Category: Berita

Bandung – Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat drg. Yus Ruseno M.Sc. Ph.d mengatakan jumlah perokok di Indonesia terus bertambah dengan umur perokok pemula yang semakin muda.

Diharapkan apa yang dilakukan Universitas Kristen Maranatha (UKM) dapat menjadi contoh yang lainnya untuk mengimplementasikan PP 109/2012.

“Dalam pasal 50 pasal 1 dikatakan tempat proses belajar mengajar harus menetapkan KTR. Pada ayat 4 dikatakan pimpinan harus menetapkan KTR,” katanya dalam Sosialisasi UKM adalah Kawasan Tanpa Rokok di Ruang Theater GAP, Kampus UKM, Jln. Surya Sumantri, Kota Bandung, Selasa (12/2/13).

Sementara itu, Koordinator Quit Tabacco Indonesia Dra. Ray.Yayi Suryo Prabandari. M.Si. Ph.D mengatakan kebijakan kampus bebas rokok dinilai cukup efektif untuk mengurangi jumlah perokok di kampus, meskipun penurunannya tidak begitu signifikan. Hal ini seperti yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kawasan tanpa rokok di FK UGM sejak 2004 dan di UGM sejak 2008 ada penurunan walaupun tidak terlalu bermakna. Ini perlu pengawasan lagi, setelah agak lama kita suka kecolongan,” katanya. (A-208/A-88)

(sumber: www.pikiran-rakyat.com)

Jakarta – – Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti optimistis kalau laporan keuangan kementeriannya di 2012 bebas dari korupsi. Ghufron yakin pada 2012 anggarannya akan mendapat status wajar tanpa pengecualian (WTP). Berbeda dengan tahun lalu.

“Ada kasus sedikit yang anda tahu itu, flu burung itu, kalau tidak ada kasus itu mungkin sudah WTP kita,” ujar Ali ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menilai ada kasus dugaan korupsi yang lebih dahsyat dari kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus itu ialah kasus pengadaan vaksin flu burung. Dari kasus tersebut, tercatat kerugian negara mencapai Rp 600 miliar.

Sementara itu, untuk anggaran tahun 2013, Ali yakin tidak ada lagi anggaran yang ditahan Kementerian Keuangan karena tidak lengkapnya dokumen dan Term of Reference (ToR). Pasalnya, waktu yang disediakan untuk mengurusi kelengkapan dokumen tersebut cukup panjang sehingga tidak ada anggaran yang tertahan seperti pada tahun 2012, yaitu anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BJPS) sebesar Rp 1 triliun.

“Yang tahun 2012 itu tahunya sudah akhir tapi diluncurkan kembali di 2013, ditambah jadi Rp 3 triliun tapi tidak semua untuk BPJS. Itu untuk macam-macam, ada perbaikan perbaikan Puskesmas, infrastruktur, SDM, dukungan untuk BPJS yang lain,” pungkasnya.

(sumber: news.detik.com)

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, pihaknya akan melakukan tes terhadap 1,5 juta orang yang memiliki rentan terinfeksi HIV sebagai upaya untuk menekan jumlah infeksi baru di Indonesia.

Menurut Nafsiah, tes yang dilakukan tahun ini akan diadakan di lokasi-lokasi yang terdapat perilaku berisiko, di antaranya terhadap pekerja seks maupun pelanggannya. Tes dilakukan baru terhadap 1,5 juta orang karena terbatasnya dana yang ada, ujar Nafsiah.

Selain melakukan tes, pemerintah juga melakukan pendekatan edukatif dan persuasif sehingga masyarakat semakin mengetahui tentang HIV dan AIDS.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sejak 1 Januari 2012 hingga 30 September 2012, jumlah orang dengan HIV di Indonesia mencapai 15.372 orang, sedangkan orang dengan AIDS berjumlah 3.541 orang.

Pola penularan tertinggi yaitu melalui transmisi seksual sebesar 81,8 persen dan penularan akibat penggunaan alat suntik tidak steril 12,4 persen. “Jadi dalam prevalensi 0,3 persen, populasi kunci 80 persen coba kita jangkau. Semua yang membutuhkan [obat antiretroviral] ARV kita berikan ARV dan sekarang kita berusaha untuk tes untuk mereka yang sangat rawan. Insya Allah infeksi baru akan menurun,” ujar Nafsiah.

Ketua Unit Pelayanan Terpadu HIV Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Zubairi Djoerban mengatakan, jumlah ideal yang seharusnya bisa dijangkau oleh tes HIV yang dilakukan pemerintah adalah 30 juta orang.

Menurut dia, semakin banyak orang yang dapat dideteksi maka akan sangat baik. “Ternyata dari banyak penelitian, kalau hanya populasi kunci saja tidak banyak berhasil karena selain risiko tinggi, semua ibu hamil dan masyarakat umum ini dari banyak penelitian memang perlu tes begitu banyak. Kalau kita mengobati maka orang minum ARV dalam waktu tiga sampai enam bulan tidak lagi menular. Artinya kalau kita mengobati kita bisa menekan penularan sampai 0, itu yang utamanya,” ujar Zubairi.(voa/A-147)

(sumber: www.pikiran-rakyat.com)

Jakarta, PKMK-Indonesia masih perlu lebih mengintensifkan riset terhadap tanaman obat. Sebab, saat ini kuantitas riset tersebut masih sedikit. “Dalam setahun, sebuah lembaga di Jawa Tengah hanya menghasilkan dua penelitian. Itu karena keterbatasan anggaran,” ucap Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan RI, di Jakarta (8/2/2013).

Menteri Nafsiah mengatakan, mengatasi hal itu, ada baiknya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan besar, diarahkan untuk membiayai riset tersebut. “Kita punya banyak kekayaan tanaman obat. Tentu saja harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kini ada ribuan jenis tanaman obat yang belum diteliti,” kata dia.

Walau begitu, ia menambahkan, saat ini teknik produksi jamu yang bahan bakunya dari tanaman tersebut, sudah semakin baik. Maka, konsumen jamu semakin luas, tidak hanya masyarakat di Pulau Jawa. Jamu mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap kekayaan tanaman obat di Indonesia. Maka, kata dia, jamu harus terus dilestarikan. Nafsiah menambahkan, dengan menyertifikasi dan mengawasi produk jamu, Pemerintah Indonesia sekaligus meningkatkan upaya preventif terhadap kemunculan penyakit.

“Sertifikasi jamu adalah penelitian yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian tersebut untuk mendapatkan bukti ilmiah tentang khasiat jamu,” ucap Menteri Nafsiah. Satu hal yang masih memprihatinkan, kini jamu banyak dipatenkan oleh pihak di luar negeri. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, tentu menjadi tugas semua masyarakat Indonesia.

Dana tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan pembangunan proyek flu burung.

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) benar-benar ngebet ingin melanjutkan proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung yang diduga dikorupsi ratusan miliar rupiah.

Dalam rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/2), Wamenkes Ali Ghufron Mukti menyampaikan pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan studi due diligence terhadap proyek itu.

Tim itu diisi sejumlah ahli dari luar kementerian yang ditugaskan membuat penilaian.

Dari hasil kerja mereka didapatkan rekomendasi agar proyek itu dilanjutkan dengan meminta tambahan pembiayaan sampai dengan Rp500 miliar. Padahal uang negara yang sudah dihabiskan untuk proyek itu sebesar Rp1,2 triliun sampai Rp1,4 triliun.

Angka uang yang sudah dihabiskan itu memang berbeda dari angka uang negara keluar untuk proyek itu yang pernah disampaikan Menkes Nafsiah Mboy, yakni sekitar Rp900 miliar. Namun, terlepas hal itu, Ghufron menegaskan pihaknya melihat proyek harus tetap dilanjutkan.

“Karena kalau tak dilanjutkan, nanti akan jadi kerugian semuanya itu. Sayang uang yang sudah dikeluarkan negara hilang begitu saja,” kata Ghufron.

Sayangnya, dia enggan berpendapat ketika ditanya berapa sebenarnya uang negara yang keluar murni untuk proyek, dan berapa yang dikorupsi.

BPK, lewat audit investigasinya, menemukan kerugian keuangan negara akibat proyek itu berpotensi hingga angka sekitar Rp600 miliar.

Ghufron melanjutkan pihaknya menganggap proyek pabrik vaksin itu penting sebagai antisipasi pandemi dan endemi flu burung.

“Kalau saya ditanya dulu mungkin ini tak perlu. Tapi karena sudah terlanjur uang negara keluar, ya mending dilanjutkan,” ujar Ghufron.

Pihaknya juga yakin kepolisian akan segera menyelesaikan penyelidikan kasus hukum terkait dugaan korupsi proyek itu, sehingga proses pembangunan bisa langsung dilanjutkan.

“Kita dorong agar kepolisian bisa segera menyelesaikan proyeknya,” kata dia.

Sesuai temuan audit BPK, proyek itu dikerjakan oleh PT.Anugerah Nusantara yang dimiliki oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Ditemukan juga bahwa Kementerian Kesehatan tak pernah memasukkan pembangunan pabrik itu dalam rancangan program Kementerian. Proyek terlaksana setelah diarahkan oleh PT Anugrah Nusantara, dibantu oknum di sejumlah kementerian.

(sumber: www.beritasatu.com)

Jakarta-PKMK. Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Panja BPJS) yang saat ini tengah dirumuskan oleh Komisi IX DPR RI, diperkirakan terbentuk Maret 2013. Dengan Panja BPJS itu, diharapkan nantinya berbagai peraturan teknis yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, lebih cepat diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Poempida Hidayatulloh, Anggota Komisi IX DPR RI (Rabu, 6/2/2013).

Poempida menambahkan, penerbitan peraturan-peraturan tersebut memang tidak seperti yang diperkirakan. “Pengeluaran peraturan-peraturan tersebut memang sangat lambat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang nilai premi BPJS, itu seharusnya keluar November tahun 2012. Tapi sampai sekarang belum keluar, ‘kan?” kata Poempida.

Dalam draft PP tentang premi BPJS yang diperoleh Poempida, memang nilai premi itu belum ada. Yang ideal, nilai premi dihitung berdasarkan lingkup coverage. Biaya coverage dihitung, lantas dijadikan konteks premi yang berbasis konteks risiko. Jadi, seperti cara perhitungan di asuransi kesehatan konvensional. Dalam hal ini, nilai premi harus sama karena tidak ada pengelompokan berdasarkan kelas. Hanya saja, nilai premi yang harus dibayar warga mampu dengan yang miskin, berbeda.

Warga yang miskin mendapatkan bantuan premi dari Pemerintah Indonesia. Sementara, warga yang mampu dan ingin memperoleh fasilitas pelayanan yang lebih premium, bisa masuk ke rumah sakit swasta yang tidak ikut ke program ke BPJS. ‘Jadi, dalam hal ini, bisnis rumah sakit swasta itu berjalan seperti biasa. Sama halnya seperti sekarang, kan rumah sakit swasta ada yang tidak ikut program Jamkesmas,” kata Poempida. Kemudian, bagaimana bila BPJS belum berjalan di 1 Januari 2014 seperti yang direncanakan? “Yang jelas, itu ya keteledoran Pemerintah,” jawab dia.