Category: Berita

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan membuat regulasi terkait peredaran formalin di pasaran. Formalin tersebut harus mengandung denatonium saccharide, yang terasa lebih pahit di lidah.

“Dengan demikian, masyarakat bisa mendeteksi penggunaan bahan berbahaya formalin, karena makanan jadi terasa agak pahit,” kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga dalam diskusi media, di Jakarta, Rabu (24/12) petang.

Ditambahkan, selama ini formalin yang beredar di pasar Tanah Air masih berbentuk murni, yang terasa hambar. Sehingga jika dicampur ke bahan makanan seperti bakso sulit dideteksi. Dengan penambahan zat denatonium saccharide akan lebih mudah dikenali.

Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, Badan POM Mustofa menjelaskan, zat denatonium saccharide mulai 2016 akan menjadi salah satu instrumen masyarakat untuk menilai suatu makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Dengan demikian, masyarakat bisa secara langsung mengetahui apakah produk makanan tersebut mengandung bahan berbahaya.

“Penerapan regulasi ini nantinya akan dilakukan mulai dari proses hulu, yaitu semua produsen formalin harus menambahkan denatonium saccharide dalam produknya,” ucap Mustofa menegaskan.

Dengan kata lain, jika peraturan itu diterapkan menyeluruh di Indonesia, maka semua produk formalin akan mudah dideteksi masyarakat. Karena mengandung zat tambahan yang akan terasa pahit jika dikecap oleh lidah.

“Formalin, sejatinya bukan untuk campuran makanan karena dapat membahayakan kesehatan. Sesuai fungsinya, bahan ini seharusnya dipakai untuk mengawetkan mayat atau menjadi bahan campuran untuk produk-produk industri nonpangan,” kata Mustofa.

Penggunaan denatonium saccharide ini, lanjut Mustofa, akan diujicobakan di dua propinsi. Salah satunya provinsi Jawa Barat. Sementara satu daerah lainnya masih dipertimbangkan.

“Jawa Barat dipilih karena di provinsi itu penyalahgunaan formalin sebagai campuran bahan makanan terbilangtinggi,” tutur Mustofa seraya menambahkan masyarakat yang biasa menggunakan formalin sesuai fungsinya tidak perlu khawatir dengan ketentuan baru tersebut.

Ditambahkan, dengan penambahan denatonium Saccharide nantinya hanya akan menambah ongkos beli formalin ekitar Rp80 per liter. Harga formalin yang ada di pasaran sekarang ini sekitar Rp7-9 ribu per liter.

Artinya, masyarakat yang biasa membeli formalin dan menggunakan sesuai fungsinya tidak perlu khawatir dengan selisih harga.

“Ini demi keamanan pangan. Jadi penambahan harga Rp80 itu tidak begitu berat, jika dibandingkan dengan risiko kesehatan masyarakat jika formalin digunakan untuk makanan,” kata Mustofa menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2015-2018, Profesor dr Ilham Oetama Marsis, SpOG mengatakan, pemerintah harus memperbaiki kesejahteraan dokter, jika ingin mereka bersedia praktik di daerah terpencil.

“Dokter kan manusia juga, mereka ingin hidup dengan layak. Jika masalah kesejahteraan tak terpenuhi, bagaimana kita bisa mendorong para dokter untuk bekerja di daerah terpencil,” kata pria yang akrab dipanggil Prof IOM usai pelantikannya, di Jakarta, Minggu (20/12).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (FK-UKI) itu mengemukakan, banyak keluhan dokter terkait sistem kapitasi yang diterapkan dalam program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

“Hanya 10 persen dokter yang menyatakan puas atas bayaran yang diterima dalam sistem kapitasi. Sisanya, 90 persen dokter mengeluh,” ujar Prof Marsis yang didampingi Sekjen Mohamad Adib Khumaidi.

Ditambahkan, dokter yang mengaku sejahtera dari sistem kapitasi umumnya berasal dari wilayah padat penduduk. Sistem kapitasi lebih memberi keuntungan, ketimbang sistem fee for service, yang mana upah diberikan berdasarkan jumlah kunjungan pasien.

“Untuk daerah terpencil, biasanya penduduknya sedikit. Sistem kapitasi jelas merugikan dokter. Sudah minim fasilitas, minim pula kesejahteraannya. Bagaimana mereka senang hati ditempatkan di daerah terpencil,” ujarnya.

Prof IOM menyebutkan, rata-rata penghasilan dokter di daerah minim sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sedangkan di daerah padat, dokter bisa mendapat penghasilan hingga Rp15 juta per bulan.

“Perbedaan upah dari sistem kapitasi itulah yang jadi salah satu pendorong terjadinya ketimpangan distribusi dokter di wilayah Indonesia. Kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih memperhatikan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan lainnya,” kata Prof IOM menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Kesehatan mengungkapkan, minimnya minat dokter muda praktik di daerah terpencil. Untuk itu, diharapkan peran organisasi profesi guna mengadvokasi para dokter muda untuk mau praktik di seluruh wilayah Indonesia.

“Program Nusantara Sehat untuk mengisi kebutuhan dokter di daerah terpencil, ternyata minim peminat. Dari 7 ribu tenaga kesehatan yang mendaftar, hanya 10 orang yang berprofesi dokter,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek disela pelantikan pengurus baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2015-2018, di Jakarta, Minggu (20/12).

Menkes mengemukakan, jumlah dokter di Indonesia sebenarnya sudah mencapai angka ideal, yaitu 125 ribu orang untuk penduduk berjumlah 250 juta. Namun, kendalanya penyebaran dokter tidak merata.

“Dokter banyak menumpuk di kota-kota besar. Perlu upaya yang lebih keras lagi dari pemerintah dan organisasi profesi untuk mendorong dokter agar mau bekerja di daerah terpencil,” kata Nila menegaskan.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri. Katanya, dokter enggan praktik di daerah terpencil, lantaran minimnya fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

“Kami sudah ingatkan pada daerah-daerah yang minim dokter, untuk memperbaiki fasilitas kesehatannya, agar dokter merasa nyaman saat bekerja di daerahnya. Karena anggaran sekarang sudah transfer daerah,” ucapnya.

Usman mengakui ada sekitar 10 persen atau 970 Puskesmas di Tanah Air yang jarang ada dokternya. Dokter enggan praktik di Puskesmas itu, lantaran minim fasilitas. Mereka lebih banyak praktik di Puskesmas Induk.

“Susah juga memberi sanksi pada dokter yang hanya datang satu kali seminggu di tempat pengabdiannya, jika tidak ada fasilitas standar di sana,” tuturnya.

Ia berharap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat membuat pengaturan dokter menjadi lebih baik. Karena program tersebut menitikberatkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), termasuk ketersediaan tenaga kesehatannya.

“Saat ini dokter masih menumpuk di Jawa-Bali, angkanya mencapai 49 persen. Sisanya tersebar di kota-kota di luar itu. Dan sedikit sekali di daerah terpencil,” katanya.

Solusi atas masalah itu, menurut Usman Sumantri, adalah pemberian kesejahteraan yang memadai. Agar beban kerjanya yang tinggi bisa setara dengan penghasilannya.

“Soal kesejahteran dokter di daerah, tidak bisa diputuskan Kemkes sendiri. Perlu izin prinsip dari presiden. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu segera,” kata Usman Sumantri menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Upaya promosi kesehatan adalah strategi pemerintah saat ini untuk mengurangi jumlah angka masyarakat yang sakit. Dengan demikian diharapkan akan makin sedikit orang yang berobat dan beban negara dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga berkurang.

Terkait hal tersebut Menteri Kesehatan Profesor Dr dr Nila Moeloek, SpM(K), berpesan kepada para Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang baru-baru ini selesai dilantik, Minggu (20/12/2015) untuk membantu pemerintah melakukan promosi kesehatan. Saat ini menurut Nila masih banyak hal yang harus ditingkatkan karena data menunjukkan hanya sekitar 20 persen populasi di Indonesia yang paham kesehatan.

“Angka sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 kami mencoba menilai, ternyata hanya baru 20 persen masyarakat Indonesia yang sadar akan kesehatan. Ini tugas utama kita,” kata Nila ketika memberikan sambutan di acara pelantikan pengurus besar IDI, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,.

Masyarakat Indonesia yang homogen dari berbagai suku dan budaya adalah tantangan utama saat melakukan sosialisasi-sosialisasi kesehatan. Nila beberapa kali menyaksikannya sendiri saat mengunjungi fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah.

“Saya baru dari NTB (Nusa Tenggara Barat -red), Lombok Barat, pada waktu itu rumah sakitnya dibuat sungguh baik sekali. Tetapi yang tak enak saya mendengarkan pasien kelas tiga dengan begitu baiknya WC, tidak mengerti bagaimana buang air besar (pakai toilet -red),” kata Nila.

“Ini fakta yang harus kita hadapi. Masih ada masyarakat seperti ini,” pungkasnya.

sumber: http://health.detik.com/

All too often mental health services are left to languish while physical health commands a disproportionate share of the attention and funding.

However, this perception is changing – and rightly so. Globally, governments have slowly woken up to the economic implications of mental health problems, which often afflict the young and are typically recurrent and frequently debilitating.

Research by the World Health Organisation suggests that mental health problems are among the most costly in terms of treatment and lost work days.

Another factor is a growing appreciation of the link between the physiological and psychological aspects of illness. This mind-body connection is particularly obvious in the case of diabetes, an illness with a disconcertingly high prevalence in the UAE.

The first thing to note about the relationship between depression and diabetes is the high rate of comorbidity. In other words, the elevated frequency that the two conditions occur together in the same person.

Analysis published by the American Diabetes Association explored 42 previous studies and concluded that depression was twice as common in individuals with diabetes than the general population. Around 20 per cent of all diabetes patients also experienced clinical depression.

The consequences of this relationship are negative. Depression in diabetic patients is associated with poorer glycaemic control, poorer self-management, in terms of diet and exercise and an increased likelihood of diabetic complications. Many of these findings are also true for even mild depression.

In other words, even the presence of depressive symptoms (eg, guilt, loss of interest, sadness) tends to be associated with poorer diabetes management.

We might assume that this relationship between diabetes and depression is born of the life-changing implications of receiving diabetes diagnosis. On any bad-news scale, the diagnosis of a disease that you may have to live with for the rest of your life must rate pretty highly.

Counter-intuitively however, it is not the diagnosis of Type 2 diabetes that gives rise to depression. In fact, research has shown that in most cases, depression precedes diabetes by several years. If anything, this suggests that depression is a risk factor for the onset of diabetes rather than a subsequent complication.

Depression among diabetics is responsive to all the usual treatments. The one most commonly used is antidepressant medication. The widespread use of antidepressants has more to do with the ease of availability than long-term effectiveness. For long-term effectiveness the most successful intervention to date is cognitive behavioural therapy (CBT), a type of psychological therapy designed to explore beliefs and attitudes, and empower patients with the skills to prevent future low moods spiralling into full-blown depressive episodes.

The evidence suggests that the successful treatment of depression improves diabetic outcome, increases adherence to self-care regimes and reduces the rate of diabetic complications.

This is all undoubtedly very valuable. However, there is a chronic lack of psychological therapists. If we are to have a holistic approach to the treatment of diabetes, then employing, educating and training adequate numbers of mental health professionals is a must.

A world-class health care service cannot ignore mental health.

Diabetes is not the only chronic physical complaint associated with depression. Heart disease is another prime example and treating co-morbid depression always leads to better outcomes.

If we truly want to improve our health and reduce the burden of chronic physical health problems, then we seriously need to improve mental health services.

To echo the World Health Organisation: “There is no health without mental health.”

Dr Justin Thomas is an associate professor of psychology at Zayed University and author of Psychological Well-Being in the Gulf States

source: http://www.thenational.ae/

PT Taspen menggandeng BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja dalam penanganan kecelakaan kerja. Diharapkan, terjadi peningkatan layanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara, serta pimpinan dan nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai peserta Taspen.

“Jika peserta Taspen mengalami kecelakaan kerja, maka 3 lembaga ini akan memberi jaminan kecelakaan kerja,” kata Dirut Taspen, Iqbal Lantaro di Jakarta, Kamis (17/12).

Disebutkan, manfaat yang diperoleh pemegang kartu Taspen dapat perawatan kelas 1 sampai sembuh. Semua manfaat tersebut hanya untuk mereka yang mengalami kecelakaan saat bekerja.

Iqbal menjelaskan, kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang terjadi, baik dari dan menuju tempat kerja. Artinya, tempat kerja dan waktu yang bersangkutan berangkat dan pulang dari tempat kerja melalui jalan dan waktu yang wajar dan biasa sehari-hari dilalui.

“Pokoknya yang tidak melanggar aturan. Kalau kecelakaan terjadi saat tidak memakai helm, itu ada yang dilanggar,” ujarnya.

Iqbal mencontohkan, ASN yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat bekerja. Pertama, pasien akan ditangani lebih dulu oleh Jasa Raharja. Setelah masuk rumah sakit, beban kemudian ditanggung Taspen bersama BPJS Kesehatan.

“Ada perhitungannya. Biaya dipisahkan antara Taspen dan BPJS. ASN hanya cukup mengikuti proses perawatan dan tidak perlu pusing dengan biaya atau proses administrasi,” tuturnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan, jaminan kecelakaan kerja akan dibayar maksimal mencapai Rp 10 juta dan akan dibayarkan oleh Jasa Raharja.

Selanjutnya, jika dinyatakan belum sembuh, maka biaya perawatan sepenuhnya akan ditanggung oleh Taspen dan BPJS Kesehatan hingga yang bersangkutan sembuh total.

“Kalau ini kecelakaan lalu lintas, itu akan ditangani Jasa Raharja, Plafon Rp 10 juta, sisanya BPJS Kesehatan sampai sembuh,” ujarnya.

Fachmi mengatakan, kerja sama seperti ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masing-masing peserta Taspen dan BPJS Kesehatan.

“Kita ingin lembaga-lembaga ini mengkoordinasikan manfaat ini, tanpa melanggar ketentuan dan aturan tapi masyarakat terlayani dengan baik, jangan sampai dibayar double. Ini akan jadi masalah,” kata Fahmi menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Pemerintah akan memberi sanksi kepada 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga akhir Desember 2015 belum bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain masalah kepatuhan, tenggat waktu masa transisi akan berakhir tahun ini.

“Kami sudah melayangkan surat ke 4 BUMN itu untuk segera mendaftarkan karyawannya ke program JKN. Jika tidak ada sanksi administratif,” kata Hambra, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industri, disela acara Penganugerahan JKN-KIS Award 2015 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Jakarta, Rabu (16/12) malam.

Hambra enggan menyebut nama 4 BUMN yang masih abai tersebut. Alasannya, masih ada waktu bagi mereka untuk segera mendaftarkan diri dalam 2 minggu ke depan. “Alasannya, katanya hanya masalah administrasi. Kita tunggu saja. Jika sampai 2016 tidak mendaftar juga, baru diberi sanksi,” ujarnya.

Ditambahkan, kepatuhan lembaga negara akan program pemerintah ini menjadi penting. Karena mereka menjadi contoh bagi perusahaan swasta untuk bergabung dalam JKN. “Jika semua lembaga sudah, kita tinggal dorong-dorong swasta untuk bergabung,” tuturnya.

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, kepesertaan BUMN dalam program JKN sebenarnya tak terlalu besar, jika dibandingkan dengan kepesertaan mandiri yang mencapai ratusan juta orang.

Disebutkan, hingga Desember 2015, dari total 146 BUMN yang di Indonesia, sudah141 BUMN yang teregistrasi. Sisanya, 4 BUMN pendaftarannya ditunggu hingga Desember 2015.

“Jumlah peserta dari BUMN hanya sekitar 2 juta orang ditambah keluarganya. Premi yang diterima pun hanya sekitar Rp 600 miliar. Namun, sebagai lembaga negara harus memberi contoh yang baik,” ujarnya.

Fachmi menjelaskan, komposisi tenaga kerja Indonesia adalah 70 persen di sektor informal dan 30 persen di sektor formal. Bukan perkara mudah mendorong para pekerja sektor informal untuk bergabung ke program JKN, jika tidak diperlihatkan secara terus menerus benefit dari program tersebut.

“Ini yang kita lagi lakukan, gencar melakukan sosialisasi di masyarakat agar segera mendaftarkan dirinya dalam program JKN,” ucap Fachmi.

Data per 11 Desember 2015 mencatat jumlah peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) BPJS Kesehatan mencapai 37.932.596 orang yang terdiri atas, PPU Penyelenggara Negara (PNS/TNI/Polri) sebanyak 15.384.063 orang, serta PPU Non Penyelenggara Negara (BUMN, BUMD dan BU Swasta) sebanyak 22.548.533 orang.

“Total seluruh peserta BPJS Kesehatan per 11 Desember 2015 mencapai 155.739.063 jiwa,” tuturnya.

Terkait penghargaan, Fachmi menjelaskan, terbagi dalam 3 kategori yaitu BUMN dengan jumlah pegawai kurang dari 2.000 orang, BUMN dengan pegawai 2.000 – 10.000 orang, dan BUMN dengan pegawai lebih dari 10.000 orang.

“Dari masing-masing kategori, dipilah lagi menjadi 3 yaitu Apresiasi Pratama, Apresiasi Madya dan Apresiasi Utama,” tuturnya.

Adapun aspek penilaian, disebutkan, antara lain, kolektibilitas iuran (ketepatan jumlah dan kecepatan waktu membayar iuran), kontribusi peserta dan iuran, serta terdaftarnya pensiunan BUMN yang dikoordinir yayasan pensiunnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberi penghargaan kepada BUMN yang dinilai paling inovatif dalam mendukung pelaksanaan program JkN, khususnya implementasi sosialisasi di kalangan internal perusahaan.

“Sebanyak 20 BUMN berkompetisi dengan menyajikan berbagai inovasi seperti upaya sosialisasi di karyawan perusahaan, pengembangan aplikasi, implementasi coordination of benefit, hingga pemanfaatan media sosial untuk melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait data peserta,” katanya.

Selain itu, Fachmi menambahkab, ada pula penghargaan bagi kategori anak perusahaan BUMN yang telah teregistrasi ke BPJS Kesehatan, yang mana kriterianya mencakup jumlah anak perusahaan, jumlah iuran, dan jumlah peserta.

“Dari sejumlah BUMN yang berkompetisi di kategori BUMN paling inovatif tersebut, nantinya akan diambil salah satu pemenang berdasarkan penilaian dari pihak MarkPlus Inc,” katanya.

Adapun penghargaan untuk kategori BUMN dengan jumlah pegawai dibawah 10.000 orang, untuk Apresiasi Utama diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara IV. Apresiasi Madya diberikan ke PT Perkebunan Nusantara III dan Apresiasi Pratama kepada a PT Kereta Api Indonesia.

Untuk kategori BUMN dengan jumlah pegawai antara 2.000 – 10.000 orang, untuk Apresiasi Utama diraih PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), Apresiasi Madya oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Apresiasi Pratama kepafa PT Perkebunan Nusantara VI.

Penghargaan kategori BUMN dengan jumlah pegawai dibawah 2.000 orang, untuk Apresiasi Utama diberikan kepada PT Semen Baturaja, Apresiasi Madya kepada PT Nidya Karya dan Apresiasi Pratama kepada PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma.

Pemenang kategori inovasi BUMN diberikan kepada PT ASDP dan pemenang BUMN kategori keikutsertaan anak perusahaan adalah PT Bank Mandiri. (TW).

{jcomments on}