Hal ini ditunjukkan oleh data Kementerian Kesehatan. Tercatat bahwa hanya 20 persen dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan.

Selain itu berdasarkan data Ditjen P2P tahun 2016 yang menyebutkan bahwa masih terdapat 6,8 juta kasus diare di masyarakat Indonesia dan mengancam kesehatan bahkan keselamatan nyawa. Angka tersebut sebenarnya masih bisa ditekan dengan pola hidup higienis.

Ketua Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) DKI Dr. Wani Devita Gunardi, SpMK, menyebutkan bahwa edukasi masyarakat soal kebersihan adalah hal yang penting.

“Bakteri berbahaya ada di sekitar kita, bahkan rumah yang kita anggap bersih bisa menjadi sumber penyakit. Karena itu dibutuhkan perhatian yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat terkait masalah higienitas,” katanya dalam sambutannya di pembukaan IHF, Chubb, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.

Karenanya berdasarkan hal tersebut Unilever memprakarsai dibentuknya wadah kolaborasi yang diberi nama Indonesia Hygiene Forum.

“Tingkat higiene di Indonesia rendah, hanya 20 persen populasi yang memikirkan higiene secara serius. Untuk itu kami memprakarsai terbentuknya Indonesia Hygiene Forum (IHF) untuk dapat menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi pihak yang terlibat di dalam kesehatan dan higienitas tersebut, melalui pendekatan edukasi dan ilmu pengetahuan,” kata Hemant Bakshi, Presiden Direktur PT. Unilever Indonesia, Tbk.

Selain edukasi, Indonesia juga membutuhkan standardisasi higienis yang dapat diterapkan secara umum dan menyeluruh serta bisa difungsikan sebgai indikator evaluasi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Purnawan Junaidi mengemukakan bahwa bukan hanya perorangan, untuk mewujudkannya dibutuhkan tim khusus.

“Untuk menyelesaikan masalah ini buth dibentuk tim khusus yang akan menentukan standar-standar higienis di Indonesia. Standar ini bisa dijadikan bahan evaluasi agar penyakit-penyakit yang terkait higienitas tidak mudah menjangkit masyarakat,” kata

Lebih lanjut Purnawan mengatakan, secara konsep higiene bukan hanya kebersihan tapi kondisi (akses), perilaku (pengetahuan), dan budaya tentang kebersihan itu.

sumber: https://www.viva.co.id/

 

Gaya hidup masa kini cenderung gemar mengonsumsi makanan instan dan cepat saji, serta minimnya aktivitas fisik. Gaya hidup demikian juga dikenal dengan istilah sedentari, yang menjadi pemicu kematian tertinggi di Tanah Air.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sebanyak 24 persen penduduk Indonesia menjalani gaya hidup sedentari lebih dari 6 jam per hari. Kondisi ini mengkhawatirkan karena rentan memicu penyakit tidak menular yang berdampak pada kematian.

“Hal ini mengkhawatirkan karena menjadi salah satu faktor penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan dunia termasuk di antaranya adalah penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes mellitus,” ujar Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, drg. Kartini Rustandi, M.Kes melalui keterangan tertulis, Senin 23 April 2018.

Menindaklanjuti isu tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dengan mempromosikan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, melakukan diet seimbang, dan periksa kesehatan secara rutin.

Untuk itu, dalam perayaan ‘Ayo Indonesia Bergerak’ Kartini bergabung dengan 5.500 pecinta gaya hidup sehat dan aktif untuk menyambut pelari dan pesepeda yang telah melengkapi rute estafet Yogyakarta – Jakarta sejauh 600 KM melewati Kebumen, Purwokerto, Ciamis, Bandung, serta Bogor sebelum akhirnya mencapai titik finish di Jakarta pada Minggu, 22 April 2018 kemarin.

“Kampanye ‘Ayo Indonesia Bergerak’ adalah sebuah ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan gaya hidup tidak aktif (sedentari). Kampanye ini tidak hanya menginsipirasi dan mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih aktif, namun juga sebagai bentuk komitmen Fonterra dan Anlene dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih kuat, lebih sehat, dan bahagia,” ujar Technical Marketing Advisor, Fonterra Brands Indonesia, Rohini Behl. (mus)

https://www.viva.co.id/