Category: Berita

BPOM-IPB Kerja Sama Keamanan Pangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) guna meningkatkan keamanan pangan masyarakat, lewat program pengembangan Pusat Kajian Kebijakan Keamanan Pangan (PK3P).

“Perlu terobosan untuk perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih baik, meningkatkan daya saing produk pangan dan menaikkan kapasitas sumber daya manusia (SDM),” kata Kepala BPOM Roy Sparringa di Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut Roy, dilibatkannya perguruan tinggi dalam sosialisasi keamanan pangan masyarakat karena IPB merupakan sumber daya ilmiah. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang solid karena berdasarkan hasil penelitian.

Karena itu, Roy berharap, PK3P dapat menjadi pusat unggulan bagi Indonesia dalam meningkatkan keamanan pangan. Karena melakukan pendekatan kemitraan lintas sektor, terutama dari perguruan tinggi.

“Inisiasi pengembangan PK3P ini adalah rintisan awal untuk meningkatkan keamanan pangan dengan memperkuat implementasi kebijakan dan regulasi menggunakan pendekatan ilmiah dan obyektif,” ujar Roy.

Ke depannya, Roy berharap kerja sama serupa dengan perguruan tinggi lainnya dapat semakin luas dan berkembang. Perguruan tinggi memiliki
spesialisasi dan potensinya masing-masing untuk memperkuat keamanan pangan di industri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan penanganan kejadian luar biasa keracunan pangan.

“Kerja sama ini semoga menjadi penguat komitmen kita untuk bersama-sama memajukan keamanan pangan nasional. Selain memperkuat posisi BPOM di kancah regional maupun internasional,” tuturnya.

Ditambahkan, PK3P juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam
pelaksanaan kajian kebijakan keamanan pangan melalui riset, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan mutakhir. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan Asia Bahas Resistensi Antimikroba

Menteri kesehatan dari 12 negara di Asia Pasifik bertemu di Tokyo, Jepang untuk membahas masalah resistensi antimikroba (AMR) yang makin berkembang di Asia.

enteri-Menteri Kesehatan Bahas Resistensi Antimikroba (AMR) di Asia

Pertemuan yang digelar Kementerian Kesehatan,Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang bersama badan kesehatan dunia WHO Regional Asia Tenggara (SEARO) dan Regional Pasifik Barat (WPRO) pada 16 April lalu itu saling berbagi pengalaman mengenai situasi dan program pengendalian AMR di negara masing-masing.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan itu menegaskan komitmen Indonesia dalam pengendalian AMR, antara lain lewat Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) yang dibentuk pada 2014.

Pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba dilakukan di144 rumah sakit rujukan serta Puskesmas di 5 provinsi pilot project.

“Pada April ini Indonesia akan melakukan review program AMR dan menyempurnakan Rencana Aksi Nasional, dengan asistensi WHO SEARO. Proses ini akan melibatkan berbagai sektor,” kata Menkes dalam siaran pers yang diterima Senin (18/4).

Ditambahkan, pakar AMR dari WHO, badan pangan dunia FAO, dan organisasi kesehatan hewan dunia OIE serta akademisi dan praktisi yang hadir pada pertemuan itu, mengingatkan ancaman kesehatan global yang serius bila AMR tidak segera ditangani secara terpadu dan multisektoral.

“Karena resistensi antimikroba tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga pada hewan dan tanaman,” ujarnya.

Karena itu, negara-negara yang hadir dalam pertemuan menyepakati penggunaan pendekatan One Health, yang melibatkan sektor kesehatan, pertanian (termasuk peternakan dan kesehatan hewan) dan lingkungan untuk penanganan masalah AMR.

“Sebab kegagalan atau keterlambatan dalam menangani AMR akan berdampak negatif yang masif terhadap kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan dan tujuan pembanguan berkelanjutan,” kata Nila Moeloek.

Pada akhir pertemuan bertajuk “Tokyo Meeting of Health Ministers on Antimicrobial Resistance in Asia” itu disepakati pula Komunike Bersama yanh berisi komitmen untuk pengendalian AMR secara terpadu dan kolaboratif. Selain penguatan program melalui Rencana Aksi Nasional yang sejalan dengan Rencana Aksi Global.

Hasil Pertemuan Tokyo itu akan dibawa dan ditindak-lanjuti pada pertemuan G7 di Jepang pada Mei 2016 dan UN General Assembly pada September 2016. (TW)

{jcomments on}

Not Spending Money on Mental Health Costs the World $1 Trillion a Year

Spending on counseling or medication to treat mental health issues can be an expensive, but new research from the World Health Organization indicates that the global community cannot afford to not treat mental illnesses.

Every dollar invested in mental health treatment sees a $4 return based on better health and ability to work, according to a WHO study published on Tuesday. The first-of-its-kind study estimates the global cost of untreated mental health disorders to be $1 trillion a year.
“We know that treatment of depression and anxiety makes good sense for health and wellbeing; this new study confirms that it makes sound economic sense too,” Margaret Chan, the director-general of WHO, said in a statement.

The study’s release coincides with the 13th Annual World Health Care Congress, which began on Monday in Washington, D.C. Over the next two days, officials from WHO, the World Bank, and various aid organizations will develop an international agenda to expand mental health programs.

Researchers calculated treatment costs and health outcomes in 36 countries of varying wealth from 2016 to 2030. Applying a meta-analysis of past studies regarding depression and anxiety’s impact on workplace productivity and absenteeism, they estimated that a failure to scale up mental health programs would lead to 12 billion days (or 50 million years) of lost work annually over the next 15 years.

Rates of depression and anxiety have increased 50 percent (from 416 million to 615 million people) from 1990 to 2013. That figure will likely increase, given that nearly 20 percent of people involved in emergencies or humanitarian crises, such as the Syrian conflict, experience depression or anxiety.

Yet available treatment remains minimal. Governments spend an average of 3 percent of their health budget on mental health, according to WHO’s figures. That’s left a large number of people in need of services without help, especially in poor nations.

In some low-income countries in Africa, Asia, and Latin America, there are as few as a single mental health worker for a population of 1 million or more. Wealthy nations typically have one mental health worker for every 2,000 people.

To properly address mental health, governments in the 36 counties examined will need to invest $147 billion, primarily on counseling services and medication. WHO’s research found that an uptick in available services will lead to a 5 percent increase in work participation, which will in turn generate $399 billion. Increased mental health programs will also contribute to overall health, with researchers estimating the investment will translate to an additional 43 million years of healthy living, valued at $310 billion.

“This is not just a public health issue—it’s a development issue,” Jim Yong Kim, president of the World Bank Group, said in a statement. “We need to act now because the lost productivity is something the global economy simply cannot afford.”

http://www.takepart.com/

Pakar kesehatan AS benarkan keterkaitan Zika dan kelainan bayi saat lahir

Pusat Pengendalian dan Pencegah Penyakit AS, CDC, sudah membenarkan bahwa virus Zika menyebabkan beberapa kelainan pada bayi yang baru lahir, termasuk microcephaly.

Tahun lalu, ratusan bayi di Brasil lahir dengan microcephaly, sindrom yang menyebabkan anak-anak terlahir dengan kepala yang sangat kecil.

Kelainan tersebut bertepatan dengan kenaikan jumlah infeksi Zika, sehingga pakar mencurigai keterkaitannya dengan virus yang disebarkan oleh nyamuk tersebut.

Penelitian kini sudah membenarkan kekhawatiran para pakar tersebut, kata CDC.

“Penelitian ini menandai titik balik dalam penyebaran Zika. Kini jelas bahwa virus tersebut menyebabkan microcephaly,” kata Dr Tom Frieden, kepala CDC.

Pada Senin, pejabat kesehatan AS mengingatkan bahwa dampak penyebaran Zika bisa lebih parah dan mereka meminta dana tambahan untuk melawan virus tersebut.

“Semua yang kita ketahui tentang virus ini tampaknya lebih menakutkan dari yang kita pikirkan sebelumnya,” kata Dr Anne Schuchat dari CDC.

Virus Zika pertama didiagnosis pada 1947 di Uganda, tapi gejalanya cenderung tidak berbahaya, seperti gatal-gatal, sakit pada persendian dan demam.

Penyebaran Zika terbaru pada 2015 di Brasil dan gejalanya kini semakin parah. Hampir 200 bayi meninggal karena virus ini.
Peneliti kini mempelajari kenapa dalam beberapa kasus virus tersebut menyebabkan kelainan pada beberapa kelahiran tapi tidak berdampak pada kelahiran lainnya.

Beberapa perempuan yang terinfeksi Zika saat hamil melahirkan bayi-bayi yang sehat.
Kini ada 346 kasus Zika yang terkonfirmasi di AS, menurut CDC, dan semuanya terkait dengan perjalanan.

http://www.bbc.com/

Peserta Mandiri Tak Mampu Bayar Iuran Diusulkan Masuk Skema Jamkesda

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris menyatakan, peserta mandiri yang tak mampu lagi membayar iuran bulanan, diusulkan untuk masuk skema Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

“Diharapkan tidak ada lagi peserta mandiri yang kesulitan saat berobat, karena iurannya sudah ditangani pemerintah daerah lewat Jamkesda,” kata Fachmi dalam acara “Public Expose” 2016 di Jakarta, Rabu (13/4).

Fachmi menjelaskan, peserta mandiri yang bisa masuk dalam skema Jamkesda adalah mereka yang tidak masuk kelompok PPU (pekerja penerima upah). Kondisi ekonomi keluarga saat itu sedang memburuk, sehingga perlu dibantu sementara.

“Tapi ada konsekuensinya, jika kondisi keuangan membaik harus segera lapor. Mereka juga akan pengawasan dalam pengurusan pasport, surat izin mengemudi atau kartu tanda penduduk jika ternyata tidak memberi data yang benar,” tutur Fachmi.

Dalam kesempatan itu, Fachmi Idris yang didampingi seluruh jajarannya membantah BPJS Kesehatan kesulitan uang dalam membayar klaim. Karena hingga akhir tahun lalu memiliki aset lancar berupa uang kas sebesar Rp 1,94 triliun.

Selama ini, BPJS Kesehatan memang mencatatkan angka missmacth. Missmatch di sini timbul akibat tingginya pembayaran klaim, sementara tidak diimbangi dengan iuran yang masuk.

Proyeksi dari RKAP (Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan) 2016, BPJS Kesehatan masih defisit sebesar Rp 9,25 triliun. BPJS Kesehatan akan menaikkan iuran sehingga ada potensi tambahan Rp 2,19 triliun. Sehingga masih ada potensi defisit sekitar Rp 7,06 triliun di tahun ini.

“Jadi tidak benar kami BPJS Kesehatan nggak punya uang buat bayar klaim dari rumah sakit. Buktinya kita punya kas tahun lalu setelah audit sebesar Rp 1,94 triliun,” katanya.

Fahmi menjelaskan, dana kas sebesar itu berasal dari sisa penerimaan setelah dipotong manfaat atau klaim sebesar Rp57,80 triliun.

Sementara penerimaan berasal iuran premi sebesar Rp52,78 triliun, penerimaan dari suntikan negara lewat Penanaman Modal Negara (PMN) yang cair pada September 2015 sebesar Rp 5 triliun, serta hasil dana kelola investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,67 triliun.

“Kita kerja keras dan berhasil mengumpulkan yield dari investasi di beberapa instrumen sebesar Rp 1,67 triliun. Memang BPJS Kesehatan akan selalu missmatch klaim dengan iuran, tapi kita kurangi dengan imbal dari hasil investasi kami,” ucapnya.

Kalaupun banyak kasus rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang sulit mencairkan klaim, ujar Fahmi, hal itu terjadi karena dokumen yang disertakan belum lengkap, atau harus diverifikasi kembali.

“Kita ada uang. Pembayaran klaim pada prinsipnya kalau berkas lengkap pasti cepat. Kan harus confirm, clarified, and qualified. Kalau nggak hati-hati nanti bisa jadi temuan, soalnya ini negara, harus hati-hati keluarkan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, klaim berasal dari jumlah kunjungan atau pemanfaatan fasilitas kesehatan peserta BPJS Kesehatan sebanyak 100,62 juta kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudian ada 39,81 juta rawat jalan, dan 6,31 juta kunjungan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) di rumah sakit atau poliklinik.

“Selama 2015, program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 19.969 FKTP, 1.847 rumah sakit, dan 2.813 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek, optik, dan lainnya,” kata Fahmi.

Fachmi mengemukakan, tahun ini BPJS Kesehatan kembali mendapat opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Untuk Laporan Tahun 2015, audit dilakukan KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (MSSL) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited. (TW)

{jcomments on}

Diklaim Halal, Kemkes Sosialisasikan Vaksin Meningitis Terbaru

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyosialisasikan produk vaksinasi meningitis terbaru bernama meningokokus (ACYW-135) yang diklaim halal, bagi para calon jemaah haji dan umrah.

“Ini vaksin keluaran terbaru yang diproduksi Bio Farma dan baru akan diaplikasikan pada pemberangkatan haji Mei 2016 mendatang,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo di Bekasi, beberapa hari lalu.

Menurut dia, jenis vaksin terbaru itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari vaksin sebelumnya, namun harganya relatif lebih murah.

Vaksin meningitis meningokokus yang merupakan vaksin kuadrivalen (ACYW ) dengan sediaan polisakarida telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Indonesia memang bukan daerah endemik, tetapi bagi setiap jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah, wajib melakukan suntikan meningitis. Ini diwajibkan,” katanya.

Biaya vaksin tersebut sepenuhnya telah dibiayai oleh negara sehingga akan diberikan secara gratis kepada seluruh calon jemaah haji dan umrah. “Idealnya, vaksin itu disuntikkan dua minggu sebelum berangkat secara gratis,” ujarnya.

Vaksin itu penting, mengingat situasi cuaca panas pada bulan September di Arab Saudi yang mencapai 50 derajat Celcius. Sehingga kondisi itu bisa menjadi ancaman kesehatan bagi para calon jemaah haji Indonesia.

Menurut Untung, selain predikat Arab Saudi sebagai negara epidemis penyakit meningokokus, juga untuk melindungi para jemaah haji dan umrah dari penularan infeksi meningitis yang sangat berisiko.

“Apalagi, ketika dalam kondisi penuh sesak pada puncak ibadah haji, pengurusan akomodasi, dan saat berada dalam transportasi umum, virus berbahaya itu dapat dengan mudah menyebar dari satu jemaah ke jemaah lainnya,” katanya menandaskan. (TW)

{jcomments on}

BPOM Sita 4 Juta Lebih Produk Pangan Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui operasi gabungan Operasi Opson V di Indonesia menyita 4.557.939 produk pangan ilegal yang tidak memenuhi syarat dengan nilai keekonomian lebih dari Rp18 miliar.

“Ada 46 sarana yang digeledah. Temuan yang terbesar adalah tanpa izin edar dengan 33 sarana atau 72 persen dari total keseluruhan,” kata Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/4).

Wilayah temuan produk pangan lokal tanpa izin edar tersebut tersebar di 13 wilayah di antaranya Aceh, Jambi, Palembang, Jakarta, dan Surabaya.

Sedangkan produk pangan impor tanpa izin ditemukan di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Denpasar, Makassar, dan Manado.

Jenis-jenis produk tersebut antara lain susu, makanan ringan, minuman kaleng, minuman beralkohol, sirup, kopi, cokelat, bumbu, makanan kaleng dan AMDK.

Di antara produk tanpa izin edar tersebut juga terdapat merek ternama seperti Milo, susu Nestle Lactogen, susu Anlene Gold, dan Nestle Cerelac.

Produk-produk itu diimpor secara ilegal melalui penyelundupan jalur laut dengan memanfaatkan jalur non-pelabuhan resmi dari beberapa negara seperti Malaysia, Korea, Taiwan, Singapura, Thailand, Turki, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Perancis, Spanyol, dan Chili.

Roy mengungkapkan, nilai keekonomian dari produk tanpa izin edar mencapai Rp17,5 miliar. “Pengiriman produk ke wilayah lain di Indonesia melalui jalur transportasi laut, antar pulau tanpa proses pemeriksaan kepabeanan karena dianggap bukan sebagai barang impor,” katanya.

Selain itu, Operasi Opson V di Indonesia yang dilakukan atas kerja sama BPOM, Bareskrim Polri, NCB Interpol Indonesia, dan Bea Cukai juga telah menggeledah dua ruko yang dijadikan gudang produk impor ilegal tanpa izin edar di Bengkalis, Riau.

Pelaku mengelabui petugas keamanan dengan menempelkan tulisan “disewakan” pada bangunan untuk memberi kesan bangunan kosong padahal menjadi gudang penyelundupan produk impor.

Operasi Opson merupakan operasi pemberantasan pangan ilegal yang dimulai pada 2011 dengan partisipasi 10 negara di Eropa. Operasi Opson V pada 2016 merupakan yang diikuti pertama kali oleh Indonesia dengan total 57 negara yang berpartisipasi. (TW)

{jcomments on}

Digelar Serentak, 62 Ribu Lulusan Prodi Kesehatan Ikut Uji Kompetensi

Sekitar 62 ribu mahasiswa dan lulusan program pendidikan kesehatan, seperti bidan, perawat dan profesi ners mengikuti uji kompetensi yang digelar secara nasional mulai 2 April hingga 16 April mendatang.

“Setelah profesi Ners dan lulusan prodi kebidanan, pada 16 April mendatang digelar uji kompetensi bagi lulusan prodi keperawatan,” kata Direktur Penjaminan Mutu, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Aris Junaidi seperti dalam siaran persnya.

Disela kunjungannya dalam pelaksanaan uji kompetensi lulusan prodi kebidanan, di Politeknik Kesehatan Makassar, Sabtu (9/4) lalu, Aris menuturkan, tempat pelaksanana kompetensi dibagi dalam 4 region yaitu untuk wilayah Sumatera di kota Medan, wilayah Jawa di Jakarta, wilayah Indonesia tengah di kota Surabaya dan wilayah Indonesia timur di kota Makassar.

Ditambahkan, uji kompetensi bagi tenaga kesehatan dilakukan secara nasional guna
mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik guna meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi bidang Kesehatan. Sehingga diperoleh data kualitas tenaga kesehatan secara keseluruhan.

” Diharapkan, tenaga kesehatan kita seperti bidan, perawat dan profesi ners yang dibutuhkan baik di dalam maupun luar negeri dapat lebih mudah mendapat kesetaraan. Mereka juga mendapat pengakuan, jika ingin kerja di luar negeri,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada itu menegaskan, pelaksanaan uji kompetensi juga merupakan amanat Undang Undang (UU) No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No 38/2014 tentang Keperawatan.

“Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), standarisasi registrasi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk melindungi serbuan tenaga kesehatan asing,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Aris Junaidi, pihaknya akan teris melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan uji kompetensi mulai dari subtansi ujian, soal, sumberdaya dan sistem kelembagaan penyelengara ujian secara berkesinambungan.

Guna mendapat hasil seperti yang diharapkan, lanjut Aris, Kemristekdikti bekerja sama dengan berbagai elemen seperti orga
nisasi profesi dan asosiasi perguruan tinggi. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat peningkatan mutu uji kompetensi nasional.

“Uji kompetensi yang dilakukan secara nasional merupakan salah satu upaya menjamin mutu lulusan, mengarahkan implementasi kurikulum dan dasar proses pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan bagi Kementerian,” ujar Aris menegaskan.

Disebutkan, jumlah peserta ujian program studi profesi ners sebanyak 18.315 orang, yang berasal dari 257 institusi pendidikan. Mereka ujian berbasis komputer (CBT) pada 62 CBT centers.

Sedangkan program kebidanan dan keperawatan masih menggunakan metode ujian Paper Based Test (PBT). Karena masih banyak institusi pendidikan yang belum siap dengan komputer.

“Untuk program kebidanan, uji kompetensi diikuti 28.020 peserta dari 554 institusi pendidikan diploma III kebidanan. Dan program diploma III keperawatan diikuti 16.556 peserta dari 416 institusi pendidikan,” katanya.

Aris sempat menyayangkan tingkat kelulusan uji kompetensi cenderung masih bersifat fluktuatif. “Karena itu, upaya perbaikan kepada lembaga pendidikan kita terus lakukan,” kata Aris Junaidi menandaskan.

Prosentase lulusan terendah untuk ketiga jenis program studi kesehatan itu terjadi pada periode I tahun 2015 yaitu 29,49 persen untuk diploma III keperawatan, 36,03 persen untuk program diploma III kebidanan dan 45,45 persen untuk profesi ners.

“Pada periode II tahun 2015 terjadi kenaikan prosentase kelulusan menjadi 53,61 persen pada program profesi ners, 64,38 persen pada diploma III keperawatan dan 71,78 persen pada diploma III kebidanan,” ucapnya.

{jcomments on}

Diabetes: Curbing the epidemic on our hands

The world celebrates World Health Day on Thursday and the WHO has decided to put diabetes in the spotlight for this year’s theme. Diabetes, along with other non-communicable diseases (NCDs), is the leading cause of death in Southeast Asia, taking the lives of up to 8.5 million people each year, one-third of whom are under 70 years old, leading to productivity losses.

As a developing country, Indonesia is facing a double burden of diseases. We are still fighting infectious diseases, without realizing that NCDs have grown silently to become the top killer.

In 2014, approximately 71 percent of deaths were attributed to NCDs and 6 percent of the total were due to diabetes. Yet, most of the population is still not aware of the urgency of combatting this disease.

Researchers have identified modifiable risk factors to prevent diabetes, i.e. maintaining normal body weight, eating a healthy diet and engaging in adequate physical activity.

The 2014 Global Status Report on NCDs revealed that 84 percent of Indonesian adolescents were physically inactive. The percentage of the Indonesian population that is overweight steadily increased from 2010 to 2014, from 17.2 to 20.7 percent and 24.4 to 28.1 percent for men and women, respectively.

Obesity also showed an increasing trend over recent decades and obesity prevalence in women has roughly doubled compared to that of men (7.8 percent vs 3.6 percent). Statistics showed a similar pattern in all other countries, which is why halting the epidemic should be our overarching goal now.

How did we end up like this?

First and foremost, this happened because of a lack of education. People still strongly believe that diabetes is a genetic disease; hence they embrace the diagnosis as part of inevitable heritage from their ancestors. Yes, genetic abnormality comes into play in type 1 diabetes. And yes, genetic hereditary may contribute to predisposition for type 2 diabetes, but the disease itself develops throughout one’s lifespan due to multifactorial causes.

People are also unaware of the early symptoms of diabetes, which usually include constant fatigue, thirst and cravings.

When you have a family predisposition to diabetes, it is better to get regular checkups and to start paying attention to your lifestyle.

Second, it is because we live in what public health experts call an obesogenic environment — an environment that promotes gaining weight and one that is not conducive to weight loss. Jakarta is a perfect example.

We have all gone through the phase of making life goals to work out more and eat healthily. But many of us have failed. Staying outdoors is out of the question as the air is severely polluted, sidewalks are crowded with vendors and using private vehicle is much more comfortable than sharing public transportation.

All these things beyond our personal choice that directly — or indirectly — affect our population’s health are called social determinants of health.

Over time, governments have made tremendous efforts to create a less obesogenic environment for us. We have seen an amazing transformation in Bandung, as well as improvement in public transportation and investment in green spaces in Jakarta.

What can we do to curb the epidemic?

We can start with ourselves and families, with good intentions to live long and healthy lives.

New research in India shows that consumption of white rice is the main culprit of the high prevalence of diabetes in India and more generally Southeast Asia. Nutritionists recommend red or brown rice.

The WHO has also released new recommendations for daily sugar intake of a maximum of 25 grams (six teaspoons) and integrating more than 400 grams of vegetables and fruits daily into the diet.

It is always better to avoid processed foods as they usually contain high salt, high sugar and high fat. Physical activity should be at least 150 minutes per week of moderate intensity exercise.

Or there is always the choice of taking the stairs, campaigned a few months ago at the WHO headquarters as #WalkTheTalk #StepUp.

Although the social determinants of our health mostly rely on policymakers and governments, we have the power to put pressure on this matter and urge them to address the problem. Governments must understand that globalization and urbanization play major roles in shaping our society.

Therefore, they need to work beyond health sectors intertwined with this problem.

Collaboration between transportation, urban planning, sport and education departments is necessary to reach physical activity targets. Amsterdam has not always been the cycling-friendly city we all know today, but people advocated for their rights and the transformation has been nothing short of great.

Multisectoral population-based action related to the production, distribution and marketing of food is also needed to protect our consumption patterns.

The UK recently undertook new measures in tackling childhood obesity by implementing a sugar tax on high-sugar drinks and allocating the surplus to fund sports programs in elementary school.

All in all, population health should be the priority in every process of creating new policies.

Time is pressing and the burden is growing. If we continue with business as usual, we know where this epidemic curve is heading.

As public health expert Majid Ezzati said regarding obesity: “Unless we make healthy food options like fresh fruits and vegetables affordable for everyone, and increase the price of unhealthy processed foods, the situation is unlikely to change.”

***
The writer is a general practitioner at the Indonesian Red Cross (PMI) Hospital in Bogor, West Java, who graduated from the School of Medicine at the University of Indonesia. She obtained her Master’s of Health Science in public health from Erasmus University in Rotterdam, the Netherlands, and was an intern at the WHO headquarters in Geneva, Switzerland.

http://www.thejakartapost.com/

Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Diminta Berstandar Internasional

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah bersungguh-sungguh meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang memprioritaskan pemberangkatan jamaah lansia. Jamaah lansia tentu lebih beresiko terhadap berbagai penyakit.

“Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII DPR pekan lalu ke Arab Saudi, kami meninjau BPHI (Balai Pengobatan Haji Indonesia). Terua terang tidak ada yang baru. Fasilitasnya tidak jauh beda dari tahun lalu. Sementara, fasilitas tahun lalu itu saja masih jauh dari memuaskan”. katanya kepada Republika.co.id, Selasa (12/4).

Saleh menegaskan semestinya Balai Pengobatan Haji Indonesia pelayannya sudah mengarah kepada standar internasional. Apalag ini yang sebenarnya merupakan salah satu aspek yang dituntut dan dipersyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sayangnya, BPHI kita di Saudi masih jauh dari standar itu.

“Balai pengobatan dan kesehatan mestinya mengikuti standar Joint Commission Internasional (JCI). Itu menyangkut fasilitas, tenaga medis, kebersihan, dan termasuk desain ruangan perawatan. Jujur saja, BPHI kita di Saudi masih jauh dari standar itu,” ungkapnya.

Dalam konteks itu, maka Komisi VIII DPR meminta pihak kementerian kesehatan segera melengkapi sarana prasarana BPHI di tanah suci. Termasuk penyediaan mobil-mobil ambulans yang siaga 24 jam pada musim haji. Ini penting terutama menghadapi musim haji yang diperkirakan jauh lebih panas dari tahun lalu.

“Tahun lalu, ada beberapa mobil ambulans yang tidak bisa beroperasi. Tahun ini, semua mobil itu mestinya sudah diperbaiki. Bahkan kalau perlu harus ditambah sesuai dengan rasio jumlah jamaah haji Indonesia yang lansia dan risti.” tegas Saleh.

http://www.republika.co.id/