World Health Organization: Gonorrhea becoming harder to treat

The World Health Organization says antibiotic resistance is making Gonorrhea harder and sometimes impossible to treat.

The sexually transmitted disease can cause infertility if untreated and affects an estimated 78 million people each year.

According to the WHO, data from 77 countries, shows the disease has developed resistance to some antibiotics and an increasing number of countries are finding that the infection can become completely untreatable.

Some health experts say the disease is evolving and becoming resistant because of the other bacteria that can cause it.

Every time doctors use a new class of antibiotics to treat the infection, the bacteria evolve to resist them.

Right now in the United States, the current class of antibiotics is working but experts say it’s only a matter of time before they become ineffective too.

“And to prevent that, or to get a head of that I should say, we have studies out and we are looking at it in ongoing surveillance of the resistance and research,” said Clinical Services Nurse Manager Vonda Pabon.

According to the CDC, North Carolina ranks at the top of the 50 states for the rate of STD cases per 100,000 people and is ranked number three when it comes to Gonorrhea.

source; http://www.twcnews.com/

 

New Director-General Begins Work at WHO

The World Health Organization’s new director-general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, began his five-year term Saturday.

The former Ethiopian health and foreign minister is the first African chosen to head the organization.

Tedros, who goes by his first name, won the office by a clear majority, defeating British and Pakistani candidates in May in the first WHO election decided by member countries.

He is facing a slew of challenges as he takes the helm of the sprawling organization with a funding shortfall of approximately $2.2 billion that is
responsible for improving health care around the world.

After his election, he said the concept of health as a human right would be at the heart of whatever he does at WHO.

“Half of our population does not have access to health care.” He said that could and should be remedied through universal health care coverage, which would address the issue of health as a human right and act as a spur to development.

“All roads should lead to universal health coverage and it should be the center of gravity of our movement,” he said.

Tedros has said one of his first orders of business would be to strengthen WHO’s ability to respond swiftly and effectively to emergencies because “epidemics can strike at any time” and the WHO must be prepared.

Tedros is taking over the reins of the organization from Margaret Chan of China who led WHO for nearly ten years.

Credit : Voice of America (VOA)

http://www.newdelhitimes.com/

 

Literasi untuk Mencegah Kanker Sejak Dini

Puskesmas seharusnya menjadi fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan pertolongan pertama terhadap penyakit apa saja. Saya melakukan observasi tersebut berdasarkan hasil penelitian Siti Karlina mengenai media informasi bagi perempuan pengidap kanker payudara di Jawa Barat.

“Saat ini penyuluhan yang terdapat di puskesmas hanya terbatas pada penyakit menular saja, tidak terdapat penyuluhan mengenai penyakit yang rawan seperti kanker payudara” ujar Siti Karlina atau kerap disapa Lili, beberapa waktu lalu.

Padahal kanker dapat menyerang siapa saja dan terjadi di berbagai organ, salah satunya adalah kanker payudara. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka pengidap kanker payudara yang tinggi. Menurut Yayasan Kesehatan Payudara pada Oktober 2013, 26 dari 100.000 perempuan di Jawa Barat terkena kanker payudara. “Penyebab tingginya pengidap kanker payudara di Jawa Barat karena masyarakat awam terhadap gejala penyakit tersebut,” ujar Lili.

Dengan slogan “sadari” yaitu periksa payudara sendiri, diharapkan pencegahan terhadap kanker payudara dimulai sejak dini. Ciri-ciri terinfeksi kanker payudara adalah muncul kerutan pada payudara, adanya benjolan keras pada payudara atau di bawah ketiak, keluar cairan bening dan darah dari puting payudara, warna kulit payudara semakin gelap, dan rasa sakit di sekitar payudara yang tak kunjung hilang.

Jika menemukan hal tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Sejatinya kanker dapat disembuhkan bila diobati sejak dini. Tidak perlu melakukan pengomatan alternatif seperti dengan obat-obatan tradisional atau pergi ke dukun.

“Jangan takut untuk melakukan pengobatan secara medis jika sudah terkena kanker. Tapi jangan juga melakukan pengobatan di luar medis,” ujar Amalia Djuwita mantan pengidap kanker payudara.

Data dari kesehatan dunia meunjukkan bahwa 43 persen kanker dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Menurut Dr. Drajat R. Suardi dokter spesialis bedah onkologi, pola hidup sehat di antaranya cek kesehatan secara teratur, jauhkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang dan sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres.

Kanker payudara sebenarnya dapat menyerang siapa saja termasuk para pria. Namun, yang memiliki resiko tertinggi terkena kanker payudara adalah perempuan yang berusia antara 35 sampai 50 tahun. Bagi perempuan yang terdiagnosis kanker payudara, mereka akan mencari beragam informasi untuk mencegah kanker tersebut.

Pengidap kanker yang tidak mengobati sejak dini akan pergi mencari penyelesaian sendiri seperti ke pengobatan tradisional. Saat pengobatan tradisional tidak bisa menyembuhkannya, mereka kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang semakin parah.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang terdiagnosis kanker payudara berusia 51 – 60 tahun sebesar 53,13 persen. Usia 41–50 tahun sebesar 18,75 persen dan usia 31-40 tahun sebesar 15,63 persem. Data tersebut diambil dari 32 responden yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Sehingga penelitian tersebut menyatakan bahwa pengindap kanker payudara di provinsi Jawa Barat semuanya berjenis kelamin perempuan.

Siti Karlina dan tim melakukan penelitian ini ke beberapa rumah sakit di Jawa Barat yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi, dan Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Dari semua lokasi penelitian, Bogor memiliki banyak sosialiasi mengenai kanker payudara. “Semakin jauh puskesmas atau fasilitas kesehatan ke ibu kota, semakin minim sosialisasi terhadap kanker payudara,” ujar Lili saat ditemui di kampus Fikom Unpad.

Komunikasi dianggap mempunyai peranan penting dalam hal sosialisai kanker. Tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik menjadi faktor timbulnya kesalahan dalam menilai suatu penyakit.

Kekurangan informasi juga dapat membuat pasien terlambat memeriksakan dirinya ke dokter. Komunikasi kesehatan merupakan cabang khusus dalam komunikasi yang mempelajari hal tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan komunikasi kesehatan adalah penyembuhan dengan cara tradisional menjadi pilihan bagi masyarakat karena praktek media tidak menunjukkan efek yang berarti.

Berbagai jenis media banyak menyediakan informasi mengenai kanker payudara. Faktor keterbatasan ekonomi, pendidikan, usia, gagap teknologi, dan belum tumbuhnya kesadaran pentingnya penggunaan media dalam mencari informasi menjadi penghalang yang besar dalam penyebaran informasi mengenai kanker tersebut. Perlunya literasi media karena hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya penggunaan media dalam pencarian informasi mengenai penyakit yang diderita.

Untuk menyebarkan informasi tersebut, Siti Karlina dan tim membuat video animasi mengenai kanker payudara. Video tersebut diharapkan dapat menarik atensi masyarakat terhadap kanker payudara. Video animasi dianggap dapat menyampaikan materi yang komprensif namun dalam bahasa yang sederhana dan memotivasi untuk berusaha sembuh. “Video tersebut rencananya akan kita sebarkan ke Kementerian Kesehatan dan seluruh puskesmas di Jawa Barat untuk mencegah terjadinya kanker payudara,” kata Lili menutup. (ded/ded)

http://student.cnnindonesia.com

Menkeu Niat Tambah Dana Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa ke depan sehingga bisa menambah alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Salah satu persyaratan untuk memperbesar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan adalah para pengguna anggaran harus bersih dan tidak terlibat dengan perilaku korupsi yang selama ini menjadi momok pengelolaan anggaran.

“Kami belanjakan 450 triliun rupiah untuk pendidikan anak-anak dan kami bisa bayar 100 triliun rupiah untuk kesehatan. Memang semuanya belum memuaskan, tapi kami komitmen untuk terus memperbaiki halhal itu,” kata Menkeu dalam Kongres Diaspora Indonesia, di Jakarta, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengaku tidak menyesali keputusannya kembali ke Indonesia setelah enam tahun mengabdi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebab ia cukup gembira dengan pencapaiannya selama ini.

Dia mengaku mendapat apresiasi dari masyarakat melalui media sosial karena kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah naungannya dianggap semakin baik. Tanggapan positif seperti itu merupakan bukti bahwa apa yang diputuskan olehnya sudah semakin tepat. “Tepat 26 Juli nanti adalah setahun saya kembali menjadi Menteri Keuangan, lalu apakah keputusan saya tepat? Saya yakin keputusan itu tepat dan terbaik,” katanya. Ia juga mengaku gembira dengan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kebijakan pemerintah.

Ia mencontohkan tingginya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), di mana sebagian besar pesertanya mendaftarkan hartanya hingga dalam bentuk yang detail. “Saya sangat senang karena masyarakat ada keinginan untuk jadi jujur lewat hal-hal yang sangat kecil sekali. Dengan kejujuran, mereka ingin negara bisa lebih baik,” katanya.

Bukan hanya jumlah peserta, ia pun mengaku gembira melihat jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang rela terjaga hingga tengah malam untuk melayani peserta tax amnesty. Ia bangga dengan kinerja tim di bawahnya yang berupaya keras untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini sebesar 1.307,6 triliun rupiah.

“Biasanya ketika hari terakhir pelaksanaan tax amnesty, pesertanya cukup banyak, dan mereka tidak tidur. Bagaimana mereka bekerja dengan pengabdian, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan,” kata Menkeu.

http://www.koran-jakarta.com

 

Menag dan Menkes Rapat dengan DPR Bahas Kesehatan Jemaah Haji

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan menggelar rapat kerja komisi bersama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek. Rapat kerja ini membahas kesiapan kesehatan jemaah haji asal Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, (5/6/2017). Sebelumnya rapat sempat dipending beberapa menit menunggu anggota komisi IX lainnya.

“Hari ini kita adalah rapat kerja komisi terkait kesehatan haji, karena rapat kerja komisi yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian dari wilayah kerja kami,” kata Dede mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, komisi IX juga hendak mendengarkan persiapan koordinasi antara Kemenag dan Kemenkes terkait persiapan haji. Dede menyebut 50 persen jemaah haji asal Indonesia berada dalam kondisi yang risiko tinggi (risti). Menag kemudian mengawali rapat dengan menyampaikan pemaparannya terkait persiapan haji.

“Terkait dengan koordinasi dengan Kemenkes, jadi Alhamdulillah berdasarkan tahun sebelumnya, sejak tahun 2016 terbit Permenkes. Intinya di sana diatur terkait dengan kemampuan bagi seorang calon jemaah haji untuk berangkat haji,” kata Lukman.

Lukman menyebut selama ini kemampuan calon jemaah untuk berangkat haji (Istita’ah) hanya dilihat dari aspek finansial. Ternyata kemampuan kesehatan jasmani jemaah juga penting dan sangat mempengaruhi.

“Koordinasi yang dilakukan juga dengan pengecekan kesehatan dengan 2 tahap. Tahap pertama pengecekan kesehatan setiap kecamatan. Tahap kedua tingkat kabupaten kota termasuk vaksinasi miningitis yang wajib bagi seluruh jemaah haji dunia,” sebut Lukman.
(nvl/imk)

https://news.detik.com/

 

WHO: United States Among Least Polluting Nations on the Planet

Despite recent attempts to paint the United States as a major global polluter, according to the World Health Organization (WHO), the U.S. is among the cleanest nations on the planet.
In the most recent WHO report on air pollution, the United States was listed as one of the countries with the cleanest air in the world, significantly cleaner in fact than the air in Germany, Italy, Switzerland, the UK, Japan, Austria and France.

While France and other G7 countries lamented the U.S. exit from the Paris climate accord, America’s air is already cleaner than that of any other country in the G7, except Canada with its scant population.

Following standard practice, the WHO measures air pollution by the mean annual concentration of fine suspended particles of less than 2.5 microns in diameter. These are the particles that cause diseases of all sorts and are responsible for most deaths by air pollution.

According to the WHO, exposure to particulate matter increases the risk of acute lower respiratory infection, chronic obstructive pulmonary disease, heart disease, stroke and lung cancer.

The report, which analyzed the “annual median concentration of particulate matter with an aerodynamic diameter of 2.5 μm or less (PM2.5) for both urban population and rural and urban population” found that the United States was one of the most pollution-free nations in the world.

The annual mean concentrations of particulate matter in the air range from less than 10 to over 100 µg/m3, the report states. At the very low end of the spectrum, the United States has a concentration of just 8, while China has a concentration more than seven times higher at 59, India at 66, Egypt at 101 and Saudi Arabia with the worst air pollution at 127.

“The mean annual concentration of fine suspended particles of less than 2.5 microns in diameter is a common measure of air pollution,” the WHO states.

The WHO report is corroborated by a series of other such studies on air and water pollution.

In a recent list of the 25 cleanest cities in the world, the only country to boast three cities among the cleanest on the planet was the United States of America, with Chicago coming in second place, Honolulu coming in fourth, and Portland, OR, coming in sixteenth. Unsurprisingly, no cities from China, Russia or India made the list at all.

Similarly, another list of the 15 most polluted cities in the world featured three cities from China, three cities from Saudi Arabia, and a whopping seven cities from India. No U.S. city made the list.

A third list, ranking the ten cleanest and ten most polluted cities in the world, placed two U.S. cities on the list of cleanest cities on the planet. The list of the most polluted cities in the world was led by two cities from China followed by two more cities from India. Two Russian cities also made the list. Again, no U.S. cities were found here.

With such relatively clean air throughout America, how can even reputable news agencies like Reuters continue spreading the well-worn lie that the United States is one of the “biggest polluters” in the world?

Rather than follow the time-tested practice used by the World Health Organization, which measures levels of disease-causing pollutants that get into people’s lungs, some have played a shell game, swapping a new measure of “pollution” based solely on emissions of carbon dioxide.

The problem with this ploy is that carbon dioxide is not a pollutant and it is dishonest to say it is. CO2 is colorless, odorless and completely non-toxic. Plants depend on it to live and grow, and human beings draw some into their lungs with every breath they take to no ill effect whatsoever.

Growers regularly pump CO2 into greenhouses, raising levels to three times that of the natural environment, to produce stronger, greener, healthier plants.

Current levels of carbon dioxide concentration in the environment are substantially lower than they have been during earlier periods in the planet’s history. Without human intervention, the concentration of CO2 has climbed as high as 7,000 parts per million (ppm) in prior eras, whereas at present the concentration is just over 400 ppm.

Some experts, such as UN climate scientist Dr. Indur Goklany, have defended rising CO2 levels as a good thing for humanity. Goklany has argued that the rising level of carbon dioxide in the earth’s atmosphere “is currently net beneficial for both humanity and the biosphere generally.”

“The benefits are real, whereas the costs of warming are uncertain,” he said.

While the United States must remain vigilant to keep the level of real, dangerous pollutants to a minimum, it may take some consolation in the fact that among G7 nations, it has the cleanest air of all.

http://www.breitbart.com/

 

World Health Organization Deploys New Technology For Ebola Fight

“I’m doubtful that the pigs actually carry Ebola, but we have to test them, ” says epidemiologist Fabian Leendertz of the Robert Koch Institute in Berlin, who has been consulted by the Institute of National Biomedical Research in Kinshasa about the potential link, Science reported.

Although when the corpse was tested it was free of Ebola virus.

The country’s public health officials had reported at least 43 cases of suspected Ebola and four deaths.

Makur Koriom, Undersecretary in the Ministry of Health, said a team of health officials would be dispatched to all border areas of South Sudan shares with DR Congo to conduct surveillance and health education among communities in Western Equatoria state.

“The Likati health district is in a remote area, but contact tracing is essential to contain the outbreak in its focus; the DRC can rely on very experienced health workers for this objective, ” Yokouidé Allarangar, WHO representative in the DRC, said in a statement earlier this month. This is resulting in early identification of suspect cases detected in the affected zone.

On Tuesday that the corpse of a young man was flown in onboard a Kenya Airways flight and quarantined by the Port Health Services (PHS) to ascertain if the death of the deceased was caused by the Ebola virus, since the DRC is now facing another outbreak of the deadly haemorrhagic fever.

South Sudan suffered Ebola outbreak in 2004 after World Health Organization reported 20 cases including 5 deaths from Ebola hemorrhagic fever (EHF) in Yambio County which borders DR Congo.

One of the technologies being used to detect Ebola in DRC is GeneXpert, which was primarily developed to detect cases of tuberculosis, but has been adapted to enable rapid testing of many pathogens – HIV, malaria, STIs, and Ebola.

However, the commissioner said as soon as the dead body was brought in from DRC, the officials of Port Health, Nigeria Centre for Disease Control, NCDC and the Lagos State Ministry of Health investigated the cause of death of the remains and took samples for laboratory investigation.

Nigeria has been on the alert since the recent outbreak in DRC Congo.

“In the field, OraQuick can test blood or saliva samples for Ebola in just half an hour”, the United Nations health agency said. Health authorities in this country are recognized throughout the African region and the world as experts in responding to outbreaks of this disease.

http://appsforpcdaily.com/

 

Peliknya Penyediaan Obat Hepatitis C yang Terjangkau Publik

Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang termasuk di Indonesia.

Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada 2013 mengungkap data lebih dari 1,01 persen penduduk Indonesia, atau 3 juta orang terinfeksi Virus Hepatitis C. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki berusia antara 20-40 tahun.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengobatan standar hepatitis C merupakan gabungan interferon dengan ribavirin yang dipakai selama 48 minggu.

Sayangnya, kombinasi ini menimbulkan efek samping seperti depresi, neutropenia, trombositopenia, anemia, kelelahan, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Selain itu, kombinasi obat ini memiliki 45 persen tingkat kesembuhan.

Kemajuan yang dicapai pada terapi hepatitis C kronik adalah penemuan Direct Acting Antivirals (DAA). Obat-obatan dalam golongan DAA memiliki tingkat tanggapan virologi berkelanjutan yang lebih baik terhadap HCV dengan angka kesembuhan diatas 90%.

Saat ini ada beberapa inisiasi dilakukan agar obat DAA tersedia di Indonesia. Salah satunya, melalui pengadaan obat program Kementerian Kesehatan atau donasi perusahaan farmasi.

Namun, menurut Edo Agustian, Koordinator Nasional PKNI, pengadaan obat ini dirasa masih lambat.

“Hambatan lain adalah mahalnya biaya tes dan diagnosa untuk pengobatan Hepatitis C,” tambah Edo.

Salah satu program pemerintah untuk mengobati 6000 pasien dengan menggunakan DAA jenis Sofosbuvir, Simeprevir, dan Ribavirin tidak dapat sepenuhnya diterapkan.

Menurut hasil pemantauan Hepatitis C oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2007-2012, 27,5 persen dari pengidap Hepatitis C di Indonesia adalah pengguna napza suntik.

Sementara itu, obat DAA jenis simeprevir tidak dapat digunakan bersamaan dengan obat-obatan HIV yang umum digunakan untuk pengobatan pada orang yang hidup dengan HIV di Indonesia karena terdapat kontradiksi.

“Sebenarnya ada obat jenis DAA yang bisa bekerja pada setiap jenis tipe virus (pan-genotipe) yaitu jenis Daclastavir yang juga bisa dipakai untuk oleh pasien hepatitis C dengan koinfeksi HIV. Namun, proses pendaftaran Daclatasvir di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berjalan sangat lambat,” kata Caroline Thomas, Program Manajer PKNI.

Itu sebabnya pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan obat DAA ini.

“Obat-obatan DAA untuk Hepatitis C penting untuk penanggulangan penyakit Hepatitis C di Indonesia, dan sudah selayaknya obat ini menjadi obat yang ditanggung oleh asuransi negara, BPJS. Oleh karena itu kami mendorong obat jenis DAA untuk Hepatitis C masuk dalam Formularium Nasional agar obat jenis ini dapat diakses masyarakat luas dengan mudah dan murah.” ujar dr. Irsan Hasan, Sp.PD-KGEH yang bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI.) (SYS)

http://www.cnnindonesia.com/

 

Pemerintah Jerman Puji Pelaksanaan Program JKN

22meiPemerintah Jerman memuji program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Program tersebut dinilai mampu berkembang secara signifikan.

Pujian itu disampaikan Menteri Kesehatan Jerman, Hermann Grohe dalam disela-sela pertemuan bilateral G-20 Health Ministers Meeting di Berlin, Jerman, Sabtu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung pada 19-20 Mei 2017.

Grohe menambahkan, pihaknya bersedia membantu pemerintah Indonesia agar target program JKN untuk cakupan semesta (universal coverage) pada 2019 dapat tercapai. Sehingga program tersebut bisa dimanfaatkan seluruh penduduk Indonesia secara optimal.

Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan itu, seperti dalam siaran persnya, adalah rencana sejumlah kerja sama dalam bidang kesehatan. Antara lain, disebutkan, pertukaran tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas riset dan pemeliharaan alat kesehatan pada berbagai rumah sakit di Indonesia.

“Kami juga sepakat untuk kerja sama dalam bidang farmasi, termasuk kemungkinan mengembangkan vaksin baru,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila FA Moeloek.

Kedua Menteri Kesehatan menyepakati pentingnya negara-negara G-20 untuk meningkatkan kerja sama dalam guna mengatasi ancaman kesehatan global. Negara yang tergabung dalam G-20 perlu memainkan peran kepemimpinan dalam menjamin keamanan kesehatan global.

“Track kesehatan dalam platform G-20 sangat penting, hal itu terkait kapasitas sumber daya manusia suatu negara dalam merelasisasikan potensi ekonominya,” ucap Nila Moeloek.

Pertemuan para Menteri Kesehatan G-20 baru pertama kali diselenggarakan di Berlin, sejak pertemuan KTT G-20 digagas pada 2008 lalu. Jerman sebagai Ketua G-20 berkomitmen untuk menjadikan kesehatan global sebagai salah satu prioritas kerja sama penting dalam lingkup G-20. (TW)

 {jcomments on}

Perlunya Optimalisasi Peran Pemda demi Keberlanjutan Program JKN

Perlu optimalisasi peran pemerintah daerah (Pemda) demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan itu, antara lain berbentuk alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur dan peraturan daerah (perda) dan kepesertaan JKN.

“Dalam Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan kewajiban Pemda mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bayu Wahyudi dalam Temu Koordinasi BPJS Kesehatan dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, di Jakarta, Kamis (18/05).

Alokasi anggaran 10 persen dari APBD, lanjut Bayu, untuk kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, dan pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk didalamnya kelengkapan dokternya. “Kesiapan ini penting saat program JKN berlaku secara universal coverage bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019,” tuturnya.

Bayu memaparkan, perkembangan program Jamkesda yang kini terintergrasi dengan program JKN. Data per 1 Mei 2017, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, ada 491 kabupaten/kota yang memiliki Jamkesda dan 23 kabupaten/kota belum punya.

“Dari angka itu, tercatat 453 Pemda sudah mengintegrasikan program Jamkesda-nya ke JKN, dengan jumlah peserta secara keseluruhan sebesar 16.942.664 orang,” kata Bayu.

Pada kesempatan yang sama, Bayu juga menjelaskan pada 2016, sejumlah Pemda masih memiliki hutang iuran JKN ke BPJS Kesehatan sebesar 14 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 persen merupakan hutang iuran pada program Jamkeda.

“Jika masalah hutang tidak diselesaikan segera, dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi kestabilan program JKN , baik jangka pendek maupun jangka panjang,” tuturnya.

Karena itu, Bayu mengimbau, pada Pemda yang masih berhutang iuran agar segera 9menyelesaikan urusannya tersebut. Selain juga membayar iuran JKN yang saat ini berjalan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kepatuhan dalam membayar iuran juga penting demi keberlanjutan program JKN,” kata Bayu menegaskan.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN. Pemda DKI Jakarta bahkan telah memiliki loket pendaftaran BPJS Kesehatan di setiap kantor kelurahan.

“Pemda perlu memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta JKN. Terbukanya akses pendaftaran peserta seluas-luasnya akan mempercepat tercapainya universal health coverage,” ujarnya.

Disebutkan, hingga 12 Mei 2017, jumlah peserta JKN sebesar 177.400.222 jiwa. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ada 20.772 unit, yang terdiri dari 9.825 Puskesmas, 4.502 dokter praktik perorangan, 5.286 klinik pratama, 15 RS tipe D pratama, dan 1.144 dokter gigi praktik perorangan.

BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 5.344 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya mencakup 2.137 RS dan klinik utama, 2.219 apotek, dan 988 optik. (TW)