The World Can’t Afford To Ignore Mental Health: Here’s Why

This week, the World Federation for Mental Health met in Cairns, Australia to discuss mental healthcare, particularly suicide and self-harm. Approximately one million people a year lose their lives to suicide, according to the World Health Organization. That’s one person every forty seconds dying by their own hands. Yet we have heard almost nothing about mental health in the 2016 US election cycle. With millions of people suffering from a variety of mental health issues in every part of the globe, why are so few talking about access to mental healthcare?

Here are three of the biggest issues that need to be addressed as part of comprehensive health policies:

Addiction: Around the world hundreds of millions of people are currently considered addicts, including 23.5 million people in the United States. Social stigmas suggest that those who abuse alcohol or drugs are morally or ethically reprehensible, but mental health providers know that addiction is often the result of early trauma. It can also be a response to poverty or limited life circumstances. What addiction is at its core is a mental and public health issue, not a choice to behave badly.

There is no question that addicts in almost every country in the world would benefit from healthcare reform, particularly improving access to addiction treatment. We can all learn from Portugal’s commitment to helping addicts recover. Connecting those addicted to drugs or alcohol to mental healthcare either through drug courts or individually sought-out therapeutic treatments, including counseling, has been shown to greatly decrease the likelihood that an individual will continue using. We know what good treatment entails, but it takes policy makers willing to invest in it to make it available to those in need.

Depression: The debilitating pain of depression affects an estimated 350 million people worldwide. Unfortunately, too often those who suffer from depression do not have access to quality mental health care. Whether the problem is lack of insurance to cover costs, long-wait periods to see psychotherapists or too few professionals to help those in need, those with depression will often go untreated. This lack of treatment can lead to suicide. World suicide rates have increased 60% in the last 45 years and suicide is now a leading cause of death internationally. Now is the time to invest in mental healthcare to provide treatment to those who suffer from depression.

Displacement: The world is now “home” to more than 65 million refugees, more than after World War II. The need for mental healthcare among this population, which by definition has experienced trauma, has never been greater in anyone’s living memory. While xenophobic concerns paint those escaping conflict as possible perpetrators of violence themselves, mental health care professionals and the nations that welcome these individuals, have an obligation to assist displaced persons in their psychological healing, while educating the larger community on the lasting effects of violence and trauma.

Failing to provide refugees with access to mental health care could leave a generation of people with deep psychological wounds. Ensuring refugees and the communities that host them have access to timely mental health services may prevent generational trauma and form meaningful relationships between communities in a time of increasing isolation and fear.

Mental health issues cost more than 2 trillion dollars a year, which is nothing compared to the untold human suffering that mental illness and addiction create. Yet we can do something to help those in need, one person at a time, by advocating for better access to mental health care in our communities. We know how to address this suffering; we simply need to be sure that those who need care can access it.

http://www.huffingtonpost.com/

 

Kini Vaksin Dengue Tersedia di Indonesia

Untuk pertama kalinya, vaksin dengue telah tersedia di klinik dan rumah sakit swasta di Indonesia. Vaksin ini telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak 2016.

Vaksin milik Sanofi Pasteur tersebut telah melalui lebih dari dua dekade inovasi dan kolaborasi ilmiah, serta studi klinis di 15 negara di seluruh dunia dengan melibatkan 40 ribu relawan.

Vaksin ini mampu mencegah empat serotipe virus dengue melalui rekayasa genetik atau DNA, dan mampu mencegah terjadinya infeksi Dengue,” ujar Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K), ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dalam konfrensi pers Vaksin Dengue Pertama di Indonesia, di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Penelitian terhadap vaksin ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu dua kali di daerah Asia-Pasifik, dan satu kali di Amerika Latin. Hasilnya, ada konsistensi efikasi (kemampuan mencapai hasil yang diinginkan) pada usia 9-16 tahun. Usia ini juga yang kemudian disetujui untuk mendapatkan vaksin.

Vaksin tersebut akan diberikan sebanyak 3 dosis, dengan masing-masing 0,5 mililiter dalam interval masing-masing 6 bulan.

“Suntikan pertama adalah yang paling penting untuk sel memori, memberi kesan bahwa badan pernah dimasukkan vaksin, jadi bisa mencegah datangnya virus. Jadi, target dan tempat penyimpanan harus benar. Namun, nanti akan terjadi penurunan, jadi diperlukan antibodi dalam bentuk suntikan kedua untuk menggenjot. Lalu, suntikan selanjutnya untuk memastikan ada di ambang pencegahan,” papar staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI/RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tersebut.

Sementara itu, konsistensi efikasi yang ditunjukkan oleh pemberian vaksin pada usia 9-16 tahun tersebut juga terbilang tinggi.

“Vaksin ini mampu mengurangi infeksi dengue simtomatik (gejala penyakit) sebesar 65,6 persen, mengurangi perawatan kasus dengue hingga 80,8 persen, serta mengurangi dengue berat sebesar 92,9 persen,” jelas Joko Murdianto, Kepala Divisi Vaksin Sanofi Indonesia, pada kesempatan yang sama.

Kini, vaksin tersebut telah mendapat persetujuan pemasaran di 12 negara yaitu Meksiko, Filipina, Brasil, El Salvador, Kosta Rika, Paraguay, Guatemala, Peru, Thailand, Singapura, Bolivia, dan Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa terdapat lebih dari 129 ribu kasus dengue dengan 1.071 kasus berakhir kematian pada 2015, dan telah terjadi peningkatan sebesar 17 persen hingga September 2016.

http://rona.metrotvnews.com

 

Program JKN: FKTP Tak Aktif, Kapitasi akan Dikurangi

24okt

24oktJAKARTA (Suara Karya): Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti Puskesmas, klinik pratama dan dokter praktek perorangan wajib harus aktif melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Jika tidak, besaran kapitasi akan dikurangi.

“FKTP harus melakukan kegiatan yang mendorong orang untuk hidup sehat. Kegiatan itu sedikitnya diikuti separo dari peserta yang terdaftar,” kata Dirut Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris disela acara “Jambore Pelayanan Primer 2016”, di Jakarta, Jumat (21/10).

Seperti diketahui, sistem pembayaran dalam program JKN yaitu FKTP mendapat dana kapitasi. Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, antara lain, jumlah dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta jumlah peserta yang terdaftar.

Untuk klinik pratama atau dokter praktek perorangan, satu orang peserta dihitung satu bulan besaran kapitasinya maksimal Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu, sedangkan Puskesmas Rp6 ribu. Biasanya setiap FKTP mendapat 5 ribu peserta terdaftar.

“Selama ini, setiap bulan BPJS Kesehatan membayar kapitasi kepada setiap FKTP, tetapi belum ada pengukuran terhadap efektifitas penggunaannya,” kata Fachmi.

Untuk memenuhi tingkat efektifitas penggunaan kapitasi tersebut, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sejak awal bulan September menerapkan pembayaran dengan model Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) dalam pelayanan.

“Penerapan KBK menjadi indikator kinerja yang berdampak pada hasil dan ditetapkan pola reward dan konsekuensi atas pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP,” kata Fachmi.

Ditambahkan, jika kinerja FKTP optimal, maka tarif kapitasi dapat dicapai maksimal. Ini akan akan sangat dinamis sesuai pemenuhan komitmen pelayanan atau pencapaian kinerja berdasarkan indikator KBK.

Karena itu dibutuhkan komitmen pelayanan oleh FKTP, yang berdampak kepada tarif kapitasi yang disesuaikan dengan hasil komitmen tersebut. Bila sudah maksimal dapat diberikan reward peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan FKTP tersebut.

Sebaliknya bila tidak memenuhi komitmen pelayanan, konsekuensinya adalah pengurangan kapitasi.”Yang melaksanakan komitmennya dengan baik akan mendapat kapitasi penuh. Sebaliknya bila tidak dipenuhi, konsekuensinya kapitasi dikurangi,” kata Fachmi.

Ada tiga indikator penilaian komitmen pelayanan tersebut, yaitu angka kontak komunikasi antara dokter dengan peserta terdaftar, rasio rujukan rawat jalan non spesialis, dan rasio peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanins rutin berkunjung ke FKTP.

Lalu ada indikator tambahan berupa rasio kunjungan rumah (home visit). Penerapan pembayaran KBK sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1/2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada FKTP. (TW)

{jcomments on}

Conference held by the World Health Organization to discuss coordination over Mosul

ERBIL, Kurdistan Region – NGOs, state organizations and the military must coordinate to provide the primary care that people fleeing Mosul will need, the World Health Organization (WHO) said at a conference in Erbil Thursday, as Peshmerga and Iraqi forces tightened the noose on ISIS in its stronghold of Mosul.

“The primary purpose of the meeting was to try to identify who either from the department of health or the NGOs could potentially step up and provide service coverage in those sites and identify where those gaps are,” Scott Pendergast, Director of Strategy Planning for Emergency for WHO told Rudaw. “The first stage is to try to match those gaps.”

Pendergast said “gaps” referred to the distance from those in need of care, the screening process for health security regulations and receiving the assistance required.

As much as security is a raised concern, health concerns, particularly preventing the spread of disease is just as prevalent.

“As we have been led to believe and understand, should ISIS use a population and as human shields and as the offensive goes on we can anticipate a lot of trauma and injury,” Altaf S. Musani, Representative of Mission at World Health Organization told Rudaw.

“That access trauma and injury will need to be managed within hours if not minutes to ensure survival. So an unknown factor is, what is the distance between the mustering side and the screening side and the actual settlement period?” he asked

“If it’s short,” Musani explained, “then obviously health care providers can easy stabilize and trauma and triage out those who are the most wounded. If it’s a distance that is great and a distance that is not accessible, it just lends to the complexity of ensuring survival. This is why we are encouraging the coordination with the military by the departments of health and those NGOs who actually have the appetite to work in conflict zones to close that gap.”

“In Mosul, the displacement flows will happen in multiple directions,” Musani added. “That is forcing us to plan, not in one governorate but in five. These are just a few complexities that bring concern on how do we better prepositioned health capacity”

Pendergast felt confident in the coordination established from the conference. “From what we did today, there doesn’t seem to be enormous gaps,” he reflected. “There seems to be enough people around who can provide those services but we just have to make sure we can provide them at the right quantity and that they are supported throughout financing staff or supplies.”

“I think this is one of the first times where we are actually creating a structure where we can bring the department of health, the NGOs together with the military to actually plan the health operations,” Pendergast relayed. “This needs to be continued primarily at the zone level where they are going to be making day to day decisions about movement of particular capacities to meet moving needs and then we need to bring this up to this level on a regular basis to make sure planning out our resources well.”

Since the operation to liberate Mosul commenced Monday morning, 135 buildings have been destroyed crucially damaging the city’s infrastructure, according to Anna Soave, Human Settlement Advisor for United Nations Human Settlement Programme. This was particularly true for the city’s airport of which there is “nothing left”.

From the damage, massive looting has been occurring to the point where there is nothing left from the remaining buildings. “How will things be restarted,” she rhetorically asked the attendees at the conference.

http://rudaw.net/

 

Kualitas Kesehatan Di Indonesia: Hari Dokter Nasional

Kualitas Kesehatan Di Indonesia: Hari Dokter Nasional Setiap individu di dunia pasti memiliki aspek yang dianggapnya spesial. Begitu juga dengan dokter ia juga memiliki hari spesial yang biasa disebut dengan Hari Dokter Nasional, itu menjadi momen yang paling membahagiakan dan juga tidak terlupakan bagi para dokter.

Hari Dokter Nasional ini biasanya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, tepatnya pada kalangan para dokter, dan perayan itu biasanya juga cuma dilakukan oleh organisasi-organisasi dibidang kesehatan di Indonesia (karena termasuk ke dalam peringatan nasional, bukannya internasional). Tapi hal itu tidak mejadikan pihak lain selain para dokter tersebut dirasa perlu untuk mengetahui adanya hari ini, padahal sebenarnya perlu untuk kita ketahui, agar kita bisa untuk lebih kritis dalam memperhatiakn kesehatan yang ada Di Indonesia.

Perayaan hari dokter ini jatuh pada tanggal 24 Oktober. Pada awal mula dibentuknya peringatan hari dokter ini terjadi atau disahkan pada 24 Oktober 1950 silam, dan semenjak saat itu belum ada acara khusus yang memperingati hari tersebut, itulah sebabnya kenapa Hari Dokter nasionak menjadi kurang dikenal oleh masyarakat luas.

Sebenarnya Hari Dokter Nasional ini memiliki peran cukup penting bagi kesehatan di Indonesia , karena seharusnya para dokter dihari ini mulai merefleksikan kerjanya selama ini sebagai seoarang dokter, apakha sudah cukup bertanggung jawab atau masih kurang. dan apakah IDN ini sudah cukup tua ini sudah memberikan pelayana terbaiknya untuk kesehatan masyarakat Indonesia.

Untuk saat ini setelah kita amati bersama tentang kondisi kesehatan di Indonesia, apakah sudah cukup baik? untuk menjawab baik sepertinya belum siap, tapi untuk mengatakan tidak baik juga tidaj bisa, dikarenakan mengingat kondisi kesehatan di Indonesia yakni maasih kurang karena masih ada beberapa kalangan di negara ini yang masih bisa mendapatkan pengobatan secara layak dan baik. Tapi kini sudah berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka mulai menjukkan kepeduliannya kepada masyarakat demi memajukan kesejahteraan di Indonesia.

Usaha tersebut bisa dilihat bagaimana pemerinta sudah mulai memberikan pengobatan kepada masyarakat miskin, dan juga sudah mulai meningkatkan kualitas teknologi kesehatan. Kemajuan teknologi kesehatan yang terjadi di Indonesia memang masih belum semaju dan secanggih teknologi di negara lainnya seperti di Jepang, atau Singapura, jadi tidak heran jika beberapa masyakat lebih memilih untuk melarikan pasiennya ke luar negeri.

http://www.trentekno.com/

 

STD cases are at an all-time high in the US

The number of cases of sexually transmitted infections (STI) reported in the US in 2015 is at an all-time high, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). That’s because budget cuts to state and local STI programs have left fewer people with access to testing and treatment, the agency says.

“We’re very concerned about these unprecedented high number of cases of STIs in the United States,” Gail Bolan, the director of the CDC’s Division of Sexually Transmitted Disease Prevention, tells The Verge. “These new number are making it really clear that many Americans are not getting the preventive services they need.”

In 2015, there were more than 1.5 million reported cases of chlamydia (up nearly 6 percent since 2014), about 400,000 cases of gonorrhea (up nearly 13 percent), and about 24,000 cases of primary and secondary syphilis (up 19 percent), according to a report released today by the CDC. These three diseases are also the most commonly reported sexually transmitted infections (also known as sexually transmitted diseases, or STDs) in the US.

Chalamydia is an infectious disease that affects both men and women, but is particularly dangerous for women. If left untreated, it can make it difficult or impossible for women to get pregnant later on. Gonorrhea can lead to lasting health problems like infertility, long-term abdominal pain in women, and even death if the infection spreads to a person’s blood or joints. And syphilis can create skin rashes and sores, and can damage the brain, nerves, and heart if left untreated. (Syphilis is divided into four stages: primary, secondary, latent, and late.)

All three STDs can be cured with antibiotics, but drug-resistant versions of the disease are much more dangerous and harder to treat. In July, the CDC announced that gonorrhea may soon become resistant to the only two antibiotics left to treat it. “We’re very concerned about the threat of untreatable gonorrhea,” Bolan says. Chlamydia and syphilis are also increasingly becoming resistant to antibiotics, according to the World Health Organization.

The uptick in the number of cases is caused by reduced access to STD testing and treatment, the CDC says. More than half of state and local STD programs have experienced budget cuts, the agency says, and more than 20 health department STD clinics closed in one year alone. Sexually transmitted infections cost the US health care system nearly $16 billion each year, according to the CDC.

“We have reached a decisive moment for the nation,” Jonathan Mermin, director of CDC’s National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, said in a statement. “STD rates are rising, and many of the country’s systems for preventing STDs have eroded. We must mobilize, rebuild and expand services — or the human and economic burden will continue to grow.”

Young people, as well as gay and bisexual men, are most at risk of contracting an STD. In 2015, about two-thirds of chlamydia diagnoses and half of gonorrhea diagnoses were among Americans ages 15 to 24 years old. Men who have sex with men accounted for the majority of new gonorrhea and primary and secondary syphilis cases. But women’s rate of syphilis diagnosis also increased by more than 27 percent during that period. That’s concerning because pregnant women who have syphilis can pass the infection onto babies, causing the baby to be born dead or have developmental problems.

The only way to respond to the increasing number of STD cases is to expand access to screening and treatment, according to the CDC. “STD prevention resources across the nation are stretched thin, and we’re beginning to see people slip through the public health safety net,” said Mermin. “Turning the STD epidemics around requires bolstering prevention efforts and addressing new challenges — but the payoff is substantial in terms of improving health, reducing disparities and saving billions of dollars.”

Update October 19th 04:41PM ET: The story has been updated to include comments from Gail Bolan, the director of the CDC’s Division of Sexually Transmitted Disease Prevention.

http://www.theverge.com/

 

DKI waspadai ancaman kesehatan mental

DKI Jakarta mewaspadai ancaman kesehatan mental, karena kini terdapat 2.677 orang psikotik atau gangguan jiwa yang berada di Panti Sosial Bina Laras milik Dinas Sosial DKI Jakarta.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, jumlah tersebut baru yang berada di panti, belum termasuk psikotik yang berada di lingkungan keluarga atau pun di tempat lainnya.

Ia berpendapat, tingginya tekanan hidup di Jakarta membuat warganya lebih rentan terhadap ancaman kesehatan mental. “Untuk mengatasi tingginya prevalensi psikotik kami mengembangkan Laboratory Scientist yang berfungsi sebagai wahana untuk mengkolaborasi metode penanganan para penyandang disabilitas secara komprehensif,” ujar Masrokhan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam Laboratory Scientist, berbagai ahli disiplin ilmu dilibatkan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan konsep. Selain para ahli dan pakar di bidangnya, pihaknya telah mengumpulkan psikolog dan dokter untuk mendapatkan masukan yang selanjutnya diolah menjadi metode yang komprehensif dalam menangani penyandang psikotik.

Dinas Sosial DKI, kata Masrokhan tidak hanya melakukan pelayanan di panti, tetapi juga pelayanan non panti yang diberikan kepada masyarakat di lima wilayah kota melalui tempat perawatan.

“Dengan adanya daycare itu, para penyandang psikotik bisa pulang-pergi ke rumah untuk mendapatkan pelayanan. Pihak keluarga juga bisa membantu dalam proses penyembuhan mereka,” paparnya.

Ketua Himpunan Psikologi Indonesia DKI Jakarta Raya (HIMPSI Jaya) Widura Imam Mustopo menuturkan, setelah terdapat gambaran tentang adanya ancaman kesehatan mental pada warga Jakarta, dibutuhkan langkah untuk mengatasinya.

“Perlu membuat langkah nyata dalam upaya mengatasi ancaman kesehatan mental dan menggalang kerja sama dengan pemerintah DKI untuk penanganan ancaman kesehatan mental warga DKI,” kata Widura. (Dyah Dwi A)

http://regional.kontan.co.id/

 

Global strategy on diet, physical activity and health

The Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020 proposes that “as appropriate to national context, countries consider the use of economic tools that are justified by evidence, and may include taxes and subsidies, to improve access to healthy dietary choices and create incentives for behaviours associated with improved health outcomes and discourage the consumption of less healthy options”.

The Comprehensive Implementation Plan on Maternal, Infant and Young Child Nutrition 2012 also considers that “trade measures, taxes and subsidies are an important means of guaranteeing access and enabling healthy dietary choices”. Furthermore the Report of the Commission on Ending Childhood recommends to “implement an effective tax on sugar-sweetened beverages”.

To address the increasing number of requests from Member States for guidance on how to design fiscal policies on diet, the World Health Organisation (WHO) convened a technical meeting of global experts in fiscal policies on 5–6 May 2015 in Geneva.

The main objectives of the meeting were to review evidence and existing guidance, discuss country case studies and provide considerations with regards to the scope, design and implementation of effective fiscal policies on diet.

It was concluded that there is reasonable and increasing evidence that appropriately designed taxes on sugar sweetened beverages would result in proportional reductions in consumption, especially if aimed at raising the retail price by 20% or more.

http://www.thedailystar.net/

Indonesia Peringkat kelima di Dunia sebagai Konsumen Rokok Terbesar

Indonesia menempati peringkat kelima di dunia sebagai konsumen rokok terbesar. Hal ini disebabkan harga rokok yang murah dan umumnya orang Indonesia tidak percaya kalau rokok berbahaya.

Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menunjukkan prevelansi merokok penduduk usia 10 tahun ke atas di Indonesia ditemukan hampir 35 persen.

Bahkan menurut data Sensus Nasional, selama 10 tahun terakhir, pengeluaran anggaran keluarga untuk membeli rokok adalah yang kedua terbesar setelah padi-padian.

“Harga rokok yang murah memberi efek kepada jumlah perokok Indonesia tinggi, sedangkan di Inggris dan Amerika jumlah perokoknya telah turun, hal ini juga disebabkan karena orang Indonesia tidak percaya kalau rokok berbahaya,”, ujar Dosen FKM UI Prof Hasbullah Thabrany, dalam diskusi di Universitas Indonesia, Sabtu (15/10/2016).

Konsumsi rokok ini juga telah ditengarai menjadi faktor risiko menurunnya status kesehatan manusia. Satu hal yang patut dicatat juga adalah semakin mudanya penduduk yang mulai mengkonsumsi rokok dan ini berarti semakin besarnya peluang individu dan kelompok masyarakat itu untuk terkena dampak negatif pada kesehatannya.

Untuk diketahui, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menggelar Roundtable Discussion bertajuk “Rokok:Perspektif Kesehatan masyarakat versus Perspektif Ekonomi” yang akan membahas rokok sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat.

Wakil Dekan FKM UI Sabarina mengatakan, diskusi ini dilakukan bertujuan untuk memahami dan mengetahui kendali rokok dan ekonomi yang masih memerlukan perhatian.

http://www.netralnews.com/

BPOM: Waspadai Peredaran Permen Berbentuk Jari Bernarkoba

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta masyarakat, terutama di wilayah Cileduk, Tangerang, Banten untuk berhati-hati dengan peredaran permen berbentuk jari. Hasil uji laboratorium pada 11 Oktober 2016 menunjukkan permen tersebut mengandung narkoba.

“Uji laboratorium dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat yang menemukan anak yang tertidur selama lebih dari 5 jam setelah mengonsumsi permen jari. Anak tersebut kini dalam perawatan di Puskesmas Cileduk,” kata Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (12/10).

Ditambahkan, kejadian semacam itu baru dilaporkan di wilayah Tangerang dan belum ada laporan kejadian di tempat lain. Data BPOM menunjukkan produk tersebut terdaftar sebagai Permen Jari Aneka Warna dengan Nomor Izin Edar BPOMRI ML 824409085492.

“Importirnya adalah PT Rizky Abadi Jaya Anugerah Jakarta Utara dari produsen Chaozhou Chaoan Wangging Foods China,” tutur Penny.

Izin edar diterbitkan oleh Badan POM setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi serta label. Database importasi menunjukkan produk tersebut diimpor melalui Jakarta dan Medan pada 2016.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas kejadian tersebut, Pennny berharap masyarakat bersikap lebih hati-hati dalam memberi jajanan pada anaknta. Informasi disampaikan guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya bagi kesehatan.

“Badan POM telah melakukan penelusuran dan mengambil sampel ke sejumlah sekolah di wilayah Cileduk dan Karang Tengah, Tangerang,” katanya.

Penny mengemukakan, pihaknya juga telah memeriksa secara intensif terhadap PT Rizky Abadi Jaya Anugerah selaku importir. Pihak importir menyatakan, mereka akan melakukan tindak lanjut serta klarifikasi kepada produsen di China.

“BPOM akan terus memantau perkembangan isu permen bernarkoba ini dan mengambil langkah hukum jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.l,” kata Penny menegaskan. (TW)

{jcomments on}