Menkes Sebut Pemerataan Kesehatan Jadi Tantangan Pemerintah

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek, mengatakan, pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia merupakan tantangan pemerintah. Program Nusantara Sehat (NS) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan kesehatan di daerah.

“Dahulu ada Inpres yang mewajibkan tenaga kesehatan ke daerah. Namun, belakangan Inpres tersebut sudah tidak ada. Maka, betapa sulitnya kita melakukan pemerataan tapi bagaimanapun pemerataan terus kita upayakan,” kata Nila dalam diskusi “Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran” di Jakarta, Kamis (12/1).

Menkes mengatakan, sejak 2015 Kemkes mulai menyebar tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah tepi lewat program NS. Indonesia, kata dia, memiliki permasalahan maldistribusi tenaga kesehatan sehingga dibutuhkan terobosan dalam bidang penguatan layanan kesehatan salah satunya dengan mengirimkan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat ke daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan (DPTK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK).

Beberapa inovasi, lanjut dia, dilakukan lewat NS dengan melibatkan kaum muda untuk pembangunan secara umum, khususnya dalam pembangunan kesehatan. Nusantara Sehat diharapkan dapat mengisi kekurangan-kekurangan terkait kesehatan di DPTK dan DBK.

Menkes menilai, jiwa muda para anggota tim Nusantara Sehat tidak hanya memberikan alternatif solusi masalah kesehatan tapi juga membawa inovasi pengembangan masyarakat di wilayah tempat mereka berkarya.

http://www.beritasatu.com/

 

Studies find worrying misuse of medicine worldwide

Up to 70 percent of hysterectomies in the United States, a quarter of knee replacements in Spain and more than half the antibiotics prescribed in China are inappropriate, over-used health care, researchers said on Monday.

Experts who carried out a series of studies across the world found that medicine and health care are routinely both over- and under-used, causing avoidable harm and suffering and wasting precious resources.

The studies, commissioned by The Lancet journal and conducted by 27 international specialists, also found rates of Caesarian section deliveries are soaring — often in women who do not need them — while the simple use of steroids to prevent premature births has lagged for 40 years.

“A common tragedy in both wealthy and poor countries is the use of expensive and sometimes ineffective technology while low-cost effective interventions are neglected,” the experts wrote in a statement about their findings.

The World Health Organization estimates that 6.2 million excess C-sections are performed each year — 50 percent of them in Brazil and China alone.

Vikas Saini, one of the lead authors of the study series and president of the U.S. Lown Institute in Boston, said factors driving the global failure to the right level of care include “greed, competing interests and poor information,” which he said combine to create “an ecosystem of poor health care delivery.”

Co-lead researcher Shannon Brownlee added: “Patients and citizens need to understand what’s at stake here if their health systems fail to address these twin problems. In the U.S., we are wasting billions of dollars that should be devoted to improving the nation’s health.”

The study series analyzed the scope, causes and consequences of under-use and over-use of health care around the world. It found that both can occur in the same country, the same organization or health facility, and even afflict the same patient.

The researchers noted that a study in China found 57 percent of patients received inappropriate antibiotics; that inappropriate hysterectomies in the United States range from 16 to 70 percent; and inappropriate total knee replacement rates were 26 percent in Spain and 34 percent in the United States.

Rates of inappropriate hysterectomies were 20 percent in Taiwan and 13 percent in Switzerland, they found.

Under-use leaves patients “vulnerable to avoidable disease and suffering” the researchers said, while over-use causes avoidable harms from tests or treatments at the same time as wasting resources better spent on much-needed services.

http://www.japantimes.co.jp

 

Pengendalian Tembakau Perlu Keterlibatan Semua Pihak

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau di dunia, sekaligus pasar produk rokok yang terbesar. Banyaknya kasus kematian akibat rokok mendorong berbagai pihak mendesak pemerintah untuk melakukan pengendalian tembakau, melalui aksesi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendorong pemerintah Indonesia segera meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), sebagai instrumen hukum yang komprehensif untuk mengendalikan tembakau. Dina Kania, selaku National Profesional Officer for Tobacco Free Initiative, WHO, mengatakan, aksesi FCTC diperlukan untuk memperkuat aturan yang telah ada mengenai pengendalian tembakau di Indonesia.

Menurut Dina Kania, FCTC memungkinkan perlindungan bagi kesehatan masyarakat, melalui pengendalian permintaan, harga dan cukai, kemasan dan pelabelan, iklan atau promosi dan sponsor rokok, serta perlindungan dari asap. Selain pengendalian permintaan, perlu juga dilakukan pengendalian penawaran, termasuk upaya melarang penjualan rokok pada anak dibawah umur.

“Beberapa komponen memang sudah ada tapi masih ada juga hal-hal yang belum terakomodir dalam regulasi domestik seperti larangan iklan promosi dan sponsor rokok. Dalam Undang-undang Penyiaran kita kan iklan rokok masih dibolehkan, dalam Undang-undang Pers juga masih dibolehkan. Kemudian cukai rokok kita juga, kita punya batas maksimal 57 persen di Undang-undang Cukai, sementara memang WHO mendorong agar efektif pengendalian tembakaunya, dia minimal kan 2 per 3 dari harga (rokok),” jelas Dina.

Masalah kesehatan dan kematian akibat rokok, menjadi perhatian serius aktivis anti rokok di Indonesia. Hal ini dipengaruhi tingginya angka kematian akibat rokok, yaitu 6 juta orang di dunia setiap tahunnya, yang pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 8 juta orang atau 1 kematian setiap 6 detik. Sementara di Indonesia, terdapat 600.000 kematian prematur setiap tahun akibat terpapar asap rokok, 430.000 menimpa orang dewasa, dimana 64 persen adalah perempuan dan 28 persen adalah anak-anak.

Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Widyastuti Soerojo mengatakan, pengendalian tembakau khususnya rokok perlu disikapi serius oleh pemerintah, agar tidak semakin banyak anak usia remaja dan yang lebih muda lagi yang menjadi korban dari rokok.

“Semakin muda dia merokok semakin panjang dia akan merokok, dan semakin panjang waktunya bagi dia itu komulasi zat-zatnya lebih banyak daripada dia mulai merokok misalnya umur 30, dia umur lebih muda maka dia lebih panjang, lebih panjang lebih menguntungkan buat industri rokok,” kata Widyastuti.

Produksi tembakau indonesia pada tahun 2015 menurut data Kementerian Pertanian sebanyak 363.000 ton dengan produk rokok yang dihasilkan sebanyak 360 milyar batang per tahun 2014. Pengendalian tembakau menurut Widyastuti Soerojo, dipastikan tidak akan mempengaruhi petani tembakau, karena di negara produsen tembakau yang telah meratifikasi FCTC produksi tembakaunya malah meningkat.

Widyastuti mendorong pemerintah dan semua elemen masyarakat melakukan gerakan pengendalian tembakau, melalui inovasi pemanfaatan tembakau selain untuk produk rokok. Pengalihan pemanfaatan produk tembakau dapat tetap mendatangkan pendapatan bagi petani tembakau, karena tembakau dapat dimanfaatkan untuk produk selain rokok yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Bisa saja untuk insectisida, pestisida organik, tapi itu sudah agak jarang karena dianggap memberikan polusi yang cukup besar untuk alam, tidak terlalu dianjurkan ke sana, industri rumah tangga oke tapi tidak untuk massal. Yang kedua untuk insulin, beberapa mengatakan untuk kosmetik, tapi yang pernah dicoba, diuji coba adalah untuk insulin. Kalau untuk membuat insulin tidak semudah yang kita perkirakan karena dia membutuhkan investasi biaya tinggi,” paparnya.

Warga Surabaya, Zamroni Fauzan, mendukung upaya pengendalian tembakau, khususnya untuk mencegah anak-anak dan remaja mengkonsumsi rokok. Menurutnya, kepedulian masyarakat pada isu kesehatan semakin rendah, karena banyak membiarkan anak usia sekolah membeli dan mengkonsumsi rokok secara bebas.

“Kita itu abai, kita itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kita memposisikan diri kita sebagai orang tua misalnya, kita kurang kontrol dengan putra-putri kita atau dengan anak-anak kita sehingga ketika mereka berada di luar mereka melakukan aktivitas merokok bersama teman-temannya. Lalu yang kedua adalah masyarakat, masyarakat ini bahkan mungkin lebih tidak peduli lagi, kalau dulu melihat anak kecil itu saja merokok ditegur, meski pun itu bukan orang tuanya, nah kalau sekarang ini seakan-akan menjadi pembiaran,” kata Zamroni.

http://www.voaindonesia.com/

 

BNN Tak Kuasa Melarang, Tembakau Gorila Marak Dijual Online

Masyarakat bisa memperoleh tembakau gorila melalui e-commerce atau jasa layanan jual beli online. Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Besar Slamet Pribadi mengatakan tembakau gorila dijual dengan harga Rp 300.000,00 per 100 gram di salah satu lapak online.

“Penjualannya itu secara online, jadi kami susah untuk mendeteksi peredarannya di masyarakat”, kata Slamet Pribadi saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (3/1).

Slamet menyebutkan, BNN saat ini tidak memiliki kewenangan untuk bisa melakukan pencegahan terhadap peredaran narkotik sintetis tersebut. Hal ini karena jenis tembakau tersebut belum diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hingga saat ini, zat yang terkandung dalam tembakau gorila belum masuk ke dalam daftar lampiran UU Narkotik yang diperjelas dalam peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Menurut Slamet, tembakau gorila sejauh ini sudah masuk dalam tahap finalisasi draft di Kementerian Kesehatan untuk masuk ke dalam narkotika golongan I.

“Makanya saat ini kami sedang mengupayakan untuk memasukkan ‘tembakau gorila’ ini ke dalam UU Narkotika,” ujar Slamet.

Bahan baku pembuatan tembakau gorila berupa bubuk senyawa kimia yang dicampur dengan air kemudian disemprotkan ke daun tembakau. Bubuk tersebut mengandung zat kimia bernama AB-CHIMINACA. Zat tersebut merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC).

SC akan memberikan efek halusinasi yang sama seperti pada ganja. Selain itu, penggunanaan tembakau gorila juga akan menimbulkan efek samping seperti psikosis, agitasi, agresi, cemas, ide bunuh diri, gejala putus zat, bahkan sindrom ketergantungan.

BNN menemukan efek lain penggunaan zat tersebut, seperti stroke iskmeik, hipertensi, takikardi, perubahan segmen ST, nyeri dada, gagal ginjal akut, bahkan infark miokardium.

Tembakau gorila sebenarnya sudah dikenal publik sejak pertengahan 2015 lalu. Namun, penggunaannya masih sangat terbatas di kalangan tertentu.

Belakangan tembakau gorila menjadi populer setelah kasus kapten pilot Citilink, Tekad Purna, diduga dalam kondisi mabuk saat hendak menerbangkan pesawat Citilink QG800 rute penerbangan Surabaya-Jakarta, 28 Desember 2016.

Dalam sebuah rekaman suara yang beredar, sang pilot juga terdengar berbicara melantur. Sebagian netizen menduga Tekad menggunakan tembakau gorila.

Meski demikian, saat dites kesehatan di Klinik Graha Angkasa Pura I, Tekad dinyatakan tidak dalam kondisi mabuk. (rdk/yul)

http://www.cnnindonesia.com/

 

UN World Health Organization: IDF Field Hospital Ranks Number One

The World Health Organization (WHO), a specialized agency of the United Nations concerned with international public health, named the Israel Defense Forces (IDF) field hospital as the highest ranking in the world. Israel is the only one granted such an impressive status.

“This is national honor for the State of Israel as well for the IDF Medical Corps,” said Colonel (res.) Dr. Ofer Merin, Director of the Trauma Unit and Preparedness of Mass Casualty Events at Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem and Commander of the IDF Field Hospital and General Staff’s Surgical Hospital Unit, told Breaking Israel News. “The process of evaluation took many months. When the results came in, we were told that the world needs to learn from the Israeli field hospital and how Israelis engage in disaster areas.”

Seventy-five international field hospitals were evaluated by WHO on a three-tiered basis. There are presently an additional 125 international field hospitals requesting evaluation. Israel has already beat out such major countries as Russia, China, Japan and Australia.

The lowest rating, called “Type 1”, implies that a medical team can offer first aid and other immediate emergency care on an outpatient basis only. Victims are unable to remain in the field hospital for extended periods of time. A “Type 2” rating indicates that the field hospital has at least 20 beds for inpatients and can perform 7-15 surgeries per day. The highest “Type 3” rating means that the field hospital has at least 40 inpatient beds, an intensive care unit and can perform 15-30 surgeries per day. It can also provide a host of other services including rehabilitation and must have formalized operating procedures including how medical workers get vaccinated, how medications are stored and how equipment gets shipped overseas.

Israel is the only field hospital that received the Type 3 classification, declaring the Jewish state a world leader in emergency medicine and catastrophic care. In fact, Israel’s field hospital has 86 beds and four operating rooms, doubling its capacity to perform the required amount of operations for Type 3 status. Israel’s field hospital also received recognition for its “specialized care” capabilities which include burn units, providing dialysis, obstetrics and gynecological care and reconstructive plastic surgery.

Following this great honor, LIBI USA, a non-profit organization which raises funds to fill in gaps in the IDF’s budget for soldier welfare, is working to arrange a crucial mass casualty drill between the IDF field hospital and the Shaare Zedek Medical Center.

“LIBI USA is a great friend of the IDF and this training exercise truly has the potential to save lives in Israel,” explained Dr. Merin. “The drill will involve coordinating the Israeli army, their field hospital medics and Shaare Zedek in order that all units become skilled in saving lives in a coordinated effort. Such a practice has never been done in Israel.”

“We cannot underestimate the importance of ensuring that the IDF, medical personnel and Israel’s hospitals are prepared for anything which may come their way,” stated Dr. John A.I. Grossman, Chairman of LIBI USA to Breaking Israel News. “We are honored to support such an important event.”

Though Israel maintains 26 hospitals throughout the country, a mass casualty event, such as an earthquake, tsunami or attack from Iran, might force Israel’s field hospital into action. Within a miraculous 12 hours, the field hospital, run by Medical Corps doctors, soldiers and reservists, is up and running. It can accommodate over 200 patients per day, maintain 12 emergency medicine stations, three operating rooms, a blood bank, advanced laboratories and imaging equipment.

Before WHO’s recognition, Israel’s field hospital and medical teams had already received accolades for their outstanding work following earthquakes in Turkey, Nepal and Haiti, the Fukushima Daiichi nuclear disaster in Japan, the Philippines typhoon and even assisting injured Syrian refugees who make it to Israel’s border. Now, with this Type 3 status, Israel’s field hospital receives preferential access to disasters, shortlisting them for entry into countries in need of foreign medical support.

“This status also means that the WHO acknowledges that Israel behaves ethically in the field, treats anyone in need without considering race, color or creed and do what is best for people affected by a disaster,” noted Dr. Merin to Breaking Israel News. “That’s good news, not only for foreign disaster sites but also for the international political status of Israel as well as its emergency responsiveness at home.”

https://www.breakingisraelnews.com/

 

Mulai Tahun Depan, Program Imunisasi Dasar Cakup 11 Jenis Vaksin

30desMasyarakat kembali diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengingat sejumlah penyakit menular yang selama ini tergolong eliminasi, bahkan eradikasi di bumi Indonesia akan muncul kembali.

“Tahun 2017 diperkirakan akan penuh kejutan. Penyakit menular yang tergolong eliminasi, bahkan eradikasi di Indonesia, kemungkinan akan muncul kembali. Misalkan polio,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam acara refleksi akhir tahun di Jakarta, Kamis (29/12).

Pada kesempatan Nila Moeloek didampingi seluruh jajaran eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Untuk itu, lanjut Menkes, pemerintah akan menambah 3 jenis imunisasi baru dalam program imunisasi dasar guna melindungi kesehatan anak-anak Indonesia. Dengan demikian, jumlah vaksin yang masuk dalam program imunisasi dasar menjadi 11 jenis.

“Program ini akan dilakukan secara bertahap, mulai tahun depan. Nantinya pada 2019, anak Indonesia harus mendapat 11 vaksin sebagai bagian dari program imunisasi dasar,” tutur Nila Moeloek.

Saat ini pemerintah telah menyediakan 8 vaksin untuk Imunisasi Dasar, yaitu vaksin BCG, Polio, Hepatitis B, DPT, Hib, dan Campak. Vaksin itu ada yang diberikan secara cuma-cuma pusat pelayanan yang disediakan pemerintah.

“Kalaupun harus membayar di layanan swasta, untuk vaksin untuk imunisasi dasar ini tidak mahal. Karena penyediaan vaksin itu mendapat subsidi dari pemerintah,” ucap Menkes

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes, Mohammad Subuh menyebutkan 3 vaksin baru yang akan diterapkan di sejumlah wilayah, yaitu kombinasi vaksin MMR (Measles, Mumps dan Rubella). Vaksin tersebut untuk perlindungan terhadap campak, gondongan dan rubella.

Selanjutnya adalah vaksin yang disebut Pneumokokus (PVC). Vaksin tersebut berguna untuk melindungi anak dari bakteri pnemukokus penyebab dari meningitis, pneumonia dan infeksi telinga.

“Ketiga adalah vaksin yang melindungi para perempuan dari virus Human Papiloma (HPV), penyebab kanker serviks. Vaksin tersebut untuk anak perempuan usia sekolah dasar,” tutur Subuh.

Pemberian vaksin HPV, menurut Subuh menjadi penting karena angka penderita kanker serviks di Indonesia terus meningkat. Padahal, kanker serviks atau leher rahim bisa dicegah dengan mudah dengan vaksin.

“Tiga vaksin baru ini masih terbilang mahal. Karena itu, akomodatif terhadap program pemerintah ini. Agar dana yang sudah dikeluarkan dapat melindungi kesehatan anak-anak Indonesia,” ucap Subuh menandaskan.

Jika merujuk pada standar program imunisasi dasar di Eropa dan Amerika, lanjut Subuh, vaksin yang harus diberikan pada anak ada 14 jenis. Tambahan 3 vaksin baru itu kemungkinan akan diterapkan di Indonesia pada 2025.

“Prioritas imunisasi dasar kita tahun depan adalah 11 vaksin. Sejumlah daerah akan dipilih untuk penerapan program. Ini bukan uji coba, karena penggunaan tiga vaksin baru itu telah diterapkan banyak negara,” kata Subuh. (TW)

{jcomments on}

 

Three Viruses that Plagued World in 2016

Health news in 2016 was dominated by talk of Zika, polio and HIV, and the fear, devastation and death that followed. However, scientific advances offer hope for treatment and protection in the years ahead.

Zika

While many people with Zika exhibit such mild symptoms that they don’t know they are infected, a surge of babies born with microcephaly proved that the virus is anything but harmless. Pregnant women with Zika are at risk of giving birth to babies with microcephaly, meaning they have abnormally small heads, which often signifies arrested brain development.

The Zika virus originated in Uganda more than 60 years ago, and is transmitted by mosquitoes and through sex with an infected person. The virus recently emerged in Brazil, then surged north. There were confirmed cases in Florida, and health officials in Texas worry the virus might be spreading there.

Dr. Anthony Costello, with the World Health Organization, said even one affected child has a big impact on community resources and a family’s ability to cope.

“It is a public health problem of huge concern for the world,” he said. “Sixty-nine countries have seen the Zika virus emerge in the last two years. We are talking about a virus that causes brain damage and potentially lifelong disability, which is a huge blow to families.”

Currently, prevention is key. Women are advised to avoid travel to areas where the virus is spreading, to guard against mosquito bites and to delay pregnancy. There is no vaccine against Zika, but one could be available in 2018.

Polio

In Nigeria, the polio virus re-emerged in the violence-wracked northern part of the country, where it’s hard to ensure that every child is vaccinated. Three children were diagnosed with polio just as Nigeria was thought to be approaching polio-free status.

The virus also exists in another conflict zone: along the border of Pakistan and Afghanistan. Those behind the vaccination effort say they are determined to eliminate the disease. Polio infections have decreased by 99 percent since 1988, from about 350,000 cases then to less than three dozen in 2016.

HIV/AIDS

In the beginning of December, Dr. Anthony Fauci at the National Institutes of Health announced the start of a major trial of an experimental vaccine against the AIDS virus.

“An HIV vaccine is not going to be easy,” he said. “We may not even know if we’re going to get a vaccine.”

However, Fauci described the advances in AIDS treatment as nothing short of spectacular.

“Today, the combinations of therapies we have for individuals — for someone who is in their 20s and gets infected and comes in and gets on a combination of drugs — you could predict that they could live an additional 50 years,” he said. “That is one of the most extraordinary advances in the transition from basic research to an applicable intervention in any field of medicine.”

If an effective vaccine is found, it could mean the end for a virus that has infected more than 70 million people and killed 35 million over the last half-century.

http://www.voanews.com/

 

How Is The World Treating People With Disabilities?

In the ten years since the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by 168 countries, there has been both progress and stubborn obstacles.

Case in point: When a new transit system in Guatemala City was built in 2010 with raised platforms accessible only by stairs, disability rights activists brought a lawsuit against the system — and won. Now, some of those stations have to provide ramps, says Silvia Yee, senior staff attorney with the Disability Rights Education and Defense Fund.

But there are still problems. People with disabilities still must get to those ramps on broken and crumbling sidewalks with no curb cuts.

A new analysis of the landmark international human rights treaty seeks to document how far countries have come in the past decade and how far they have yet to go. The World Policy Analysis Center at the UCLA Fielding School of Public Health, mapped the global response to disability.

“Persons with disabilities are one of the last groups whose equal rights have been recognized,” says Dr. Jody Heymann, dean of the school of public health and lead study scientist of the analysis. “We wanted to see how far we’ve come in ten years.”

Education

Goal: Countries should guarantee the right to quality education at all levels for people with disabilities.

Reality Check: That right is constitutionally guaranteed in only 28 percent of the 193 countries surveyed.

Other Protections: Children with disabilities are integrated into the same classrooms in 43 percent of countries; they are in the same schools but not the same classrooms in an additional 40 percent of countries. The analysis says that mainstreaming improves learning outcomes for children with disabilities.

“There are schools that exclude children because they see them as different,” says Heymann. But other times, kids can’t get to school because of gaps in transportation systems or a lack of medical supplies. “So, for example, a very bright little girl I met in Mexico lived in a one-room hut,” Heymann says. “She had spina bifida and didn’t have a wheelchair, so she couldn’t get to school.” Spina bifida is a birth defect that can cause paralysis, as it did in this child’s case.

Heymann doesn’t know what happened to this particular child but is encouraged by the country’s overall efforts for disabled children. Mexico has been strengthening its laws to ensure education for disabled children and is among the countries that allow disabled children to attend the same schools as other children, though not necessarily the same classrooms.

Peru is moving away from schools specifically for disabled children and toward mainstreaming disabled children in public schools. “The problem now is training teachers, and there is some backlash from parents,” says Debbie Sharp, project specialist at Mobility International USA. Some parents of able-bodied children object to having their children in classrooms with students with disabilities because they believe it will harm their own child’s education. To help put to rest concerns of some parents of non-disabled students, some countries, like Mexico are increasing training of teachers who will work in classrooms with both disabled and non-disabled students, says Yee.

In some areas, teachers start the ball rolling on their own. “I was in a rural area of Sri Lanka,” says Wodatch. “I went to a couple of schools where they didn’t have any program to educate kids with disabilities. So the teachers developed an after-school program on their own. They weren’t paid for it.”

Employment

Goal: Countries should guarantee the right of persons with disabilities to work in an environment that is open, inclusive and accessible.

Reality Check: Only 18 percent of 193 constitutions guarantee the right of people with disabilities to work.

Other Protections: Of the 25 most populous countries at all income levels, 14 have broad protections for people with disabilities against discrimination in the work place.

Around the world, there are nearly half a billion working age people with disabilities, according to the analysis. “The need is huge,” says Heymann.

Brazil passed a law in 2015, according to the UCLA analysis, protecting workers against discrimination in hiring, promotions and training as well as guaranteeing equal pay for equal work.

Some countries, like Japan and Montenegro, have set a quota, requiring that companies employ a specified percentage of disabled workers or pay a fine, says Wodatch. But it’s no guarantee. The fines are usually low enough that some companies pay the fine rather than hire disabled workers, he says.

Peru also has a quota system with employers asked to hire 5 percent of workers with disabilities in the public sector and 3 percent in the private sector, says Silvia But employers can stretch the definition of disability. “You can get deliberate resistance,” says Yee. “Employers will count people [as disabled] who wear glasses, or who get headaches frequently.”

Health Care

Goal: Countries should guarantee people with disabilities the right to the highest possible standard of health without discrimination.

Reality Check: Only 26 percent of 193 constitutions explicitly guarantee the right to health to people with disabilities.

Other Protections: Some countries have passed work laws to help parents and caretakers. Peru, which offers 90 days of paid leave to new mothers, extends that benefit by 30 days if the baby is born with a disability. In Armenia, working parents are guaranteed paid leave to accompany disabled children to health care and treatment appointments.

The U.N. treaty has had an impact on countries, rich and poor alike. Even in a highly developed country like Canada, ratification of the U.N. treaty led to its health care system ensuring that interpretive services are provided for deaf patients, says Heymann.

And whether inspired by the U.N. treaty, or springing up organically, less developed countries are also making changes. “We’re seeing a lot of disabled women and girls working on health care,” says Susan Sygall, CEO of Mobility International USA. “They’re interested in making sure disabled women have access to health care, access to information on disease like HIV/AIDS and information about violence against women services.”

But in some poor areas of the world, health care access and quality is poor for everyone, and the fight for improved services for people with disabilities is an uphill battle. “In some countries I’ve been in, Mongolia, Armenia, Georgia, health care has not been very good to begin with,” says Wodatch. “The system is not there even to deliver babies. Having a doctor’s office be accessible is only amusing to them.”

http://www.npr.org/

 

Darurat Wabah Virus Zika Sepanjang 2016

Tahun 2016 ini, wabah virus zika telah menggegerkan dunia kesehatan. Infeksi virus zika yang ditularkan lewat nyamuk sebenarnya sudah ada sejak lama. Tetapi, saat itu virus zika tidak menjadi masalah besar, karena dampaknya pun tak lebih buruk dari demam berdarah dengue (DBD).

Infeksi virus zika mulai menjadi perhatian dunia sejak kasus banyaknya bayi yang lahir dengan mikrosefali di Brasil. Bayi tersebut lahir dari ibu hamil yang terinfeksi zika.

Sejak akhir tahun 2015 hingga 2016, tercatat sudah lebih dari 4000 bayi yang lahir dengan ukuran otak dan kepala yang lebih kecil.

Virus zika ternyata meluas ke berbagai negara lain, khususnya di kawasan Amerika Latin. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Amerika Serikat pun langsung mengimbau ibu hamil menunda rencana berpergian ke kawasan Amerika Latin.

Bahkan, di beberapa negara yang terkena wabah virus zika, para wanita yang baru menikah diimbau untuk menunda kehamilan. Akan tetapi, penyebaran virus zika tak bisa dicegah dengan mudah. Kasus infeksi virus zika pun ditemukan di Amerika Serikat, Inggris, hingga negara-negara di Eropa.

Sejumlah ilmuwan langsung turun tangan untuk meneliti lebih lanjut apakah infeksi virus zika pada ibu hamil memang menyebabkan bayi lahir dengan mikrosefali.

Lucia Noronha, pakar patologi dari Brizilian Society of Pathology mengungkapkan, virus zika nyatanya terdeteksi dalam jaringan otak sehingga menyebabkan mikrosefali pada bayi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian menetapkan kasus virus zika sebagai darurat kesehatan internasional.

Penularan virus zika
Mulanya, virus zika diketahui hanya menyebar lewat gigitan nyamuk seperti halnya DBD. Akan tetapi, dari sejumlah kejadian di berbagai negara, virus zika bisa menular lewat transfusi darah dan hubungan seksual, termasuk seks oral.

Peneliti menemukan virus zika masih terdeteksi di area vagina selama hampir satu minggu. Penelitian lainnya menunjukkan, virus zika mampu bertahan di sperma selama setidaknya 90 hari.

Penelitian itu menguatkan adanya kasus seorang pria di Texas yang tertular zika setelah berhubungan seksual dengan kekasihnya yang baru kembali dari Venezuela, di mana virus zika terjangkit

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Amerika Serikat kemudian mengimbau pria yang baru pulang dari suatu negara terjangkit virus zika memakai kondom selama 6 bulan ketika ingin berhubungan seksual.

Penelitian lain pun mengungkapkan, virus zika terdeteksi di urine, air ketuban ibu hamil, hingga air liur.

Menyebar ke Asia

Tak hanya menyebar di Amerika hingga ke kawasan Afrika dan Eropa, virus zika juga masuk ke kawasan Asia. Februari 2016, pejabat kesehatan di China mengonfirmasi adanya kasus pertama infeksi virus zika, yaitu pada pria berusia 34 tahun. Pria tersebut diketahui baru saja pulang dari Amerika Selatan.

Agustus 2016, seorang wanita di Hongkong dinyatakan positif terinfeksi zika. Wanita berusia 38 tahun itu diduga terinfeksi zika setelah pulang dari Pulau St.Barthelemy di Karibia.

Virus zika juga sampai di Asia Tenggara. Seperti dikutip dari Reuters, di Thailand tercatat 349 orang terinfeksi zika sejak Januari, termasuk 25 ibu hamil.

Akhir Agustus 2016, giliran pemerintah Singapura yang melaporkan adanya infeksi virus zika di negaranya. Bermula dari 41 orang yang terjangkit, kini jumlahnya sudah mencapai ratusan orang.

Sebagai negara yang masuk kawasan Asia Tenggara, apalagi dekat dengan Singapura, Indonesia tentu perlu mewaspadai masuksnya virus zika. Kementerian Kesehatan pun saat itu mengimbau ibu hamil untuk menunda rencana berpergian ke Singapura

Pemerintah Malaysia pada awal September 2016 juga mengonfirmasi seorang warganya yang terinfeksi virus zika. Warga Malaysia itu diduga tertular setelah mengunjungi Singapura.

Untuk mengantisipasi masuknya virus zika ke Indonesia. Kemenkes pun memasang termal scanner di pintu masuk, seperti pelabuhan dan bandara. Selain itu, warga yang mengalami demam setelah pulang dari negara yang terjangkit virus zika juga diminta melapor.

Kasus mewabahnya virus zika di berbagai negara sampai saat ini masih terus diteliti. Kini sejumlah ilmuwan tengah berusaha membuat vaksin virus zika.

Juni 2016 lalu, perusahaan yang membuat vaksin zika, Inovio Pharmaceuticals dan GeneOne Life Science, mengumumkan akan melakukan uji tahap awal keamanan zika terhadap 40 orang setelah mendapat izin dari pihak berwenang di Amerika Serikat.

http://health.kompas.com/

 

Kasus Medis 2016 di Indonesia: Dari Chiropractic hingga Vaksin Palsu

Sepanjang tahun 2016, ada beberapa masalah kesehatan yang juga menjadi persoalan hukum di Indonesia.

Awal bulan Januari, terdapat kasus meninggalnya wanita muda setelah menjalani terapi chiropractic. Tak lama kemudian, muncul kasus jual beli organ ginjal.

Lalu, pada pertengahan tahun ini, publik digegerkan dengan terbongkarnya peredaran vaksin palsu. Berikut rinciannya, seperti yang pernah diulas di Kompas Health.

  1. Chiropractic

Chiropractic merupakan terapi untuk membantu masalah persendian, otot, dan saraf tanpa operasi dan obat. Terapi ini semakin dikenal saat adanya kasus wanita muda bernama Allya Siska Nadya yang meninggal dunia setelah menjalani terapi chiropractic.

Keluarga Siska pun menempuh jalur hukum dengan melaporkan seorang terapis asing bernama Randall Caferty yang menangani Siska saat itu.

Laporan keluarga Siska kemudian mencuat ke publik sejak diberitakan sejumlah media pada awal tahun ini.

Randall sudah beberapa kali dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia tak pernah memenuhi panggilan polisi.

Dokter asing itu pun ternyata tak memiliki izin praktik di Indonesia. Sejak kasus itu, Randall juga diiketahui telah kembali ke negara asalnya di Amerika Serikat.

Akhirnya, sejumlah klinik Chiropractic yang tersebar di Jakarta juga ditutup atau dilarang beroperasi karena tidak berizin.

2. Donor ginjal

Pertengahan bulan Januari, kepolisian menangkap tiga orang di Bandung yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka penjualan organ tubuh manusia secera ilegal.

Penjualan organ tubuh yang dimaksud adalah ginjal. Memang banyak orang membutuhkan cangkok ginjal.

Pelaku pun mencari orang yang mau jadi pendonor ginjal dengan mengiming-imingi uang sekitar Rp 70 juta-Rp 90 juta. Mengenai adanya kasus ini, pihak rumah sakit pun membantah terlibat dalam perdagangan donor ginjal.

Pelarangan jual beli organ diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Chairul Radjab Nasution menjelaskan, prosedur transplantasi ginjal di rumah sakit pun sangat ketat untuk mencegah terjadinya jual beli organ. Ada tim advokasi yang khusus menyelidiki asal usul pendonor ginjal.

“Donor bisa didapat dari keluarga, sahabat, artinya yang punya hubungan dekat dan yang memang mau dengan tulus memberikan,” terang Chairul kepada Kompas.com.

Menurut Chairul, Kementerian Kesehatan juga selalu melakukan pengawasan berlapis terhadap rumah sakit yang bisa menangani transplantasi ginjal.

3. Vaksin palsu

Terungkapnya kasus vaksin palsu oleh kepolisian juga menjadi sorotan publik. Kasus ini membuat banyak orangtua resah. Sejumlah rumah sakit hingga klinik tercatat menggunakan vaksin palsu yang didapat dari produsen vaksin ilegal.

Kementerian Kesehatan pun akhirnya menjadwalkan ulang vaksinasi pada anak-anak yang dicurigai mendapat vaksin palsu.

Anak-anak tersebut kembali mendapat vaksin pentavalen yang mampu memberikan kekebalan untuk 5 jenis penyakit. Pentavalen berisi vaksin DPT (Difteri, Pertusis, dan Anti Tetanus), HB (Hepatitis B) dan HiB (Haemophilus Influenza tipe B).

Kedua, mereka juga diberikan ulang vaksin oral polio vaccine (OPV) yang mampu memberikan kekebalan terhadap penyakit polio.

Sejumlah anak-anak korban vaksin palsu tersebut sebelumnya terdata pernah mendapat vaksin impor yang dipalsukan, seperti pediacel dan tripacel.

Pediacel seharusnya berisi vaksin untuk menangkal penyakit

difteri, pertusis, tetanus, polio dan Hib (haemophilus influenza tipe b). Sedangkan tripacel adalah vaksin impor berisi DPT.

http://health.kompas.com/