World Health Organisation should outsource key duties, experts say

Global public health experts have called for “fundamental and extensive reform” of the World Health Organisation (WHO) including major outsourcing of key activities, warning that the organisation is already at risk of repeating the mistakes it made in handling the Ebola crisis.

Writing in the British Medical Journal (BMJ), Professor Joel Negin of the University of Sydney and Dr Ranu Dhillon of Harvard Medical School say that only radical reform of the organisation will ensure it can get sufficient funding in the coming years and tackle public health crises.

Negin describes the current WHO response to an outbreak of drug-resistant tuberculosis in Papua New Guinea as having a “similar pattern” to the Ebola catastrophe.

“They are being slow in their response, not taking it as seriously as some others suggest they should. Some on the ground are saying this is like Ebola with wings, and we have a potentially cavalier attitude from the WHO,” he says.

The WHO faced severe public criticism for its handling of the Ebola crisis in West Africa in particular over the failure to declare a public health emergency quickly enough. About 11,000 people died in the outbreak, which started in 2013. Dhillon and Negin say that there have been similar failings in public health responses in Sri Lanka in 2009, Haiti in 2010 and South Sudan in 2013.

At the heart of the vision for reform outlined in the article is a radical change to the way the WHO operates, with vital activities outsourced to other key players in the global health field, such as the Bill and Melinda Gates Foundation, the Global Fund for Aids, TB and Malaria, and frontline humanitarian response groups including Médecins Sans Frontières (MSF).

The report says: “WHO should aim to outsource a number of its functions to other global agencies that are already leading the way. This would allow the WHO to focus on a small number of core activities where it has comparative advantage and to coordinate or orchestrate the broader array of global health actors to take on other activities.”

Negin points to recent calls, following the Ebola epidemic, for the WHO to establish a humanitarian rapid response team. “Why does this role fall to WHO when organisations such as MSF and the International Rescue Committee already have committed experts willing to travel to crisis zones and systems in place to quickly mobilise a response? These organisations have the credibility, track record and networks to fulfil this role and could further be reinforced instead of trying to create parallel mechanisms within WHO.”

Responding to the BMJ article, a spokesman for the WHO said that the organisation is already undergoing two waves of reform following public discussion on its functions.

“The first [of these] was triggered by the financial situation after the global financial crisis. On top of this, the Ebola outbreak has shown that WHO needed to reform its work on emergency response to become, in addition to its normative and technical mandates, much more operational in the field.

“WHO is the world’s best-placed convenor and has been mandated by its 194 member states to build an effective emergencies response and management function. This is currently under way.”

Much of the WHO’s work in the humanitarian sector is severely underfunded but Negin believes that without substantial reform and a willingness to use the expertise already existing across the sector, funders will not be prepared to give the large sums that the WHO needs, putting its operations at risk.

“A lot of donors are more impressed by the actions of other global health actors so they cut their funding for the WHO … I just want [the organisation] to be more focused on a few things it does well, [such as] orchestrating the global health community expertise. WHO is being bypassed and only with reform can it play the role it should play.”

https://www.theguardian.com/

 

 

Mengenal zika dan pencegahannya di Indonesia

Pada awal tahun 2016, The Eijkman Institute for Molecular Biology atau Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyampaikan hasil temuannya yang cukup menggegerkan. Lembaga itu telah mendapati satu kasus Zika di Sumatra dan memperkirakan bahwa virus itu tampaknya telah menyebar “untuk sementara waktu” di Indonesia.

Virus yang ditularkan oleh gigitan nyamuk ini telah menimbulkan kekhawatiran di sebagian benua Amerika. Virus yang memiliki gejala mirip dengan demam berdarah ini diyakini menyebabkan microcephaly, yakni bayi lahir dengan ukuran kepala dan otak yang kecil atau abnormal.

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengatakan seorang laki-laki berusia 27 tahun yang tinggal di provinsi Jambi dan tidak pernah bepergian ke luar negeri, diketahui telah positif mengidap virus zika, pada awal semester 2015. Institut itu menemukan kasus tersebut ketika mempelajari wabah demam berdarah di Jambi.

Tim peneliti menyisihkan contoh/spesimen yang menyebabkan gejala-gejala demam berdarah seperti demam dan ruam, yang setelah diuji ternyata bukan merupakan virus demam berdarah. Penelitian lebih lanjut pun dilakukan.

Deputi Direktur Eijkman Institute, Dr Herawati Sudoyo PhD mengatakan dari 103 spesimen yang diperiksa dan terbukti negatif demam berdarah, pihaknya mendapati satu yang positif zika.

Temuan ini cukup mengejutkan mengingat virus ini biasanya menjadi endemik kawasan Afrika dan area pasifik. Virus ini terbilang jarang muncul di kawasan Asia Tenggara.

Namun kini hal itu terbantahkan dengan fakta bahwa virus zika memang benar-benar telah menyebar di kawasan Asia Tenggara.

Di Singapura, pihak otoritas di sana telah mengonfirmasi bahwa hingga awal September 2016, sebanyak 283 orang telah tertular virus zika. Demikian pula di Vietnam dan Malaysia, beberapa orang dinyatakan tertular virus tersebut.

Kenyataan tersebut tentu membuat masyarakat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak ada warga yang terinfeksi virus ini.

Tentang zika

Virus zika adalah virus yang proses penularannya melalui media nyamuk Aedes aegypti. Masih satu famili dengan virus lain seperti virus penyebab penyakit demam berdarah, penyakit kuning, dan penyakit chikungunya.

Beberapa riset mengembangkan kecurigaan adanya kemungkinan penyebaran virus ini di luar media nyamuk, seperti melalui proses tranfusi darah dan hubungan seks. Meski dugaan ini belum bisa dibuktikan kebenarannya.

Organisasi kesehatan dunia WHO mencatat, virus ini pertama ini diidentifikasi pada tahun 1947 di negara Uganda. Temuan pertama kali dari kasus virus zika justru didapatkan dari kasus demam yang muncul pada kera asli endemik Uganda.

Kemudian virus ini menjangkiti manusia dan pernah menyerang sejumlah populasi manusia di kawasan Afrika secara meluas pada tahun 1954.

Kasus pertama dari penyakit yang disebabkan oleh virus zika di luar Afrika terjadi di Yap Island, sebuah pulau di kawasan Pasifik Mikronesia pada tahun 2007. Semenjak itu, kasus zika beberapa kali muncul dalam frekuensi yang tidak kuat di kawasan Pasifik, bahkan kini hingga Asia Tenggara.

WHO mengkhawatirkan virus zika menyebar jauh dan cepat dan menimbulkan konsekuensi yang parah, sehingga Badan Kesehatan Dunia itu mendorong berbagai upaya untuk membasmi nyamuk yang menyebarkan virus zika selagi mencari pengobatan atau vaksin untuk menghentikan virus tersebut.

Dalam laman resmi Kementerian Kesehatan RI, disebutkan bahwa bahaya terbesar dari serangan virus zika justru muncul pada ibu hamil, karena ibu hamil yang positif memiliki virus tersebut kemungkinan bisa menularkan virus tersebut pada janin dalam kandungannya. Dan virus akan menyerang jaringan otot dan sistem saraf termasuk sistem saraf pusat di otak dari janin.

Hubungan infeksi virus zika pada ibu hamil dengan kejadian cacat microchepaly (ukuran otak yang kecil) pada bayi yang dilahirkan belum terbukti secara ilmiah, namun bukti ke arah itu semakin kuat.

Temuan di Brazil yang diketahui sebagai salah satu kota di Amerika Latin dengan kasus zika yang tinggi pada tahun 2015, terjadi peningkatan signifikan kasus bayi yang lahir dengan cacat microchepaly atau microchephalus.

Mengenai gejala penularan virus ini, sejumlah pakar kesehatan melihat adanya banyak kesamaan gejala antara demam berdarah dengan demam zika. Keduanya sama-sama diawali dengan demam yang naik turun serta rasa linu hebat pada persendian dan tulang. Kadang juga disertai mual, pusing, rasa tidak nyaman di perut dan disertai rasa lemah dan lesu yang hebat.

Keluhan infeksi virus zika yang membedakan dengan penyakit demam berdarah, antara lain demam cenderung tidak terlalu tinggi, kadang maksimal hanya pada suhu 38 derajat celcius. Cenderung naik turun sebagaimana gejala demam berdarah, tetapi tidak terlalu tinggi.

Selain itu, muncul beberapa ruam pada kulit yang berbentuk makulapapular atau ruam melebar dengan benjolan tipis yang timbul. Kadang ruam meluas dan membentuk semacam ruam merah tua dan kecoklatan yang mendatar dan menonjol. Muncul rasa nyeri pada sendi dan otot, kadang disertai lebam dan bengkak pada sendi dan otot seperti terbentur dan keseleo ringan.

Dalam sejumlah kasus, kerap muncul keluhan infeksi mata menyerupai konjungtivitas dengan mata kemerahan. Kadang warna sangat kuat pada bagian dalam kelopak sebagai tanda munculnya ruam pada bagian dalam kelopak mata.

Meski demikian, sejauh ini jarang ada kasus kematian yang muncul karena infeksi virus zika. Penyakit yang memang masih dalam riset sejauh ini tidak menandakan sebagai penyakit berbahaya kecuali adanya masalah gangguan sendi, sakit kepala hebat, dan ruam yang membuat kulit terasa kurang nyaman dan gatal.

Penanganan paling efektif menurut Dr Herawati Sudoyo PhD adalah dengan meningkatkan asupan vitamin C, E, B, dan A dalam tubuh untuk memicu sistem kekebalan tubuh membentuk perlawanan alami terhadap virus zika.

Dunia medis sampai saat ini masih belum menemukan obat yang khusus untuk menyembuhkan virus zika.

Upaya Pencegahan

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek membenarkan bahwa ada masyarakat yang terjangkit virus zika, setidaknya berdasarkan laporan pada pertengahan 2015, bahwa seorang yang terjangkit virus zika berada di Jambi. Penderita zika tersebut berasal dari suku Anak Dalam.

Menkes mengatakan dirinya belum mengetahui pasti berapa banyak warga yang sudah terjangkit virus zika. Namun ia memastikan jumlahnya tak mencapai puluhan atau ratusan orang seperti yang terjadi di Singapura.

Meski demikian, Kementerian Kesehatan tak akan lengah meski tidak banyak masyarakat yang terjangkit Zika.

Menkes mengatakan pemerintah akan tetap waspada karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah menetapkan status waspada terhadap penyebaran virus tersebut.

“Memang belum terbukti apakah zika benar menyebabkan microcephaly, tapi sudah ada warning. Tidak ada upaya pencegahan terhadap virus zika yang benar-benar definitif selain menjaga kebersihan agar tak ada nyamuk,” ujarnya.

Namun ia memastikan bahwa sejumlah petugas kantor kesehatan pelabuhan dan bandar udara dikerahkan untuk melakukan screening terhadap mereka yang menderita demam.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan melakukan upaya pencegahan penyebaran virus zika di seluruh pelabuhan dan bandara internasional, karena virus tersebut kini sedang merebak di Kawasan Asia Tenggara.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional dan Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Dewa Made Sastrawan mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait untuk bersiaga mencegah dan meminimalkan dampak dan penyebaran virus zika

Unit-unit kesehatan di pelabuhan-pelabuhan umum dan penyeberangan di Batam serta bandara internasional utama Indonesia telah memasang perlengkapan pendeteksi suhu badan (mass thermal scanner) untuk memonitor suhu badan para penumpang dari Singapura dan Malaysia dengan batas toleransi berbadan sehat dengan suhu badan paling tinggi 38 derajat Celcius.

“Para penumpang yang datang dari Singapura dan Malaysia di pelabuhan-pelabuhan di Batam dan bandara internasional utama diwajibkan untuk melakukan pengisian formulir kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) guna memonitor kondisi kesehatan para penumpang dengan asal embarkasi Singapura dan Malaysia,” katanya.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun diharapkan untuk ikut berperan dalam mencegah penyebaran virus zika tersebut, setidaknya dengan menerapkan perilaku hidup sehat, serta mencegah perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti yang menjadi sarana penularan virus tersebut.

http://www.antaranews.com/

 

BPOM didesak fokus ke pembuatan dan distribusi obat

Sekelompok pria berseragam putih menempelkan selembar stiker bertuliskan ‘penyegelan sementara’ pada pintu besi sebuah toko obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (07/09).

Selagi penempelan stiker dilakukan, beberapa pria berseragam putih lainnya sibuk mengangkut belasan kardus dari sejumlah toko obat di pasar tersebut.

Aksi razia Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Polri dan Pemerintah DKI Jakarta itu berujung pada penyegelan enam toko obat. Keenam toko itu didapati menjual obat keras tanpa resep dokter dan obat kedaluwarsa.

“Mereka menjual obat yang kemasannya ada logo bulatan merah dengan huruf K hitam. Obat itu adalah obat keras. Masyarakat jangan membeli obat semacam itu di toko obat karena toko obat tidak diberi kewenangan untuk menjual obat keras, misalnya antibiotik, obat penurun tekanan darah,” kata Kepala BPOM DKI Jakarta, Dewi Prawitasari.

Apotek rakyat dan toko obat

Di Pasar Pramuka, ada berbagai kios yang menjual obat. Pada dasarnya, menurut Dewi, kios-kios itu terbagi menjadi dua kategori, apotek rakyat dan toko obat.

Toko obat hanya diijinkan menjual obat dengan kemasan berlogo bulatan hijau dan bulatan biru. Obat dengan bulatan hijau artinya dijual secara bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti parasetamol.

Adapun obat dengan bulatan biru disebut pula obat bebas terbatas karena, meskipun obat keras, obat itu dapat diakses bebas tanpa resep dokter. Contoh obat dengan bulatan biru adalah sejumlah obat batuk tablet dan sirup.

Akan tetapi, toko obat tidak diperkenankan menjual obat daftar G (gevaarlijk/bahaya) alias obat keras, yang bila digunakan sembarangan bisa meracuni tubuh dan memperparah penyakit.

Obat dengan tanda bulatan merah dengan huruf K hitam itu hanya bisa dijual di apotek atau apotek rakyat, toko obat yang telah dinaikkan statusnya menjadi apotek karena menjual obat resep dokter.

Obat keras bisa diperoleh dengan mudah

Selang 10 menit setelah Kepala BPOM DKI Jakarta, Dewi Prawitasari, menyampaikan keterangan, saya menelusuri sejumlah toko obat di pasar tersebut dan mendapatkan obat penurun hipertensi yang tergolong obat keras, tanpa resep dokter.

Hal itu, menurut Marius Widjajarta selaku Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, membuktikan pengawasan BPOM lemah.
Marius menyebutkan pengawasan terhadap obat mencakup ranah hulu dan hilir.

“Selama ini yang ditangani yang hilir, penertiban terhadap toko obat yang menjual obat ilegal dan obat kadaluwarsa. Tapi pengawasan di bagian hulu, pembuatan obat dan distribusinya, tidak pernah diutak-atik,” kata Marius.

BPOM, lanjut Marius, memiliki ‘dinamika produksi bahan baku hingga distributor’. Laporan itu seharusnya berisi jumlah obat yang tidak laku, lalu kadaluwarsa, dan dikembalikan ke produsen.

“Laporannya banyak yang tidak ada. Padahal dari situ bisa ketahuan, misalnya satu produsen mengolah bahan baku sebanyak satu kilogram lalu memproduksi seribu kapsul. Kemudian distribusi kapsul itu ke mana saja,” kata Marius.

Ketiadaan laporan yang mendeteksi produksi obat dan peredarannya itulah, menurut Marius, membuka banyak celah.

Bukan hanya tugas pemerintah

Namun, pernyataan Marius ditepis Kepala BPOM DKI Jakarta, Dewi Prawitasari. Menurutnya, pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tugas pelaku usaha dan dari masyarakat.

“Yang namanya distribusi ilegal itu akan selalu ada. Kita selalu mengawasi, tapi kita ajukan ke pengadilan, putusan pengadilan tidak membuat jera. Karena hanya hukuman percobaan dan denda Rp50 juta. Sehingga akan terus-menerus dilakukan,” kata Dewi.

Pada 2 September lalu, Polri dan BPOM menemukan 42,48 juta butir obat ilegal berbagai jenis, berikut alat produksinya di sebuah pabrik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, senilai Rp30 miliar.

Obat ilegal yang ditemukan terdiri dari Tramadol 24,9 juta butir, Trihexyphenidyl 2 juta butir, Carnophen 10,38 juta butir, Somadryl 4 juta butir, dan Dextrometorphan 1,18 juta butir.

Jika disalahgunakan, Tramadol dan Trihexyphenidyl memicu ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun Carnophen dan Somadryl, yang mengandung carisoprodol dan dexthromethorpan, ialah obat batuk yang menimbulkan efek halusinasi pada pengonsumsinya.

http://www.bbc.com/

 

Pertemuan WHO SEARO: Perkuat Komitmen Pengendalian Penyakit Tropis yang Terabaikan

Para menteri kesehatan dari negara-negara anggota badan kesehatan dunia (WHO) kawasan Asia Tenggara kembali memperkuat komitmennya untuk mengendalikan, serta mencapai eliminasi dan eradikasi penyakit-penyakit tropis yang terabaikan.

“Mengingat penyakit tersebut masih membebani masyarakat yang termarginalisasi,” kata Dr Poonam Khetrapal Singh, Direktur Regional WHO Kawasan Asia Tenggara dalam pertemuan Komite Regional WHO Kawasan Asia Tenggara.

Dr Poonam mengemukakan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah mencapai kemajuan besar dalam pengendalian penyakit-penyakit tropis yang terabaikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalkan, India yang bisa terbebas dari Frambusia.

Begitu pun dengan penyakit kaki gajah yang telah tereliminasi di Maladewa dan Sri Lanka. Kendati demikian, tetap harus memperkuat upaya bagi pengendalian penyakit-penyakit tropis yang terabaikan.

“Setidaknya satu dari penyakit-penyakit tropis yang terabaikan atau biasa disebut NTDs (neglected tropical diseases) masih menjadi endemik di setiap negara di kawasan Asia Tenggara,” ujar Dr Poonam K Singh dalam siaran persnya pada Rabu (7/9).

Ditambahkan, kawasan Asia Tenggara hingga kini masih menanggung beban NTDs terbesar kedua di dunia. Untuk itu, target eliminasi NTDs di Asia Tenggara pada 2020 mencakup kaki gajah, frambusia, kusta dan kkistosomiasis.

“Sedangkan visceral leishmaniasis, atau yang dikenal sebagai penyakit Kala-azar, menjadi target eliminasi tahun 2017,” tutur Dr Poonam.

Dijelaskan, seperti program eliminasi atau eradikasi penyakit lain, pada babak akhir menuju eliminasi akan muncul masalah dan tantangan baru yang perlu diatasi dengan hati-hati. Hal itu pentingagar upaya tetap berada pada jalurnya.

Ditegaskan, kunci pencapaian tujuan tersebut adalah bagaimana menjaga komitmen politis dan alokasi sumber daya, memperkuat surveilans. Selain memberdayakan dan melibatkan masyarakat, serta menjaga agar upaya selalu sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dr Poonam menyatakan dukungan berkesinambungan WHO terhadap negara-negara yang masih bekerja keras untuk mengangkat beban NTDs. Selain berjanji menyumbangkan para pakar teknis WHO untuk identifikasi hambatan dan menemukan solusi inovatif.

Dijelaskan, Komite Regional adalah badan pembuat keputusan tertinggi bagi WHO Kawasan Asia Tenggara, dan terdiri dari para menteri kesehatan dari 11 negara anggota WHO di kawasan ini, yaitu Bangladesh, Bhutan, Republik Rakyat Demokratis Korea, India, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand dan Timor-Leste. (TW)

 

Kendalikan Perkembangan Nyamuk AA Dengan Teknik Wolbachia

9sept2

9sept2Penyakit demam berdarah denque (DBD) masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Pengendalian DBD dengan teknologi Wolbachia yang dikembangkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) diyakini dapat menekan perkembangan virus DBD dalam tubuh nyamuk aedes aegypti (AA).

“Pengembangan nyamuk ber-Wolbachia di dua kabupaten di Yogyakarta terbukti aman atau memiliki risiko yang dapat diabaikan,” kata Ketua Tim Kajian Analisis Risiko Nyamuk Berwolbachia, Damayanti Buchori di Jakarta, Jumat (2/9).

Ditambahkan, pengendalian DBD dengan Wolbachia juga aman ditilik dari empat aspek yaitu ekonomi dan sosio-kultural, pengendalian vektor, ekologi, dan kesehatan masyarakat.

“Eliminate Dengue Project Yogya (EDP-Yogya) yang dimotori oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) dan didanai Yayasan Tahija Indonesia kini tengah mengembangkan penelitian pengendalian DBD dengan menggunakan Aedes aegypti dengan Wolbachia,” ujarnya.

Ditambahkan, nyamuk dengan wolbachia dalam tubuhnya mampu menghambat penularan virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Sehingga tidak mampu menularkan virus dengue kepada manusia.

“Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di 60 persen jenis serangga yang ada di bumi, termasuk kupu-kupu, lebah, dan lalat buah. Bakteri tersebut sayangnya tidak terdapat dalam nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah,” ucapnya.

Setelah melewati dua fase penelitian, lima orang tim pakar independen yang terdiri dari ahli berbagai bidang dan 20 anggota tim pengkaji risiko lainnya melakukan kajian risiko sejak April 2016 dengan metodologi analisa statistik kualitatif.

“Kami analisa risiko negatifnya .Misalkan, apakah yang terjadi pada penggunaan nyamuk berwolbachia ini, apa yang akan terjadi, apa akan ada peningkatan resistensi insektisida,” tuturnya.

Hasil akhir kajian menemukan peluang terjadinya dampak negatif pelepasan nyamuk dapat diabaikan (negligible), kecuali untuk komponen sosial ekonomi karena tim memasukkannya sebagai low risk.

“Hasil riset lapangan ada kegelisahan penduduk, konflik yang terjadi, dan dari faktor sosial ekonomi budaya harus hati-hati. Selain ada konflik masyarakat, ada pula efek negatif media, ada klas action, sehingga kami meletakkan low risk di sosial,” katanya.

Namun, menurut Damayanti, teknologi selalu mengandung risiko. Pemanfaatan sains juga terkadang dibatasi pengetahuan manusia itu sendiri. Namun sejauh ini 25 tim analisa telah memperhitungkan seluruhnya.

“Namun kemampuan manusia ada batasnya. Bisa saja terjadi masalah kemudian hari, sehingga membuat analisa dari komponen-komponen tadi berubah,” tuturnya. (TW)

 

Virus Zika, Siti Fadilah: Perlu Diselidiki Kemungkinan Adanya Rekayasa

Penyebaran virus zika di kawasan Asia Tenggara perlu diselidiki dengan cermat. Apakah penyebaran tersebut memang terjadi secara alamiah, atau adanya rekayasa oleh pihak tertentu.

Hal itu disampaikan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (6/9).Menteri kesehatan periode 2004-2009 itu merujuk pada kasus outbreak atau wabah flu babi (swine flu) Meksiko, beberapa tahun lalu.

Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara yang ekonominya sedang berkembang.

“Swine flu atau flu babi yang terjadi di Meksiko menimbulkan kerugian ekonomi di negara tersebut. Karena itu, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia perlu menganggap serius penyebaran virus zika yang saat ini tengah marak di beberapa negara di Asia Tenggara,” tuturnya.

Siti Fadilah mempertanyakan kembali asal muasal penyebaran virus zika tersebut, apakah memang terjadi secara alami atau rekayasa manusia. Hal itu bisa diselidiki secara epidemiologi yang mendalam atau surveilance.

“Perjalanan penyakit ada kronologisnya yang logis sehingga jelas penyebarannya,” katanya menegaskan.

Selain mewaspadai dan mengantisipasi penyebarannya di Indonesia, lanjut Siti Fadilah, pemerintah harus memberi perhatian dan perlindungan, terutama pada ibu hamil agar tidak digigit nyamuk pembawa virus zika.

Menurut Siti Fadilah, kasus zika di Asia Tenggara sebenarnya terbilang wajar, karena iklimnya cocok yang mana nyamuk aedes aegepty hidup dan berkembang di daerah tropis.

Nyamuk itu sangat familiar hidup di Indonesia, karena nyamuk tersebut juga pembawa virus demam berdarah dan virus chikungunya.

“Penyebarannya sama dengan demam berdarah. Bayangkan penularannya yang cepat meluas seperti demam berdarah. Perbedaannya, virus zika tidak mematikan. Namun virusnya berbahaya pada ibu hamil. Sementara pada manusia lainnya tidak,” ujar Siti Fadilah.

Ia menambahkan, bila menjangkiti ibu hamil maka anak yang dikandung akan lahir dengan kondisi cacat microcephaly yaitu ukuran tempurung kepala dan otak yang jauh lebih kecil dari ukuran normal.

“Dalam beberapa kasus juga, infeksi virus zika dapat menyebabkan Guillain Barre Syndrom, yaitu kelumpuhan syaraf,” ujarnya.

Menurut Centers of Disease Control and Prevention (CDC), sebuah lembaga pengendalian dan pencegahan penyakit menular di Amerika Serikat, Guillain Barre Syndrom (GBS) adalah penyakit langka yang membuat sistem kekebalan seseorang menyerang sistem syaraf tepi. Sehingga menyebabkan kelemahan otot bahkan apabila parah bisa terjadi kelumpuhan.

Ia menuturkan saat dirinya menjadi menteri kesehatan, Siti Fadilah bersama jajaran Departemen Kesehatan bergelut mengatasi penularan wabah flu burung kepada manusia pada 2008. Dia juga menutup laboratorium marinir Angkatan Laut Amerika Serikat Namru-2 pada 2009. (TW)

 

Ditemukam Obat Ilegal Berefek Halusinasi

9sept1

9sept1Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian Republik Indonesia berhasil menemukan lima gudang produksi dan distribusi obat ilegal di daerah Balaraja, Banten. Obat-obat ilegal tersebut didominasi zat pemberi efek halusinasi.

“Temuan didominasi obat yang sering disalahgunakan untuk menimbulkan efek halusinasi,” kata Kepala BPOM, Penny K Lukito di Jakarta, Selasa (6/9).

Terkait penemuan basis produksi dan distribusi itu, Penny mengatakan pihaknya bersama Polri telah melakukan penyitaan pada Jumat (2/9) setelah didahului dengan penelusuran kurang lebih delapan bulan.

Lima gudang produksi dan distribusi obat ilegal itu terdapat di Komplek Pergudangan Surya Balaraja blok E-19, F-36, H-16, H-24 dan I-19, Jalan Raya Serang kilometer 28, Balaraja, Banten.

“Operasi itu dikembangkan dari adanya penyalahgunaan obat Carnophen hampir di seluruh wilayah Indonesia,”ujar Penny.

Pada 2014 Badan POM berhasil mengungkap penyalur bahan baku Carnophen ilegal di Jakarta. Selanjutnya pada 2015 Polri berhasil mengungkap salah satu pelaku terbesar produksi dan distribusi obat Carnophen di wilayah Kalimantan Selatan.

BPOM-Polri juga menemukan alat-alat produksi obat ilegal seperti mixer, mesin pencetak tablet, mesin penyalut/coating, mesin stripping dan mesin filling.

Selain itu, lanjut Penny, ditemukan juga bahan baku obat, produk ruahan, bahan kemasan, maupun produk jadi obat dan obat tradisional siap edar yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp30 miliar.

Beberapa bahan juga ditemukan seperti zat mengandung Trihexyphenydyl dan Heximer yang merupakan obat antiparkinson. Bila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku yang cenderung negatif.

Temuan lain adalah obat analgetika/antinyeri Tramadol yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek halusinasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Trihexyphenydyl dan Tramadol termasuk dalam golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang penyalahgunaannya dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

“Karena efek negatif itu, maka golongan OOT hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan,” tuturnya.

Industri farmasi yang menggunakan bahan baku OOT hanya boleh untuk keperluan produksi sendiri dan tidak boleh dipindahtangankan bahan OOT tersebut kepada pihak lain, walaupun dalam satu grup. Kecuali ada izin khusus dari Kepala BPOM.

Carnophen dan Somadryl juga ditemukan dalam gudang tersebut. Kedua obat itu merupakan obat nyeri otot yang memiliki kandungan bahan aktif Carisoprodol, yang jika sering digunakan dapat menimbulkan efek halusinasi.

Karena itu, BPOM telah membatalkan izin edar obat yang hanya mengandung Carisoprodol sejak tahun 2013 melalui Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.1.35.06.13.3535 tentang Pembatalan Izin Edar Karisoprodol Tunggal.

Selain itu, BPOM dan Polri menemukan Dextrometorphan yang merupakan obat antitusif/obat batuk yang sering disalahgunakan karena dapat menimbulkan efek halusinasi. Dextromethorphan dalam bentuk sediaan tunggal juga sudah dilarang peredarannya oleh BPOM sejak tahun 2013.

“Selain obat, tim juga menemukan obat tradisonal merek Pale, African Black Ant, New Anrat, Gemuk Sehat dan Nangen Zengzhangsu dalam jumlah besar,” kata Penny.

Produk tersebut, kata dia, merupakan produk tanpa izin edar atau mencantumkan nomor izin edar fiktif dan telah masuk dalam daftar “public warning” BPOM karena mengandung bahan kimia obat Sildenafil Sitrat yang disalahgunakan sebagai penambah stamina pria/obat kuat.

Modus pelaku kejahatan itu, dijelaskan, memproduksi obat yang sudah dibatalkan nomor izin edarnya. Setelah itu memalsukan obat yang telah memiliki izin edar serta mencampur bahan kimia obat dalam obat tradisional.

Tindakan memproduksi dan mendistribusikan produk ilegal, kata Penny, melanggar pasal 196 dan/atau pasal 197 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. (TW)

 

World Health Organization: Zika an international emergency

The World Health Organization says the outbreak of Zika remains an international health emergency and that while the virus continues to hit new countries, experts still aren’t sure how big the risk is that pregnant women who catch the virus will give birth to brain-damaged babies.

The U.N. health agency convened its expert committee this week to assess the latest status of the epidemic.

Dr. David Heymann, the committee’s chair, said Friday that considerable gaps remain in understanding Zika and the complications it causes — including babies with serious neurological problems — and WHO concluded that the outbreak remains a global emergency.

“This extraordinary event is rapidly becoming, unfortunately, an ordinary event,” Heymann said, explaining that health officials around the world should prepare for the imminent arrival of the disease spread mostly by mosquitoes, but also through sex.

In the absence of any effective treatments or vaccines for the disease— and given past failures to wipe out the mosquitoes that mostly spread Zika — Heymann said it will largely be up to individuals to avoid infection.

“People have to assume responsibility for this on their own,” he said, adding that people at risk of the disease should wear long sleeves and insect repellent.

WHO said it was also unknown just how big the risk is for pregnant women. Although Zika has been proven to cause a range of neurological problems in babies, various studies have put the risk anywhere from 1 to 30 percent.

“We don’t have a definitive answer,” said Dr. Peter Salama, WHO’s director of emergencies. “The risk is relatively low, but significant.”

Despite Zika’s spread to more than 70 countries and territories, Brazil has the vast majority of cases of microcephaly, or infants born with abnormally small heads. Heymann said that studies are ongoing in the country and that the explanation could involve numerous factors.

“It could be all the way from genetic (factors) to nutritional to environmental contaminants,” he said.

Salama said officials are still trying to figure out whether the two known strains of the disease both cause microcephaly. So far, it is primarily the Asian strain of Zika, which is circulating in the Americas, that has been definitively linked to the severe birth defects.

In recent months, officials in Guinea-Bissau reported several microcephaly cases shortly before Zika was officially detected. Salama said that while Zika samples from the country appear to be from the African strain, it hasn’t been determined whether the African strain of the virus might also be responsible for the neurological problems.

http://latino.foxnews.com/

 

Pelayanan Kesehatan di Indonesia Sudah Berjalan Baik

Kupang – Tiga anggota parlemen Kanada mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (2/9).

“Ketiga anggota parlemen Kanada itu melihat secara langsung kondisi fasilitas posyandu dan proses pelayanan kesehatan dilakukan petugas dan kader posyandu. Kabupaten Kupang dipilih perlemen Kanada sebagai lokasi pembanding tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia,” kata Kabag Humas Pemkab Kupang Stef Baha, di Kupang, Sabtu.

Ketiga anggota parlemen Kanada itu adalah Pam Damoff, Dr Doug Eyolfson, serta Brenda Shanahan, serta tiga anggota Result Kanada yakni Taryn Russel, Shelley Garham, dan Margarita Matias.

Ia mengatakan, Kanada merupakan salah satu negara pendonor dana dalam mendukung pembangunan sektor Kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Kedatangan tiga anggota parlemen Kanada itu mendapat sambutan hangat Bupati Kupang Ayub Titu Eki yang langsung mendampingi ketiga anggota parlemen Kanada itu ketika mengunjungi tiga lokasi pelayanan kesehatan di Kecamatan Kupang Tengah, yaitu Puskemas Pembantu Mata Air, Posyandu Ratu, dan Puskesmas Tarus.

Ia mengatakan anggota parlemen Kanada menilai sistem pelayanan kesehatan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu di Kabupaten Kupang sangat berbeda dengan sistem pelayanan kesehatan di Kanada.

Pam Damoff anggota Liberal Oakville Kanada mengatakan, pelayanan kesehatan terhadap anak-anak di Kanada sifatnya individual, karena pasien datang ke rumah sakit atau petugas kesehatan yang mendatangi pasien di rumah.

Dia mengatakan, proses pelayanan kesehatan di Kabupaten Kupang lebih edukatif karena orang tua bersama anak balita datang ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan seperti dilakukan di posyandu memiliki kelebihan karena ibu-ibu bersama-sama anak balita datang ke pusat kesehatan, berkumpul bersama dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari petugas kesehatan dan kader posyandu. Pola yang dilakukan ini sangat mengagumkan,” ujar Pam Damoff.

Anggota perlemen Kanada Brenda Shanahan menilai, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan petugas dan kader posyandu di Kabupaten Kupang berlangsung sangat baik.

“Kunjungan ini menjadi gambaran bagi parlemen Kanada bahwa sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat di daerah perkotaan seperti Jakarta hingga ke daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Indonesia sudah berjalan sangat baik,” katanya menegaskan.

http://www.netralnews.com/

 

COMMENTARY: Foreign boost might get Indonesian healthcare airborne

The condition of the country’s healthcare system couldn’t be more ironic. While it is dubbed as one of the potentially biggest markets in the world, Indonesia seems incapable of giving patients more than the most basic of care.

Barely having recovered from a nationwide fake vaccine scandal that affected more than a million children, a recent study by the University of Indonesia (UI) has uncovered potential fraud in the National Health Insurance (JKN) scheme’s hospital claims costing as much as Rp 7 trillion (US$526.7 million).
These incidents further call into question the government’s capacity to manage the healthcare scheme, which already covers 170 million individuals, one of the largest in the world. Hospitals and health facilities, which are still far from adequate in quantity, are still weak at delivery points and with little scrutiny from the government.

Although the meager care is a logical consequence of the scant system, it is hardly tolerable. The government should prioritize the expansion of healthcare provision as more people register for national insurance. The persistent lack of health infrastructure facilities, as a result of the domestic failure to keep up with growing demand for care, should no longer be accepted as an excuse.

The ideal is to have the government build the health infrastructure by establishing health centers in remote areas that are less attractive for the private sector. But as the government is grappling with financing its more than $400 billion worth of infrastructure projects, it may consider opening up the domestic healthcare sector to foreign investors and providers to accelerate expansion.

Indonesia has been seen as a promising market exactly because of the largely underdeveloped health system. It is among the 15 fastest growing markets globally, according to Oxford Business Group, which estimated that the country’s healthcare sector will be worth $50 billion by 2020.

In the earlier years of the JKN, rolled out by the Health and Social Security Agency (BPJS Kesehatan), it has already driven sales of medical devices, such as MRI machines, PET-CT scanners, most of which are imported. The market is still lucrative despite complicated import mechanisms.

The presence of foreign operators may increase the availability of services and spur competition in the sector. The problem of opening the domestic healthcare market to foreign investors, however, is more than just cutting red tape and rolling out the red carpet to investors.

The government should also improve monitoring of healthcare providers, especially hospitals and other medical centers in which malpractice frequently occurs and in which the fake vaccines were found.

Without a strong regulatory framework and effective monitoring system, the opening of the domestic healthcare market will only lead to further abuse of patients.

The UI study found that among the irregular claims from hospitals were an abnormally high number of babies delivered via C-section under the JKN, about 54 percent of 1.5 million babies delivered from January 2014 to July 2015. The unusually high prevalence of this procedure, which normally should be less than 10 percent of total child births, increased substantially the sums that had to be paid out by BPJS Kesehatan.

Even if more foreign providers are present, a lack of monitoring of the quality of drugs and treatments will prevent improvement in the quality of service, while costs will rise as a result of imported drugs and treatments. And how much will people have to pay for the government’s basic insurance if costs spiral out of control?

The government should encourage investors and providers that can accept the modest market that characterizes the country. These investors should have an interest in producing generic drugs and have the capability to expand services for lower- and middle-income patients under the JKN.

More also should be done to improve the JKN’s tariff system. With evidence of mismanagement, the BPJS Kesehatan should not rely on a reimbursement system to hospitals to support the health scheme. The agency should instead limit drugs and types of treatments that can be provided by hospitals and health centers under the insurance scheme. It can also start to directly procure drugs from pharmaceutical companies, rather than only accepting bills from hospitals.

Bargaining directly with pharmaceutical companies and other providers is a common practice in more advanced national insurance schemes in other countries.

In France, doctors and other health professionals in private practice are paid directly by patients. Health centers are still reimbursed by fees and charges set nationwide, while state hospitals receive annual operating budgets. In the UK, the National Health Service (NHS) directly carries out its own drug procurement.

These two pioneers in national health insurance schemes are not without criticism. Both are currently experiencing deficits amid an economic slowdown and ageing populations in the region.

The biggest disappointment is finding that the JKN is failing before it even gets around to extending healthcare to all of the country’s population. It is like firing up the gas in the burner but the hot air balloon still never being able to get off the ground.

http://www.thejakartapost.com/