Category: Berita

Pada Mei 2016, pemerintah Indonesia menyelenggarakan ajang Penghargaan Top 25 Public Service Innovation Awards di Jakarta. Kompetisi tahunan ini mengundang kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi dari berbagai daerah untuk menciptakan setidaknya satu produk inovatif setiap tahunnya.

Dari 35 inovasi yang terdaftar, hampir setengahnya merupakan inovasi di bidang layanan kesehatan. Salah satu yang paling menonjol yaitu program “Home Care”, yang mengimplementasikan konsep telemedika (telemedicine) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Program kesehatan yang telah diimplementasikan di Makassar sejak 2014 ini memungkinkan para tenaga kesehatan untuk mengakses catatan kesehatan di masa lalu maupun catatan kesehatan terbaru milik pasien melalui Kartu Pintar, tanpa keduanya harus secara fisik bertatap muka.

Kartu ini juga berisi informasi penting tentang tempat tinggal seseorang, termasuk e-KTP, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta informasi asuransi nasional (BPJS Kesehatan). Kartu Pintar ini dikeluarkan oleh pemerintah Makassar yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk semua penduduk Makassar.

“Home Care” memungkinkan warga untuk mendapatkan perawatan kesehatan tanpa harus mendatangi klinik atau rumah sakit. Cukup dengan menelepon call center Home Care, dokter dapat dengan mudah serta efisien mengakses data pasien via Kartu Pintar.

Ini kemudian diikuti dengan kunjungan langsung kepada pasien menggunakan kendaraan Home Care, Dottoro’ta, yang dilengkapi dengan fasilitas ultrasound (USG) dan electrocardiogram (EKG). Data medis yang dibuat peralatan ini lalu dikirimkan ke server yang aman agar bisa diakses dokter spesialis sebagai dasar dari diagnosa dan rekomendasinya dari jarak jauh.

Melalui inovasi teknologi yang sederhana tetapi efektif ini, Kartu Pintar memungkinkan para pekerja kesehatan di rumah sakit manapun di Makassar mengakses catatan medis pasien dari jarak jauh dengan mudah dalam situasi apapun, terutama dalam keadaan darurat dimana setiap detiknya menjadi sangat penting.

Dengan menggunakan pendekatan manajemen big data, ada beberapa manfaat yang bisa diambil, salah satunya adalah menghilangkan silo sehingga berbagai pemangku kepentingan tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.

Pada akhirnya, kinerja manajemen meningkat dan strategi yang dihasilkan pun menjadi lebih baik. Berkat sistem pengelolaan data yang komprehensif ini, data yang ada dapat dimanfaatkan sebagai basis pengambilan keputusan yang lebih baik.

Studi kasus ini menggambarkan manfaat revolusioner dari telemedika – inovasi terbaru dalam layanan kesehatan. Teknologi telemedika ini memungkinkan para praktisi kesehatan untuk memberikan diagnosa dan penanganan pasien dari jarak jauh, tanpa mengurangi kualitas layanan professional tenaga kesehatan yang ada. Pemanfaatan konektivitas dan data server yang aman memungkinkan catatan medis pasien untuk diakses dan dianalisa sebelum dokter bertemu langsung dengan pasien.

Manfaat dari telemedika ini juga dapat langsung dirasakan oleh penyedia layanan kesehatan maupun pasien sebagai penerima layanan tersebut.

Dengan telemedika, keterbatasan tenaga medis akibat tidak meratanya penyebaran tenaga kesehatan di seluruh Indonesia–termasuk akibat keterbatasan jumlah dokter spesialis di sejumlah kota–bisa diatasi karena telemedika memungkinkan pasien mendapatkan konsul dari dokter yang praktik di kota lain dengan jumlah penyedia jasa kesehatan lebih banyak. Dengan demikian, akses masyarakat Indonesia atas layanan kesehatan pun menjadi semakin luas.

Berdasarkan laporan dari Menteri Kesehatan Indonesia tahun 2014, Jakarta memiliki jumlah dokter umum terbanyak. Rata-rata 16.000 dokter ditempatkan di kota-kota besar di Indonesia dan melayani lebih dari 10 juta penduduk. Daerah pada urutan terakhir dengan jumlah dokter paling sedikit adalah Sulawesi Barat, dengan 100 dokter lebih untuk melayani sekitar 1,3 juta penduduk.

Ada begitu banyak cara untuk menggunakan dan memanfaatkan telemedika. Seperti misalnya pengawasan secara real-time atas kondisi kesehatan pasien melalui perangkat wearable berkat dukungan teknologi Intel sehingga memungkinkan dokter untuk memberikan diagnosa yang jauh lebih baik. Dengan inovasi ini, kondisi medis yang fatal pun bisa dicegah dan sudah bukan tidak mungkin lagi untuk ditangani.

Bahkan pada kenyataannya teknologi ini telah digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson melalui kombinasi konektivitas, cloud data center dan analisa Big Data. Konektivitas memungkinkan para peneliti medis untuk mengumpulkan lebih banyak data dari pasien yang menderita Parkinson.

Meskipun demikian, informasi yang terkumpul dari perangkat Internet of Things (IoT) sudah begitu banyak sehingga akan memicu terjadinya ledakan data di seluruh industri. Oleh karena itu, data center berbasis cloud dan kemampuan pengelolaan layanan data diperlukan untuk menyimpan data dalam jumlah besar sekaligus memastikan kelengkapan data dengan menggunakan fasilitas back-up dan pemulihan data berbasis cloud.

Data ini kemudian akan dianalisa menggunakan big data analytics sehingga para peneliti dapat menyimpulkan pola perilaku pasien penderita Parkinson dan memberikan penanganan yang lebih baik.

Industri kesehatan harus mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar untuk pasien mereka, apalagi dengan pertumbuhan suplai informasi yang terus meningkat cepat. Termasuk dalam hal ini kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti misalnya perangkat wearable.

Fasilitas TI juga harus hemat biaya dan dapat memindahkan data dengan mulus atau seamlessly untuk mengolah dan menganalisis sehingga menghasilkan analisa prediktif yang efektif.

Sederhananya, penting bagi industri kesehatan untuk mempermudah dan menyederhanakan pengelolaan data dengan memanfaatkan IoT dan big data analytics untuk membuat sistem lebih efisien, hemat biaya, dan yang paling penting meningkatkan cara kerja praktisi kesehatan dan menghasilkan layanan kesehatan berkualitas tinggi untuk pasien.

Bagaimana cara kita melakukannya? Pertama-tama, industri kesehatan di Indonesia perlu melakukan digitalisasi catatan medis pasien. Praktik ini sebenarnya sudah dilakukan perawat atau petugas kesehatan diseluruh nusantara. Tapi perlu diingat bahwa data-data yang ada harus disimpan dalam protokol standar untuk memastikan interoperabilitas data tersebut.

Keamanan data juga perlu dijamin dengan menyediakan penyimpanan data dan backup yang kuat menggunakan online backup atau penyimpanan cloud. Selain itu, praktik komputasi aman perlu dipertahankan dengan membuat arsip sistem data secara regular apakah itu pada siang hari atau malam hari.

Saat ini revolusi big data dalam bidang kesehatan terus berlangsung. Bayangkan berapa banyak data yang dihasilkan dan digunakan seseorang untuk catatan medis mereka? Bagaimana kita bisa mengatur semua data dan informasi yang sangat banyak dan mengambil semua manfaat yang ditawarkan?

Kita bisa menyelesaikan isu-isu kritis dalam pelayanan kesehatan ini dengan memanfaatkan IoT untuk mengumpulkan data secara digital dan menggunakan konektivitas untuk menyimpan data pada cloud data center sekaligus melakukan big data analytics. Sekaranglah saatnya untuk mengembangkan sektor kesehatan dengan fasilitas pengelolaan data yang tepat guna di Indonesia.

http://tekno.liputan6.com/

Sun Life Financial Asia merilis Indeks Kesehatan terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di kawasan Asia merosot ke angka yang terendah.

Berdasarkan rilis itu, hanya 60% dari responden di Asia yang menyatakan puas dengan kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan, turun dari angka 65% di tahun 2015.

Sementara itu, Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara yang tidak mengalami penurunan pada Indeks Kesehatan terbaru ini, bahkan justru mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

Selain itu, untuk kawasan Asia, juga terdapat penurunan tajam pada persentase jumlah masyarakat yang berpandangan positif berkenaan dengan kondisi kesehatan jasmani (turun 7%) dan kesehatan mental (turun 8%) mereka.

Hal ini memperkuat temuan-temuan terdahulu pada studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai adanya kekhawatiran tentang munculnya penyakit terkait gaya hidup modern serta makin meroketnya jumlah masyarakat di Asia yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu dan menurun motivasinya dalam menjalani kehidupan yang lebih sehat.

Secara keseluruhan, terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat di wilayah Asia terhadap kondisi kesehatan, menjadi hanya 60% saja.

Responden yang berasal dari Hongkong adalah yang paling negatif terkait kesehatan mereka dengan hanya menunjukkan 29% saja responden yang puas dengan tingkat kesehatan mereka secara keseluruhan saat ini (turun dari 44% di tahun lalu).

Responden India, Indonesia dan Filipina secara umum adalah yang paling positif berkenaan kondisi kesehatan mereka.

Hampir sepertiga dari jumlah total responden (29%) menyatakan bahwa terdapat penurunan kondisi kesehatan mereka dibandingkan dengan kondisi tiga tahun lalu dan menyebutkan kurangnya olahraga sebagai alasan yang paling sering diutarakan sebagai penyebab penurunan angka tersebut (36%).

Lebih dari setengah (52%) responden dari wilayah yang disurvei mengatakan tidak rutin berolahraga. Sedangkan jenis olahraga yang paling banyak disebut oleh responden sebagai jenis olah raga yang paling diminati, berturut-turut adalah lari (54%), renang (45%) dan bersepeda (44%).

Kebiasaan tidak sehat yang paling sering dikutip adalah kurangnya waktu tidur, yakni kurang dari 6 jam per hari (31%) dan mengkonsumsi makanan tidak sehat secara rutin (28%).

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Angka persentase untuk responden Indonesia terbilang paling baik dibandingkan dengan angka rata-rata responden di negara-negara Asia.

Sebanyak 62% responden dari Indonesia menyatakan bahwa mereka merasa lebih sehat dari kondisi 3 tahun yang lalu. Angka ini tertinggi di kawasan Asia.

Hanya 21% responden Indonesia yang merasa menurun kesehatannya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. ‘Kurangnya berolahraga’ juga menjadi alasan yang paling sering diungkapkan.

Meskipun 51% responden memberikan indikasi bahwa mereka tidak berolahraga secara rutin, namun jenis-jenis olahraga yang paling ingin dilakukan oleh orang Indonesia serupa dengan rata-rata keinginan orang Asia lainnya, yaitu berlari (60%, tertinggi di wilayah Asia), bersepeda (55%), dan berenang (45%).

Tak Ada Waktu, Tak Ada Motivasi

Di tahun 2014, Sun Life Financial Asia Health Index menemukan adanya peningkatan jumlah populasi ‘Generasi O’ di Asia – yang terlalu banyak bekerja, kelebihan berat badan, dan hidup makin kewalahan.

Riset terbaru menyebutkan bahwa ‘Gen O’ memiliki hidup yang makin keras, terlihat dari banyaknya responden yang menyatakan kegagalan mereka untuk meneguhkan diri menjalani hidup yang lebih sehat dan kurangnya motivasi pribadi yang mendorong mereka bangkit melakukannya.

Ketika diminta untuk menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat terwujudnya kehidupan yang lebih sehat, responden Indonesia menyebutkan tiga hal yang menjadi kendala utama mereka, yakni berkurangnya waktu akibat tuntutan pekerjaan (44%), distraksi (36%) dan besarnya biaya yang harus dialokasikan guna mewujudkan kehidupan yang lebih sehat (35%).

“Hasil survei ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Asia, termasuk Indonesia, akan kesehatan diri dan perjuangan yang mereka hadapi dalam memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan modern di masa kini,” tutur Shierly Ge, Chief Marketing Officer, Sun Life Financial Indonesia.

“Sun Life berkomitmen untuk menyediakan solusi asuransi dan investasi yang membangun masyarakat agar lebih kuat, sehat dan aman dan terlindungi secara finansial. Hasil temuan dalam studi terbaru kami menegaskan kembali akan pentingnya dan perlunya mewujudkan tercapainya hidup yang lebih sehat di kawasan Asia, “ungkap Shierly Ge.

Teknologi kunci yang mendorong terwujudnya hidup sehat?

Satu elemen penting dalam kehidupan modern manusia masa kini yang membawa harapan positif bagi masyarakat di kawasan Asia untuk terus menjalani hidup sehat adalah meroketnya penggunaan aplikasi dan peranti gawai-pakai untuk mendukung aktivitas kebugaran/wellness mereka.

Survei menyebutkan bahwa 42% responden dari Asia dan sebanyak 43% responden Indonesia memakai aplikasi dan gawai wearables yang bisa mendorong mereka makin intensif dalam melakukan aktivitas kebugaran.

Dari sekian banyak responden Indonesia yang menggunakan aplikasi, yang menuturkan lebih merasa puas akan kondisi kesehatan mereka tercatat 13% lebih tinggi dari pada angka rata-rata angka secara umum di Indonesia.

Kesehatan yang Makin Bagus di Tahun Ayam

Berita gembira mengenai kesehatan yang makin bagus ini datang seiring jutaan masyarakat di Asia merayakan datangnya Tahun Ayam di kalendar Cina tahun ini.

Mereka yang lahir di tahun Ayam diyakini adalah individu-individu yang aktif dan menikmati hidup mereka yang sehat.

“Kami berharap bahwa seluruh masyarakat di Asia, termasuk Indonesia, dapat mencontoh mereka yang terlahir di tahun Ayam tersebut yang memiliki kemauan tinggi untuk terus aktif dan selalu menerapkan pola hidup sehat,” pungkas Shierly Ge.

http://www.tribunnews.com/

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan perguruan tinggi kekurangan 38.000 dosen kesehatan.

“Saat ini perguruan tinggi kekurangan 38.000 dosen di bidang kesehatan baik itu di program studi perawatan, kebidanan maupun gizi,” ujar Nasir usai pertemuan dengan Asosiasi perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Dia mengatakan masalah kekurangan dosen ini disebabkan bertambahnya jumlah mahasiswa. Saat ini, jumlah rasio dosen untuk perguruan tinggi swasta masih 1:100. Padahal idealnya 1:40.

Selain itu juga, jumlah penyelenggaraan pendidikan program pascasarjana tumbuhnya tidak sesuai dengan jumlah permintaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjut dia, pihaknya akan memberikan mandat ke beberapa perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan program pascasarjana.

“Ke depan, kami akan bantu untuk peningkatan kompetensi dosen,” ujar Nasir.

Untuk mengatasi persoalan itu, Nasir mengatakan, kementerian akan merekrut dosen dari industri.

“Jadi nanti dosennya bisa diambil dari industri, yang selama ini belum pernah masuk ke perguruan tinggi. Selain itu permintaan dari Aptisi ada 15 PTS yang akan menyelenggarakan pendidikan program S2,” lanjut dia.

Sementara itu Ketua Aptisi, Budi Djatmiko, meminta Kemristekdikti untuk tidak membedakan antara perguruan tinggi swasta dan negeri.

“Agar perguruan tinggi swasta juga bisa membuka kelas pascasarjana. Kami meminta dosen di perguruan tinggi negeri diperbantukan di perguruan tinggi swasta juga,” kata Budi.

http://regional.kompas.com/

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi guna menekan pemerintah daerah (pemda) agar mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala daerah yang “ngeyel” akan dapat teguran.

“Jika 2 kali teguran tak dijalankan, kepala daerah itu akan dapat sanksi administratif. Kalau masih “ngeyel” akan dikenakan sanksi pemberhentian tetap,” kata Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rizari dalam diskusi media seputar program JKN-KIS, di Jakarta, Senin (9/1).

Pembicara lain dalam diskusi itu, Andi Zainal Abidin Dulung, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Timboel Siregar, koordinator BPJS Watch dan Bayu Wahyudi, Direktur Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Rizari menambahkan, sanksi terhadap kepala daerah tersebut nantinya termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sanksi, sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sanksi itu tak hanya terkait masalah Jamkesda, tetapi mengatur kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah secara keseluruhan yang berhubungan dengan pelaksananan program strategis nasional. Dan program JKN-KIS masuk didalamnya,” ucap Rizari menegaskan.

Ditambahkan Andi Zainal Abidin Dulung, pengintegrasian program Jamkesda ke JKN-KIS menjadi penting, guna memberi kepastian pada seluruh masyarakat Indonesia atas jaminan kesehatannya. Apalagi, pemerintah telah menargetkan cakupan semesta (universal health coverage) tercapai pada 2019.

“Kami berharap proses integrasi Jamkesda ke JKN-KIS bisa diselesaikan dalam dua tahun kedepan. Sehingga target cakupan semesta 2019 bisa tercapai,” ucapnya.

Bayu Wahyudi menyebut hingga saat ini masih ada 81 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan program Jamkesdanya. Diperkirakan jumlah pesertanya mencapai 2,7 juta orang.

“Dari 512 kabupaten/kota di Indonesia, sebenarnya sudah ada 433 kabupaten/kota yang sudah mengintegrasikan program Jamkesdanya,” tutur Bayu Wahyudi.

Ditambahkan, dukungan pemda itu meliputi penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Karena UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5 persen.

“Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter,” ucapnya.

Jika dana APBD tak mencukupi, maka Pemda dapat menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan atau menyesuaikan jumlah kepesertaan yang diusulkan sebagian ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBN. (TW)

{jcomments on}

Program Nusantara Sehat (NS) yang digulirkan Kementerian Kesehatan (Kemkes) sejak 2015 akan terus dilanjutkan. Pasalnya, dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama daerah pinggiran Indonesia.

“Pendaftaran program NS 2017 masih terbuka hingga 19 Januari. Infonya bisa dilihat di website Kemkes,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemkes, Usman Sumantri, di Jakarta, Rabu (11/1).

Pada kesempatan itu ia didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemkes, Siswanto dan Staf Khusus Menkes bidang Peningkatan Kemitraan dan SDG’s, Kemkes, Diah S Saminarsih.

Menurut Usman, keberhasilan NS karena program tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dengan program dokter pegawai tidak tetap (PTT). Program NS lebih komprehensif karena dalam 1 tim terdiri dari 5-9 orang tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang.

“Ada tenaga dokternya, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, lingkungan, laboratorium medik, gizi hingga tenaga kefarmasian. Mereka bersatu padu melakukan penguatan pada layanan kesehatan primer,” tutur Usman.

Disebutkan, masalah kesehatan yang terjadi di daerah pinggiran, umumnya berhubungan dengan kekurangan gizi, penyakit menular, pola hidup tak sehat serta minimnya pelayanan medis di tingkat primer.

“Intervensi yang dilakukan tim NS adalah melakukan penguatan tenaga kesehatan di Puskesmas setempat sehingga bisa penanganan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Upaya itu, antara lain berupa pembinaan pengolahan limbah medis, manajemen pelayanan kesehatan yang lebih terstruktur dan pelatihan medis pada sebagian besar kader Posyandu di wilayah tersebut.

Usman mengemukakan, jumlah tenaga kesehatan yang terlibat dalam program NS sepanjang 2015-2016 ada 1.421 orang yang tersebar di 251 Puskesmas seluruh Indonesia. Masing-masing tim bertugas di Puskesmas selama 2 tahun guba melakukan intervensi terhadap pelayanan kesehatan primer di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK).

“Hasil capaian tim NS menunjukkan terjadinya peningkatan pada kesehatan masyarakat di masing-masing daerah. Misalkan, kasus diare di Puskesmas Empanang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang turun hingga 80 persen.

“Sementara di Puskesmas Morotai, Maluku Utara, hasil laporan menunjukkan terjadinya peningkatan kepatuhan meminum obat pada penderita kusta hingga 89,47 persen,” kata Usman menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Marsis Oetama mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang (UU) Pendidikan Kedokteran. Karena UU tersebut kurang mengakomodir percepatan produksi dokter spesialis dan subspesialis.

“Saat ini kita butuh banyak sekali dokter spesialis dan subspesialis. Jika tidak peluang itu akan diisi dokter-dokter asing,” kata Prof Marsis dalam dialog awal tahun seputar pendidikan kedokteran Indonesia, di Jakarta, Rabu (11/1).

Pembicara lain adalag Wakil Ketua Badan Legislasi DPR-RI, Arif Wibowo, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Prof Bambang Supriyatno dan Ketua IDI bidang Pendidikan Kedokteran Masa Kini dan Mendatang.

Prof Marsis menyebut jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini ada sebanyak 26.896 orang. Maka rasio dokter spesialis dengan jumlah penduduk adalah 1 dokter berbanding 10 ribu orang.

“Sebenarnya rasio ini masih terbilang ideal. Namun, masalahnya sekarang adalah kebanyakan dokter spesalis itu praktik di kota-kota besar. Untuk itu, hal yang harus dibenahi pemerintah adalah soal distribusi dokternya,” ucap dokter spesialis kandungan tersebut.

Prof Marsis menyayangkan kekurangan dokter spesialis di daerah justru ditanggapi pemerintah dengan membuat program studi dokter layanan primer (DLP). Mengingat kompetensi yang ditawarkan pada prodi DLP tak jauh berbeda dengan dokter umum.

“Sekarang ini sudah eranya dokter subspesialis, tak lagi spesialis. Kompetensinya lebih detil. Karena itu disayangkan anggaran yang mencapai Rp10 triliun itu justru untuk penyelenggaraan DLP yang kompetensinya mirip dengan dokter umum,” ujar Prof Marsis.

Hal senada dikemukakan Ketua IDI bidang Pendidikan kedokteran Masa kini dan Mendatang, Muhamad Akbar. Menurutnya,
DLP harus berbeda dengan dokter keluarga dan dokter umum yang ada saat ini.

“Jika DLP mengambil 80 persen kompetensi Dokter Keluarga maka hal itu adalah pelanggaran terhadap amanat putusan MK,” ucap Akbar menegaskan.

Sementara itu, Arif Wibowo mengungkapkan adanya tumpang tindih regulasi pendidikan kedokteran antara Undang- Undang (UU) No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan 3 UU lainnya.

“Tiga UU lainnya itu adalah UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, tumpang tindih itu terkait dengan pengaturan jenis profesi kedokteran, kewenangan profesi, organisasi profesi dan standar pendidikan kedokteran.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR-RI, Arif Wibowo memaparkan politik legislasi terkait dengan usulan perubahan UU No 20 tahun 2013. Karena perubahan UU tak semata proses prosedural penyusunan suatu rancangan Undang-Undang, melainkan suatu proses pertarungan ideologi dan politik, bahkan kepentingan fragmatis.

“Apalagi UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah salah satu peraturan yang bersifat fragmentatif, sektoral dan pragmatis. Selain menimbulkan potensi konflik hukum maupun konflik sosial dunia kedokteran.

Kendati demikian, Arif menambahkan, perubahan UU No 20 Tahun 2013 itu telah masuk dalam daftar program legilasi nasional (proglenas) 2015-2019.

Proglenas 2017ada 50 RUU disertai 12 RUU daftar antrian termasuk salah satunya RUU Perubahan Atas UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Untuk itu, Arif meminta pada IDI agar menyiapkan bahan masukan yang dapat difahami para pengambil keputusan. Selain memetakan dan mengkomunikasikan bahan masukan tersebut kepada fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.

“Dan yang tak kalah penting adalah IDI perlu bekerja sama dengan para pihak yang memiliki kekuatan strategis agar revisi UU No 20 tahu 2013 bisa tercapai,” kata Arif menandaskan. (tri wahyuni)

{jcomments on}