Ageing is “a good thing” for the world – World Health Organisation

Ageing on the whole is “a good thing” for the world, and governments should not see it as a “threat”, Dr Paul Ong, Technical Officer, Innovation for Healthy Ageing at the World Health Organisation, tells GovInsider.

Ong believes that there’s a need to shift current perceptions of ageing as a burden to society – being old is, in fact, a sign of “successful development,” he says. “It means that a majority of people are now living to a much older age.”

“Fertility rates have dropped because our babies are now surviving, rather than families having lots and lots of babies to ensure that they have a few children who make it to adulthood,” Ong continues. “We now have this opportunity to enjoy the life that I think all human beings deserve.”

Shifting perceptions of ageing

With a 2015 report on ageing and health, WHO wants to encourage governments to tackle ageism in three ways. First, they must reorient the language surrounding ageing. “Shifting the language from viewing ageing as essentially a cost to society to something that needs investing in, is one of the key actions you need to take.”

Secondly, governments need to reorient healthcare systems to be more age-friendly, with greater focus on chronic disease management. Ong notes that in the early development stage of societies, contemporary healthcare systems were developed to treat individual diseases and acute medical episodes. As populations age, chronic illnesses become the norm, and this presents a challenge for the healthcare systems of today.

“We know from studies in Sweden and Australia that by the time people are 70 or 75, nearing 80, they will have multiple chronic illnesses,” shares Ong. “Tackling chronic illnesses just simply as individual diseases, trying to cure these things – and many of them are not exactly curable – it’s not the most useful approach.”

Governments then need to adopt an approach where they can best manage these “baskets” of chronic conditions, enabling the elderly to be active as much as possible. “Just because I have arthritic pain does not mean that going to the church, temple or mosque is not important me.”

Age-inclusive environments for the future

Finally, governments need to look beyond encouraging the population to embrace healthy ageing – it is time that the environments the elderly live in also reflect age inclusivity. In European cities like Geneva, trams and buses have steps that can be lowered, and the city boasts ramps and walkways that enable wheelchair-bound citizens to get around. “In Japan, even the ancient castles and monuments have lifts so that older people basically can enjoy these icons of cultural heritage,” Ong says.

Age-inclusive design, he adds, is not just about older people – it’s also about “encouraging important technology” that will compel both creative and economic growth, and spur new industries in the future. “In the same way that a self-driving car is a very interesting piece of technology, it is actually good for older people, and potentially a very important part of age-friendly technology and environments,” Ong notes.

For all of these key factors to come together, governments must remember that ageing is a “multi-sectorial” issue, Ong notes. After all, environments are made up of multiple sectors, whether that be sanitation or transportation, agriculture, and governments will need to look at how these intersect together so that they can best design environments for the elderly.

“Like any other person, older people need to have decent nutrition, live in sanitary environments, and get around – just that specifically in each of these areas, they have more challenges that need to be attended to,” Ong concludes.

Soon, the future could very well bring driverless cars and specially-equipped trams that make our cities a little bit friendlier for the silver generation.

https://govinsider.asia/

 

Tak Daftar BPJS Kesehatan, Perusahaan akan Dilaporkan ke Kejaksaan

26aprPerusahaan yang hingga akhir tahun ini tidak kunjung mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan akan dilaporkan ke pihak kejaksaan. Jika tidak, perusahaan akan terkena sanksi.

“Pihak kejaksaan yang nantinya akan melakukan pendekatan ke perusahaan, sebelum diproses secara hukum,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi usai penandatanganan naskah kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu (26/4).

Hadir dalam kesempatan itu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Daru Tri Sadono.

Bayu menjelaskan, menurut peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan di Indonesia per 1 Januari 2015 harus mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS Kesehatan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak perusahaan yang mangkir dari peraturan tersebut.

“Peraturan sudah berjalan dua tahun, tetapi cukup banyak perusahaan yang belum taat. Untuk itu, sudah waktunya upaya penegakan kedisiplinan ditegakkan,” tuturnya.

Jika merujuk pada undang-undang, lanjut Bayu, perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan akan mendapat teguran. Kalau terus mangkir, maka akan terkena sanksi 8 tahun penjara atau denda Rp1 miliar.

“Karena penerapan law enforcement merupakan ranah hukum, maka pihak kejaksaan yang akan menindaklanjuti,” ujarnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada 2016 BPJS telah memeriksa data terhadap 6.446 badan usaha se-Indonesia. Sebanyak 5.703 badan usaha patuh, setelah diperiksa akan dikenakan sanksi.

“Tahun ini, ada 1.009 badan usaha se-Indonesia dan 723 badan usaha patuh setelah diperiksa dan dikenakan sanksi,” kata Bayu.

Ditambahkan, pihaknya akan melaporkan perusahaan yang belum patuh itu ke pihak kejaksaan. Sebab, karyawan yang sakit akan kesulitan jika jatuh sakit, padahal tenaganya sudah “diperas” untuk loyalti perusahaan.

“Kerjasama dengan Kejati DKI Jakarta ini diharapkan dapat memacu kepatuhan badan usaha di Jakarta untuk segera menunaikan kewajiban mereka mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan,” kata Bayu menandaskan.

Disebutkan, ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.

Bayu menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan kejaksaan karena ada advokat negara yang bisa mengawasi tindakan BPJS Kesehatan agar tidak melanggar hukum.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Daru Tri Sadono mengatakan, kehadiran kejaksaan dalam membantu BPJS Kesehatan adalah dalam koridor keperdataan dan bukan pidana.

Ditambahkan, pihaknya akan memberi bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan baik individu maupun badan usaha. “Kita akan lakukan pendekatan dulu dengan cara mediasi,” katanya.

Ia menyebutkan sejumlah tahapan yang akan dilakukan pihak kejaksaan hingga sampai pada tahap pemaksaan kepada perusahaan untuk aktif mendaftar.

“BPJS Kesehatan akan memberi surat kuasa kepada kami untuk mulai melakukan pendekatan ke perusahaan yang tidak patuh. Termasuk pendekatan terhadap pemerintah daerah yang melanggar aturan,” ucap Daru menandaskan. (Tri Wahyuni)

{jcomments on}

Tiga negara lakukan vaksinasi massal malaria pertama di dunia

Tiga negara di kawasan Afrika dipilih untuk melakukan vaksinasi massal malaria pertama di dunia: Ghana, Kenya, dan Malawi.

Dalam program ini, 750.000 anak di bawah usia lima tahun (balita) akan diimuninasi dalam kurun waktu dua tahun, mulai 2018.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan vaksinasi dilakukan setelah uji coba memperlihatkan vaksin ini, yang biasa disebut RTS,S, bisa mencegah empat dari sepuluh kasus malaria.

Keberhasilan ini dicapai di klinik-klinik yang mendapatkan pembiayaan teratur dan belum jelas apakah bisa dilakukan di ‘dunia nyata’ dengan akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas.

Itulah sebabnya Ghana, Kenya, dan Malawi dipilih untuk melihat apakah vaksinasi malaria dalam skala penuh bisa dilakukan. Selama program digelar, akan terus dipantau efektivitas vaksin.

“Prospek bahwa kita punya vaksin malaria adalah berita yang sangat menggembirakan,” ujar Dr Matshidiso Moeti, direktur regional WHO untuk Afrika.
“Informasi yang diperoleh dari proyek ini akan membantu kami dalam memutuskan perluasan vaksinasi,” tambahnya.

Mengapa tiga negara?

Dr Moeti mengatakan vaksin ini dan langkah-langkah lain yang diterapkan di lapangan bisa menyelamatkan puluhan ribu orang di Afrika.

Faktor lain yang membuat tiga negara ini dipilih adalah luasnya program pemberantasan malaria di ketiga negara tersebut. Kelambu antinyamuk banyak dipakai warga, meski demikian kasus malaria termasuk tinggi.

Vaksin yang baru harus diberikan empat kali, sekali setiap bulan selama tiga bulan dan dosis terakhir diberikan 1,5 tahun kemudian.
Proyek di Afrika dibiayai oleh kemitraan global bidang imunisasi Gavi, Dana Global untuk Memerangi AIDS, TBC, dan Malaria (Unitaid), WHO, dan perusahaan farmasi GSK.

Dr Seth Berkley, direktur Gavi, mengatakan bahwa vaksin malaria adalah pencapaian bidang kesehatan yang sangat penting dalam 30 tahun terakhir.

“Malaria menjadi beban besar banyak negara miskin, menewaskan ribuan orang, dan mengganggu perekonomian,” kata Dr Berkley.

Wartawan kesehatan BBC, James Gallagher, mengatakan tiap negara diberi kebebasan bagaimana menjalankan vaksinasi malaria, namun prioritas ‘akan diberikan’ kepada negara-negara dengan angka kasus tinggi.

Malaria yang menular melalui gigitan nyamuk, menewaskan 429.000 orang per tahun dengan angka kasus mencapai 212 juta.
Sebagian besar korban adalah anak-anak di kawasan Afrika.

http://www.bbc.com/

{jcomments on}

Ghana, Kenya and Malawi to take part in WHO malaria vaccine pilot programme

Brazzaville, 24 April 2017 – The World Health Organization Regional Office for Africa (WHO/AFRO) announced today that Ghana, Kenya, and Malawi will take part in a WHO-coordinated pilot implementation programme that will make the world’s first malaria vaccine available in selected areas, beginning in 2018.
The injectable vaccine, RTS,S, was developed to protect young children from the most deadly form of malaria caused by Plasmodium falciparum. RTS,S will be assessed in the pilot programme as a complementary malaria control tool that could potentially be added to the core package of WHO-recommended measures for malaria prevention.

“The prospect of a malaria vaccine is great news. Information gathered in the pilot will help us make decisions on the wider use of this vaccine”, said Dr Matshidiso Moeti, WHO Regional Director for Africa. “Combined with existing malaria interventions, such a vaccine would have the potential to save tens of thousands of lives in Africa,” she added.

Africa bears the greatest burden of malaria worldwide. Global efforts in the last 15 years have led to a 62 percent reduction in malaria deaths between 2000 and 2015, yet approximately 429,000 people died of the disease in 2015, the majority of them young children in Africa.

The WHO pilot programme will assess whether the vaccine’s protective effect in children aged 5 – 17 months old during Phase III testing can be replicated in real-life. Specifically, the pilot programme will assess the feasibility of delivering the required four doses of RTS,S, the vaccine’s potential role in reducing childhood deaths, and its safety in the context of routine use.

WHO recommendations and RTS,S

RTS,S was developed by GSK and is the first malaria vaccine to have successfully completed a Phase III clinical trial. The trial was conducted between 2009 and 2014 through a partnership involving GSK, the PATH Malaria Vaccine Initiative (with support from the Bill & Melinda Gates Foundation), and a network of African research sites in seven African countries—including Ghana, Kenya, and Malawi.

RTS,S is also the first malaria vaccine to have obtained a positive scientific opinion from a stringent medicines regulatory authority, the European Medicines Agency (EMA), which approved RTS,S in July 2015.

In October 2015, two independent WHO advisory groups, comprised of the world’s foremost experts on vaccines and malaria, recommended pilot implementation of RTS,S in three to five settings in sub-Saharan Africa. The recommendation came from the Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization and the Malaria Policy Advisory Committee (MPAC), following a joint review of all available evidence on the vaccine’s safety and efficacy. The World Health Organization formally adopted the recommendation in January 2016.

Pilot implementation

The three countries were selected to participate in the pilot based on the following criteria: high coverage of long-lasting insecticidal-treated nets (LLINs); well-functioning malaria and immunisation programmes, a high malaria burden even after scale-up of LLINs, and participation in the Phase III RTS,S malaria vaccine trial. Each of the three countries will decide on the districts and regions to be included in the pilots. High malaria burden areas will be prioritized, as this is where the benefit of the vaccine is predicted to be highest. Information garnered from the pilot will help to inform later decisions about potential wider use of the vaccine.

The malaria vaccine will be administered via intramuscular injection and delivered through the routine national immunization programmes. WHO is working with the three countries to facilitate regulatory authorization of the vaccine for use in the pilots through the African Vaccine Regulatory Forum (AVAREF). Regulatory support will also include measures to enable the appropriate safety monitoring of the vaccine and rigorous evaluation for eventual large scale use.

Gavi, the Vaccine Alliance, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, and UNITAID, are partnering to provide US$49.2 million for the first phase of the pilot programme (2017-2020) which will be complemented by in-kind contributions from WHO and GSK.

 

Global tobacco death toll still climbing

PARIS

The percentage of men and women who use tobacco every day has dropped in most nations since 1990, but the total number of smokers and tobacco-related deaths has increased, a consortium of researchers reported Thursday.

Mortality could rise even further as major tobacco companies aggressively target new markets, especially in the developing world, they warned in a major study, published in the medical journal The Lancet.

One in four men and one in 20 women smoked daily in 2015, according to the Global Burden of Diseases report, compiled by hundreds of scientists.

DAILY SMOKERS

That was a significant drop compared to 25 years earlier, when one in three men and one in 12 women lit up every day.

But the number of deaths attributed to tobacco — which topped 6.4 million in 2015 — went up by 4.7 per cent over the same period due to the expanding world population, the report found.

“Sadly, all those deaths were preventable,” senior author Emmanuela Gakidou from the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington told AFP.

“The deaths of all the people who will die next year and the year after that, and so on, are also preventable.”

RISK FACTOR
More than 930 million people smoked daily in 2015, compared to 870 million in 1990 — a seven per cent jump.

Smoking causes one in 10 deaths worldwide, half of them in just four countries: China, India, the United States and Russia.

Together with Indonesia, Bangladesh, the Philippines, Japan, Brazil, and Germany, they account for fully two-thirds of global tobacco use.

“Smoking remains the second largest risk factor for early death and disability” after high blood pressure, Gakidou said.

Some countries have seen sharp reductions in smoking driven by some combination of higher taxes, education campaigns, package warnings and programmes to help people kick the nicotine habit.

AFRICAN MARKET
Brazil was among the leaders over the 25-year period examined, with the percentage of daily smokers dropping from 29 to 12 per cent among men, and from 19 to eight per cent among women.

But Indonesia, Bangladesh and the Philippines — where 47, 38 and 35 per cent of men smoke, respectively — saw no change from 1990 to 2015.

In Russia — where tobacco control policies were not put into place until 2014 — the percentage of women who smoke climbed by more than four per cent over the same period.

Similar trends are emerging in much of Africa, the authors cautioned.

The World Health Organization (WHO) projects that the number of men and women smoking in sub-Saharan Africa will go up 50 per cent by 2025, compared to 2010 levels.

“Future mortality in low- and middle-income countries is likely to be huge,” John Britton from the University of Nottingham’s UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies wrote in a comment, also in The Lancet.

PREMATURE DEATH
Responsibility for the global tobacco epidemic lies mainly with a handful of multinational companies based in rich countries, he said.

“The modern tobacco industry profits from enslaving children and young people in poor countries into a lifelong addiction, and ultimately taking their lives for profit,” he told AFP.

The global response — including a 180-nation “tobacco control” treaty inked in 2005 — has focused mostly on users and not the supply, he added.

The WHO has noted that “tobacco is the only legal drug that kills many of its users when used exactly as intended by the manufacturers”.

It is estimated that half of daily smokers will die prematurely due to their tobacco habit unless they quit.

Failure to stop the epidemic means that “scarce resources will be used to treat tobacco-caused problems such as cardiovascular disease, cancers and chronic respiratory disease,” Gakidou said.

 

BPJS Kesehatan Luncurkan Program Donasi, Bantu Warga Miskin Non PBI

21aprBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan program donasi guna membantu warga miskin non penerima biaya iuran (PBI) tetap dapat layanan kesehatan.

Mengingat, saat ini ada sekitar 30-40 persen peserta kelas 3 yang selalu menunggak iuran setiap bulannya.

“Perusahaan yang punya program CSR (Corporate Social Responsibility) tapi bingung menyalurkan dananya, bisa ikut program donasi ini. Masyarakat umum yang mau ikut nyumbang, silakan,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso di Jakarta, Kamis (20/4).

Jika tertarik, lanjut Kemal, masyarakat atau perusahaan bisa mendaftar secara online melalui website milik BPJS Kesehatan atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dilibatkannya Baznas, karena lembaga pemerintah tersebut memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana masyarakat.

“Daftar nama para penunggak iuran akan kami diserahkan ke Baznas. Merekalah yang akan klarifikasi datanya di lapangan,” ucap Kemal saat didampingi Direktur Koordinasi Pengumpulan, Komunikasi dan Informasi Zakat Nasional, Baznas, Arifin Purwakananta.

Kepala Grup Keuangan BPJS Kesehatan, Heru Chandra menjelaskan, program Donasi dilakukan karena hasil Penelitian Pusat Kajian Universitas Gadjah Mada (UGM) 2016 menunjukkan, kemampuan membayar iuran masyarakat khususnya peserta JKN kategori peserta mandiri kelas 3 rata-rata sebesar Rp16.571 per orang per bulan.

“Angka itu jauh dibawah iuran yang ditetapkan undang-undang sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Jumlah peserta kelas 3 yang tidak mampu membayar itu ada sebanyak 3 juta orang,” tuturnya.

Disebutkan, penerima bantuan Donasi adalah pemenang kartu BPJS Kesehatan kelas 3 yang menunggak iuran minimal 3 bulan. Besaran iuran dibayarkan sesuai perundang-undangan sebesar Rp25.500 per orang per bulan selama 12 bulan.

“Setelah masa 12 bulan, penerimanya akan dievaluasi lagi. Karena mungkin saja, kemampuan ekonomi para penerima bantuan iuran itu sudah meningkat,” ujarnya.

Ditanyakan target penerimaan dana Donasi tahun ini, Arifin Purwakananta mengaku tidak menetapkan angka tertentu. Kendati demikian, ia berharap Donasi bisa mencapai angka optimal hingga miliaran rupiah.

“Namun, jika program ini kurang berhasil di masyarakat kami akan menjalankan creative funding lainnya. Kita tunggu sampai akhir Desember 2017 ini, seberapa besar animo masyarakat dalam menyumbang,” kata Arifin menandaskan.

Pihak BPJS Kesehatan sendiri menargetkan pada 2017 terjadi peningkatan jumlah peserta JKN hingga 200 juta orang. Hingga pertengahan April 2017, tercatat jumlah peserta JKN mencapai 176 juta jiwa. (TW)

{jcomments on}

Dinyatakan Bebas Malaria, 7 Kabupaten/Kota Dapat Penghargaan

17aprKementerian Kesehatan (Kemkes) akan memberi sertifikat bebas malaria kepada 7 kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam penanganan malaria di wilayahnya. Tercatat, ada 247 dari 514 kabupaten/kota yang saat ini dinyatakan telah eliminasi malaria.

“Berbagai upaya terus kita lakukan agar makin banyak daerah di Indonesia yang dinyatakan bebas malaria,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemkes, Mohamad Subuh di Jakarta, Senin (17/4).

Disebutkan, 7 kabupaten/kota yang akan mendapat sertifikat bebas malaria yaitu Aceh Singkil, Aceh Timur dan Pidi. Ketiganya berada di provinsi Aceh. Dua kabupaten/kota lain dari Sumatera Utara yaitu Karo dan Padang Lawas Utara.

“Dan dua kabupaten/kota lainnya berasal dari Sulawesi Selatan yakni Pali dan Luwuk Utara,” ucap Subuh seraya menambahkan penghargaan
tersebut akan diberikan pada peringatan Hari Malaria Sedunia di Ternate, Maluku Utara, pada 27 April 2017.

Subuh mengakui, bukan persoalan mudah melakukan pemberantasan malaria, terutama di wilayah Timur Indonesia. Karena faktor lingkungan, akibat banyak lahan kosong tempat berkembang biaknya nyamuk pembawa malaria.

“Malaria masih menjadi ancaman di Indonesia. Meski sudah 48 persen kabupaten/kota di Indonesia dinyatakan bebas malaria, masih ada sekitar 80 juta penduduk tinggal di wilayah berisiko malaria mulai dari endemis rendah hingga tinggi,” ucapnya menegaskan.

Untuk itu, lanjut Subuh, upaya yang dilakukan selain membentuk pos malaria desa (posmaldes) adalah pembagian kelambu anti nyamuk. Karena upaya tersebut terbukti ampuh dalam melakukan pencegahan.

Disebutkan, selama 3 tahun (2014-2016) jumlah kelambu yang didistribusikan ke wilayah endemis malaria di Indonesia mencapai 23,2 juta paket. Untuk wilayah endemis tinggi malaria seperti provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kelambu yang didistribusikan mencapai 3,5 juta paket selama 2014.

“Masa efektifitas kelambu anti nyamuk adalah 3 tahun. Karena itu, program distribusi kelambu anti nyamuk akan dilakukan lagi tahun ini untuk daerah yang pada 2014 lalu masuk dalam program,” ujar Subuh yang didampingi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemkes, Vensya Sitohang.

Dijelaskan, upaya penanganan malaria dilakukan dengan membagi dalam 3 kategori yaitu wilayah endemis rendah, sedang dan tinggi. Kendati demikian, pemda dengan kategori endemis rendah tidak boleh lengah.

“Jika tidak dilakukan upaya pencegahan, bukan tak mungkin statusnya meningkat menjadi endemis sedang dan tinggi. Untuk itu, pentingnya pemda mengalokasikan anggaran yang cukup untuk itu,” ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah sendiri menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Upaya pencegahan dan pengendalian malaria telah masuk dalam program prioritas nasional dan rencana strategis (renstra) Kementerian Kesehatan.

Subuh kembali mengingatkan, jika berada di wilayah endemis malaria, selalu gunakan baju lengkap tertutup. Jika tidak, alternatif lain yang bisa dilakukukan adalah mempergunakan lotion anti nyamuk.

“Saat tidur pun harus mengunakan kelambu. Apalagi jika tinggal lama. Karena terus menerus minum obat anti malaria dalam jangka lama bisa membuat tubuh resisten. Memang butuh usaha ekstra guna terhindar dari malaria,” ucapnya.

Disebutkan, sejumlah gejala yang patut dicurigai sebagai pengidap malaria, antara lain, demam, mual, lesu, berkeringat, menggigil, muntah, diare dan badan kuning. Karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, penderita harus menjalani tes laboratorium.

“Saat memberi obat, harus dipastikan penderita benar-benar mengidap malaria. Karena pengobatan yang diberikan tergolong radikal dengan membunuh semua stadium parasit yang ada dalam tubuh manusia,” tuturnya. (TW)

{jcomments on}

BPJS Kesehatan Targetkan 200 Juta Peserta pada Akhir 2017

11aprBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperbanyak konter pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya itu dilakukan guna mengejar target kepesertaan hingga 200 juta jiwa pada akhir 2017.

“Masyarakat banyak mengeluh tentang sulitnya pendaftaran kepesertaan. Untuk itu, kerja sama dengan berbagai pihak terus kita lakukan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari usai penandatanganan kerja sama dengan Bank BNI dan 7 bank mitra, di Jakarta, Senin (10/4).

Andayani menyebutkan 7 bank mitra BNI yaitu Bank Bukopin, Bank Nobu, Maybank Indonesia, Bank DKI, Bank Sumsel Babel, Bank Sinarmas dan Bank Mega. Kerja sama juga pada dua perusahaan non-bank yaitu perusahaan aplikasi Gojek dan jasa kurir JNE.

“Kerja sama ini tak hanya untuk pendaftaran kepesertaan, tetapi juga kemudahan dalam pembayaran iuran,” ucap Andayani.

Hingga akhir Maret 2017, kanal pembayaran iuran bersumber dari PPOB (Payment Point Online Bank) tercatat ada 422.700 kanal yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan.

Menurut Andayani, kedisiplinan peserta dalam membayar iuran menjadi sangat penting, guna menjaga keberlangsungan program JKN.

“Pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi. Dari jumlah itu, sebanyak 30 persen bersumber dari PPOB dengan total iuran sebesar Rp3,190 triliun,” tutur Andayani.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengemukakan, pihaknya menargetkan ada 40 juta pembayar iuran baru dalam dua tahun kedepan. Caranya, dengan menggiatkan kerja Kader JKN sebagai Agen46.

“Nantinya para Kader JKN yang menjadi Agen46 akan dibekali EDC mini ATM untuk sarana transaksi pembayaran iuran. Diharapkan, animo masyarakat membayar iuran tepat waktu semakin meningkat,” kata Adi Sulistyowati menandaskan. (TW)

 

Happy World Health Day

Happy World Health Day!

But is it ‘happy’, considering that today starts a year-long focus on depression, with the Depression: Let’s Talk campaign launch?

It’s a multi-billion dollar organisation, so what on earth could we get the WHO as a present? Surely, at nearly 70, with a lifetime spent tackling conditions such as HIV and Ebola, we really should give the WHO a little something? Right?

Depression is the worldwide leading cause of disability and ill health with over 300 million people living with it.

And, rather depressingly, that is up almost 20% in the last 10 years. Of the few people that are diagnosed with depression, only a minority receive adequate treatment – studies show that as little as 1 in 27 in low or middle income countries, and 1 in 5 in high income countries.

So there has been a focus on improving mental health diagnosis and treatments recently – there was a five Year Forward View paper published by the NHS last year, and a Governmental response to it this year.

Aside from the obvious benefits of investing more in the treatment of depression, there are also significant financial incentives. For every US$ 1 invested in scaling up treatment for depression and anxiety leads to a return of US$ 4 in better health and ability to work, according to research.

So we know that we need to start doing things differently. We are starting to do things differently. There are many admirable efforts with charities, organisations and healthcare professionals to end the stigma associated with depression and mental health conditions, and to provide help for people affected by them. And these are making progress.

I know you’re busy, but please, take a few minutes to watch these videos from the WHO. Pretend it’s Instagram if you have to. They explain depression in a way that might help you spot it those around you, or maybe even in yourself.

And as you do so, look around. 1 in 4 of us will have a mental health disorder in a year. It’s a pretty good idea to be aware of the signs of depression, as if you’re looking at 3 people, odds are someone will be affected. Don’t forget to count yourself.

So maybe this is the gift we can give the WHO. It is actually a gift we give to each other and ourselves. We can increase our understanding of depression, our ability to recognise it, and our awareness of how to get help for it. We can increase the conversations we have about it, and the support we give to those who are affected by it.

http://www.huffingtonpost.co.uk/

 

RI Tegaskan Komitmen atas Hak Kesehatan pada Pelapor PBB

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen atas akses dan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia kepada pelapor khusus PBB. Penegasan itu disampaikan saat terjadi pertemua antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan Dr. Dainius Puras.

Retno menyampaikan, kehadirans Puras menunjukan komitmen Indonesia sebagai salah satu founding members Dewan HAM PBB untuk secara konstruktif bekerjasama dengan mekanisme HAM PBB.
“Komitmen Indonesia sangat tinggi terhadap hak akses dan jaminan kesehatan rakyatnya,” ucap Retno dalam pertemuan tersebut, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Senin (3/4).

“Kehadiran Dr. Dainius Puras menunjukan keterbukaan Indonesia dalam membahas kemajuan dan tantangan Indonesia dalam memberikan akses dan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Indonesia”, tutur Menlu RI.

Salah satu contoh kemajuan yang disampaikan Retno dalam pertemuan itu adalah pemberlakukan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang implementasinya terus dipantau langsung oleh Presiden pada setiap kunjungan ke daerah-daerah.

“Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain juga terlihat dari peningkatan dana untuk kesehatan, yaitu sebesar 5% dari APBN,” ucapnya.

Sementara itu pada gilirannya, Puras menyatakan menyambut baik komitmen dan keterbukaan Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan situasi dan kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia. Hal ini, lanjut Puras memudahkan Pelapor Khusus untuk memenuhi mandatnya, untuk melihat sejauh mana capaian, tantangan, dan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan baik fisik maupun mental bagi masyarakatnya.

Puras selama berada di Indonesia telah melakukan kunjungan ke Jakarta, Padang, Labuan Bajo dan Jayapura. Laporan hasil kunjungan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB terhadap Hak atas Kesehatan ke Indonesia akan disampaikan secara resmi pada Sesi ke-38 Dewan HAM PBB, Juni 2018 di Jenewa, Swiss.

https://international.sindonews.com/