NY declares public health emergency due to flu epidemic

New York State has become the latest US region to declare a health emergency due to a flu epidemic, with the number of confirmed cases already four times higher than last year.

“We are experiencing the worst flu season since at least 2009, and influenza activity in New York State is widespread, with cases reported in all 57 counties and all five boroughs of New York City,” said governor Andrew Cuomo.

More than 19,000 cases of flu have been confirmed in laboratory analysis, up from 4,404 last year. But these numbers are thought to represent just a tiny fraction of those affected, as only the most severe cases usually get clinically tested.

At least two children and ten adults have died from influenza this season in New York City alone.

To combat the spread of disease, Cuomo has authorized pharmacists to vaccinate children as young as six months for the next 4 weeks. Usually, drug store staff can only give shots to adults.

“It’s a bad year,” the city’s health commissioner, Dr. Thomas A. Farley, said in a statement to the media.

“We’ve got lots of flu, it’s mainly type AH3N2, which tends to be a little more severe. Our message for any people who are listening to this is it’s still not too late to get your flu shot.”

The vaccine used this year prevents flu in only 62 percent of cases, according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC) and is likely to be less effective in those already weakened by other conditions.

Widespread flu has been reported in 47 US states.

Boston declared a state of emergency on Wednesday, following 18 flu-related deaths in Massachusetts.

Nonetheless, health experts hope that the worst may be over, after statistics fort he last two weeks showed the number of positive flu tests going down for the first time since the start of the season.

Economists estimate that the direct cost of the flu, including vaccination, hospitalizations and medicine, exceeds $10 billion dollars in an average year, but when other factors like missed work days are taken into account, the economic impact could top $80 billion.

(source: http://rt.com)

 

 

New Health Protocol Targets Cigarette Smuggling

GENEVA, SWITZERLAND — The World Health Organization opened for signature Thursday the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products. The protocol, which was adopted by the parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control in November, aims to reduce tobacco consumption by cracking down on the smuggling of cigarettes.

The Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products was adopted at last November’s World Health Organization Conference in Seoul, Korea, after four years of intense negotiations.

Participating ministers and representatives attended a signing ceremony at WHO headquarters to mark the landmark achievement.

WHO Director-General, Margaret Chan pushed hard for the adoption of the Protocol in Seoul. She told delegates attending the ceremony that one of the most joyous moments of her life was its unanimous adoption, despite efforts by the tobacco industry to prevent it from passing.

“The protocol gives the world a unique legal instrument for countering and eventually eliminating a very sophisticated international criminal activity that costs a lot,” said Chan. “It costs a lot for the health of the people in your countries. The protocol sets out rules for tackling all forms of illicit trade, including smuggling and illegal manufacturing.”

Anti-tobacco advocates say they believe the new protocol will help to protect people across the globe from the health risks of tobacco. WHO calls the tobacco epidemic one of the biggest public health threats the world has ever faced.

It notes the worldwide consumption of tobacco is not decreasing and, in fact, is increasing in developing countries. WHO estimates tobacco kills nearly six million people a year. That means approximately one person dies every six seconds due to tobacco and this accounts for one in 10 adult deaths.

Head of the Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, Haik Nikogosian, said the Protocol obliges states and governments to globally track and trace illegal tobacco products.

“Simply, what is the public health impact of the illicit trade. Of course, illicit trade has a major fiscal impact also for the governments. They are losing revenue,” said Nikogosian. “This is also a source of criminal activities. But our interest from the WHO perspective is the public health impact. And the public health impact is that illicit trade is the source of cheap cigarettes and the cheap cigarettes, because they do not pay the taxes, they fuel the consumption.”

Representatives of 12 parties, representing all six WHO regions, signed the protocol during the ceremony. After the initial two days in Geneva, the protocol will remain open for signature at the U.N. headquarters in New York until January 9, 2014. It will enter into force 90 days after the 40th Party has ratified it.

(source: www.voanews.com )

Pengesahan PP Tembakau Bukan Prioritas UU Kesehatan

Jakarta, GATRAnews – Anggota Komsis IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh Djatiutomo di Jakarta, Kamis, (10/1) menilai, disahkannya peraturan pemerintah (PP) No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Untuk Kesehatan PP Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau untuk kesehatan, tidak bisa dijadikan prioritas sebagai amanat Undang-Undang Kesehatan. “UU Kesehatan No 36 tahun 2009 itu, mengamanatkan untuk pembentukan PP untuk semua zat adiktif. Bukan hanya produk tembakau. Mengapa jadi produk tembakau saja yang dimunculkan?” kata Poempida.

Menurutnya, selain itu juga ada beberapa PP lainnya yang juga menjadi amanat UU Kesehatan, salah satu di antaranya, adalah PP tentang Kesehatan Jiwa, sehingga pengesahan PP Tembakau itu disinyalir kuat merupakan agenda khusus. “Pengesahan PP tentang Tembakau ini, jelas mempunyai agenda khusus dan sarat dengan berbagai kepentingan kelompol tertentu. Kemudian, akan merugikan pihak-pihak yang lemah yang hidup dari kegiatan industri tembakau, terutama petani tembakau,” ungkapnya.

Karena pengesahan PP tersebut dinilai akan merugikan sejumlah pihak, ujar Poempida, Komisi IX dan dirinya menerima surat dari Asosiasi DPRD yang menolak regulasi tembakau yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mendatangani peraturan pemerintah mengenai tembakau yang tertuang dalam PP No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan.

Laman Sekretariat Negara, Rabu, (9/1), melansir, PP tersebut telah ditetapkan Presiden SBY sejak 24 Desember 2012 lalu. PP tersebut memuat 65 pasal dan delapan bab. Dalam PP tersebut di antaranya diatur mengenai produksi yang meliputi uji kandungan kadar nikotin dan tar, penggunaan bahan tambahan, kemasan dan label, serta peringatan kesehatan.(IS)

(sumber: www.gatra.com)

15 Negara Laporkan Kasus Flu Burung Baru ke WHO

Pada kurun waktu Februari-September 2012, virus itu dideteksi di unggas liar (wild birds) di Hong Kong, India and Nepal, dan pada peternakan di Bangladesh, Bhutan, China, India, Nepal and Vietnam.

Sebanyak 15 negara telah melaporkan kepada Badan PBB untuk Kesehatan Dunia (WHO) soal kasus flu burung “clade” baru. Ke-15 negara tersebut yakni Iran, Nepal, India, Bangladesh, Bhutan, China termasuk Hong Kong, Vietnam, Mongolia, Republik Korea, Jepang, Romania, Bulgaria, Laos, Indonesia dan Rusia.

“Sejauh ini tidak ada kasus flu burung (clade) baru pada manusia di Indonesia. Kasus terakhir adalah masih anak IT (4) dari Parung Panjang, Bogor, meninggal tanggal 6 Desember 2012 yang virusnya masih clade lama 2.1,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/1).

Berdasarkan laporan WHO, pada kurun waktu Februari-September 2012, virus itu dideteksi di unggas liar (wild birds) di Hong Kong, India and Nepal, dan pada peternakan di Bangladesh, Bhutan, China, India, Nepal and Vietnam.

“Kasus pada manusia tetap hanya ada di Bangladesh yaitu ada tiga kasus dan China termasuk Hong Kong lima kasus. Kasus Bangladesh semuanya ringan. Kasus di China (termasuk Hongkong) meninggal tiga dari lima kasus mereka,” kata Tjandra.

Sedangkan di Indonesia, Kementerian Kesehatan kembali melakukan persiapan terhadap penanggulangan flu burung termasuk penularan virus clade baru tersebut antara lain dengan menerbitkan surat edaran bagi Dinas Kesehatan daerah.

“Sesudah Rakor Kesra tanggal 27 Desember 2012, maka kami sudah membuat surat edaran kedua pada tanggal 28 Desember yang isinya menegaskan ulang edaran pertama tanggal 11 Desember 2012 dan menambahkan hasil Rakor,” kata Tjandra.

Beberapa hal yang ditambahkan dalam surat edaran itu dijelaskan Tjandra adalah mengenai keberadaan posko kesehatan dan penanganan kegiatan di pelabuhan.

“Staf P2PL secara aktif juga mengecek ke berbagai propinsi dan KKP tentang kesiapan mereka, dan sudah ada berbagai umpan balik seperti edaran lanjutan ke Kab/Kota, ketersediaan obat dan lain-lain,” kata Tjandra.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pembaruan (up date) data pada unggas dan kegiatan langsung di lapangan.

(sumber: www.beritasatu.com)

Indonesia: Stratified health the norm

When Irsan Nasution, a bus driver in the Indonesia capital of Jakarta, fell off a roof and severely injured his back and wrists two years ago, he knew he was lucky to have survived. But when he got to a newly-opened private hospital in his neighbourhood in the Indonesian capital, physicians told him treatment would cost the equivalent of US$7000, or about a year’s income.

Unable to pay, and unable to work for almost a year, Nasution instead paid roughly US$600 for therapies from an unlicensed traditional healer in a rural village in which he’d lived as a child.

The outcome?

Far from satisfactory. “I’m back at work now,” Nasution says, while grimacing and easing himself gingerly back into the driver’s seat of a bus. “But I’m beginning to doubt the pain in my back and wrists will ever stop.”

It’s not the first time Nasution had encountered intimidating medical bills in a private hospital. He’d racked up bills totaling US$1400 during the birth of his two children, now aged eight and 12. “I even had to pay extra to get receipts for the medicine the doctors used,” he laments. In both instances, the children were born in private hospitals because, although the government of Indonesia passed laws in 2004, 2009 and 2011 to extend access to universal health care, the legislation was either unimplemented or highly restrictive.

As it stands, it only applies to the very poor, i.e., those earning less than US$27 per month.

“I’m considered too wealthy to deserve access to free public health care,” Nasution says bitterly. “Yet I can’t afford private care if anything catastrophic happens.”

Nasution’s predicament is far from unique.

Only about 30% of Indonesia’s population of 348 million are actually entitled to government-subsidized care, says Dr. Untung Suseno Sutarjo, senior advisory on health financing to the Indonesian Ministry of Health.

With only 25% of the population able to afford private health care out-of-pocket or through private health insurance, Sutarjo estimates that leaves 45% of the population to fend for themselves. “Our constitution says the government should be responsible for managing social security, and the laws compel the government to create universal access to healthcare,” he says. “But I don’t think the government can afford to create a single-tier, universal access public system. What we have now is a class system in the wards where the government subsidizes third-class care for the poor. Meanwhile, the rich don’t want to be in the same wards as the poor.”

The failure to fashion a universal system guaranteeing access to public health care, Sutarjo says, is largely a function of a 1999 law requiring the federal government to surrender control over health administration and financing to regional authorities. As a result of the legislation, the federal government slashed health spending and relaxed its control over the health sector, which encouraged the construction of hundreds of private hospitals and opened the door for numerous competing private health insurance schemes.

Initially, the private industry targeted wealthy patients willing to pay to avoid treatment in dilapidated public facilities, Sutarjo says.

But even that is changing as the government expands universal care for the poor, he adds. “Usually, the private sector only caters to the rich. But now, the private sector is building new hospitals to care for the poor. This is a new phenomenon for us. But they want the guaranteed government payments. And they are also asking for higher payments, which we will probably give them.”

Achieving universal access is proving problematic, says Dr. Laksono Trisnantoro, director of the Centre for Health Service Management and vice director of the PhD program at the Gadjah Mada University School of Medicine in the eastern city of Yogyakarta.

Part of the reason for that is cultural, he notes. “The idea of universal access and equality has never really taken root. We’re used to a stratified system.”

As problematic are the challenges of geography, he adds. Extending coverage into remote areas of Indonesia’s 15 000 islands is a mind-boggling task but “we desperately have to do this. Otherwise universal coverage can’t work.”

To do that, the government will have to open its vaults, says Dr. Zaenal Abidin, president-elect of the 100 000-member Indonesia Medical Association. “You attract more ants by giving more sugar,” he notes, while adding that the decentralized nature of the Indonesian nation “has blocked the government’s ability to solve this problem.”

Abidin also questions the depth of the federal government’s commitment to universality, noting that it has not yet met financial obligations first stipulated in the 2004 legislation. It’s created a situation in which deficiencies are the norm, he says, noting that about 40% of district hospitals, for example, do not have an obstetrician.

Purwo Santoso, director of the Department of Politics and Government at Gadjah Mada University, argues that growing reliance on private delivery does not mesh with the commitment to universal access. Decentralization and privatization turned Indonesia public health facilities into “profit centres,” in which care for the poor is diminished, he concluded in a study (Health Policy 2006:77[3]:247-59. Epub 2005).

“The private healthcare suppliers simply don’t operate in the rural areas where there is the greatest need,” Santoso says. “So it’s questionable whether the vision of universal access can be achieved. It seems probable that you can only guarantee universal access if you make the government run these services.”

(source: www.cmaj.ca)

Family planning must to prevent maternal, newborn deaths: Razzaque

Monday, January 07, 2013 – Karachi—Mufti Abdur Razzaque, Tanzeem-ul-Ehsaan has supported the use of birth planning and spacing as it insures not only maternal and newborn health, but also allows a mother to fully cater to the needs of her existing children.

Maternal and newborn health remains an ignored state agenda in Pakistan. Pakistan’s maternal mortality rate is the highest in South Asia. 12,000 mothers die during childbirth each year, says a press statement Sunday. Mufti Razzaque stressed on the importance of family planning as a way to prevent maternal and newborn deaths adding that “Islam has made marital relations the basis of survival and evolution of human race. Hazrat Jabir (R.A) said we would give space in birth and when Holy Prophet (P.B.U.H) came to know this, he did not stop us.”

“Children’s grooming and care is likely to suffer due to persistent births in a family especially when there is only one woman in a house taking care of several children. Under these circumstances it becomes extremely important to meet educational and other expenses of children. Islam allows interval in these circumstances,” Mufti Razzaque added.

“If a man wants to save his wife from all these troubles out of his love for her then he is also allowed to adopt methods of family planning. Interval between the births of children used to be a method of birth spacing or family planning at that time. Today modern era has many types of birth spacing and clerics have justified all of them,” Mufti Razzaque continued.

While the acts of terrorism get more media coverage and national attention, no value is assigned to the millions of mothers and newborns who lose their lives every year. Newborns fare no better and Pakistan has one of the highest neonatal deaths in the region – an estimated 298,000 newborns dying annually. Babies who survive the crucial 40 days after birth often remain in poor health. Many die before their 5th birthday (Pakistan’s under-5 mortality was 424,377 in 2010). This is no surprise with a country that allocates 0.23 percent of its gross domestic product (GDP) on health.

Reasons, besides financial, that contribute to maternal and newborn deaths include lack of specialized care during delivery, complications of pregnancy.—NNI

(source: pakobserver.net)

Keguguran karena Dokter Absen, DPR: Atur Hari Libur Dokter

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumrida (27), warga Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan hanya bisa pasrah menahan sakit sejak enam hari lalu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru. Sejak enam hari lalu itu, Jumrida dirawat di rumah sakit karena bayi yang dikandungnya telah meninggal. Namun, malang bagi Jumrida, sejak dirawat hingga saat ini, ia belum bisa dioperasi lantaran sejumlah dokter bedah masih libur tahun baru.

Peristiwa mengenaskan ini pun mengundang simpati politisi Senayan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf meminta agar ada solusi tercepat yang diambil oleh pihak rumah sakit. Ia pun mendesak agar dokter bedah yang tengah berlibur untuk kembali bekerja lantaran dalam keadaan mendesak. “Kalau sekarang ya, balik saja dari liburan. Berikutnya, harus ada contingency plan, jika dokter libur, rujukan ke mana?” ujar Nova, Kamis (3/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Dari kasus itu, Nova melihat secara salah satu masalah besar kesehatan di Indonesia saat ini adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis. Selain jumlah terbatas, wilayah Indonesia pun dianggap terlalu luas. Hal ini diperparah dengan ledakan penduduk. Jumlah dokter spesialis tidak bisa tercukupi dan terjadi disparitas kehadiran dokter spesialis di tiap daerahnya.

“Secara mikro, kasuistik di Bone, di dalam Pasal 40 Undang-undabg Praktik Kedokteran ada ketentuan, kalau dokter berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran, dia harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter pengganti,” ucap Nova.

Hal lain yang perlu disoroti adalah regulasi lokal dari pemerintah daerah Bone tentang praktik dokter. Ketiadaan dokter bedah yang tengah berlibur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru sebenarnya bisa diakali dengan sistem rujukan/referral. “Namun, karena menyangkut otonomi daerah, apakah ketersediaan dokter spesialis terdekat. Adakah? Jauhkah? Memungkinkankah?” imbuh Nova.

Jika ternyata pemda tidak mampu mencari rujukan, Nova menilai pemerintah pusat bisa melakukan campur tangan.

“Ini tantangan bagi PPSDM Kementerian Kesehatan untuk melihat kasus-kasus dalam problem makro. Jangan learned helplessness itu atau terbiasa tidak berdaya pada kendala. Kalau SDM terbatas, gunakanlah resources lain demi kepentingan pasien,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

(sumber: nasional.kompas.com)

Global Health Observatory, one-stop shop for health data

Researchers wanting to find out countries with the highest rates of tuberculosis often find it difficult to pin down latest information from hundreds of columns of numbers often presented in a format that can overwhelm passionate data analysts.

However, improvements are under way at World Health Organisation (WHO’s) online Global Health Observatory (GHO), which makes health data easier to find and use for specialists such as statisticians, epidemiologists, economists and public health researchers and individuals interested in global health.

The GHO, which is a “one-stop shop” for the world’s largest and most comprehensive collection of up-to-date health data, provides free public access through a single internet page to a vast reservoir of data and analyses on the situation and trends for global health priorities, integrating around 1,000 health indicators.

While WHO’s health information comes from several sources including government birth and death registration, health systems, surveys and censuses, research projects and databases maintained by other organizations, countries are closely involved in discussions to improve data collection and develop the best methods of estimation where there are gaps in the data.

Philippe Boucher, who leads the technology side of the GHO team, said the new version, due to be launched early 2013, will help make WHO’s data more user-friendly, easier to access and convert to a variety of formats so that it can be used for different purposes.

Interestingly, the GHO shares and integrates data with regional health observatories and partnership databases. For instance, WHO’s Western Pacific Region used the GHO as a model to build its own database, the Health Information and Intelligence Platform.

Arlene Quiambao, WPRO Project manager, says the collaboration has saved many resources. “Instead of gathering data from different websites and databases, we just had to integrate GHO and our regional database. And now, we have more time for understanding what data means for current and future policies and programmes, and making timely evidence-based decisions,” she says.

The GHO is more than a database repository with priority issues that impact health including the environment, road safety, alcohol and nutrition as well as specific diseases such as cholera, HIV and malaria.

These pages provide analyses using core indicators, database views, major publications and links to relevant web pages. New features include a range of interactive world maps that display the latest health information for each country which can be shared through social network sites such as Facebook and Twitter.

(source: www.businessdayonline.com)

WHO: Measles deaths surge in Pakistan in 2012; 306 children killed by disease

KARACHI, Pakistan — Measles cases surged in Pakistan in 2012, and hundreds of children died from the disease, an international health body said Tuesday.

In recent days Pakistani officials said they launched an immunization campaign to reach children in the worst-hit areas. But the country still struggles with a beleaguered health care system, unsanitary conditions in many regions and a lack of education about how to prevent disease. All those factors make it difficult to combat infectious diseases such as measles and polio.

Also, many oppose vaccinations, suspecting they are meant to harm their people.

A spokeswoman for the World Health Organization, Maryam Yunus, said that 306 children died in Pakistan of measles in 2012, compared to 64 the year before.

She said the jump was most pronounced in southern Sindh province, where measles killed 210 children in 2012. She said 28 children died there in 2011.

The World Health Organization did not give a reason for the increase in deaths, but a provincial health official in Sindh said that the disease hit areas where poor families did not vaccinate their children.

Provincial health minister Saghir Ahmed said 100 children died in Sindh province in December alone, mostly in areas where many people were not vaccinated.

He said health officials recently launched a campaign to vaccinate 2.9 million children in the affected areas of the province and urged parents to get their children vaccinated.

Many Pakistanis, especially in rural areas, view vaccinations campaigns with suspicion as a Western plot to sterilize Muslims. In December, nine health officials working to immunize Pakistanis against polio were killed by militants opposed to the campaign. Pakistan is one of three countries in the world where polio is endemic.

Sindh province, the area hardest hit by the measles outbreak, has also been battered by repeated floods in recent years that have damaged hospitals and clinics.

Measles is an extremely infectious disease spread by coughing and sneezing or personal contact. It causes a fever, cough and a rash all over the body. Most people who contract the disease recover, but it can be fatal for malnourished children.

Complications from the disease can include blindness, an infection that causes brain swelling, dehydration and diarrhea, and pneumonia.

According to WHO, 139,300 people died of measles worldwide in 2010.

Copyright 2013 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

(sumber: www.washingtonpost.com)

Jaminan Kesehatan di Bantul Tak Merata

BANTUL— Masalah pembagian kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi prioritas Pemkab Bantul memasuki tahun baru 2013.

Sejak dibagikan pada Selasa (18/12/2012) lalu, masih banyak warga miskin yang belum menerima kartu Jamkesmas. Sementara, sebagian warga yang dinilai mampu secara finansial justru memperoleh kartu program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan yang sumber dananya dari APBN itu.

Tak ayal, kekecewaan di kalangan masyarakat masih bermunculan. “Dapat Jamkesmas tidak? Ayo ambil. Kamu kan orang kaya. Punya motor, mobil, rumah bagus. Pasti dapat,” tulis salah satu warga Kecamatan Srandakan melalui pesan singkat yang diterima Harian Jogja, Selasa (1/1/2013).

Kekecewaan senada juga diutarakan warga di wilayah lain, di antaranya Kecamatan Bambanglipuro dan Banguntapan. “Banyak warga yang protes karena pembagian kartu jamkesmas tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Kepala Dukuh Plumbon, Banguntapan, Aris Purnomo.

Pembagian kartu Jamkesmas yang belum tepat sasaran juga menjadi salah satu topik yang cukup hangat dibahas dalam rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus DPRD Bantul, Kamis (27/12/2012) lalu.

Dikonfirmasi Harian Jogja,, Ketua Komisi D DPRD Bantul Sarinto membenarkan jika selama ini masih ada sebagian warga yang sejatinya tidak berhak namun tetap memperoleh Jamkesmas. “Informasi yang saya dapat, ada juga pensiunan yang dapat Jamkesmas,” ungkap dia.

Dalam waktu dekat ini, Sarinto berniat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah wilayah yang soal tidak meratanya pembagian kartu Jamkesmas cukup mengemuka. Dari hasil sidak itu, warga yang semestinya berhak menerima kartu Jamkesmas akan segera direkomendasikan ke pemerintah pusat.

Sarinto menambahkan, warga miskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas akan ditanggung Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang dananya bersumber dari APBD. “Ada sekitar 150.000 jiwa yang akan ditanggung Jamkesda dengan plafon Rp10 juta untuk satu jiwa selama satu tahun,” kata dia.

(sumber: www.solopos.com)