Category: Berita

Pemerintah provinsi DKI Jakarta mendaftarkan seluruh warganya sebagai kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan cakupan semesta. Dana yang digelontorkan mencapai hampir Rp1,2 triliun.

“Kalau ada orang kaya Jakarta ikutan program cakupan semesta silakan saja, asalkan mau berobat di Puskesmas dan dirawat kelas III rumah sakit,” kata Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama usai penandatanganan naskah kerja sama Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Kamis (1/9).

Hadir dalam kesempatan itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Untuk itu, Basuki atau yang akrab dipanggil Ahok, pihaknya akan mendorong para lurah di jajarannya untuk mendata kembali warganya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian, seluruh warga di DKI mendapat jaminan atas kesehatannya.

Jika ada warga miskin di DKI tetapi tak punya kartu tanda penduduk (KTP), Ahok mengatakan, tidak bisa didaftarkan. Karena program tersebut diprioritasnya bagi warga pemilik KTP DKI.

“Kalau mau ikut program Cakupan Semesta, syaratnya cuma satu yaitu punya KTP DKI. Karena syarat mendaftar peserta baru adalah punya KTP,” ujar Ahok.

Bagi warga kaya Jakarta, Ahok mengimbau agar ikut kepesertaan BPJS Kesehatan meski sudah punya asuransi kesehatan swasta. Karena prinsip penerapan program JKN adalah gotong royong.

“Biaya iuran BPJS Kesehatan bagi warga kaya Jakarta tiak ditanggung pemprov DKI. Mereka harus mendaftar sendiri, entah di kelas I atau kelas II,” tutur Ahok seraya menyebut jumlah mereka tak hanya yaitu sekita 30 persen dari total penduduk di Jakarta.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris berharap upaya yang dilakukan Pemprov DKI ditiru oleh provinsi lainnya di indonesia. Sehingga target cakupan semesta pada 2019 di seluruh Indonesia bisa tercapai.

“Meski belum menjadi cakupan semesta, program JKN- Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat ini sudah masuk kategori sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia. Sebab kepesertaannya mencapai 168 juta yang dilaksanalan melalui single payer institution.

“Jumlah kepesertaan akan terus bertambah seiring dengan pendekatan cakupan semesta, yang diharapkan terwujud selambatnya 1 Januari 2019.

Fachmi menjelaskan, kesepakatan kerja sama meliputi pendaftaran kepesertaan yanh berasal dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas I, II dan III yang menunggak iuran, namun memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta.

“Bisa juga peserta baru yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta dan mendaftar sebagai peserta PBPU kelas III (otomatis akan didaftarkan),” ujarnya.

Selain itu, peserta baru dan bayi baru lahir dari peserta yang telah didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Status kepesertaannya akan langsung diaktifkan.

Bagi calon peserta baru yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta dari PBPU yang belum aktif status kepesertaannya dapat dialihkan statusnya menjadi peserta yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta.

Program ini juga mencakup penduduk yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.

“Selain itu, ruang lingkup kesepakatan juga meliputi integrasi dan kewajiban persyaratan perizinan usaha bagi pemberi kerja atau perusahaan selain penyelenggara negara,” kata Fachmi menandaskan. (TW)

Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk bandara dan pelabuhan, seiring dengan makin merebaknya kasus zika di Singapura. Mengingat lalu lintas orang dari Singapura ke Indonesia atau sebaliknya, terbilang sangat tinggi setiap harinya.

“Kami terus berkomunikasi dengan otoritas kesehatan di Singapura untuk memantau penyebaran virus dan upaya pencegahan selanjutnya,” kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Muhammad Subuh di Jakarta, Rabu (31/8).

Dilaporkan, jumlah orang yang terkena virus zika di Singapura hingga Rabu (31/8) pagi sebanyak 81 orang. Dari jumlah itu, belum ada warga Indonesia yang terinfeksi virus zika. “Belum ada laporan orang Indonesia di Singapura yang terkena virus zika,” ujar Subuh.

Perkembangan kasus zika di Singapuran yang begitu cepat, diakui Subuh, diluar perkiraan banyak pihak. Bahkan, situasinya saat ini akan menjadi semacam outbreak atau wabah.

“Sejak Minggu (28/8), Kemkes sudah mengetatkan kewaspadaan terhadap zika. Bahkan, pada Senin (29/8) Kemkes juga sudah memberlakukan kartu kewaspadaan kesehatan (health alert card) yang berbentuk seperti kartu peringatan,” tutur Subuh.

Kartu peringatan itu wajib diisi setiap orang dari Singapura yang masuk ke Indonesia untuk memastikan kondisi kesehatan masing-masing.

“Bila dalam waktu 10 hari, warga yang baru kembali dari Singapura lalu mengalami demam tinggi dan ada ruam atau bercak pada kulit, maka segera melapor ke fasilitas kesehatan yang ada seperti Puskesmas atau rumah sakit dengan harus membawa kartu tersebut,” katanya.

Subuh menjelaskan, gejala penyakit zika mirip dengan demam berdarah dengue (DBD), seperti demam tinggi, adanya bintik merah di kulit. Karena penyakit tersebut sama-sama ditularkan melalui gigitan nyamuk. (TW)

Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bayu Wahyudi menegaskan, pasien emergensi yang dirawat di rumah sakit non-mitra akan ditanggung pembiayaannya. Untuk itu, pentingnya melaporkan kejadian ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

“Peserta JKN-KIS berhak mendapat layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan manapun yang terdekat dari lokasi, baik dari faskes yang sudah bermitra dengan BPJS Kesehatan maupun yang belum,” kata Bayu, di Jakarta, Selasa (30/8).

Pernyataan Bayu disampaikan terkait dengan kasus Muhammad Rizky Akbar (2,9), peserta JKN-KIS yang dikabarkan mengalami penolakan sejumlah rumah sakit saat berobat. Hasil penelusuran diketahui Muhammad Rizky Akbar bukannya ditolak, namun harus pindah-pindah rumah sakit karena tak ada dokter spesialis jantung anak di rumah sakit tersebut.

Bayu menjelaskan kronologi kasus yang dialami Muhammad Rizky Akbar, peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak Agustus 2014 dengan hak perawatan kelas II. Pada 10 Juli 2016, Rizky mengalami sesak nafas, pembengkakan di bagian kaki dan tak mau makan ataupun minum.

“Oleh orangtuanya, Latif Asroni, Rizky dibawa ke RS Siloam Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan. Pasien saat itu tidak dirawat inap dan hanya diberikan resep untuk rawat jalan,” ujarnya.

Pada 11 Juli 2016, kondisi Rizky tak membaik. Oleh ibunya, ia dibawa Klinik Sumber Asih lalu dirujuk ke RS Hermina Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan.

“Hasil konsultasi dengan dokter anak, diperlukan pemeriksaan ke bagian jantung anak, sehingga dokter segera merujuknya ke RSJPD Harapan Kita,” ujar bayu.

Informasi dari pihak keluarga, di UGD RSJPD Harapan Kita, Rizk yhanya diberikan resep obat batuk. Ia tidak disarankan dirawat karena kondisi kesehatannya dinilai masih baik sesuai dengan hasil pemeriksaan klinis yang telah dilakukan.

“Pasien pun kembali ke RS Hermina Tangerang. Dokter menyarankan agar Rizki dirawat di RS yang memiliki fasilitas dan dokter spesialis jantung anak. Pasien lalu diberi rujukan ke RS Awal Bros Tangerang,” kata Bayu.

Rizky sempat akan dirawat di RS Awal Bros Tangerang dengan jaminan BPJS Kesehatan. Namun batal karena RS tersebut juga tidak ada dokter spesialis jantung anak. Kemudian Rizky dibawa ke RS Eka Hospital (non-mitra BPJS Kesehatan).

“Atas biaya sendiri, Rizky dirawat di Eka Hospital. Setelah dirawat selama 5 hari, Rizky dinyatakan sembuh dan boleh pulang,” katanya.

maka pihak RS menyarankan agar Rizky segera ditangani oleh dokter spesialis jantung anak.

Sebulan kemudian, Rizky mengalami gangguan nafas berat. Ia dibawa lagi ke Eka Hospital karena rekam medis pasien ada di rumah sakit tersebut. Pasien sempat dirawat di ICU, namun meninggal dunia pada 27 Agustus 2016.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Eka Hospital untuk membayar semua pembiayaan Rizky Akbar selama masa emergensi di rumah sakit tersebut,” katanya.

Dirut RS Jantung dan Pembuluh (RSJP) Harapan Kita, Hananto Andriantoro mengemukakan, pihaknya berusaha untuk menolak pasien. Rizky Akbar hanya diberi resep obat batuk dan disarankan tidak dirawat, karena diagnosis menunjukkan pasien dalam keadaan sehat.

Ia membantah penolakan Rizky Akbar karena biaya paket perawatan INA-CBGs untuk pasien jantung anak sangat kecil. Padahal, RSJP Harapan Kita memiliki fasilitas dan dokter spesialis jantung paling lengkap di Indonesia.

“Ini bukan soal biaya paket INA-CBGs murah atau tidak. Semua pasien dilayani sesuai dengan prosedur. Diagnosis mengatakan belum perlu dirawat, bukan masalah biayanya,” ucap Hananto.

Sebagai rumah sakit jantung rujukan se-Indonesia, permintaan perawatan di RSJP Harapan Kita sangat tinggi. Tempat tidur diberikan kepada pasien yang benar-benar membutuhkan emergensi.

“Masa tunggi untuk operasi di RSJP Harapan kita mencapai 1,5 tahun, karena begitu banyaknya pasien. Kami tengah mendidik RS pendidikan di daerah agar bisa melakukan operasi jantung ringan sehingga pasien tak perlu dibawa ke Jakarta,” ujar Hananto menandaskan. (TW)

Kebutuhan alat kesehatan (alkes) diprediksikan meningkat hingga 2,5-3 kali lipat, seiring dengan diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun sayang, tingginya kebutuhan tersebut belum bisa dipenuhi industri alkes dalam negeri.

“Baru 44,9 persen kebutuhan alkes untuk kebutuhan rumah sakit kelas A, yang bisa dipenuhi industri lokal. Sisanya masih diimpor,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek saat membuka sosialisasi “Peningkatan Produk Alat Kesehatan Dalam Negeri” di Jakarta, Selasa (30/8).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo.

Padahal, lanjut Menkes, kualitas alkes dalam negeri tidak perlu diragukan. Selain itu, harganya bisa lebih murah 20-30 persen dari barang impor dengan kualitas yang sama.

“Jika kebutuhan alkes ini bisa dipenuhi industri lokal, berapa triliun devisa negara yang bisa dihemat,” kata Nila seraya menambahkan saat ini ada 2.623 jenis alkes yang telah memiliki izin edar dan memenuhi standar internasional untuk mutu dan manfaat.

Menkes menjelaskan, alkes merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan selain kebutuhan akan obat. Alkes berfungsi mendiagnosis dan meringankan penyakit, mempertahankan, serta meningkatkan kesehatan.

Disamping fungsi sosialnya, lanjut Nila Moeloek, alkes juga memiliki fungsi ekonomi. Alkes juga bisa menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan terutama di pasar ASEAN. Dan Indonesia bisa mengambil peluang tersebut.

“Era globalisasi membuka celah masuknya produk-produk global, termasuk alkes ke dalam pasar domestok secara kompetitif. Untuk itu, diperlukan jaminan ketersediaan dan aksesibilitas alkes di pasaran,” tutur Menkes.

Menkes menjelaskan, industri alkes di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan dari 193 sarana industri pada 2015 menjadi 201 sarana industri pada Julo 2016.

Aneka produk yang dihasilkan, antara lain, stetoskop, sarung tangan karet, kateter urine, alkes elektromedik, lampu operasi, benang bedah dan alat kontrasepsi. Selain itu masih ada alat kesehatan disposables seperti instrumen bedah, rapid test dan medical apparels.

“Peningkatan itu menunjukkan potensi perkembangan industri alkes dalam negeri. Namun, hendaknya hal itu juga didukung oleh peningkatan kualitas,” ucap Menkes menandaskan. (TW)

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek menyambut baik rencana pemerintah menaikkan besaran cukai rokok. Karena hal itu bisa menekan jumlah populasi perokok muda.

“Banyak pelajar merokok karena harganya terbeli oleh uang jajan mereka. Karena itu, saya sangat setuju jika harga rokok dinaikkan,” kata Nila Moeloek, di Jakarta, Selasa (24/8).

Menkes ditanya seputar rencana pemerintah menaikkan harga rokok hingga Rp 50 ribu per bungkus, seperti diberitakan sebelumnya. Upaya tersebut selain untuk mengurangi jumlah perokok juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kembali ditanya apakah harga rokok Rp 50 ribu per bungkus dianggap tepat, Nila Moeloek mengatakan, pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk menilai besaran harga rokok. Namun, yang terpenting adalah harga rokok tersebut tak lagi terjangkau bagi kalangan muda.

“Kemkes hanya mengurusi dampak kesehatan dari rokok. Urusan harga silakan tanya pada Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ditambahkab, perokok sangat rentan terserang berbagai penyakit, termasuk infeksi paru-paru karena banyaknya zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. “Tidak ada obat yang bisa menghentikan orang dari rokok, kecuali atas kemauan sendiri untuk bisa hidup sehat,” katanya.

Ditanyakan apakah anggaran dari kenaikan cukai rokok akan digunakan untuk menambah anggaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang dalam dua tahun terakhir ini selalu defisit, Menkes mengatakan, hal itu belum dibahas lebih lanjut.

“BPJS Kesehatan mengalami defisit karena harus menanggung pengobatan penyakit-penyakit degeneratif berbiaya mahal seperti jantung, stroke dan ginjal. Padahal semua penyakit itu bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Termasuk menghindari rokok,” kata Nila menegaskan.

Soal penggunaan rokok elektrik, Menkes menilai, hal itu tak lebih sehat dibandingkan rokok tembakau. Pasalnya, asap yang dihirup dari rokok elektrik sepenuhnya masuk ke paru-paru.

“Kami minta pada kaum.muda untuk tidak mengkonsumsi rokok elektrik. Jika rokok biasa, sebagian asapnya dibuang, beda dengan rokok elektrik yang langsung terhirup ke paru-paru. Jadi lebih berbahaya,” kata Menkes. (TW)

Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan Global Health Security Agenda (GHSA) yang diikuti 53 negara anggota, badan kesehatan dunia WHO dan Bank Dunia. Pertemuan tersebut diharapkan memberi kontribusi terhadap kemajuan dunia yang lebih aman dari ancaman kesehatan.

“Makin banyak negara yang tergabung dalam GHSA. Ada tiga negara baru yaitu Argentina, Pantai Gading dan Mongolia,” kata Menteri Kesehatan (Menkes), Nila FA Moeloek dalam pembukaan GHSA 2016, di Jakarta, Selasa (24/8).

Hadir dalam kesempatanitu, perwakilan WHO untuk Indonesia, Jihane Tawilah.

Menkes menjelaskan, bagian penting dari GHSA adalah implementasi dari paket aksi dalam agenda keamanan kesehatan global. Ada 11 paket aksi yang akan dilakukan dan hal itu selaras dengan peraturan kesehatan internasional.

“Di sejumlah negara, banyak aturan yang sukar dilaksanakan. Kami berharap masukan, pengalaman dan praktik terbaik yang disampaikan dalam forum bisa membuat paket aksi lebih mudah diterapkan,” ucap Nila Moeloek.

Ditambahkan, komunikasi dan koordinasi di antara stakeholder memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Paket Aksi. Terutama, saat muncul penyakit menular yang berpotensi epidemi, bahkan pandemi yang cenderung lebih sering terjadi.

“Dalam dekade terakhir, setidaknya dua pandemi telah dilaporkan di dunia yaitu SARS pada 2002 dan influenza A pada 2009,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Menkes, dua keadaan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau PHEIC telah dilaporkan yaitu penyakit ebola pada 2014 dan virus zika pada 2016.

“Melalui pertemuan ini, sesama anggota GHSA bisa memperkuat kapasitas dirinya dengan melakukan deteksi, upaya pencegahan dan tanggapan serius atas ancaman kesehatan masyarakat global,” ucap Menkes.

Sementara itu, Jihane Tawilah mengatakan, memperkuat keamanan kesehatan antara negara anggota GHSA harus dilakukan, tak hanya untuk menekan jumlah kesakitan tetapi juga dampak sosial ekonomi atas kasus yang terjadi.

“Pergerakan orang yang makin global, membuka peluang atas ancaman kesehatan global. Untuk itu, masing-masing negara diminta untuk selalu siaga dengan memperhatikan 11 langkah aksi GHSA,” kata Jihane menandaskan. (TW)