Tim Bedah RSCM Berhasil Pisahkan Bayi Kembar Siam Dempet Perut dan Panggul

27jan

27janTim bedah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) berhasil memisahkan bayi kembar siam dalam kondisi dempet perut dan panggul. Setelah menjalani operasi selama 16 jam, sejak Selasa (26/1) malam hingga Rabu (27/1) dini hari, bayi bernama Dwi Mustika Wardani dan Tri Tiara Wardani itu kini dalam kondisi stabil.

“Kedua bayi tersebut kini dalam perawatan intensif dalam inkubator. Kondisinya dalam keadaan stabil,” kata Reyna Dwi Restuti,
Direktur medis dan Keperawatan, RSCM dalam penjelasannya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (27/1).

Bayi dwi dan tri adalah putri pasangan Yana (32) dan Purwanah (29) warga Kuningan, Jawa Barat. Bayi tersebut adalah kembar siam jenis conjoined twin ischiopagustetrapus, yang menyatu dalam perut dan panggul. Yang mana usus besar dan kandung kemih hanya ada satu.

“Sementara organ lain seperti hati, kantung empedu, limpa, ginjal dan usus halus masing-masing bayi terpisah,” tutur Reyna.

Proses operasi yang melibatkan 50 dokter spesialis dan puluhan tenaga medis itu dilakukan dalam 4 tahap. Pertama, dilakukan pelepasan tulang panggul yang menyatu itu oleh tim orthopedi.

Selanjutnya, tim bedah anak melakukan operasi pemisahan usus besar dan membuat lubang pembuangan yang baru pada dinding perut. Operasi tahap ketiga, dilakukan tim urologi untuk memisahkan kandung kemih dan pembuatan lubang kencing pada dinding perut.

“Operasi tahap keempat dilakukan oleh tim bedah plastik untuk menutup lapisan kulit yang terbuka pasca operasi pada masing-masing bayi sehingga kelihatan rapi,” tuturnya.

Sastiono, dokter spesialis bedah anak yang menjadi ketua tim operasi pemisahan itu menambahkan, bayi dwi dan tri sudah mulai ditangani RSCM sejak 8 bulan lalu. Bayi tersebut adalah pasien rujukan dan RSUD 45 Kuningan.

“Segera setelah bayi itu dilahirkan langsung dirujuk ke RSCM hingga 8 bulan terakhir ini. Selama masa perawatan itu, bayi dilakukan observasi yang melibatkan 50 dokter untuk proses pemisahannya,” kata Sastiono.

Disinggung soal rencana operasi kedua untuk merekonstruksi anus, lubang kencing dan vagina, Sastiono mengatakan, hal itu menunggu kondisi kesehatan kedua bayi pulih.

“Minimal satu tahun lagi baru bisa dilakukan operasi kedua untuk merekonstruksi anus, lubang kencing dan vagina,” tuturnya.

Dr Reyna menuturkan, kasus pemisahan bayi kembar siam di RSCM telah dilakukan sejak tahun 80-an. Namun, selama kurun waktu 2009 hingga 2015, tercatat ada 20 pasangan kembar yang dilakukan pemisahan.

Disebutkan, dari jumlah itu ada 8 kasus yang menyatu di perut dan dada, 3 kasus menyatu di bagian pusat, 3 kasus menyatu di bagian panggul, 2 kasus menyatu di bagian perut, 2 kasus menyatu di bagian dada hingga pusat, satu kasus menyatu di kepala dan satu kasus menyatu di bagian bokong.

“Sebelas kasus meninggal sebelum usia 14 hari, sebagian besar karena kelainan jantung bawaan,” ujarnya.

Selain itu, Reyna menambahkan, dari 6 kasus yang dilakukan pemisahan ada 4 kasus yang berhasil sehat hingga dewasa, namun ada 1 kasus satu bayi hidup hingga dewasa dan satu meninggal. Satu kasus pasangan bayi yang meninggal pasca operasi.

Ditanya soal biaya, Reyna mengatakan, mereka tidak dikenakan biaya karena pemegang kartu BPJS Kesehatan. “Tak ada biaya. Semua ditanggung RSCM,” ucap Reyna menandaskan.

Purwanah, ibu dari si kembar menuturkan, pihaknya tidak tahu anaknya kembar hingga saat akan dilahirkan di RSUD 45 Kuningan. Perutnya sudah kontraksi diusia kehamilan 36 minggu, namun kesulitan dalam persalinan. Sehingga perlu dilakukan operasi caesar.

“Saat itu baru tahu anak saya kembar setelah melahirkan,” kata Purwanah yang mengaku tak pernah melakukan pemeriksaan dengan USG (ultrasonografi) selama kehamilannya. (TW)

{jcomments on}

PERTEMUAN WHO: Tingkatkan Kapasitas Nasional Hadapi Ancaman Kesehatan Global

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/1) menegaskan, Indonesia akan meningkatkan kapasitas nasional, guna menghadapi ancaman kesehatan global.

Dalam pertemuan bertajuk Steering Group of the Global Health Security Agenda (GHSA) itu, Nila menilai perlunya negata meningkatkan peningkatan kapasitasnya masing-masing, karena masyarakat kini hidup tanpa batas wilayah yang jelas.

“Perpindahan manusia antar negara dan kawasan saat ini terjadi dalam skala yang sangat besar. Pergerakan manusia tersebut bisa menimbulkan ancaman kesehatan global,” kata Nila Moeloek dalam siaran pers yang diterima dari Kementerian Kesehatan, Senin (25/1).

Untuk itu, lanjut Menkes, masyarakat internasional perlu mengambil langkah untuk mengatasi berbagai ancaman kesehatan global, secara kontinue. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat kapasitas nasional di masing-masing negara.

Pertemuan Steering Group GHSA itu juga menandai dimulainya masa keketuaan Indonesia sebagai Ketua Steering Group serta Ketua Troika kelompok negara-negara GHSA pada periode tahun 2016.

Menkes Nila Moeloek menekankan diperlukan kerja sama yang kuat antar negara dalam GHSA. Ia diyakini hal itu dapat membantu setiap negara meningkatkan kapasitas nasionalnya.

“Berbagai Action Packages yang telah disusun dan tengah dijalankan seluruh negara GHSA dapat membantu negara memperkuat kemampuannya untuk prevent, detect and respond terhadap berbagai ancaman pandemi,” tutur Nila Moeloek.

Ditambahkan, seluruh kegiatan yang akan dilakukan negara GHSA hendaknya tetap berlandaskan pada tujuan utama untuk peningkatan kapasitas nasional seluruh negara, dalam mengimplementasikan WHO International Health Regulation 2005 (IHR).

“IHR merupakan guidelines utama bagi seluruh negara dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi,” katanya.

GHSA merupakan kerja sama yang bersifat sukarela (voluntary) dengan anggota sebanyak 60 negara. Kegiatan utamanya adalah meningkatkan kapasitas negara-negara pesertanya dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi global melalui tukar pengalaman serta kerja sama untuk peningkatan kapasitas negara dalam mencegah, mendeteksi dan menanggulangi terjadinya pandemi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat sejak awal pembentukan kerjasama GHSA pada 2014. Pada 2016, Indonesia menjadi Ketua Steering Group GHSA yang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Finlandia, Chili, Kenya, Arab Saudi, India, Kanada, dan Italia) serta beberapa organisasi internasional (WHO, FAO, dan OIE).

Selain itu, Indonesia juga menjabat Ketua Troika GHSA 2016 bersama Finlandia dan Korea Selatan. (TW)

 

 

Herbal Medicine, Magic Behind Good Health, Longevity – Ben Amodu

Pharmacist Ben Amodu is a researcher in herbal products and an expert in phytho-medicinal research. In this interview with DAVID ADUGE-ANI, he believes that herbal medicines are the solution for good health and longevity.

Sir could you explain the economic benefits a Third World country such as Nigeria could derive from herbal treatments?

As you know, if a country’s exports exceed its imports, the result will be favourable balance of trade. I have participated in various expositions and workshops within and outside the country and was able to observe the response of participants.

A patient from London who was perfectly treated with our herbal supplements recently sent this into my mail: “Hello Sir, l give glory to God”

He told me that he visited other hospitals in India, and was advised to continue with his medication. Positive results of our supplement combinations to patients in 2013 moved Se Kroa Ehoule, the director and the coordinator of program of national promotion of traditional medicine in the country commended us.

If herbs can be recommended for the cure of the highest disease of the lung, then asthma being a disease of the lung is a small thing to the herbs.

The case of a hepatitis patient I mentioned above, whose UK medical consultant saw as incurable are ways of attracting international trade in the country which you know will go a long way to enhance favourable balance of trade. And if the wonders being performed by herbs on both communicable and non-communicable diseases within and outside the country can be encouraged by the government, herbal tourism will be attracted in Nigeria, because people will be coming from all over the world to Nigeria which in turn will attract foreign exchange.

Are you satisfied with how the governments have been going about this branch of medicine?

Well, I won’t tell you that I am satisfied, but with all these developments so far, I believe that the present government will begin to encourage it. World Health Organization (WHO) recommended herbs for treatment of modern diseases. I want to inform you that the magic behind good health and longevity of life which China, India and other Asian countries have been enjoying are found in the use of herbs.

You have said it severally that herbal medicines succeed where its orthodox counterparts fail. Can you explain this?

I can give you instances, where herbs treat and cure communicable and no communicable diseases more than their orthodox counterparts.

It would surprise you to know that hepatitis kills about 11 people in this country on daily basis.

There are ailments such as kidney diseases, among others which have been found to be resistant to herbal treatments. What is your opinion on this?

The fact of the matter is that we don’t value what we have in this country. But thank God that today people have begun to testify to what we have after having used the orthodox and the herbal medicines.

What would be your recommendations to government regarding herbal treatments in the country?

I would task the federal government to look inward. The reason is that the diseases termed incurable can now be cured and this is based from results we have been receiving commendations from our various patients within and outside the country who were treated with herbs.

Orthodox branch of medicine has been recognised in many countries of the world for the treatment of modern diseases even more than herbs. Could you react to this?

I am a pharmacist and have been in phytho medicine research for a long time now. I have said it above and still want to repeatedly inform you that the World Health Organization (WHO) has issued releases many times on the need for using herbal medicines in treatment of ailments in the world; be them communicable or non-communicable ones.

Herbal medicines are very good in the treatment of diseases that people grow into as they age and in medical term, they are called non-communicable diseases. Among them are diseases of cardiovascular of high triglyceride levels in blood like high blood pressure (HBP), diabetes, stroke, ulcer and asthma.

source: http://leadership.ng/

 

 

Aceh Tengah Komitmen Kembangkan Layanan Kesehatan Islami

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk melakukan pembenahan pelayanan kesehatan yang lebih mengarah pada kearifan lokal dan Islami.

“Komitmen yang harus dilakukan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti pakaian petugas medis yang pantas dan layak secara Islami,” kata Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin di Takengon, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela membuka seminar bertema pengembangan model pelayanan kesehatan berbasis Islam.

Ia menjelaskan keramah-tamahan, ketulusan, keikhlasan serta nilai-nilai kebaikan lainnya perlu terus dibudayakan dalam bekerja dan melayani pasien atau masyarakat

“Pelayanan yang baik bisa menjadi obat bagi pasien, bukan sebaliknya yang terkadang disaat pasien sedang butuh istrahat ada suara atau bunyi-bunyian yang mengganggu dan malah membuat pasien bertambah sakit,” katanya.

Ia mengatakan hal sederhana lainnya dapat dilakukan yakni waktu shalat tiba, maka terlihat tenaga medis secara bergantian menunaikan shalat.

“Kegiatan tersebut bukan ingin dilihat oleh pasien, tapi wujud dari kesungguhan untuk menegakkan nilai keislaman mulai dari dalam diri tenaga medis sendiri,” katanya.

Ia menambahkan semuanya htenaga menis harus kembali kepada komitmen jajaran kesehatan, baik yang bertugas di rumah sakit, Puskesmas maupun instansi kesehatan lainnya.

sumber: http://www.republika.co.id/

 

 

94 Persen Alat Kesehatan Indonesia Masih Impor

Produk Indonesia khususnya alat kesehatan masih didominasi oleh produk luar negeri. Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jumain Appe mengungkapkan, 94 persen alat-alat kesehatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia masih impor.

Karena kondisi demikian, Kemenristekdikti pun berupaya mendorong agar produk-produk kesehatan dan obatan-obatan di Indonesia bisa distandardisasi. “Standardisasi ini perlu dan penting untuk dilakukan,” ujar Jumain usai acara Silaturahim Awal Tahun Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Jumain, standardisasi ini menjadi salah satu cara agar bisa bersaing dengan produk kesehatan luar negeri. Dengan demikian diharapkan alat-alat kesehatan lokal bisa mendominasi di pasar dalam negeri. Dia mengatakan, diharapkan hal ini mampu menahan laju produk kesehatan dari luar negeri di Indonesia.

“Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan dan menstandardisasikan alat-alat kesehatan yang low technology seperti alat sunitk dan inkubator,” ujar Jumain.

Sampai saat ini, Jumain menerangkan, terdapat dua negara Asia Tenggara yang menjadi saingan terberat dalam memproduksi alat-alat tersebut. Kedua negara ini, yaitu Singapura dan Thailand.

Selain itu, Jumain juga mengatakan, dorongan standardisasi produk ini tidak hanya diperuntukkan bagi produk-produk yang dikeluarkan perusahaan industri. Namun, untuk dunia Perguruan Tinggi (PT) juga. Pasalnya, hampir sebagian besar PT Negeri maupun swasta juga telah menghasilkan berbagai inovasi.

Menurut Jumain, Inovasi mereka bisa masuk ke dunia industri yang kemudian dikomersialisasikan ke masyarakat. Hal ini bisa diterapkan dengan syarat, yakni standardisasikan terlebih dahulu.

sumber: http://gayahidup.republika.co.id/

 

 

Air pollution is now a global ‘public health emergency’, according to the World Health Organisation

The World Health Organisation (WHO) has said that air pollution is now a “public health emergency” across the globe, in a stark warning about the dangers of unclean air in our cities.

The warning comes at a time when air pollution is high on the agenda – in December, Chinese authorities issued a pollution ‘red alert’ in Beijing, forcing schools and businesses to close down and urging people to stay indoors in order to protect them from the deadly smog.

And just eight days into 2016, London breached its own legal limit on air pollution for the entire year. Under EU regulations, pollution levels in London are allowed to exceed the maximum safe limit for 18 hours a year – this allowance had been burned through completely by Friday 8 January.

Speaking to The Guardian, Maria Neira, the head of public health at the WHO, said: “We have a public health emergency in many countries from pollution.”

“It’s dramatic, one of the biggest problems we are facing globally, with horrible future costs to society.”

Neira told the paper that although the short-term effects of pollution on city-dwellers’ health can be severe, consistently high levels could be creating a ticking time bomb of public health problems.

Exposure to air pollution can cause health issues like asthma, heart disease and potentially even dementia, conditions which require medical attention and hospital beds. If air pollution levels stay high, Neira believes global health services in the future could be put under even more strain than they are now.

According to the UN, 3.3 million people around the world die prematurely due to the effects of air pollution every year. Most of these deaths occur in China, India and Pakistan, but the UK is badly affected too.

According to a estimates made by researchers from King’s College London, almost 9,500 people in London alone died prematurely in 2010 due to pollution – 3,537 from the effects of nitrogen dioxide (NO2), which is expelled by engines and power stations, and 5,879 from PM2.5, the name given to the smallest particles of pollution which can penetrate deep into the lungs and cause respiratory problems.

Across the UK, the number of early deaths that can be blamed on pollution could be as high as 60,000 a year, according to a report from official advisory body the Committee on the Medical Effects of Air Pollutants, which was reported by The Sunday Times.

The Government is now being put under pressure to take swift action on the issue, having been accused in the past of wilfully ignoring air pollution reduction targets.

This pressure will likely increase with the WHO’s release of pollution figures next month, which are expected to show that air quality has continued to decline across the world in the past year

source: http://www.independent.co.uk/

 

 

Rumah Sakit Kini Bisa Cairkan Tagihan Lebih Cepat

20jan

20janRumah sakit kini bisa mencairkan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih cepat, dibawah15 hari sebagaimana diatur dalam pasal 38 Perpres No 12 Tahun 2013. Percepatan tagihan itu akan ditalangi 4 bank mitra, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

“Lewat program Supply Chain Financing (SCF) ini, rumah sakit yang kesulitan cash flow bisa tertanggulangi,” kata Plt Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan program Supply Chain Financing dengan 4 bank mitra BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (20/1).

Fachmi menjelaskan, program SFC dilakukan khusus untuk menjaga likuiditas rumah sakit swasta. Empat bank mitra akan mengambil alih invoice, sebelum jatuh tempo pembayaran dari BPJS Kesehatan.

“Berapa lama proses pencairan invoice dengan bank mitra itu tergantung kesepakatan rumah sakit dengan dengan pihak bank mitra. BPJS Kesehatan tidak terlibat di dalamnya. Bank yang akan menentukan proses pencairan apakah bisa dilakukan dalam segera atau satu hari kemudian,” ucap Fachmi.

Namun, lanjut Fachmi, pihaknya tetap akan membayar klaim rumah sakit sesuai aturan 15 hari setelah berkas diterima. Dananya akan ditransfer ke rumah sakit, bukan ke bank mitra.

“Jadi nanti rumah sakit yang akan membayar dana talangan ke bank mitra, bukan BPJS Kesehatan. Yang penting kewajiban BPJS Kesehatan sudah dilakukan sesuai prosedur,” tutur mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Melalui SCF, Fachmi berharap semakin banyak rumah sakit swasta yang bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan secara optimal.

“SCF sebenarnya sudah dilakukan sejumlah rumah sakit swasta. Hal itu, ternyata menolong mereka menjaga likuiditas dan cash flow terus terjaga. Karena itu, MOU ini diharapkan bisa menjadi payung hukum,” ujar Fachmi menandaskan.

Ditanyakan apakah ada jasa perbankan yang dibebankan dalam pinjaman itu, Fachmi mengatakan, ada namun jumlahnya tidak besar yaitu dibawah 1 persen. (TW)

{jcomments on}

World Health Organization hopes to eradicate polio in 2016

An official says the World Health Organization hopes to eradicate polio in 2016, after containing outbreaks in conflict-ridden Syria, Iraq and Somalia by immunizing millions of children over two years.

Christopher Maher, who runs the regional polio eradication program, says there’s a chance to “finish polio forever” this year. He says the disease still occurs in Pakistan and Afghanistan, but that the caseload is dropping.

Maher spoke Sunday at the inauguration of a WHO regional center for health emergencies and polio eradication in Jordan’s capital, Amman.

The agency says it faces unprecedented demand for basic health services. It says half the region’s 22 countries are in conflict or affected by it, and that the Middle East is home to the largest number of internally displaced people anywhere.

source; http://news.yahoo.com/

 

24 Juta Penerima Kartu Indonesia Sehat Belum Miliki NIK

Jakarta Sebanyak 24.299.117 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), belum memiliki Nomor Induk Kepersertaan (NIK). Untuk menyelaraskan data penduduk tersebut, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan data peserta.

“Pemanfaatan data kependudukan ini sangat penting dalam mempercepat proses registrasi peserta. Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dijadikan sebagai keyword data kepesertaan tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam proses pendaftaran Peserta JKN-KIS,” kata Plt. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati di acara spot check Distribusi Kartu Indonesia Sehat di Kantor Camat Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, ditulis Sabtu (16/1/2016).

Menurut Endang, saat ini KIS telah didistribusikan merata. Namun di skala nasional, dari total 87.006.370 peserta KIS PBI, terdapat 24.299.117 peserta KIS PBI yang belum memiliki NIK.

Sri Endang berharap, optimalisasi pendataan NIK dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi data peserta KIS dan data kependudukan secara umum. BPJS Kesehatan juga akan mengeluarkan aplikasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah terkoneksi dengan data
Dukcapil.

Selain itu, pihak Dukcapil juga akan melakukan demo perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang belum memiliki NIK di kawasan Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai informasi, KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja).

Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran atau PBI). Untuk kartu kainnya seperti eks Askes, eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti KIS.

sumber; http://health.liputan6.com/

 

 

Menkes Lantik 9 Pejabat Eselon Satu di Lingkup Jajarannya

13jan-3

13jan-3Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 9 pejabat eselon satu di lingkup jajarannya, di Jakarta, Rabu (13/1). Pelantikan tersebut terkait dengan perubahan dalam nomenklatur di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sesuai dengan SK Presiden Nomor 37/TPA Tahun 2015 dan Nomor 1/ TPA Tahun 2016.

Pejabat yang dilantik adalah dr Untung Suseno Sutardjo M.Kes sebagai Sekretaris Jenderal, Drs Purwadi Apt, MM, ME sebagai Inspektur Jenderal, dr Anung Sugihantono M.Kes sebagai Direktut Jenderal Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya dr Anung adalah Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pejabat lainnya adalah dra Maura Linda Sitanggang PhD sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dr HM Subuh, MPPM sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kelima, Usman Sumantri MSc sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tiga pejabat lainnnya adalah staf ahli menteri. Yaitu, dr Chairul Radjab Nasution, Sp PD KGEH FINASIM M.Kes sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, drg Tritarayati SH MH sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan.

Selain Sri Henni Setiawati MHA sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan. (TW)

{jcomments on}