Category: Berita

Imunisasi polio merupakan cara paling efektif untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh virus polio liar yang ada di lingkungan tempat tinggal. Melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio diharapkan ada 23 juta anak yang terlindungi.

Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam acara pencanangan PIN Polio di Taman Cerdas Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/3).

Pencanangan PIN 2016 dilakukan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ditandai dengan penetesan vaksin kepada bayi laki-laki bernama Raga Pendra putra, anak dari Rinto Jainudi warga Perumnas Mojosongo, Solo.

Hadir dalam kesempatan itu, Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) Puan Maharani, istri Gubernur Jawa Tengah, Atiqoh Ganjar Pranowo dan istri Walikota Surakarta, Elizabeth Endang Hadi Rudyatmo.

Vaksin polio masih diperlukan bagi anak Indonesia mengingat saat ini masih ada 2 negara yang endemis polio, yaitu Pakistan dan Afghanistan. Jika tidak terlindungi, dikhawatirkan ada anak Indonesia yang terjangkit virus polio “impor” dari 2 negara tersebut.

“Kita belajar dari pengalaman 2005 lalu, yang mana Indonesia telah mendapat sertifikat bebas polio dari WHO, tetapi ada warga yang lalai. Sehingga virus polio impor yang diduga kala itu dari nigeria menjangkiti sekitar 300 anak di Sumatera dan Jawa,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Menkes, diperlukan komitmen seluruh negara di dunia termasuk Indonesia untuk melakukan berbagai tahapan kegiatan menuju Dunia Bebas Polio 2020. Salah satu kegiatannya adalah pelaksanaan PIN Polio secara serentak bagi anak usia 0-59 bulan di seluruh Indonesia.

“Pelaksanaan PIN Polio ini bertujuan untuk memperkuat program imunisasi rutin yang sudah ada. Selain menutup kesenjangan imunitas akibat masih adanya daerah-daerah kantong dengan cakupan imunisasi rutin yang rendah,” ucap Menkes.

Nila Moeloek menegaskan, pelaksanaan PIN Polio 3026 sedikitnya menjangkau 95 persen cakupan dari sasaran 23 juta bayi dibawah 5 tahun. Dengan demikian, generasi muda Indonesia bisa sehat, bebas dari cacat tubuh akibat polio, produktif dan berdaya saing

“Melalui PIN polio ini diharapkan kantong2 imunisasi rutin yang masih rendah bisa tertutupi. Sehingga Indonesia bisa mempertahankan status sebagai negara bebas polio,” kata Nila seraya menambahkan PIN 2016 digelar di lebih dari 300 Pos PIN di seluruh Indonesia. (TW)

{jcomments on}

Kementerian Kesehatan memastikan skema tarif Ina Cbgs akan dievaluasi setelah Presiden menetapkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Donald Pardede, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, mengatakan revisi penetapan tarif Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) terus dipersiapkan. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah simulasi. Selain itu, dikumpulkan saran lintas kementerian sebagai dasar tarif pembayaran.

” resminya setelah Perpres ditandatangani. Besarnya belum bisa disebutkan namun lebih rendah dari usulan awal,” kata Donald di komplek DPR, Jakarta, Senin (7/3/2016)

Ina Cbgs merupakan patokan tarif tertinggi yang menjadi dasar pembayaran jasa medis oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan. Tarif ini telah memperkirakan lama perawatan, jasa medis, hingga kebutuhan obat. Dengan estimasi ini rumah sakit tidak dibolehkan memungut iuran apapun kepada pasien karena seluruh biaya telah ditanggung dalam skema ini.

Kementerian Kesehatan, kata Donald, juga tengah memperbaiki klasifikasi dalam Ina Cbgs. Saat ini terdapat 1.077 klasifikasi dalam sistem. Klasifikasi ini sepenuhnya mengadopsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa tentang jenis penyakit yang timbul di negara berkembang.

Dengan perbaikan klasifikasi ini maka diharapkan terjadi efisiensi dan peningkatan tarif Ina Cbgs. Peningkatan diperoleh karena klasifikasi penyakit yang tidak pernah muncul kasusnya di Indonesia dapat dialihkan skenario pembiayaannya kepada penyakit yang lebih sering muncul.

“Saat ini dimulai dari mata, jika selesai terus ke klasifikasi lain. Kami harapkan dalam dua tahun selesai,” katanya.

sumber: http://finansial.bisnis.com/

Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio secara serentak diseluruh Indonesia, kecuali DI Yogyakarta, pada 8-15 Maret 2016. Diharapkan sedikitnya 95 persen anak usia 0-59 bulan terlindungi kesehatannya dari virus polio.

“DI Yogyakarta tidak ikut dalam PIN Polio 2016 karena sejak 2 tahun lalu sudah menerapkan pemberian vaksin polio suntik secara rutin pada anak usia 0-59 bulan di wilayah tersebut,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam penjelasan pada wartawan, di Jakarta, Jumat (4/3).

Hadir dalam kesempatan itu, Sekjen Kemkes, Untung Suseno Sutardjo, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PLP), M Subuh dan Ketua Satgas Imunisasi, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Cissy B Kartasasmita dan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh.

Secara bertahap, vaksin polio oral yang biasa diberikan dalam pelaksanaan PIN akan digantikan model injeksi. Karena ternyata vaksin polio oral memiliki efek samping. virus polio yang dilumpuh dalam vaksin, terbawa melalui tinja (feses) lalu sehingga berpeluang menularkan pada anak lain.

Nila menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah mendapat sertifikat bebas polio dari organisasi kesehatan dunia WHO pada 2014 lalu. Namun, risiko terjadinya penularan masih tinggi mengingat virus polio liar masih bersikulasi di dunia.

“Saat ini masih ada 2 negara yang dinyatakan belum bebas dari polio, yaitu Pakistan dan Afghanistan. Karena itu, perlu digelar PIN untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak Indonesia terhadap virus polio liar yang mungkin “diimpor” dari negara lain,” katanya.

Dijelaskan, penularan virus polio yang berasal dari luar negeri (importasi) pernah terjadi di Indonesia pada 2005. Padahal sudah 10 tahun Indonesia tidak memiliki kasus polio.

“Kejadian itu bermula dr kasus di Sukabumi pada Januari 2005. Lalu kasusnya merembet ke Jawa dan Sumatera dengan total anak yang tertular mencapai 305 anak,” tutur Menkes.

Ditambahkan, virus polio import itu diduga berasal dari Nigeria yang menyebar melalui Timur Tengah. Penularan itu bisa terjadi karena ada sejumlah anak yang belum mendapat imunisasi polio sama sekali, lantaran orangtuanya enggan membawa anaknya ke layanan kesehatan guna mendapatkan imunisasi.

“Penularan virus terjadi cepat pada daerah-daerah kantong yang cakupan imunisasi polionya rendah selama beberapa tahun,” ujarnya.

Dijelaskan, penyakit polio disebabkan oleh virus yang menyerang saraf otot hingga pernasapan. Rata-rata penderita polio tidak langsung meninggal dunia, melainkan mereka menderita lumpuh layu.

“Semua anak-anak yang sehat umur 0-59 bulan sekarang, harus diberi polio, tanpa terkecuali. Targetnya lebih dari 23 juta anak Indonesia, melakukan imunisasi polio, ” ucap Menkes.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit, Kemkes M Subuh mengatakan, pihaknya telah menjamin segala kesiapan logistik PIN Polio 2016 bisa dilakukan secara serentak. Vaksin tersebut sudah sudah disebar hingga ke pulau terpencil dan kawasan perbatasan.

“Masalah logistik dan capacity building, kita pastikan pada H-7 logistik sudah berada di Puskesmas. Kita harapkan pada H-2 dan H-1 sudah ada di pos PIN Polio. Di seluruh Indonesia ada lebih dari 300 ribu pos,” ujarnya.

Untuk Provinsi Bali, lanjut Subuh, terjadi pengunduran waktu pelaksanaan menjadi 15-22 Maret 2016. (TW)

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengingatkan orangtua untuk memberi vaksin pada anaknya. Karena pemberian vaksin, sebagai bagian dari pencegahan penyakit itu hukumnya wajib dalam Islam.

“Jadi masyarakat tak perlu ragu, apakah vaksin yanh digunakan halal atau tidak. Selagi hal itu digunakan untuk menjaga kesehatan lingkungan, penggunaan vaksin diperbolehkan,” kata Asrorun di Jakarta, Jumat (4/3) di sela penjelasan seputar Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

PIN kan digelar pada 8-15 Maret serentak di seluruh Indonesia, kecuali DI Yogyakarta. Karena daerah tersebut sejak 2 tahun lalu telah menerapkan pemberian vaksin polio injeksi. Secara bertahap, vaksin polio oral akan digantikan menjadi injeksi, karena tidak memiliki efek samping.

Asrorun menegaskan, perdebatan seputar kehalalan vaksin seharusnya tidak terjadi lagi, setelah MUI mengeluarkan fatwa vaksin halal. Hal itu juga sudah diatur dalam Undang-undang No 33 Tahun 2014, yang mengatur tentang produk makanan dan obat halal.

“Masyarakat seharusnya bisa menerima imunisasi jadi pengobatan preventif. Tapi jika belum ada materi yang tersertifikasi halal, bukan berarti itu tidak boleh diberikan untuk menjaga kesehatan,”ujarnya.

Apalagi, lanjut Asrorun, pemerintah saat ini juga tengah menyediakan vaksin halal, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang tentang makanan halal dan obat halal tersebut. (TW)

{jcomments on}

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek mengingatkan masyarakat untuk tidak menatap langsung proses terjadinya gerhana matahari total, dengan mata telanjang.

“Karena meski gelap, sinar ultraviolet (UV) tetap ada. Sinar ultravioletnya bisa mengenai mata, sehingga menimbulkan kerusakan. Bahkan tak menutup kemungkinan menyebabkan kebutaan,” kata Nila FA Moeloek disela jumpa pers tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN), di Jakarta, Jumat (4/3).

Hadir dalam kesempatan itu, Sekjen Kemkes, Untung Suseno Sutardjo, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PLP), M Subuh dan Ketua Satgas Imunisasi, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Cissy B Kartasasmita dan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh.

Nila menjelaskan, Gerhana Matahari Total (GMT) diperkirakan terjadi pada pagi hari, pada 9 Maret 2016. Fenomena langka itu terakhir terjadi di Indonesia pada 1988.

“Kejadian ini membuat masyarakat dunia terutama di Indonesia, memiliki antusias yang besar untuk melihat langsung kejadian itu,” ujarnya.

Namun, Menkes mengingatkan warga untuk tidak melihat proses gerhana matahari dengan mata telanjang, meski suasana menjadi gelap akibat terjadinya gerhana matahari total, namun. Karena ultra violet dalam sinar matahari tetap ada.

“Cukup lihat pantulannya saja. Atau gunakan kacamata yang benar-benar anti ultraviolet. Karena banyak juga kacamata berwarna hitam, tetapi tidak memiliki anti ultraviolet,” ujarnya.

Dijelaskan, pada saat mata menatap ke arah GMT, kondisi itu akan membuat pupil membesar dan sinar UV akan masuk ke dinding retina (macula). Fenomena itu akan menyebabkan kerusakan pada retina mata, bahkan bisa menimbulkan kebutaan.

“Bila tidak ingin kehilangan momen ini, masyarakat dapat menyiapkan alat filter atau kacamata khusus. Sehingga momen puncak yang berlangsung sekitar 3 menit ini dapat dinikmati dengan nyaman di mata,” katanya.

Disebutkan, GMT dapat disaksikan masyarakat di 11 provinsi di Indonesia, yakni Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. (TW)

{jcomments on}

Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Eni Gustina mengingatkan para ibu untuk menjaga pola hidup sehat selama masa kehamilan. Karena hasil surveilans yang dilakukan di 19 provinsi ditemukan 15 jenis kecacatan bawaan pada bayi.

“Ini disayangkan karena 15 jenis kecacatan bawaan itu sebenarnya bisa dicegah dan dideteksi dengan mudah, lewat gaya hidup sehat,” kata Eni Gustina dalam siaran pers memperingati Hari Kelainan Bawaan Sedunia (World Birth Defect Day), di Jakarta, Kamis (3/3).

Hasil surveilans yang dilakukan pada September 2014 lalu, diketahui ada sebanyak 231 bayi mengalami kelainan bawaan. Sebagian besar lahir dengan 1 jenis kelainan bawaan (87 persen) dan ditemukan pula bayi lahir dengan 1 jenis kelainan bawaan (13 persen).

Kelainan bawaan yang paling banyak ditemukan adalah kelompok sistem muskulo skeletal (talipes equinovarus) sebanyak 22,3 persen, sistem saraf (anenchepali, spina bifida dan meningochele) sebanyak 22 persen, celah bibir dan langit-langit sebesar 18,5 persen dan omphalocele sebesar12,5 persen.

“Meski penyebab utama kelainan kongenital adalah faktor genetik, infeksi dan lingkungan, namun sebenarnya banyak dari kelainan itu dapat dicegah, misalkan dengan vaksinasi serta konsumsi zat tertentu, seperti asam folat dan iodium,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Eni Gustina, penting untuk menghindari konsumsi obat yang tak direkomendasikan oleh dokter, alkohol atau zat berbahaya seperti pengawet dan pewarna buatan, hindari terpapar dari bahan berbahaya dan beracun seperti timbal, merkuri dan pestisida, beraktivitas fisik atau olahraga secara teratur, serta menghindari asap rokok selama kehamilan.

Eni menyebutkan, di Indonesia hingga saat ini kematian bayi baru lahir (neonatal) masih menjadi permasalahan kesehatan. Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka kematian bayi di Indonesia adalah 32 per 1000 kelahiran hidup dan kematian neonatal 19 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2012) .

“Saat ini, kelainan bawaan mempunyai kontribusi yang cukup besar sebagai penyebab kematian neonatal,” ujarnya.

Data laporan Riskesdas tahun 2007 menyatakan bahwa sebesar 1,4 persen bayi baru lahir usia 0-6 hari pertama kelahiran dan 18,1 persen bayi baru lahir usia 7-28 hari meninggal disebabkan karena kelainan bawaan.

Data WHO SEARO tahun 2010 juga memperkirakan prevalensi kelainan bawaan di Indonesia adalah 59.3 per 1000 kelahiran hidup. Jika setiap tahun lahir 5 juta bayi di Indonesia, maka akan ada sekitar 295.000 kasus kelainan bawaan pertahun.

“Di samping menyebabkan kematian neonatal, kelainan bawaan juga merupakan penyebab bayi lahir mati dan abortus spontan. Bila bayi bertahan hidup, banyak diantaranya yang menjadi penyandang disabilitas dan mengidap penyakit kronis,” ucap Eni Gustina menandaskan.

Ditegaskan, pelayanan antenatal yang terpadu dan berkualitas memberikan kesempatan bagi para ibu hamil untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya kelainan bawaan pada bayi. (TW)

Seluruh “Pasukan Oranye”, sebutan bagi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di provinsi DKI Jakarta akan didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan demikian, petugas yang berstatus sebagai pegawai kontrak itu mendapat jaminan atas perlindungan kesehatan. Tak hanya dirinya, perlindungan juga mencakup keluarganya.

“Ketika sakit, mereka sudah gak pusing-pusing lagi kalau mau berobat,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai menyaksikan penandatanganan kepesertaan Pasukan Orange ke BPJS Kesehatan Divisi Regional IV, DKI Jakarta, Selasa (1/3).

Kontrak kerja sama itu, ditegaskan pria yang akrab disapa Ahok sudah sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) No 111 Tahun 2013.

“Seluruh biaya BPJS bagi Pasukan Oranye akan ditanggung Pemprov DKI. Selain PPSU, pegawai kontrak di kelurahan serta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga akan mendapat fasilitas yang sama,” ujar mantan Bupati Belitung itu.

Ahok menambahkan, para pegawai kontrak berhak mendapatkan perlindungan gak hanya BPJS Kesehatan, tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, para pekerja itu hanya digaji sesuai upah minimum regional (UMP) dan jumlahnya dibayar maksimal 13 kali selama setahun.

“Jika pekerjanya sakit, atau bahkan meninggal dunia sering kali keluarganya terbebani secara ekonomi. Keberadaan BPJS baik Kesehatan dan Ketenagakerjaan sangat membantu,”ujarnya.

Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, lanjut Ahok, PPSU dan pegawai kontrak lainnya tidak perlu mikir uang saat sakit. Jika meninggalpun, mereka akan dapat “warisan” dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp 137 juta.

Disebutkan, saat ini ada sekitar 15 ribu pegawai PPSU atau Pasukan Oranye. Mereka bertugas membersihkan sampah dan lumpur yang menumpuk di selokan air, agar tidak menimbulkan genangan dan banjir saat musim hujan tiba.

Pasukan Oranye berada dibawah kendali kelurahan. Setiap kelurahan mendapat jatah 40-70 personel. Penempatan jumlah personel berdasarkan luas wilayah kelurahan. Semakin luas semakin banyak pasukan oranye yang ditempatkan.

Petugas PPSU ini tidak hanya mengurus kebersihan selokan air atau kebersihan jalanan saja. Personel PPSU harus serba bisa, seperti mengganti lampu jalan yang rusak, atau menebang ranting-ranting pohon yang menjulur ke jalanan. (TW)

{jcomments on}