Category: Berita

Kepadatan arus mudik diprediksi terjadi di titik pertemuan tol Purbaleunyi dan Cipali di km 68. Kementerian Kesehatan mengingatkan pemudik untuk memanfaatkan pos kesehatan yang tersedia.

Kementerian Kesehatan dalam arus mudik lebaran tahun ini menyiagakan 3.583 sarana kesehatan, termasuk di antaranya 870 pos kesehatan. Perubahan pola pelayanan di pos kesehatan diberlakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan parah.

“Tim lebih aktif turun ke lapangan tidak hanya menunggu di pos kesehatan,” kata Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo dalam rilisnya, seperti dikutip dari sehatnegeriku.com, Minggu (10/6/2016).

Secara khusus, Kementerian Kesehatan menyiagakan 20 pos kesehatan dengan ambulans roda 4 maupun roda 2 di Brebes, serta 5 pos kesehatan dengan ambulans roda 4 maupun roda 2 di Tegal. Kedua lokasi ini diperkirakan menjadi titik kemacetan dalam arus balik.

“Khusus masuk tol Brebes Timur dan Pejagan disiapkan masing-masing 3 ambulans roda 2,” tambah Bambang.

Sebanyak 2 pos kesehatan yang terintegrasi dengan kepolisian dan PT Jasa Marga juga disiagakan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Jawa Barat. Tim ini diprioritaskan di Tol Palimanan, selain di Plumbon, Ciperna, Kanci dan Losari.

“Pihak Kemenhub sudah menyetujui dan mengizinkan petugas kesehatan untuk masuk tol jika dibutuhkan,” kata Bambang.

http://health.detik.com/

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengamankan sejumlah vaksin yang didapat dari 28 sarana pelayanan kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap kasus peredaran vaksin palsu.

“Umumnya 28 sarana pelayanan kesehatan itu merupakan rumah sakit swasta, klinik, dan rumah sakit bersalin,” kata pelaksana tugas Kepala BPOM, Tengku Bahdar Johan Hamid, di Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2016.

Bahdar enggan menyebutkan nama-nama rumah sakit tersebut. Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan lebih dulu. Setelah itu, barulah pihaknya mengumumkan nama-nama sarana pelayanan kesehatan tersebut. “Segera akan kami ungkap,” ujarnya.

Ke-28 sarana pelayanan kesehatan tersebut, menurut Bahdar, berada di sembilan wilayah cakupan pengawasan Balai POM, yaitu Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, Surabaya, dan Batam.

Namun Bahdar belum bisa memastikan vaksin-vaksin yang diamankan itu merupakan produk palsu. Dia mengambil contoh, Balai POM di Palu menemukan vaksin tersebut dibeli dari sumber yang tidak resmi. “Mungkin dibeli dengan harga murah, tapi bukan berarti palsu,” tuturnya.

Sejauh ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Keduanya mendapati ada lima sumber yang membuat rantai peredaran vaksin palsu tersebut. Daerah penyalur vaksin ilegal itu di antaranya Pondok Aren, Bekasi, Subang, Semarang, dan Jakarta.

Daerah Subang, menurut Bahdar, menyalurkan vaksin-vaksin tersebut ke kawasan Indonesia timur. Sedangkan empat daerah lain menyalurkannya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Bahdar mengatakan pengawasan terhadap vaksin palsu masih terus berlanjut di 32 provinsi sesuai dengan wilayah cakupan Balai POM. Pihaknya juga telah memerintahkan Sarana Produksi dan Distribusi mengevaluasi sistem pendistribusian dan sumber produk yang disalurkannya.

“Kami dari Badan POM prihatin. Kami kecewa terhadap perbuatan kriminal yang masuk ke ranah bayi,” ucapnya.

https://nasional.tempo.co/

 

Sejumlah penjaga apotek rakyat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, memasang wajah datar saat saya menanyakan beragam vaksin dasar untuk bayi.

“Lagi nggak ada,” ujar seorang pria di balik meja etalase sambil menggeleng pelan.

“Vaksin?” tanya pemuda bertubuh mungil di toko lain. Tangannya menepuk rekan di sebelahnya. Yang ditepuk duduk menunduk dan melambaikan tangan, mengisyaratkan tidak punya.

Namun, ada pula yang meladeni. Darinya saya mengetahui bahwa vaksin untuk bayi dapat diperoleh tanpa resep dokter dengan harga yang jauh lebih murah, walau tiada jaminan bahwa vaksin tersebut adalah produk asli.

• Peneliti Indonesia ‘punya konstruksi’ vaksin untuk virus Zika
• Perlu ‘kesigapan’ menjelaskan Zika pada masyarakat
• Filipina mulai program vaksinasi demam berdarah pertama dunia

Praktik penjualan vaksin tanpa resep dokter di apotek rakyat seharusnya mendapat sorotan dari Kementerian Kesehatan, menurut Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta kepada BBC Indonesia.

Sebab, mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

“Memang pembinaan dan pengawasannya masih sangat lemah. Obat daftar G, yang seharusnya memakai resep dokter, hanya boleh di apotek. Tapi kita lihat toko obat juga banyak yang menjual (obat daftar G),” kata Marius dengan nada tinggi.

Marius mengutarakan argumentasinya ketika ditanya mengenai pengawasan terhadap peredaran vaksin dan obat sehubungan dengan ditemukannya vaksin palsu di sebuah apotek rakyat di Jakarta Timur oleh kepolisian, pekan lalu.

Penemuan itu kemudian dikembangkan aparat sehingga sebanyak 10 orang ditangkap di Jabodetabek atas dugaan terlibat jaringan pemalsu beragam vaksin dasar untuk bayi, termasuk campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG (Bacille Calmette-Guerin).

Penjualan di apotek

Menurut Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta, ada dua institusi yang berwenang mengawasi peredaran obat dan vaksin, yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Akan tetapi, lantaran terdapat PMK No.35 tahun 2014, wewenang BPOM untuk mengawasi peredaran obat di apotek beralih ke Kementerian Kesehatan.

“Apotek ada dua, apotek biasa dan apotek rakyat, toko obat yang telah dinaikkan statusnya menjadi apotek karena menjual obat resep dokter. Nah, sudah menjadi tugas Kementerian Kesehatan untuk mengawasi apotek-apotek tersebut,” kata Marius.

Kementerian Kesehatan tidak membantah bahwa vaksin bisa dibeli di apotek rakyat.

“Karena tersedia barangnya, ada yang dipasarkan (apotek rakyat),” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi seraya menghela napas panjang.

Untuk kontrol dan pengawasan, Oscar merujuk Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Fungsi pengawasan ada di BPOM. Kalau untuk pengadaan vaksin, terus terang sudah sesuai dengan rantai distribusinya, sudah terstruktur. Malah catatan pelaporannya sudah kita bakukan,” kata Oscar.

Penelusuran

Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri mengaku telah menelusuri pemalsuan vaksin, namun jumlahnya tidak sebesar yang ditemukan kepolisian.

“Sudah lama vaksin palsu kita deteksi ada, 2014 sudah kita telusuri. Tetapi waktu itu sporadis sekali, ada yang di Aceh. Kita ketemu juga di Kramat Jati. Tapi waktu itu jumlahnya kecil, yang ditangkap Bareskrim ini jumlahnya besar,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tengku Bahdar Johan Hamid.

Berdasarkan keterangan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, dari 10 orang yang ditahan, lima orang di antara mereka diduga sebagai produsen, dua orang kurir, 2 orang penjual atau distributor, dan seorang pencetak label.

Pemalsuan ini sudah berlangsung sejak 2003 dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Keuntungan yang didapat dari praktik itu mencapai Rp25 juta setiap minggu.

Polisi, kata Boy, masih mengembangkan penyelidikan kasus ini terkait dugaan keterlibatan aparat negara.
“Karena vaksin ini kan obat yang distribusinya khusus ya, tidak bisa melalui jalur bebas. Biasanya (distribusi) dilakukan dinas-dinas kesehatan yang berada di daerah,” ujar Boy.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pengadaan vaksin hingga distribusi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah (pusat dan daerah) bertanggung jawab terhadap pengadaan yaitu membeli dari perusahaan farmasi, lalu pemerintah pula yang mendistribusikannya.

http://www.bbc.com/

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek meminta rumah sakit untuk tidak tergiur dengan tawaran produk vaksin berharga murah dari agen penjual obat. Demi alasan kesehatan, belilah vaksin sesuai prosedur yang benar.

“Harus diingat vaksin itu dimasukkan dalam tubuh anak, jadi pastikan mutunya. Jangan tergiur dengan biaya yang lebih murah,” kata Nila FA Moeloek kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (24/6) menanggapi temuan vaksin palsu di DKI, Banten dan Jawa Barat.

Nila menambahkan, vaksin palsu tersebut kemungkinan beredar di klinik dan rumah sakit swasta. Karena pembelian vaksin di rumah sakit pemerintah dilakukan melalui e-catalog, yang mana keamanan produknya terjamin.

“Pembuat vaksin palsu menyasar pada klinik dan rumah sakit swasta yang melakukan sendiri pembelian obat-obat maun vaksinnya,” tutur Menkes.

Untuk itu, ia berharap, masyarakat yang ada di seputaran lokasi ditemukannya peredaran vaksin palsu di wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat untuk melaporkan anaknya yang sakit setelah mendapat vaksinasi.

“Para pelaku pembuat vaksin palsu menyebut isi dari vaksin adalah cairan infus dan antibiotika. Jika dilihat dari bentuk botolnya yang kecil, kemungkinan tidak berdampak,” kata Menkes.

Tentang isi vaksin palsu, Menkes belum dapat menjelaskan, karena masih dalam pengujian di laboratorim Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dan proses pengujian barus selesai dalam tiga hari.

Namun, yang dikhawatirkan Nila Moeloek adalah produk tersebut dibuat secara tidak steril. Apalagi, informasi menyebutkan pembuatan vaksin palsu itu menggunakan botol dan vial bekas.

“Botol dan vial vaksin tersebut diambil dari sampah rumah sakit yang tidak dihancurkan. Jadi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Nila.

Menkes mengungkapkan, peredaran vaksin palsu sebenarnya sudah terdeteksi Badan POM sejak 2013 lalu. Namun, pelakunya belum bisa ditangkap karena berpindah-pindah.

“Kami berterima kasih pada Bareskrim Polri yang sudah membongkar kasus vaksin palsu ini. Kami minta mereka dihukum seberat-beratnya, karena kami tak mentolerir tindakan pemalsuan tersebut,” ucap Nila Moeloek.

Oleh Bareskrim, kasus tersebut sudah diselidiki sejak tiga bulan lalu dan kini terungkap bahwa peredaran vaksin palsu untuk imunisasi bayi sudah berlangsung selama belasan tahun.

“Jika ada fasilitas layanan kesehatan yang terlibat dalam kasus ini akan kami beri sanksi sesuai hukum yang berlaku,” kata Nila menegaskan.

Ditanya apakah kasus ini mengganggu progarm imunisasi nasional, Menkes menegaskan, belum. Karena pada program imunisasi nasional, pemerintah membeli produk pada perusahaan farmasi yang terpercaya.

“Jika ada orangtua yang tidak yakin dengan pemberian vaksin terhadap anaknya. Bisa berkonsultasi dengan dokter agar dilakukan vaksinasi ulang untuk kekebalan sempurna,” ujar Menkes menandaskan. (TW)

{jcomments on}