Category: Berita

Banda Aceh ( Beritasore ) : Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi menyebutkan terdapat 13 dari sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih bermasalah dengan kesehatan. “Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah yang bermasalah itu agar terjadi percepatan pembangunan kesehatan,” katanya di Banda Aceh, Rabu [25/07] .

Hal tersebut disampaikan di sela-sela membuka rapat kerja kesehatan daerah Provinsi Aceh dan pembinaan terpadu kementerian kesehatan. Dikatakannya peningkatan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan belum diikuti peningkatan cakupan imunisasi dan angka kematian ibu di tahun 2011 di sejumlah kabupaten lebih besar dibanding kelahiran hidup.

Selanjutnya, sebaran tenaga kesehatan masih belum merata, terutama tenaga bidan di daerah terpencil dan sistem pencatatan serta pelaporan perlu ditingkatkan sehingga dapat memberiikan gambaran permasalahan sesungguhnya.

Karenanya, ia berharap para kepala daerah di Aceh agar meningkatkan alokasi anggaran melalui APBD dalam pembiayaan kesehatan menyusul semakin meningkatnya kemampuan daerah. “Peningkatan kemampuan daerah dalam pembiayaan kesehatan dapat ditingkatkan melalui APBD menyusul semakin berkurangnya kontribusi APBN,” katanya.

Disebutkannya, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan di Aceh sebesar Rp 242,568 miliar. Adapun alokasi anggaran itu tersebar dalam beberapa bidang yakni dana tugas pembantuan bidang kesehatan, dekonsentrasi dan alokasi khusus (DAK).

Di pihak lain, Menkes menyebutkan program asuransi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang bersifat lintas sosial ekonomi berpeluang menjadi contoh pengelolaan jaminan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Disebutkannya hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010 Aceh mengalami peningkatan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dari 0,4 (2007) menjadi 0,55 2010. Prevalensi gizi buruk dan kurang menurun dari 25,51 persen menjadi 23,7 persen, cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan meningkat dari 76,9 persen menjadi 91,70 persen dan cakupan sanitasi terjadi peningkatan dari 33,06 persen menjadi 52,1 persen.

MDGs Terhambat Kasus HIV/AIDS

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) bagi Indonesia terhambat masalah penurunan kasus HIV/AIDS yang kasusnya terus meningkat.

“Sebenarnya beberapa bidang kesehatan kita masih bisa mencapai target MDGs pada 2015. Tapi yang membuat kita sulit dengan masih meningkatnya HIV/AIDS dan penyebarannya sudah seluruh wilayah,” katanya di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan Menkes Nafsiah Mboi seusai membuka rapat kerja kesehatan daerah se Provinsi Aceh dan pembinaan terpadu Kementerian Kesehatan.

Selain masalah HIV/AIDS, menteri juga menyebutkan kendala lain Indonesia untuk mencapai target MDGs 2015 masalah tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. “Khusus AKI yang melahirkan, terutama bagi ibu-ibu di daerah terpencil dan di wilayah-wilayah kepulauan ke depan akan disediakan pelayanan melalui program jaminan persalinan. Dengan itu diharapkan di masa yang akan datang AKI bukan masalah lagi,” katanya menambahkan.

Menkes menjelaskan kesulitan menurunkan angka HIV/AIDS yakni adanya prilaku seks berisiko yang semakin meningkat, sebaliknya rendahnya penggunaan kondom. “Pencegahan penyebaran HIV/AIDS bagi pelaku seks berisiko tidak ada lain kecuali dengan penggunaan kondom. Jika penyebaran HIV/AIDS melalui jarum suntik narkoba sudah mulai menurun dengan adanya jarum suntik steril,” kata dia menambahkan.

Akan tetapi, Nafsiah Mboi juga menjelaskan penyebab lain dari penyebaran kasus HIV/AIDS melalui peredaran obat-obatan penambah nafsu seks, akibatnya terjadi seks berisiko. “Sebagai penggantinya, sekarang dengan obat-obat perangsang seks berupa ‘ATL’ yang berkembang dimana-mana sehingga terjadi hubungan seks berisiko. Semuanya itu harus diantisipasi sendiri oleh masyarakat,” kata dia menambahkan.

Terkait dengan penuntasan penyakit malaria sebagai salah satu indikator capaian target MDGs, Nafsiah menyatakan hingga kini bukan lagi sebuah masalah bagi Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 201 kasus HIV/AIDS ditemukan di tahun 2001. Kemudian kasusnya terus meningkat dan menjadi 21.770 kasus di tahun 2010. Penyebaran kasus HIV/AIDS hampir terdapat di semua provinsi di Indonesia, namun yang cukup besar antara lain terdapat DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua, berdasarkan data 2010 itu.

News.okezobe – ACEH ,Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan penularan HIV Aids di Tanah Air memasuki tahap serius. Hal ini menjadi tantangan tersulit dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) 2015.

“Yang masih sulit sekali adalah HIV Aids,” kata Nafsiah kepada wartawan usai membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Aceh di Hotel Hermes Palace, Band Aceh, Rabu (25/7/2012).

Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan juga menjadi tantangan serius, di samping penularan virus Tuberculosis (TB), Demam Berdarah Degue dan Malaria. Permasalahan ini bisa diatasi dengan memperluas pelayanan kesehatan.

Nafsiah mengaku angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi terutama di daerah-daerah terpencil dan kepualauan, yang masih sulit mengakses layanan kesehatan medis. “Tetapi dengan adanya jaminan persalinan, maka insya Allah bisa dikejar,” ujarnya.

Sementara permasalahan HIV Aids masih sangat susah untuk diatasi, karena meningkatnya kecenderungan perilaku seks berisiko di tengah masyarakat, sedangkan kesadaran menggunakan kondom masih rendah. “Kalau sudah seks berisiko tidak ada jalan lain, kecuali penggunaan kondom,” sebut Nafsiah.

Dari tahun ke tahun, kasus HIV dan Aids terus meningkat. Dia mencotohkan Provinsi Aceh pada 2011 ditemukan 112 kasus HIV, angka ini meningkat dibanding pada 2010 yang hanya ditemukan 71 kasus dan pada 2009 dengan 49 kasus.

Penularan HIV saat ini, disebabkan perilaku seks berisiko, sementara penggunaan narkoba suntik dan heroin dinilai mulai menurun dengan adanya program-program layanan alat suntik steril dan terapi metadon.

Maraknya pergaulan bebas remaja yang sering diistilahkan Hubungan Tanpa Status (HTS) juga mendorong perilaku seks berisiko. Ditambah kecenderungan mengonsumsi obat perangsang nafsu seks sebagai pengganti narkoba. “Ini yang berkembang dimana-mana, sehingga terjadi hubungan seks yang berisiko,” sebut Menkes.

JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak komentar beragam di masyarakat ketika bicara soal obat generik. Dalam survei kecil-kecilan yang dilakukan Kompas.com di sejumlah apotek di kawasan Jakarta Timur, 13 dari 20 orang menganggap obat generik sebagai obat kelas dua, dan kurang berkhasiat ketimbang obat bermerek atau branded.

“Masyarakat seharusnya menggunakan haknya untuk meminta untuk mendapatkan resep obat generik dari dokter”

— Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto

Seperti diungkapkan Doni (24), yang ditemui saat hendak menebus obat di apotek untuk orangtuanya yang sedang sakit. Pria lajang ini mengatakan, “Ya lebih bagus obat bermerek lah, soalnya dia punya merek. Kalau generik kan nggak punya.”

Sikap berbeda ditunjukkan Gunawan (34), seorang karyawan bank swasta di Jakarta. Dengan mantap ia mengatakan tak ada perbedaan antara obat generik dan bermerek. “Sama saja. Malah kalau berobat saya minta biar diresepin obat generik. Udah murah, khasiatnya sama aja,” katanya.

Rini (23) seorang asisten apoteker yang bekerja di salah satu apotek di kawasan Pramuka, mengatakan bahwa obat generik saat ini sudah lebih banyak dicari ketimbang obat bermerek. Meski begitu, pihaknya tetap membatasi untuk menjual obat generik. Ia beralasan, keuntungan yang didapat dari menjual obat generik tidak sebesar jika menjual obat bermerek. “Ya mau gimana lagi, kita kan juga perlu untung mas,” katanya, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurut Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, mitos yang berkembang bahwa obat generik adalah obat kelas dua dan tak berkualitas memang masih melekat. Obat generik pun kerap dicap obat bagi kaum tak mampu. Padahal, faktanya tidak demikian.

Minimnya informasi seputar obat adalah salah satu faktor penyebab obat generik dipandang sebelah mata. Anggapan ini, kata Linda, tak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga pasien karena pembiayaan obat tak efisien. Linda mengatakan, selisih harga obat generik dan bermerk bisa mencapai hampir 20-30 kali lipat. Hal ini tentu memberatkan pasien yang seharusnya bisa membeli obat dengan murah.

Berlogo dan bermerek

Masyarakat, lanjut Linda, perlu memahami bahwa di pasaran terdapat dua jenis obat generik, yaitu obat generik yang dijual tanpa merek biasa disebut Obat Generik Berlogo (OGB) dan obat generik bermerek. OGB merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada 1989 dengan tujuan memberi alternatif bagi masyarakat, dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, dan ketersediaan obat yang cukup.

Dinamakan OGB karena obat ini ditandai dengan logo lingkaran hijau bergaris putih dengan tulisan “generik” di bagian tengahnya. Dari sisi zat aktifnya atau komponen utama obat, antara obat generik (baik berlogo maupun bermerek dagang), persis sama dengan obat paten.

Yang juga perlu dipahami adalah OGB dan obat generik bermerek hanya berbeda dari segi kemasan dan harga. “OGB cenderung murah karena tak memerlukan biaya promosi yang besar. Pengetahuan yang benar akan membuat masyarakat mendapatkan pengobatan yang murah dan bermutu,” jelasnya.

Sedangkan obat generik bermerek yang lebih umum disebut obat bermerek adalah obat yang diberi merek dagang. Contoh, OGB untuk obat penurun kolesterol adalah Simvastatin, sedang obat generik bermerknya ada yang memiliki nama dagang Cholestat.

Linda menambahkan, struktur industri obat di beberapa negara maju hanya mengenal dua jenis obat, yaitu obat paten dan generik. Obat paten adalah obat originator yang dibuat produsen berdasarkan riset. Mereka mendapat hak paten dan produknya tidak boleh ditiru pihak lain. Masa paten obat biasanya hingga 15 tahun. Sedangkan obat generik berarti copy dari obat originator yang habis masa patennya. Kendati hanya meng-copy, kualitas kedua jenis obat harus sama. Namun di beberapa negara, termasuk Indonesia, selain obat paten dan generik, terdapat pula di antara keduanya obat generik bermerek yang dijual lebih mahal.

“Masyarakat maupun tenaga kesehatan tak perlu meragukan mutu obat generik berlogo (OGB), karena harganya yang murah. Anggapan bahwa OGB adalah obat orang miskin tidaklah benar,” katanya.

Menurut Linda, penjualan obat generik di Tanah Air masih sangat rendah ketimbang negara lain yang sudah bisa mencapai di atas 70 persen. Hal ini karena penggunaan obat generik di negara maju didukung kesadaran dokter, kuatnya posisi pemerintah terhadap dokter dan industri farmasi, serta tersedianya sistem pembiayaan kesehatan.

“Porsi penjualan obat generik baik bermerek dan berlogo mencapai 80 persen dan paten sekitar 20 persen. Namun obat generik berlogo hanya menyumbang sekitar 10 persen sedangkan obat bermerk secara nilai mewakili 70 persen dari total pasar farmasi nasional.” katanya.

Peran dokter

Untuk meningkatkan penggunaan obat generik di masyarakat, salah satu faktor yang sangat berperan adalah dokter. Diakui Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto, dokter berpengaruh besar karena menuliskan resep obat. IDI, kata Slamet, selalu mengimbau kepada para anggotanya untuk meresepkan obat generik dan mengingatkan pada kode etik larangan menjalin kontrak dengan penyedia obat. Apabila terbukti ada anggotanya yang terlibat, maka akan diberikan sanksi berupa pembinaan.

“Tak dapat dipungkiri bahwa masih ada tenaga medis yang memberikan resep obat generik bermerek. Ke depan, hal-hal seperti ini diharapkan tidak lagi terjadi,” katanya.

Slamet menambahkan, sejauh ini IDI sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menyurati pemerintah agar semua obat bermerk diberikan logo obat generik. Dengan demikian, masyarakat mengetahui bahwa komposisi dan khasiat obat bermerek dan obat generik sama. “Ini disebabkan kesalahan pemerintah yang membedakan antara obat generik berlogo dengan obat generik bermerek, seharusnya obat ini tidak boleh dibedakan, karena kedua obat ini isi dan khasiatnya sama persis, yang beda hanyanya bungkusnya saja,” tegasnya.

Selain itu, peranan apoteker di instalasi farmasi juga sangat penting untuk bisa memberikan penerangan kepada masyarakat agar memilih obat generik serta berkonsultasi dengan dokter dan pasien untuk mengganti penggunaan obat paten dengan obat generik yang sepadan. “Masyarakat seharusnya menggunakan haknya untuk meminta untuk mendapatkan resep obat generik dari dokter. Masyarakat pun seharusnya bisa bertanya kepada apoteker untuk mendapatkan obat generik jika membeli obat atau menebus resep dari dokter,” jelasnya.

Hanya 20 persen di apotik

Slamet juga mengamati bahwa masih banyak apotek yang tidak menyediakan obat generik. Kondisi ini menurutnya harus mendapat perhatian dari pemerintah, mengingat sudah ada Permenkes yang mengatur obat generik. “Apotek harus direformasi. Penyediaan obat generik di apotek cuma 10-20 persen,” katanya.

Seharusnya, kata Slamet, ketersediaan obat generik di apotek harus di atas 50 persen. Sementara untuk setiap rumah sakit, minimal harus menyediakan 80 persen obat generik, sehingga ketika dokter meresepkan obat generik, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya. “Ini juga kesalahan pemerintah yang tak membuat regulasi mengenai ketentuan di apotek, harusnya semua apotek diwajibkan minimal menyediakan obat generik minimal 70 persen. Produsen obat juga harus memproduksi minimal 70 persen obat generik,” ujarnya.

Namun hal itu disanggah oleh Linda. Menurutnya, pemerintah memang belum mengatur hal ini, tetai di beberapa daerah pemerintah telah menyediakan apotek khusus obat generik, meski jumlahnya masih sangat terbatas.

Linda menambahkan, pemerintah akan terus berupaya untuk menghilangkan stigma negatif tentang obat generik dengan melakukan revitalisasi dan reposisi OGB, dengan mengedepankan bahwa tak ada perbedaan antara OGB dan obat generik bermerek dengan kandungan zat aktif yang sama, dalam hal mutu, khasiat dan keamanan.

“Revitalisasi obat generik dilakukan dengan berbagai intervensi, dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya

Di hulu atau dari sisi penyediaan, pemerintah mendorong industri farmasi di Indonesia memproduksi OGB melalui penetapan harga obat generik yang lebih akomodatif, pelaksanaan fast track registrasi obat generik, mendorong agar kemasan obat generik lebih attractive dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Di sektor hilir, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penggunaan OGB, misalnya dengan menerbitkan Keputusan Menkes tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi sebagian besar masyarakat.

surabayapost – Menurut medis, penderita epilepsi dilarang berkendara meskipun kondisinya sudah terkontrol. Sebab, pemicu kekambuhannya pun umum dirasakan orang normal, seperti stress, keletihan, menstruasi untuk penderita perempuan, hingga cahaya yang berkedip. Sayangnya, di kepolisian belum ada undang-udang yang mengatur ini. Penderita epilepsi masih gampang mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

OLEH: FEBY ADITYA KURNIAWAN – AMINULLAH

Berdasarkan data di RSU dr Soetomo penderita epilepsi di tahun 2011 berjumlah 225 pasien sementara di tahun 2012 ini hingga Bulan Juni pasien berjumlah 105 orang. Menurut dr Sonny Soebjanto, epilepsi dapat terkontrol asalkan minum Obat Anti Epilepsi (OAE) secara teratur. “Walaupun sudah terkontrol pasien epilepsi ini tetap belum sembuh 100 persen jadi seharusnya tetap dilarang untuk berkendara ataupun bekerja di tempat yang berbahaya,” ujar dokter yang berpraktek di Klinik Samaria.

“OAE hanya bisa mengobati penderita epilepsi sebesar 70 sampai 80 persen saja. Penderita epilepsi masih bisa kambuh, apalagi ketika usianya memasuki usia 60 tahun, frekuensinya bakal semakin sering,” imbuh alumnus Unair Surabaya itu.

Menurut dua, walau sudah meminum OAE rutin selama bertahun-tahun penderita epilepsi tetap dilarang aktivitas berkendara, kalaupun dirasa sudah dapat terkontrol, tetap harus ada yang mendampingi jika berkendara, apalagi di Indonesia ini masih belum ada standar yang mengatur berkendara untuk pasien epilepsi.

Sama halnya untuk masalah pekerjaan, penderita epilepsi terkontrol tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas lapangan yang membahayakan. Pekerjaan yang disarankan adalah pekerjaan yang di dalam ruangan dan di belakang meja.

Penyebab kekambuhan dari pasien epilepsi tersebut bisa bermacam-macam tergantung kondisi tertentu seperti stress, gangguan emosional, kelelahan, alcohol, obat-obatan, cahaya yang berkedip dan menstruasi. “Jika nekat berkendara bisa mengancam keselamatan penderita epilepsi itu sendiri ataupun orang lain di sekitarnya,” tandasnya.

“Penderita epilepsi jarang ada yang meninggal karena kambuh dan kejang yang berkepanjangan. Paling sering terjadi adalah penderita epilepsi yang kambuh ketika dia sedang beraktivitas seperti berkendara ataupun bekerja di tempat yang berbahaya sehingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia,” tambah Sonny.

Lebih lanjut dijelaskannya, di Inggris penderita epilepsi dinyatakan boleh berkendara jika tidak mengalami serangan selama 2 tahun atau lebih, ketika berkendara muncul serangan maka akan langsung dilarang berkendara lagi selama 6-12 bulan ke depan. Pemberian SIM ketika penderita sudah 5 tahun tidak mengalami kejang, sementara di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang berkendara bagi penderita epilepsy,” tandasnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Dr. dr. Kurnia Kusumastuti SpS (K), dokter spesialis di Divisi Epilepsi RSU dr Soetomo. Menurutnya, penderita epilepsi di dunia medis tetap dilarang untuk berkendara. Namun, tambahnya, yang berhak mengeluarkan SIM adalah kepolisian. Tapi di Indonesia belum ada undang-undang atau aturan khusus terkait pengendara epilepsi. “Mestinya ada aturan tentang ini,” tandasnya.

Sementara itu, penyebab seseorang menderita epilepsi bermacam-macam, bisa karena kelainan genetik, trauma kepala, infeksi dan tumor otak, reaksi obat yang berlebihan, stroke serta kelainan metabolisme tubuh. Orang bisa diindikasikan epilepsi jika mengalami kejang dua kali berturut-turut dalam waktu yang berdekatan namun harus dilakukan pemeriksaan EEG (alat perekam listrik di otak) untuk memastikannya.

Karena itu, penderita epilepsi dianjurkan untuk tetap minum obat meskipun puasa. Tapi cara minumnya diubah. “Misal dosis 3 obat satu hari bisa diminum 2 kali namun sekali minum 1,5 pil, dengan cara seperti itu tidak akan menggangu puasa dan tetap sehat. Juga hindari berpanasan di bulan puasa karena bisa dehidrasi dan menyebabkan kejang,” ujar Sonny kembali.

Sementara itu, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka) Polrestabes Surabaya, AKP Dwi Agung membenarkan jika penderita epilepsi berbahaya untuk berkendara. “Di dalam undang-undang memang tidak diatur secara khusus, tapi ketika mengajukan permohonan SIM, kondisinya harus benar-benar sehat,” ujarya. Tapi, berdasarkan data selama ini, tambahnya, tidak ada kecelakaan yang dipicu akibat epilepsi.*

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyesalkan, hingga kini banyak fasilitas umum maupun gedung perkantoran yang belum memenuhi kewajiban menyediakan ruangan khusus ibu menyusui. Menurutnya sangat tidak rasional jika di tempat umum disediakan ruang khusus untuk merokok atau smoking area, tapi ruang khusus ibu menyusui tidak ada.

“Kenapa untuk orang merokok ada? Kenapa untuk orang menyusui tidak? Itu kan tidak rasional,” kata Arist di kantor Komnas Perlindungan Anak, Jakarta Timur, Senin (23/7/2012).

Dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada hari ini, 23 Juli 2012, Arist meminta pada tempat-tempat kerja untuk dapat memenuhi peraturan tersebut. Hal tersebut guna memenuhi hak anak atas kesehatan. Seperti diketahui, Undang Undang Ketenagakerjaan mewajibkan industri atau tempat bekerja untuk menyediakan tempat bagi ibu untuk menyusui anaknya. Namun menurut Arist, penegakan hukum di lapangan masih sangat lemah.

“Banyak perusahaan yang tidak memenuhi, seperti yang ada pada Undang-undang Tenaga Kerja, terkait pada tempat kerja harus memberikan tempat menyusui untuk ibu, lalu bahkan tempat penitipan. Itu belum,” terangnya.

Selain itu, adanya tempat penitipan bayi juga belum banyak dipenuhi. Padahal, tempat tersebut agar anak-anak bisa terselamatkan dari ancaman penculikan, saat bayi ditinggal bekerja,

Penyediaan ruang menyusui bagi para ibu sangat penting dalam mewujudkan program pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif selama 6 bulan. Pemberian ASI secara eksklusif terbukti dapat berperan menurunkan angka kematian bayi. Pemerintah pun sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 33 tahun 2012 untuk menjamin ASI eksklusif. Tetapi menurut Arist, hal-hal yang mendukung peraturan tersebut pun belum terpenuhi.

Jakarta (bisnis.com) – Investasi teknologi dan informasi sektor kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan tumbuh karena dorongan investasi peralatan medis dan disusunnya eHealth.

Lembaga riset IDC menilai tingkat adopsi teknologi informasi (TI) sektor kesehatan di Indonesia saat ini berada di tahap baru lahir, dengan fokus utama investasi di peralatan medis.

Ketika itu berjalan, pemerintah berinisiatif meningkatkan daya saing global dengan cara menyusun eHealth.

“Dengan menghubungkan eGovernment ke eHealth yang dimulai dengan menyimpan data kesehatan pada kartu identitas elektronik untuk setiap warga negara, Indonesia telah mengambil langkah besar ke arah digitalisasi kesehatan,” kata Sash Mukherjee, Senior Market Analyst IDC Health Insights Asia Pasifik, dalam siaran pers yang diterima Bisnis, kamis (19/7/2012).

Menurut Mukherjeen, di Indonesia investasi di bidang infrastruktur dasar baru berada di tahap awal dan memiliki sedikit peninggalan infrastruktur.

“Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari investasi pada kemampuan canggih seperti repositori data sentral, pertukaran informasi kesehatan, dan analisis terpadu,” ujarnya.

Infrastruktur TI sektor kesehatan akan mendorong investasi TI kesehatan di Indonesia pada 2012 hingga 2013 dan meningkatkan kepuasan pasien.

Untuk mewujudkan perbaikan standar penyediaan layanan kesehatan, penting mempertahankan pasien dalam negeri agar dapat berkontribusi pada pendapatan negara dari kesehatan.

Pasien, bagaimanapun, akan terus berusaha mencari pengobatan di luar negeri, sampai mereka melihat perbaikan layanan kesehatan di dalam negeri.

Bila layanan kesehatan di Indonesia lebih baik, jumlah warga Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri dapat ditekan.