World Health Day 2016: Beat diabetes

In 2008, an estimated 347 million people in the world had diabetes and the prevalence is growing, particularly in low- and middle-income countries.

In 2012, the disease was the direct cause of some 1.5 million deaths, with more than 80% of those occurring in low- and middle-income countries. WHO projects that diabetes will be the 7th leading cause of death by 2030.

Diabetes is a chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. Insulin, a hormone that regulates blood sugar, gives us the energy that we need to live. If it cannot get into the cells to be burned as energy, sugar builds up to harmful levels in the blood.

There are 2 main forms of the diabetes. People with type 1 diabetes typically make none of their own insulin and therefore require insulin injections to survive. People with type 2 diabetes, the form that comprises some 90% of cases, usually produce their own insulin, but not enough or they are unable to use it properly. People with type 2 diabetes are typically overweight and sedentary, 2 conditions that raise a person’s insulin needs.

Over time, high blood sugar can seriously compromise every major organ system in the body, causing heart attacks, strokes, nerve damage, kidney failure, blindness, impotence and infections that can lead to amputations.

World Health Day 2016: Key messages

WHO is focusing the next World Health Day, on 7 April 2016, on diabetes because:

  1. The diabetes epidemic is rapidly increasing in many countries, with the documented increase most dramatic in low- and middle-income countries.
  2. A large proportion of diabetes cases are preventable. Simple lifestyle measures have been shown to be effective in preventing or delaying the onset of type 2 diabetes. Maintaining normal body weight, engaging in regular physical activity, and eating a healthy diet can reduce the risk of diabetes.
  3. Diabetes is treatable. Diabetes can be controlled and managed to prevent complications. Increasing access to diagnosis, self-management education and affordable treatment are vital components of the response.
  4. Efforts to prevent and treat diabetes will be important to achieve the global Sustainable Development Goal 3 target of reducing premature mortality from noncommunicable diseases (NCDs) by one-third by 2030. Many sectors of society have a role to play, including governments, employers, educators, manufacturers, civil society, private sector, the media and individuals themselves.

Goal of World Health Day 2016: Scale up prevention, strengthen care, and enhance surveillance

The main goals of the World Health Day 2016 campaign will be to:

  1. Increase awareness about the rise in diabetes, and its staggering burden and consequences, in particular in low-and middle-income countries;
  2. Trigger a set of specific, effective and affordable actions to tackle diabetes. These will include steps to prevent diabetes and diagnose, treat and care for people with diabetes; and
  3. Launch the first Global report on diabetes, which will describe the burden and consequences of diabetes and advocate for stronger health systems to ensure improved surveillance, enhanced prevention, and more effective management of diabetes.

source: http://www.who.int/

 

 

Belanja Kesehatan Indonesia Akan Mencapai 50,8 Miliar Dollar AS di 2020

Frost & Sullivan memprediksi belanja kesehatan dari semua lini di Indonesia akan naik di 2020.

Jyoti Nagrani, Consulting Analyst, Frost & Sullivan Asia Pacific, dalam laporannya mengatakan bahwa pembelanjaan kesehatan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan PDB Indonesia.

“Belanja kesehatan diperkirakan naik 4,3 persen mencapai 50,8 miliar dollar AS di 2020,” kata dia.

Menurut dia, naiknya belanja kesehatan disebabkan oleh naiknya urbanisasi di Indonesia.

Jyoti memprediksi 68 persen masyarakat Indonesia akan hidup di perkotaan pada 2025. Sebanyak 80 persen dari masyarakat perkotaan di 2025 merupakan kelas menengah.

“Kuatnya pembelanjaan kelas menengah akan menciptakan efek berlanjut untuk pasar domestik dan ekonomi ASEAN. Menghasilkan peluang bisnis besar termasuk kesehatan,” papar dia.

Urbanisasi dan naiknya jumlah kelas menengah, yang memiliki pola hidup kurang sehat, akan mendorong bertumbuhnya penyakit.

Dengan demikian, permintaan untuk pemeriksaan awal penyakit, teknologi medis untuk diagnosa awal, kebutuhan akan pengobatan terjangkau, serta dengan kualitas perawatan medis yang baik, dari masyarakat akan meningkat.

Menurut Jyoti, pada 2020 akan semakin banyak rumah sakit swasta bergabung dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan semakin banyak yang menerima pasien BPJS.

Lebih lanjut, rumah sakit untuk perawatan orang jompo, atau panti jompo juga akan meningkat di 2020.

Sebab, jumlah penduduk dengan usia diatas 66 tahun diperkirakan mencapai 5,4 persen dari total populasi di 2017.

sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/

 

 

IDI: Pemerintah Harus Segera Susun Panduan Jasa Medis bagi Dokter

26feb

26febPengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah untuk segera menyusun panduan kompensasi jasa medis dokter. Mengingat selama ini banyak rumah sakit kurang layak dalam menghargai jerih payah dokter, akibat tidak ada aturan yang jelas.

“Dalam aturan pemerintah disebutkan jasa pelayanan sebesar 30-50 persen dari total klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Namun kenyataannya, tidak sebesar itu,” kata dr Prasetyo Widhi Buwono SpPD, Ketua Bidang Advokasi dan Monev Terapan JKN, PB IDI dalam diskusi bertajuk “Dua Tahun Penerapan JKN” di Jakarta, Jumat (26/2).

Ditambahkan, pemberian jasa medis bagi dokter, terutana di RSUD (rumah sakit umum daerah) mengacu pada peraturan daerah masing-masing. Sehingga tak ada standardisasi dalam pemberian jasa medis bagi para dokter, yang berlaku secara nasional.

“Kondisi ini menimbulkan kecemburuan di kalangan dokter. Pasalnya jasa medis mereka dibayarkan tergantung pada kemurahan kepala daerahnya. Jika peduli atas nasib dokter, pemberian jasa medis sesuai aturan. Jika tidak, ya terima nasib saja,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Prasetyo, IDI sangat berharap Kementerian Kesehatan segera menyusun panduan jasa medis untuk manajemen rumah sakit, termasuk RSUD. Dengan demikian, jasa medis dokter diberikan secara transparan dan berkeadilan.

“Pembagian jasa medis yang berkeadilan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dokter. Dampaknya jangka panjangnya adalah meningkatnya layanan kesehatan di seluruh Indonesia,” ucap dokter spesialis penyakit dalam tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum IDI, Prof Ilham Oetama Marsis mengemukan banyak persoalan terjadi selama pelaksanaan 2 tahun program JKN, mulai dari jenis pelayanan, sistem rujukan, ketersediaan obat hingga kualitas manajemen rumah sakit.

“Dalam pelayanan, sistem rujukan harus dibenahi. Mengingat angka rujukan ke rumah sakit masih tinggi yaitu 80 persen, sedangkan kasus di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hanya 20 persen,” ujar Prof Marsis.

Padahal idealnya, lanjut dokter spesialis kebidanan itu, kasus di rujukan 20 persen. Sedangkan kasus di FKTP sebesar 80 persen. Jika tidak, kondisi itu hanya akan menguras dana BPJS Kesehatan.

Menurut Prof Marsis, masih tingginya kasus di rujukan, menandakan ada yang salah dalam pelaksanaan sistem layanan kesehatan. Permasalahan itu tak hanya terkait dengan kompetensi dokter, tetapi juga ketersediaan obat dan alat kesehatan.

“Tak sebanding beban dokter dengan pasien yang dilayani. Kurangnya jumlah FKTP menjadi salah satu sebab. Idealnya dalam pelaksanaan JKN ya 80 persen bisa selesai di FKTP dan 20 persen dana habis di FKTP,” sebutnya.

Kemudian, persoalan lain yang disinggung terkait ketersediaan obat serta alat kesehatan. Ketersediaan obat ini diatur dalam formularium nasional (fornas). Dalam persoalan itu, seharusnya profesi dokter baik primer atau spesialis dilibatkan dalam memberikan masukan.

Menurutnya, seringkali terjadi kekosongan obat di pelayanan dengan tak tersedianya obat untuk jenis penyakit tertentu.”Karena tidak masuknya obat itu dalam fornas. Tentu IDI berharap masukan bisa diberikan dokter primer atau spesialis agar bisa diikuti ketersediaan obat dan alkes di pelayanan sehingga tak ada masalah lagi,” katanya.

Begitupun soal rendahnya tarif INA CBGS yang masih rendah karena dalam beberapa kasus. Serta masih ada disparitas tarif antara tarif rawat inap dan rawat jalan. Pasien yang diinapkan, perawatan intensif, sampai tindakan operasi.

Ditambahkan, disparitas tarif juga terjadi antar berbagai tipe rumah sakit. Persoalan itu kemudian membuat hanya sedikit rumah sakit swasta yang mau bekerjasama karena tak ada subsidi dari pemerintah.

“Ini yang membuat beban pelayanan terhadap pasien ada di rumah sakit pemerintah. Makanya peran organisasi profesi sangat diperlukan untuk memperbaiki masalah ini. Mulai masukan tarif, sistem rujukan, ketersediaan obat dan alat kesehatan di Fornas,” kata Prof Marsis menandaskan. (TW)

 

Alat Terapi Kanker Temuan Warsito Akan Diujicoba di 14 RS Pendidikan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyatakan, pihaknya akan menfasilitasi pengembangan alat terapi kanker Electro-Capacitive Cancer Therapy (ECCT) hasil temuan Warsito Purwo Taruno.

“Alat tersebut akan diujicobakan di 14 Rumah Sakit (RS) yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Nasir usai melantik pelantikan dua rektor, di Jakarta, Rabu (24/2).

Menristek menjelaskan, pengembangan alat ECCT dilakukan bekerja sama dengan fakultas kedokteran dan 14 rumah sakit pendidikan. Alat tersebut akan diujicoba hingga terbukti mampu menyembuhkan pasien kanker, seperti hasil penelitian Warsito.

“Ujicoba ini juga mendapat persetujuan dari menteri kesehatan,” ujar Nasir.

Ditambahkan, saat ini peneliti Warsito juga bekerja sama dengan Singapura memberikan pelatihan atas penggunaan alat ECCT ke sejumlah negara seperti Polandia, Amerika dan Australia.

“Tidak masalah kerja sama dengan negara mana, asalkan alat tersebut nantinya disebutkan dibuat oleh orang Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Tritarayati mengatakan, hasil evaluasi tim pengkaji yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Komite Penanggulangan Kanker Nasional menunjukkan alat terapi kanker ECCT yang dikembangkan Warsito belum dapat disimpulkan atas keamanan dan manfaatnya.

Namun, Kemkes bersama Kemristekdikti telah membentuk konsorsium untuk pengembangan alat terapi kanker tersebut. Pembentukan konsorsium itu diharapkan bisa mempercepat proses pra klinik hingga penelitian klinis, sebelum dipergunakan secara nasional.

“Penelitian ECCT dikembangkan sesuai dengan jenis kanker dari tahap pra klinik hingga penelitian klinik, yang didasarkan Uji Klinik yang Baik sesuai standar WHO,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengembangan teknologi alat terapi kanker Warsito itu masih dianggap kontroversial di dunia medis. Karena alat ECVT dan ECCT menggunakan gelombang pinggiran.

Padahal pada umumnya, pengembangan teknologi memakai gelombang utama. Gelombang pinggiran disinyalir memiliki manfaat berkat pemanfaatan algoritma soft-computing jaringan sarat tiruan.

Meski belum terbukti secara ilmiah, namun disertasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 2015, Dr dr Sahudi Salim SpB(K)KL, menemukan mekanisme kematian sel kanker ketika dipaparkan ECCT. Karena itu, alat terapi kanker buatan Warsito akan dikembangkan lebih lanjut. (TW)

{jcomments on}

Perundang-Undangan Sektor Kesehatan Perlu Dibenahi

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang menghadiri Sidang Promosi gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jovita Irawati. Dalam desertasinya, Jovita membahas kerancuan perundangan di bidang kesehatan dengan judul Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya terhadap Praktek Medik dan Eksistensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Oso, sapaan Oesman Sapta, mengapresiasi disertasi yang disampaikan Jovita Irawati. Menurutnya, persoalan hukum yang terjadi dalam dunia kedokteran patut dibicarakan. Karena dalam praktek kedokteran, keberadaan hukum memang diperlukan untuk melindungi dokter. Sementara profesi dokter juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan.

Sayangnya, kata Oso, hingga kini masih ada saja rambu-rambu hukum dalam dunia kedokteran yang terasa menggelitik. Antara lain masalah ketidaksesuaian diantara UU yang terdapat dalam dunia kesehatan.

“Padahal semestinya UU tersebut harus bisa melindungi berbagai profesi yang bergerak dibidang kesehatan, khususnya para dokter,” kata Oso di UPH Karawaci Tangerang Banten, kemarin.

Sementara Jovita menambahkan, perlunya kepastian hukum di bidang kedokteran. Ini penting untuk memberikan kenyamanan bekerja dan kepastian hukum. Baik bagi konsumen, maupun dokter. Karena saat ini UU di bidang kesehatan masih tumpang tindih. “Misalnya saja sampai ada UU tentang pasien yang jumlahnya mencapai empat buah, ini tentu tidak efisien perlu dirubah sehingga cukup satu UU saja,” kata Jovita.

Jovita juga menolak bila dikatakan dalam seluruh kasus, para dokter selalu dimenangkan dalam persidangan. Menurutnya banyak juga dokter yang dijatuhi sanksi akibat adanya dugaan pelanggaran kedisiplinan. Dan dokter juga tidak selalu menang di pengadilan.
(M Bungalan/CN41/SMNetwork)

sumber: http://berita.suaramerdeka.com/

Nation raises travel alert for Tonga over Zika virus

Taiwan has raised its travel alert for Tonga to yellow, the second lowest on its four-color alert system, after the Pacific island country reported more than 500 suspected Zika virus cases and seven confirmed cases.
In a travel notice the Ministry of Foreign Affairs raised the travel alert for Tonga from gray, the lowest alert level, to yellow, given that the country has declared the mosquito-borne Zika virus an epidemic.

The ministry urged Taiwanese nationals who plan to travel to Tonga to think twice about going there and take precautions to prevent mosquito bites if a visit to Tonga is necessary.

Pregnant women and those planning a pregnancy should postpone trips to the country, it said.

The ministry also noted the World Health Organization’s warning of a possible outbreak of the Zika virus in Vanuatu in the South Pacific, saying that it will maintain a yellow alert for the island country.

The ministry has a gray alert in effect for the South Pacific island countries of Fiji and Samoa, as well French dependency New Caledonia and French Polynesia, but it urged pregnant women and those who plan a pregnancy not to visit those areas.

A yellow travel alert remains in effect for the Solomon Islands after that Pacific island country reported five confirmed Zika virus cases and seven suspected cases, the ministry said Thursday.

In addition to the South Pacific region, Taiwan has also issued a travel advisory for Thailand over the Zika virus.

The Centers for Disease Control (CDC) issued its second-highest travel advisory in its three tier system Sunday for Thailand after the World Health Organization listed the country as one of the countries to report indigenous Zika virus cases.

In view of the Zika emergency, the CDC has issued a travel alert for Central and South America and the Caribbean, the second-highest advisory in its three-tier system.

It has also issued a travel watch, its lowest advisory, for Cambodia, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Gabon.

The Zika virus disease is caused by a virus transmitted by Aedes mosquitoes and the virus is known to circulate in Africa, the Americas, Asia and the Pacific, according to the World Health Organization.

Zika viral transmission since 2007 has been documented in 46 countries and territories,

A total of 34 countries have reported locally acquired infections between 2015 and 2016, six have indications of viral circulation, five have been exposed to the Zika virus but the outbreak has ended, and one has a locally acquired case but without vector borne transmission, the WHO said.

source: http://www.chinapost.com.tw/

 

 

Analysis: New investment policy will likely support local pharma industry

The government issued the tenth economic stimulus package last week, opening up several commercial sectors to foreign investors. One of the sectors is that of raw materials for medicine, where businesses can now be 100 percent owned by foreigners, an increase from the previous 85 percent maximum ownership under Presidential Decree No. 39/2014. The government is hoping that the new ownership policy will attract more investment to the industry of pharmaceutical raw materials, reduce dependence on imports and, in turn, bring down medicine prices.

Raw materials account for 60 percent to 80 percent of production costs in the pharmaceutical industry, while 90 percent to 95 percent of the raw material is still imported from China, India, Europe and the US. The strong reliance on imported content makes the industry sensitive to exchange rate fluctuations, while at the same time the industry has a domestic market orientation.

Indonesia’s pharmaceutical market still holds future potential, given the country’s large population and the fact that medicine is a basic need. The local pharmaceutical market value has grown by 11 percent for the past five years and reached an estimated value of Rp 69 trillion this year. Prescription medicines make up 59 percent of the market, while over-the-counter (OTC) drugs account for 41 percent.

There are some important drivers for growth in the local pharmaceutical industry. First, Indonesia is currently increasing its residents’ access to health services with the implementation of general insurance through BPJS Kesehatan. Second, there is rising health awareness, backed by rising per-capita income and improving economic conditions.

Indonesia’s large market has driven investment in the pharmaceutical sector. In 2015, the combined chemicals and pharmaceutical investment amounted to Rp 45.2 trillion, or 8.3 percent of Indonesia’s total investment. Of the total, 54 percent was foreign investment. Realized domestic investment in the pharmaceutical sector grew by 44.7 percent per year over the 2010-2015 period, much higher than foreign investment, which grew by an average annual rate of 19.8 percent. Recently, the Investment Coordinating Board (BKPM) recorded investment interest from India, Japan, South Korea and China, and several foreign companies proposed joint ventures with Indonesian ones.

To promote the development of the pharmaceutical raw material industry, the government has issued Health Ministry Regulation No. 87/2013 on the development of medicinal raw materials. Several pharmaceutical companies are pioneering the development of raw materials in Indonesia. For example, Kimia Farma has built a plant for pharmaceutical salt (the construction started in 2015 and is scheduled to be completed in 2016) and will build another for atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, clopidogrel, and pantoprazol this year. Pharmaceutical salt is a common raw material for intravenous liquids, tablets, vaccines, syrup, oral rehydration salt (ORS), hemodialysis liquids and health drinks, among others.

However, the development of the medicinal raw materials industry still faces major problems. First, it lacks supplies from domestic petrochemical industries to produce synthetic medicines, resulting in higher production costs, because those supplies need to be imported. Second, it requires a large amount of investment and is a long-term process that needs an excellent and supportive business environment. Third, the development of the medicine industry and its derivatives is subject to price fluctuations, discouraging investors to enter the business.

Fourth, there is a lack of synergy among academia, private businesses and the government. Research on the development of pharmaceutical raw materials by Indonesian experts is still limited to pilot and laboratory-scale projects and rarely commercially exploited at an industrial level. Fifth, the national market for medicinal raw materials is relatively small in comparison to the minimum production capacity in order to achieve low production costs. To date, domestically produced raw materials have not yet reached an optimal production scale, rendering them uncompetitive with materials from foreign suppliers.

Will the foreign ownership in the industry have a significant impact on Indonesia’s pharmaceutical industry? We assert that the policy is supportive for the development of the domestic pharmaceutical industry, though its impact can only be materialized in the medium or long term. Furthermore, we believe that the new foreign ownership policy should be synergized with other policies to develop the raw material industry for medicines, for example, tax incentives for companies that are able to produce raw materials at their own production facilities. In addition, any import taxes for supplies that are needed by the medicinal raw material industry should be removed.

Moreover, the development of the pharmaceutical raw material industry should prioritize materials that have potential in both the domestic and export markets — mainly ASEAN — such as paracetamol, penicillin and pharmaceutical salt. Accordingly, we can expect its production capacity to meet a minimum production scale in order to achieve low-cost production.

The ASEAN market has great potential, especially in the context of the ASEAN Economic Community. The Indonesian Pharmaceutical Association estimates that nine to 11 pharmaceutical companies in Indonesia have exported their products to ASEAN countries. In 2013, Indonesia commanded 30 percent of the ASEAN pharmaceutical market share, the biggest among ASEAN countries.

In addition to the chemical synthetic approach, we should invest more in the development herbal and biotechnological medicine to exploit Indonesia’s biodiversity. Finally, we should also redouble efforts to strengthen synergies among academia, businesses and the government through working groups and national research centers to help develop the pharmaceutical raw material industry.

See more at: http://www.thejakartapost.com

 

Soal Pengembangan Inovasi Kesehatan, Menkes Ingatkan Pentingnya Koordinasi

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Ketika menemukan sebuah inovasi, bahkan yang sederhana sekalipun, Menteri Kesehatan Nila Moeoloek menekankan pentingnya koordinasi.

“Selama ini banyak inovasi-inovasi yang koordinasinya kurang. Maka itu, saya harap BTKL-PP bisa berkoordinasi dan berintegrasi dengan unit lain. Kalau dikembangkan dari mereka saja, nanti outputnya bisa saja tidak sebesar jika tidak dikoordinasikan misalnya dengan Kemenkes,” tutur Menkes Nila di sela-sela gelar karya BTKL-PP di kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Setelah ada koordinasi, Menkes Nila mengatakan pasti ada upaya untuk mengimplementasikan, salah satunya melalui uji coba yang dilakukan lewat perantara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Setelah teruji, inovasi tersebut akan dimasukkan ke industri seperti usaha menengah ke bawah. Jika hal ini bisa dilakukan, menurut Menkes Nila pastinya amat membantu masyarakat. Misalnya ketika menggunakan minyak sereh sebagai obat oles nyamuk, nantinya bisa melibatkan para petani sereh dan juga masyarakat lokal.

Menkes Nila juga mengapresiasi inovasi berupa aromaterapi dari bunga Citronella sebagai pengusir nyamuk. Kemudian, ada pula hand sanitizer K’sih buatan BTKL-PP Surabaya dan perangkap tikus yang menggunakan semacam pipa kemudian menyasar si tikus agar memakan daslon yang kemudian akan diibawa tikus tersebut ke familinya agar tikus-tikus tersebut mati.

“Banyak hasil dari BTKL-PP yang penting untuk dikoordinasikan, bukan dikerjakan sendiri. Sebab, kalau seperti itu akan sulit disosialisasikan dengan baik ke seluruh Indonesia,” kata Menkes Nila.(rdn/vit)

sumber: http://health.detik.com/

 

Indikator Gender Harus Masuk dalam Pelaksanaan SDGs

Isu perempuan dan anak sangat penting dimasukan dalam pembuatan indikator pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDGs), karena jika tidak maka target SDGs pada tahun 2030 tidak akan tercapai.

Bulan September 2015 lalu Perserikatan Bangsa-bangsa PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama “Sustainable Development Goals” (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya “Millenium Development Goals” (MDGs) yang telah berakhir.

SDGs yang memiliki 17 program berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia, untuk 15 tahun ke depan.

Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia hari Senin (15/2) meluncurkan indikator gender dalam pelaksanaan Program Pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Adriana Venny Aryani, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu lembaga yang tergabung dalam Gerakan Perempuan tersebut mengatakan isu perempuan dan anak sangat penting dimasukkan dalam pembuatan indikator pelaksanaan program SDGs.

Indikator ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah.

Menurutnya program pembangunan berkelanjutan ini tidak akan mencapai target pada 2030 jika tidak menitikberatkan pada persoalan perempuan. Pemerintah Indonesia menurut Adriana harus belajar dari kegagalan mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Salah satu penyebab kegagalan itu karena pemerintah tidak memasukkan isu perempuan dan anak ini secara lebih spesifik.

Hingga saat ini tambahnya banyak persoalan perempuan yang belum terselesaikan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender maupun angka kematian ibu melahirkan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya bahkan semakin meningkat. Data Komnas Perempuan menyebut pada tahun 2015 angka kekerasan terhadap perempuan hampir mencapai 300 ribu.

Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi adalah 32 seribu kelahiran hidup. Sementara target penurunan AKI secara global pada tahun 2030 adalah 70 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

Adriana mengatakan, “Kita akan gagal mencapainya kalau indikator gender tidak disusun dari sekarang. Harus kita pastikan ini dilakukan oleh negara misalnya dalam proses perdamaian itu perempuan dilibatkan sebagai agen perdamaian. Misalnya memastikan negara memberikan hukuman yang adil bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan.”

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Chatarina Wahyurini mengatakan masalah kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia juga masih menjadi masalah besar. Selama ini pemerintah kurang mengalokasikan dana khusus untuk masalah tersebut. Menurutnya kondisi ini diperparah dengan keadaan yang masih patriarkhi

“Jadi persoalan gitu masih, misalnya istri menentukan mau menggunakan kontrasepsi harus izin suami, misalnya kayak gitu. Kemudian tabu diomongin, pendidikan seks selalu diartikan ajarin orang ngeseks. Hal-hal tabu, mitor-mitos itu juga yang memperlambat,” kata Chatarina.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyambut baik indikator gender yang dibuat oleh Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Indikator tersebut menurutnya sangat penting sekali untuk membawa Indonesia berusaha mencapai target SDGs.

Menteri Yohana mengatakan, “Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri dan ini bukti nyata dimana kita semua bersatu dalam satu kesepahaman, membangun komitmen bersama untuk membangun perempuan-perempuan kita tidak lupa pula anak-anak kita.”

Ada 17 Tujuan Global dalam SGDs yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan,kesehatan yang baik dan kesejahteraan, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau.

Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mengurangi ketidaksetaraan, membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan damai, serta memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. [fw/em]

sumber: http://www.voaindonesia.com/

 

 

World Health Organisation a ‘toothless tiger’

An Australian academic’s labelling the World Health Organisation a “Toothless Tiger”.

An editorial in the Australian Medical Journal titled ‘Toughen-up WHO’ criticises the organisation’s softer approach when countries don’t follow it’s regulations.

Associate Professor Sanjaya Senanayake said WHO needs to work around the complexities of new funding models that may dictate how their work is carried out during a viral outbreak.

He said they’ve reacted fast in the wake of Zika but need to keep up with a growing number of Non Government Organisations that weren’t around during it’s founding.

He said the organisation needs to learn to work with NGOs to improve not only the response in different areas but also the follow-through of regulations. Non-medical personnel, for example, would be extremely helpful to carry out preventative and decontamination tasks.

But Senanayake said it’s not all about WHO sharpening it’s teeth; countries can also do more to keep the momentum going.

“They can improve their relationships with the regional offices, they can have more non-medical staff, because during an outbreak there are so many aspects of a country and region’s infrastructure that needs to be addressed.”

Senanayake said there’s room for punitive measures such as sanctions on countries to make them comply to WHO instructions.

“I think there’s a danger that if the World Health Organisation is being ignored during an outbreak that people will notice that and be less inclined to take them seriously.”

Meanwhile Russia has registered its first case of a person infected with the Zika virus after a tourist contracted the disease in the Dominican Republic.

The World Health Organisation declared the spread of the disease a global health emergency earlier this month.

source: http://www.newstalkzb.co.nz/