Category: Berita

Rumah Sehat Desa, menjadi salah satu program pembangunan nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum terealisasi meski masa pemerintahan sudah berjalan dua tahun lebih. Program tersebut, bahkan juga tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan masuk dalam dokumen visi-misi Presiden.

Dalam RPJMN tersebut, disebutkan Program Rumah Sehat Desa akan di bangun sebanyak 50 ribu desa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun hingga kini, program tersebut mandek dan belum terealisasi.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Hanibal Hamidi membenarkan jika Program Rumah Sehat Desa merupakan prioritas pembangunan nasional Presiden Jokowi, yang pembangunannya diamanatkan kepada Kemendes PDTT yang operasionalnya bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Sayangnya, kata dia, program tersebut belum bisa berjalan karena persoalan pembiayaan atau anggaran. “Kita diamanahkan membangun 50 ribu Rumah Desa Sehat, tapi sampai sekarang anggaran tidak disediakan,” tandas Hanibal ditemui, kemarin, di Jakarta.

Menurut Hanibal, Program Rumah Desa Sehat sangat strategis dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di tingkat desa. Selain itu, ini juga program visioner dari tim Presiden Jokowi untuk mendekatkan akses fasilitas kesehatan dalam mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

“Pada 2019 target universal coverage. Artinya, seluruh warga Indonesia tercover oleh BPJS Kesehatan. Mengharapkan tumbuhnya sarana dan prasarana kesehatan dengan cepat agak sulit diharapkan, maka dipilihlah pembangunan Rumah Desa Sehat ini, dengan mengembangkan fasilitas yang sudah ada dengan nantinya bekerjasama dengan BPJS,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata dia, Rumah Desa Sehat juga akan menjalankan lima pilar. Yakni, ketersediaan dokter puskesmas dan bidan desa, air bersih, sanitasi dan gizi. Selain itu, juga mengedepankan program promotif dan preventif.

Dari dokumen pembangunan Rumah Desa Sehat sendiri, Hanibal memperlihatkan surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2015 silam. Dalam surat itu, diantaranya tertulis bahwa Kemendes PDTT dan Kemenkes diminta untuk memastikan pelaksanaan seluruh agenda Nawacita, dalam hal ini pembangunan Rumah Desa Sehat sebanyak 50 ribu.

Rumah Desa Sehat disebutkan sebagai program pendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan ditingkat desa. Selain itu, juga diminta penugasan dokter komunitas dan bidan desa dalam operasional Rumah Desa Sehat.

Dalam implementasinya, Rumah Desa Sehat dikatakan berada di bawah pembinaan Puskesmas. Dan, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendes PDT diminta menyusun, mengusulkan rencana kegiatan dan kebutuhan penganggaran. Serta pembangunannya dilakukan bertahap pada 2016-2019.

Lebih lanjut, Hanibal sendiri berharap program ini bisa berjalan pada 2017 ini. Sebab, Pemerintahan Jokowi-JK efektif berjalan dua tahun lagi. Jika tidak di 2017, kata dia, kapan Program Desa Sehat yang menjadi Nawacita Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan mulai dari desa, khususnya pada sektor kesehatan bisa terwujud.

http://www.harianterbit.com/

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek mengukuhkan 21 anggota Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS) periode 2016-2019. Keberadaan KPDS merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) No 4 Tahun 2017 yang mewajibkan lulusan baru dokter spesialis untuk wajib kerja ke daerah.

“Komite tersebut akan langsung bekerja demi keberhasilan program Wajib Kerja Dokter Spesialis,” kata Menkes Nila FA Moeloek usai pengukuhan KPDS di Jakarta, Senin (6/1).

Keanggotaan KPDS berasal dari unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi dan kolegium, Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi Perumahsakitan dan Badan Pengawas Rumah Sakit.

Tugas KPDS, disebutkan, antara lain membuat perencanaan pemerataan dokter spesialis, menyiapkan wahana untuk kesiapan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), membantu pengawasan, pembinaan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan WKDS.

“Persiapan semacam itu menjadi penting agar para dokter spesialis bisa langsung bekerja karena sudah tersedianya fasilitas pendukung di rumah sakit tujuan,” ujarnya.

Dijelaskan, program WKDS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan dokter spesialis. Mengingat selama ini dokter spesialis lebih banyak berada di kota-kota besar.

“Program WKDS untuk mengisi kebutuhan dokter spesialis di daerah khusus, seperti daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan lainnya,” tuturnya.

Mengutip data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 31 Desember 2015, jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang terdaftar STR (Surat Tanda registrasi) di KKI sebanyak 29.665 orang. Jika dihitung rasio spesialis dan jumlah penduduk, maka saat ini rasio spesialis adalah 12,7 per 100 ribu penduduk.

“Jumlah itu melebihi rasio yang ditetapkan sebesar 10,2 per 100 ribu penduduk. Namun, terjadi disparitas yang cukup besar antar provinsi, yang mana rasio dokter spesialis tertinggi ada di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan rasio terendah ada di Nusa Tenggara Timur (NTT), Dulawesi Barat dan Maluku Utara,” tuturnya.

Disebutkan, kekurangan dokter spesialis terutama pada 4 dasar dan anestesi (dokter spesialis anak, kebidanan, penyakit dalam, bedah dan anestesi). Mereka akan bekerja di rumah sakit daerah yang ditunjuk selama 1 tahun.

“Setiap tahun akan ada dokter spesialis baru mengisi formasi itu. Peluang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bisa saja terjadi, karena formasi PNS merupakan usulan dari daerah,” ujarnya.

Dokter spesialis yang telah selesai WKDS, lanjut Menkes, bisa bekerja di rumah sakit pilihan sendiri atau ikut program pendidikan dokter subspesialis. Pemerintah memiliki sejumlah beasiswa yang bisa diikuti para dokter spesialis yang telah selesai WKDS.

“Banyak pilihan yang bisa dilakukan para dokter spesialis setelah selesai WKDS,” ucap Menkes menegaskan.

Selain program WKDS, Nila menambahkan, pemerintah memiliki program untuk mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis. Diantaranya, pemberian bantuan pendidilan, pemenuhan tenaga melalui berbagai mekanisme seperti pegawai negeri sipil (PNS), pegawai tidak tetap (PTT), penugasan khusus bagi residen dan penempatan pasca tugas belajar PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis). (TW)

{jcomments on}

Tiap 60 detik, 1 anak di seluruh dunia menjadi buta. Padahal 80% penyebab kebutaan pada anak bisa dicegah melalui pemeriksaan dan tindakan segera. Oleh karena itu, deteksi dini white pupil (pupil putih) menjadi hal yang sangat penting dalam pencegahan kebutaan pada anak.

Demikian pernyataan , Sp.M(K), saat menghadiri pencanangan Kampanye Pupil Putih atau White Pupil Campaign, bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-108 RS Pusat Mata Nasional(PMN) Cicendo di Bandung, Minggu pagi (5/2). Hadir pula dalam acara itu, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Achmad Heryawan.

“Mata itu adalah indera yang utama”, tutur Menkes. Gangguan penglihatan apalagi kebutaan pada anak menimbulkan dampak yang sangat besar pada kehidupan dan masa depan anak itu sendiri

“Gangguan ketajaman mata atau gangguan refraksi banyak dialami anak-anak bisa mengganggu prestasi belajar mereka,” sambung Nila.

Menkes menambahkan, melalui kampanye pupil putih ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui, menyadari sehingga mampu mendeteksi dini adanya katarak, bahkan retinoblastoma di dalam mata seorang anak.

Retinoblastoma merupakan tumor ganas mata yang sering terjadi pada anak. Leukocoria (pupil putih) atau seperti “mata kucing” merupakan tanda klinis awal yang tersering ditemukan oleh orang tua atau orang-orang di sekitar pasien. Insidensi retinoblastoma berkisar 1:16.000 dan 1:18.000 kelahiran hidup.

“Terlihat warna putih pada pupil matanya, seperti mata kucing. Lebih jelas bila pada kondisi ruangan redup/gelap atau pada saat terkena flash lampu kamera,” tutur Menkes.

Menurut Nila, white pupil ini merupakan tanda bahaya. Bukan hanya dapat mengancam penglihatan namun juga mengancam kehidupan (nyawa) seseorang. “Pendekatan keluarga dalam deteksi dini ini sangat penting. Jika ditemukan tanda white pupil ini atau gangguan penglihatan lainnya, segera periksakan anggota keluarga ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan tindakan guna menghindarkan dari risiko kebutaan”, imbuh Menkes.

Dalam acara tersebut, Menkes juga mengatakan bahwa katarak ditengarai menjadi penyebab sebagian besar gangguan penglihatan dan kebutaan di dunia, termasuk di Indonesia. Mengutip hasil survei kebutaan di Indonesia yang dikembangkan oleh International Center of Eye Health (ICEH) dan direkomendasikan oleh WHO melalui metode Rapid Assasment of Avoidable Cataract (RAAB), yang memberikan gambaran situasi aktual dan data akurat prevalensi kebutaan serta gangguan penglihatan.

Survei yang dilakukan di 15 Propinsi Indonesia pada populasi usia ≥ 50 tahun, mendapatkan angka prevalensi kebutaan tertinggi sebesar 4,4,% (Jawa Timur) dan terendah sebesar 1,4% (Sumatera Barat), yang mana sebanyak 64-95% disebabkan oleh katarak.

“Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang mendapatkan pancaran sinar ultraviolet (UV) lebih banyak, sehingga memengaruhi daya tangkap mata,” kata Menkes dalam rilis yang diterima GATRAnews.

Diperkirakan setiap tahun kasus baru buta katarak akan selalu bertambah sebesar 0,1% dari jumlah penduduk atau kira-kira 250.000 orang/tahun. Oleh sebab itu, operasi adalah tindakan yang paling tepat dan cepat untuk menanggulangi buta akibat katarak.

Caranya yaitu dengan mengangkat lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa buatan sehingga penglihatan dapat kembali normal. Operasi ini tidak memakan biaya yang terlalu mahal dan telah masuk ke dalam skema jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Kebutuhan operasi katarak di Indonesia lebih kurang 240.000 orang setiap tahunnya. Sementara itu, kemampuan untuk melakukan operasi katarak diperkirakan baru mencapai 180.000/tahun sehingga setiap tahun selalu bertambah backlog.

Besarnya backlog katarak disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mata masih terbatas terutama di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan yang belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan yang memadai, salah satunya keberadaan dokter spesialis mata. Jika kita tidak segera mengatasi backlog katarak ini maka angka kebutaan di Indonesia semakin lama akan semakin tinggi.

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh PMN RS Mata Cicendo Bandung untuk mengurangi backlog katarak adalah dengan menambah kamar bedah yang pada hari ini diresmikan. Dengan bertambahnya kamar bedah, PMN RS Mata Cicendo Bandung dapat melakukan lebih banyak operasi katarak sehingga dapat mengurangi jumlah penderita katarak,” tandas Menkes.

http://www.gatra.com/

 

Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi dokter spesialis baik dari dalam maupun luar negeri, mulai tahun ini harus mengikuti wajib kerja dokter spesialis (WKDS). Untuk itu, Pemerintah memberi insentif sebesar Rp23-30 juta per orang per bulan.

“Jumlah insentif yang diterima peserta WKDS bisa besar lagi, karena itu belum termasuk insentif dari pemerintah daerah dan pihak rumah sakit,” Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Kementerian Kesehatan Usman Sumantri di Jakarta, Jumat (3/2).

Program WKDS ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 4 Tahun 2017. Hal itu diharapkan dapat menekan pemerintah daerah dan pihak rumah sakit untuk menyediakan sarana dan prasarana, serta insentif bagi para peserta WKDS.

“Jangan sampai keberadaan peserta WKDS terabaikan, sehingga kesulitan akan bekerja,” ujar Usman.

Dijelaskan, program WKDS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan dokter spesialis. Mengingat selama ini dokter spesialis lebih banyak berada di kota-kota besar.

“Program WKDS untuk mengisi kebutuhan dokter spesialis di daerah khusus, seperti daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan lainnya,” tuturnya.

Usman menyebutkan, kekurangan dokter spesialis terutama pada 4 dasar dan anestesi (dokter spesialis anak, kebidanan, penyakit dalam, bedah dan anestesi) tahun 2017 ada sebanyak 1.921 orang. Jumlah itu berdasarkan permintaan dari 937 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Karena keterbatasan jumlah dokter spesialis, permintaan dari rumah sakit tersebut belum bisa dipenuhi. Tahun ini, program WKDS baru bisa memberangkatkan 127 dokter spesialis,” ujar Usman seraya menambahkan peserta WKDS akan bekerja selama 1 tahun di rumah sakit penempatan.

Disebutkan, lokasi penempatan dokter spesialis terutama di rumah sakit daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit rujukan provinsi. Saat ini sudah ada sekitar 90 rumah sakit yang akan dikunjungi guna melihat kesiapan fasilitas.

“Jangan sampai para dokter spesialis itu menganggur, lantaran tak ada fasilitas kerja. Peserta WKDS hanya ditempatkan di rumah sakit yang sudah siap,” ucap Usman Sumantri.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Poedjo Hartono mengungkapkan, program WKDS diharapkan bisa menarik para dokter spesialis ke daerah. Karena gaji dokter spesialis di daerah bisa mencapai Rp80 juta per bulan.

“Beberapa dokter yang saya lihat di Tidore itu penghasilan yang bisa dibawa pulang mencapai Rp80 juta. Insentif Rp23 juta dari Kementerian Kesehatan, Rp25 juta dari pemerintah daerah dan yang didapat dari rumah sakit sekitar Rp30 juta,” kata Poedjo menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Penyakit kanker di Indonesia menghabiskan dana yang cukup besar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pada akhir 2015 lalu, dana pengobatan kanker mencapai Rp2,2 triliun.

“Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk kanker berada di urutan ketiga tertinggi, setelah penyakit jantung dan gagal ginjal. Ada 1,3 juta kasus kanker yang ditangani BPJS Kesehatan,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Muhammad Subuh dalam peringatan Hari Kanker Sedunia, di Jakarta, Rabu (1/2).

Untuk itu, lanjut Subuh, pihaknya akan terus melakukan upaya edukasi terutama di kalangan perempuan tentang perilaku hidup sehat, agar terhindar dari kanker. Dipilih kaum perempuan, karena kasus terbanyak adalah kanker payudara dan leher rahim (serviks).

“Untuk pria, kasus tertinggi pada kanker paru,” tutur Subuh seraya menambahkan pentingnya melakukan deteksi dini oleh masing-masing individu secara rutin.

Ditambahkan, upaya deteksi dini menjadi hal terpenting dalam kesembuhan kasus kanker. Karena penegakan diagnosa oleh tenaga medis bisa dilakukan dengan cepat.

“Deteksi dini yang menjadi prioritas saat ini adalah kanker payudara dan serviks, karena kasusnya paling besar. Caranya lewat tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam asetat) atau pap smear, dan pemeriksaan payudara klinis (Sadanis),” ucapnya

Menurut Subuh, cakupan deteksi dini IVA dan Sadanis di Indonesia hingga 2016 meningkat dibanding 2015. Cakupan pemeriksaan sebesar 1.268.333 orang atau 3.4 persen menjadi 1.925.943 orang atau sekitar 5.2 persen.

“Informasi pencegahan dan risiko kanker harus disebarluaskan, disertai perilaku hidup bersih, sehat, bebas asap rokok serta pencegahan melalui vaksin atau pap smear. Jika ada suatu kelainan, maka dapat di diagnosa lebih cepat,” kata Subuh menegaskan.

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, Subuh menilai, perlunya upaya masif yang dilakukan semua pihak tak hanya pemerintah. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk itu dalam pencegahan dan pengendalian kanker. (TW)

{jcomments on}

Pada Mei 2016, pemerintah Indonesia menyelenggarakan ajang Penghargaan Top 25 Public Service Innovation Awards di Jakarta. Kompetisi tahunan ini mengundang kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi dari berbagai daerah untuk menciptakan setidaknya satu produk inovatif setiap tahunnya.

Dari 35 inovasi yang terdaftar, hampir setengahnya merupakan inovasi di bidang layanan kesehatan. Salah satu yang paling menonjol yaitu program “Home Care”, yang mengimplementasikan konsep telemedika (telemedicine) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Program kesehatan yang telah diimplementasikan di Makassar sejak 2014 ini memungkinkan para tenaga kesehatan untuk mengakses catatan kesehatan di masa lalu maupun catatan kesehatan terbaru milik pasien melalui Kartu Pintar, tanpa keduanya harus secara fisik bertatap muka.

Kartu ini juga berisi informasi penting tentang tempat tinggal seseorang, termasuk e-KTP, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta informasi asuransi nasional (BPJS Kesehatan). Kartu Pintar ini dikeluarkan oleh pemerintah Makassar yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk semua penduduk Makassar.

“Home Care” memungkinkan warga untuk mendapatkan perawatan kesehatan tanpa harus mendatangi klinik atau rumah sakit. Cukup dengan menelepon call center Home Care, dokter dapat dengan mudah serta efisien mengakses data pasien via Kartu Pintar.

Ini kemudian diikuti dengan kunjungan langsung kepada pasien menggunakan kendaraan Home Care, Dottoro’ta, yang dilengkapi dengan fasilitas ultrasound (USG) dan electrocardiogram (EKG). Data medis yang dibuat peralatan ini lalu dikirimkan ke server yang aman agar bisa diakses dokter spesialis sebagai dasar dari diagnosa dan rekomendasinya dari jarak jauh.

Melalui inovasi teknologi yang sederhana tetapi efektif ini, Kartu Pintar memungkinkan para pekerja kesehatan di rumah sakit manapun di Makassar mengakses catatan medis pasien dari jarak jauh dengan mudah dalam situasi apapun, terutama dalam keadaan darurat dimana setiap detiknya menjadi sangat penting.

Dengan menggunakan pendekatan manajemen big data, ada beberapa manfaat yang bisa diambil, salah satunya adalah menghilangkan silo sehingga berbagai pemangku kepentingan tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, kinerja manajemen meningkat dan strategi yang dihasilkan pun menjadi lebih baik. Berkat sistem pengelolaan data yang komprehensif ini, data yang ada dapat dimanfaatkan sebagai basis pengambilan keputusan yang lebih baik.

Studi kasus ini menggambarkan manfaat revolusioner dari telemedika – inovasi terbaru dalam layanan kesehatan. Teknologi telemedika ini memungkinkan para praktisi kesehatan untuk memberikan diagnosa dan penanganan pasien dari jarak jauh, tanpa mengurangi kualitas layanan professional tenaga kesehatan yang ada. Pemanfaatan konektivitas dan data server yang aman memungkinkan catatan medis pasien untuk diakses dan dianalisa sebelum dokter bertemu langsung dengan pasien.

Manfaat dari telemedika ini juga dapat langsung dirasakan oleh penyedia layanan kesehatan maupun pasien sebagai penerima layanan tersebut.

Dengan telemedika, keterbatasan tenaga medis akibat tidak meratanya penyebaran tenaga kesehatan di seluruh Indonesia–termasuk akibat keterbatasan jumlah dokter spesialis di sejumlah kota–bisa diatasi karena telemedika memungkinkan pasien mendapatkan konsul dari dokter yang praktik di kota lain dengan jumlah penyedia jasa kesehatan lebih banyak. Dengan demikian, akses masyarakat Indonesia atas layanan kesehatan pun menjadi semakin luas.

Berdasarkan laporan dari Menteri Kesehatan Indonesia tahun 2014, Jakarta memiliki jumlah dokter umum terbanyak. Rata-rata 16.000 dokter ditempatkan di kota-kota besar di Indonesia dan melayani lebih dari 10 juta penduduk. Daerah pada urutan terakhir dengan jumlah dokter paling sedikit adalah Sulawesi Barat, dengan 100 dokter lebih untuk melayani sekitar 1,3 juta penduduk.

Ada begitu banyak cara untuk menggunakan dan memanfaatkan telemedika. Seperti misalnya pengawasan secara real-time atas kondisi kesehatan pasien melalui perangkat wearable berkat dukungan teknologi Intel sehingga memungkinkan dokter untuk memberikan diagnosa yang jauh lebih baik. Dengan inovasi ini, kondisi medis yang fatal pun bisa dicegah dan sudah bukan tidak mungkin lagi untuk ditangani.

Bahkan pada kenyataannya teknologi ini telah digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson melalui kombinasi konektivitas, cloud data center dan analisa Big Data. Konektivitas memungkinkan para peneliti medis untuk mengumpulkan lebih banyak data dari pasien yang menderita Parkinson.

Meskipun demikian, informasi yang terkumpul dari perangkat Internet of Things (IoT) sudah begitu banyak sehingga akan memicu terjadinya ledakan data di seluruh industri. Oleh karena itu, data center berbasis cloud dan kemampuan pengelolaan layanan data diperlukan untuk menyimpan data dalam jumlah besar sekaligus memastikan kelengkapan data dengan menggunakan fasilitas back-up dan pemulihan data berbasis cloud.

Data ini kemudian akan dianalisa menggunakan big data analytics sehingga para peneliti dapat menyimpulkan pola perilaku pasien penderita Parkinson dan memberikan penanganan yang lebih baik.

Industri kesehatan harus mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar untuk pasien mereka, apalagi dengan pertumbuhan suplai informasi yang terus meningkat cepat. Termasuk dalam hal ini kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti misalnya perangkat wearable.

Fasilitas TI juga harus hemat biaya dan dapat memindahkan data dengan mulus atau seamlessly untuk mengolah dan menganalisis sehingga menghasilkan analisa prediktif yang efektif.

Sederhananya, penting bagi industri kesehatan untuk mempermudah dan menyederhanakan pengelolaan data dengan memanfaatkan IoT dan big data analytics untuk membuat sistem lebih efisien, hemat biaya, dan yang paling penting meningkatkan cara kerja praktisi kesehatan dan menghasilkan layanan kesehatan berkualitas tinggi untuk pasien.

Bagaimana cara kita melakukannya? Pertama-tama, industri kesehatan di Indonesia perlu melakukan digitalisasi catatan medis pasien. Praktik ini sebenarnya sudah dilakukan perawat atau petugas kesehatan diseluruh nusantara. Tapi perlu diingat bahwa data-data yang ada harus disimpan dalam protokol standar untuk memastikan interoperabilitas data tersebut.

Keamanan data juga perlu dijamin dengan menyediakan penyimpanan data dan backup yang kuat menggunakan online backup atau penyimpanan cloud. Selain itu, praktik komputasi aman perlu dipertahankan dengan membuat arsip sistem data secara regular apakah itu pada siang hari atau malam hari.

Saat ini revolusi big data dalam bidang kesehatan terus berlangsung. Bayangkan berapa banyak data yang dihasilkan dan digunakan seseorang untuk catatan medis mereka? Bagaimana kita bisa mengatur semua data dan informasi yang sangat banyak dan mengambil semua manfaat yang ditawarkan?

Kita bisa menyelesaikan isu-isu kritis dalam pelayanan kesehatan ini dengan memanfaatkan IoT untuk mengumpulkan data secara digital dan menggunakan konektivitas untuk menyimpan data pada cloud data center sekaligus melakukan big data analytics. Sekaranglah saatnya untuk mengembangkan sektor kesehatan dengan fasilitas pengelolaan data yang tepat guna di Indonesia.

sumber http://tekno.liputan6.com/

 

Kementerian Kesehatan RI bersama Vital Strategies meluncurkan kampanye baru yang secara visual menyoroti sejumlah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh konsumsi tembakau, yakni stroke, kanker tenggorokan, kanker paru, dan penyakit buerger. Kampanye akan ditayangkan selama empat minggu di enam televisi nasional. Kampanye ini juga dipromosikan dan disebarluaskan melalui media sosial dengan menggunakan tagar #SuaraTanpaRokok.

Dalam acara tersebut dipaparkan data dari The Tobacco Atlas, lebih dari 2.677.000 anak-anak dan 53.767.000 orang dewasa di Indonesia adalah perokok (57,1 persen laki-laki dewasa; 3,6% perempuan dewasa; 41% anak-anak laki-laki, dan 2,5% anak-anak perempuan). Proporsi pria, anak laki-laki dan anak perempuan yang merokok lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah lainnya. Rokok membunuh 217.400 orang Indonesia setiap tahunnya, dan di tahun 2010, rokok merupakan penyebab dari 19,8% kematian laki-laki dan perempuan dewasa, lebih tinggi daripada rata-rata jumlah kematian di negara berpenghasilan menengah lainnya.

World Economic Forum memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2030 akan mengalami kerugian sebesar US$ 4,5 triliun jika beban penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung dan kanker tidak dikurangi. Seperti yang ditunjukkan oleh kampanye ini, konsumsi tembakau merupakan faktor risiko utama penyakit-penyakit tersebut. Selain komunikasi kampanye kesehatan yang akan membantu orang melakukan perubahan sikap, perundang-undangan yang komprehensif mengenai pelarangan rokok dan pajak rokok yang lebih tinggi akan lebih lagi memudahkan mendorong para perokok agar berhenti serta mencegah perokok usia dini.

Ada kemungkinan yang cukup besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pajak rokok hingga 75% dari harga eceran, seperti yang direkomendasikan WHO. Lebih lanjut lagi tersedia juga kesempatan untuk mengalokasikan dana bagi program-program kesehatan dan sosial. Vital Strategies menghargai Pemerintah Indonesia atas kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan demi memfasilitasi kemajuan Indonesia mencapai agenda Tujuan Pembangunan Keberlanjutan 2030.

Menurut dr Lily Sriwahyuni Sulistyowati, M.M, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam acara tersebut, jumlah perokok terus meningkat dan diperlukan bantuan dari semua pihak untuk pengendalian rokok.

“Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013, perilaku merokok penduduk 15 tahun ke atas cenderung terus meningkat dari 27% pada tahun 1995, lalu meningkat menjadi 34,2% tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi 36,3% tahun 2013. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab yang tidak mudah dalam pengendalian merokok di Indonesia. Kita tidak bisa berdiam diri dan membutuhkan bantuan dari semua pihak dalam program pengendalian merokok,” paparnya.

José Luis Castro, Presiden dan CEO Vital Strategies menambahkan bahwa kampanye pengendalian tembakau ini bisa memberi pesan yang kuat untuk memberi pengetahuan akan bahaya penyakit-penyakit yang diakibatkan rokok.

“Kami senang dapat sekali lagi berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk Indonesia menyadari bahwa tembakau mengakibatkan kanker paru dan serangan jantung, namun hanya sedikit yang menyadari tembakau mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya. Kami mengajak para perokok untuk menyaksikan iklan ini sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum mereka mengambil sebatang rokok berikutnya, dan sadar tentang kerusakan yang akan terjadi pada diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Harapannya tentu lalu berhenti merokok,” ujar Castro.

http://swa.co.id/

 

Pakar global kesehatan masyarakat Vital Strategies mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia atas peluncuran kampanye baru yang secara visual menyoroti sejumlah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh konsumsi tembakau, termasuk stroke, kanker tenggorokan, kanker paru, dan penyakit Buerger.

Kampanye yang berjudul “Penyakit yang Diakibatkan Rokok” ini diluncurkan hari ini di Jakarta oleh dr. Anung Sugihantono, M.Kes., Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Acara ini juga dihadiri oleh Dr. dr Agus Dwi Susanto, Sp.P(K). Ketua Divisi Penyakit Paru Kerja dan Lingkungan, RSUP Persahabatan; Cecep Sopandi, penderita penyakit Buerger; dan Relis Gultom, istri dari almarhum Ranap Simatupang, penderita kanker paru. Kisah singkat Cecep dan Ranap ditampilkan dalam iklan berdurasi 30 detik ini.

Vital Strategies bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye yang akan ditayangkan selama empat minggu di enam (6) televisi nasional.

Kampanye ini juga dipromosikan dan disebarluaskan melalui media sosial dengan menggunakan tagar #SuaraTanpaRokok di kanal YouTube, Twitter, Facebook, Instagram dan www.suaratanparokok.co.id 

Yang terakhir ini merupakan sebuah situs di mana masyarakat Indonesia dapat membagikan kisah mengenai bahaya-bahaya yang diakibatkan rokok.
Selain itu, berbagai informasi mengenai cara berhenti merokok dan alamat klinik yang dapat membantu masyarakat untuk berhenti merokok juga tercantum di dalam situs tersebut.

Dalam peluncuran kampanye hari ini, dr. Anung Sugihantono, M.Kes., Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan, “Di Indonesia, kebanyakan orang menderita akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit paru dan penyakit jantung. Dengan menunjukkan secara gamblang bahaya rokok, termasuk kondisi-kondisi yang belum terlalu dikenal, kami berharap kampanye ini dapat mengajak orang Indonesia memiliki lebih banyak informasi dan mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih sehat.”

José Luis Castro, President and Chief Executive Officer, Vital Strategies, mengatakan, “Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia atas kampanye pengendalian tembakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen penduduk Indonesia menyadari bahwa tembakau mengakibatkan kanker paru dan serangan jantung, namun hanya sedikit yang menyadari tembakau mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya.”

Enrico Aditjondro, Associate Director, Asia Tenggara, Vital Strategies, yang berbasis di Jakarta, menambahkan, “Dengan menampilkan korban rokok seperti Cecep, kampanye ini dapat memberikan pengetahuan baru seperti penyakit Buerger yang juga diakibatkan oleh kebiasaan merokok. Namun tentu informasi yang sudah sering didengar, seperti mengenai kanker paru, kanker tenggorokan, ataupun stroke, tetap perlu terus diingatkan kepada publik. Kami mengajak para perokok untuk menyaksikan iklan ini.”

Sejumlah bukti ilmiah menunjukkan bahwa tidak ada tingkat konsumsi tembakau yang aman, namun perokok seringkali tidak menyadari atau meremehkan bahaya kebiasaan tersebut.

Hal itu sangat disayangkan karena penyakit akibat merokok yang menyebabkan kematian sebenarnya dapat dicegah.
Memperlihatkan gambaran sesungguhnya dari bahaya rokok dapat membantu mencegah kaum remaja untuk mulai merokok dan mengajak para perokok untuk berhenti merokok.

Iklan layanan masyarakat “Penyakit yang Diakibatkan Rokok” ini menampilkan korban nyata akibat rokok yang menderita stroke, kanker tenggorokan, kanker paru dan penyakit Buerger.

ILM berdurasi 30 detik ini dirancang untuk mengubah pikiran perokok yang ingin berhenti sehingga benar-benar berhenti.

Kampanye ini meneruskan kampanye pengendalian tembakau nasional sebelumnya yang diluncurkan tahun 2015 dan 2016, yang berfokus pada dampak rokok terhadap kesehatan dan ekonomi.

World Economic Forum memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2030 akan mengalami kerugian sebesar US$ 4,5 triliun jika beban penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung dan kanker tidak dikurangi.

Seperti yang ditunjukkan oleh kampanye ini, konsumsi tembakau merupakan faktor risiko utama penyakit-penyakit tersebut.

Selain komunikasi kampanye kesehatan yang akan membantu orang melakukan perubahan sikap, perundang-undangan yang komprehensif mengenai pelarangan rokok dan pajak rokok yang lebih tinggi akan lebih lagi memudahkan mendorong para perokok agar berhenti serta mencegah perokok usia dini.
Ada kemungkinan yang cukup besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pajak rokok hingga 75% dari harga eceran, seperti yang direkomendasikan WHO.

Lebih lanjut lagi tersedia juga kesempatan untuk mengalokasikan dana bagi program-program kesehatan dan sosial.
Vital Strategies menghargai Pemerintah Indonesia atas kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan demi memfasilitasi kemajuan Indonesia mencapai agenda Tujuan Pembangunan Keberlanjutan 2030.

http://www.tribunnews.com/