Category: Berita

Pfizer Indonesia mengumumkan hibah untuk program-program yang akan mendukung pencegahan penyakit tidak menular (PTM) dan imunisasi anak di Indonesia , masing-masing kepada George Institute for Global Health dan U.S. Fund for UNICEF. Hibah tersebut diberikan oleh Pfizer Foundation, sebuah organisasi amal yang didirikan oleh Pfizer Inc. di New York City .

PTM, yang meliputi kanker, diabetes, sakit jantung dan penyakit pernapasan kronis, adalah penyebab utama kematian dan telah menjadi beban ekonomi yang serius. Di Indonesia, penyakit tidak menular diperkirakan mencapai 71% dari total kematian. Biaya yang berhubungan dengan PTM juga sangat besar, sehingga beberapa orang memperkirakan bahwa hal tersebut akan merugikan negara hingga US $ 4,47 triliun dari 2012 hingga 2030.

Dalam hal imunisasi, Indonesia telah meluncurkan program imunisasi yang diperluas dalam upaya untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Meskipun cakupan imunisasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat kesenjangan yang lebar dalam cakupan imunisasi berdasarkan klasifikasi status ekonomi dan perkotaan/pedesaan.[iii] Pesatnya urbanisasi di Indonesia , relatif rendahnya cakupan imunisasi, serta kepadatan dan dinamika penduduk di daerah kumuh perkotaan meningkatkan resiko terjadinya berbagai wabah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin.

Program pencegahan PTM George Institute melibatkan pelaksanaan program Systematic Medical Appraisal, Referral and Treatment (SMARThealth), sebuah platform perawatan utama yang baru untuk mendukung masyarakat dan penyedia layanan kesehatan dalam pencegahan dan pengelolaan PTM yang sama. Dengan menggunakan teknologi digital yang terjangkau, program tersebut dirancang untuk meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan dan mengurangi beban serta biaya pada sistem kesehatan, yang diantaranya dengan mendukung transfer dan pelatihan prosedur klinis rutin dari para dokter kepada para petugas kesehatan non-dokter.

“Pencegahan PTM dan imunisasi anak yang universal telah benar-benar menjadi prioritas kesehatan nasional karena beban kesehatan dan beban ekonomi yang serius, ditimbulkan pada masyarakat,” kata Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia Anil Argilla, dalam siaran pers ke SP, Selasa (15/12) .

“Melalui hibah ini, Pfizer Indonesia dan Pfizer Foundation senantiasa berusaha menyelaraskan upaya kami dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung pelayanan dan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat yang terlayani di dalam negeri. Kami berharap dapat terus bermitra dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan kesehatan di Indonesia .”

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

 

Seperti halnya di negara maju, tak lama lagi Indonesia akan memiliki dokter keluarga dengan istilah Dokter spesialis Layanan Primer. Kementerian Kesehatan Indonesia dalam hal ini menyontoh Thailand yang berhasil memberikan dampak status kesehatan di negaranya.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Kementerian Kesehatan, Profesor Akmal Taher mengatakan, pendidikan kedokteran saat ini mengacu pada World Federation for Medical Education. Dan dokter umum dirasa perlu melengkapi kompetensi dokter umum melalui pendidikan dokter layanan primer.

“Dalam Undang-undang Kedokteran, pendidikan kedokteran terdiri dari Basic Medical Education (BME) yang ditempuh dalam 6 tahun. Selanjutnya, berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012, dokter dapat mengambil pendidikan 2-3 tahun untuk menjadi spesialis dan sub-spesialis. Setara dengan spesialis, dokter layanan primer juga dapat ditempuh dengan waktu yang sama,” katanya.

Salah satu contoh keberhasilan program dokter layanan primer ini yaitu Thailand. Menurut Akmal, negara gajah putih tersebut baru memulai program pendidikan ini pada 1999. Dan pada 2010, mereka melalukan penelitian untuk melihat perubahan status kesehatan.

“Yang terjadi, saat membandingkan Faskes Primer yang ada dokter biasa dan dokter spesialis layanan primer, yang paling banyak merujuk adalah dokter biasa atau sekitar 21 persen. Sedangkan dokter keluarga hanya merujuk sekitar 11 persen pasien. Padahal fasilitas kesehatan yang diberikan sama. Ini menunjukkan,” katanya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Sepintas, kata dia, kunjungan ke faskes rujukan di Thailand tak terpaut jauh atau 10 persen. Tapi bila hal ini terjadi di Indonesia, bisa dibayangkan, saat ini rujukan ke rumah sakit mencapai 51 juta. Kalau saja dalam setahun ada 100 juta jiwa yang datang ke faskes primer, maka 10 persennya berarti ada 10 juta orang yang selesai berobat di Faskes Primer seperti Puskesmas atau klinik.

Satu lagi, kelebihan adanya dokter spesialis layanan primer yaitu ketepatan diagnosis. “Kami tidak bilang dokter umum yang lulus itu jelek, tapi ini dapat menjadi acuan bagi mereka untuk menaikkan grade-nya. Kegunaan dokter umum kan bukan hanya melayani pasien tapi juga disiapkan untuk menjadi spesialis, peneliti dan sebagainya. Itulah basic medical education,” tukasnya.

sumber: http://health.liputan6.com

 

 

Perdagangan bebas membuka peluang beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya. Hal itu bisa terjadi karena terjadinya pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah pluriteral.

“Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negera tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor,” kata Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan (POM), Roy sparinga, dalam acara pertemuan Diseminasi Renstra Badan POM 2016, di Jakarta, Senin (14/12).

Untuk itu, lanjut Roy, Badan POM harus mampu mengelola dan mengadaptasi perubahan dan tantangan guna memperkuat dan mengefektifkan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

“Karena urusan makanan dan obat itu menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Sehingga sensitivitas publik tinggi dan berimplikasi luas pada keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkan, asing tertarik dengan Indonesia karena pasar farmasi di dalam negeri sangat menjanjikan. Data BPOM 2014 menunjukkan, jumlah perusahaan farmasi di Indonesia mencapai 217 perusahaan. Dari jumlah itu, 34 di antaranya perusahaan multinasional.

“Pada September 2015, pasar farmasi di Indonesia bernilai sekitar 60 triliun rupiah. Rata-rata penjualan obat di tingkat nasional selalu tumbuh 14 persen setiap tahun dan sekitar 75 persen total pasar obat di Indonesia didominasi perusahaan nasional,” katanya.

Untuk itu, lanjut Roy Sparinga, terkait dengan perjanjian internasional sektor ekonomi harus ditekankan sejak awal tentang kedaulatan bangsa, negara sehingga persaingan dengan negara-negara lain demi kejayaan bangsa.

Ditambahkan, Indonesia juga memiliki industri obat tradisional dengan pangsa pasar yang cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 87 Industri Obat Tradisional (IOT) dan 1148 industri kecil obat tradisional, termasuk di dalamnya Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

Namun, lanjut Roy, baru 61 IOT yang mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang terdiri dari 34 industri berdasarkan CPOTB 2005 dan 27 industri berdasarkan CPOTB 2011.

Roy mengemukakan, Badan POM selama ini menghadapi fenomena puncak gunung es yang mana intervensi yang dilakukan Badan POM tidak memberi efek jera, dan menyelesaikan gejala dengan cara menindak pelaku.

“Untuk itu harus ada perubahan paradigma pengawasan obat dan makanan dari “watchdog control” yang reaktif ke pro-active control melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih fokus kepada strategi preventif,” kata Roy.

Dengan demikian tindakan pencegahan melalui pelaksanaan Risk Management Program oleh pelaku usaha dan diverifikasi oleh regulator, serta melalui komunikasi risiko strategis lebih dikedepankan. (TW)

{jcomments on}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerja sama perusahaan retail Alfa Group, untuk mempermudah masyarakat membayar iuran. Diharapkan, tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunggak pembayaran kepesertaan.

“Masyarakat kini bisa membayar iuran baik di 4 bank atau di 2 perusahaan nonperbankan yang memiliki jaringan hingga ke desa seperti Indomaret dan Alfamart,” kata Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris berkunjung ke minimarket Alfamart, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (14/12).

Dijelaskan, sistem pembayaran semacam itu disebut Payment Point Online Bank (PPOB). Pilot project perluasan channel PPOB sebenarnya telah dilakukan sejak 6 Agustus 2015 lalu, melalui kerjasama dengan 4 mitra bank BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

“Mekanisme PPOB ini terbilang efektif dan diminati banyak masyarakat. Terbukti sejak diluncurkannya sistem PPOB pada awal Oktober 2015 lalu, jumlah transaksi pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan melalui minimarket mencapai lebih dari 1 juta transaksi,” ujarnya.

Karena itu, guna memaksimalkan sistem PPOB, BPJS Kesehatan juga menggandeng pihak Alfa Group yang memiliki jaringan retail setara dengan Indomaret.

Layanan PPOB melalui Alfa Group yang diimplementasikan Bank Mandiri mulai beroperasi sejak 29 Oktober 2015 lalu. Adapun saat ini terdapat 10.666 gerai Alfamart, 977 gerai Alfamidi, 38 gerai Lawson, serta 74 gerai Dan+Dan yang dapat menerima pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Hingga 11 Desember 2015, frekuensi transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui Alfa Group telah mencapai 239.162 transaksi. Sementara itu, frekuensi transaksi pembayaran iuran melalui Bank Mandiri juga meningkat dari sekitar 600 ribu transaksi per bulan pada 2014, menjadi lebih dari 1,5 juta transaksi per bulan pada 2015.

Ditambahkan, pembayaran PPOB terdiri dari 2 jenis. Pertama, pembayaran melalui outlet tradisional, dimana pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada ‘agen’ perorangan resmi, sebagaimana lazimnya pembayaran listrik atau telepon rumah.

“Kedua, mulai September 2015, pembayaran PPOB telah merambah ke modern channel. Saat akan membayar iuran, calon peserta atau peserta BPJS Kesehatan cukup menunjukkan nomor VA-nya kepada kasir minimarket.

“Target kami hingga akhir 2015 ini ada 100.000 outlet yang dibuka. Sementara ini, baik di outlet tradisional maupun modern channel, ada biaya surcharge untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 2.500 per transaksi.

Namun, lanjut Fachmi, di masa depan tagihan satu keluarga dapat digabung menjadi satu. Sehingga masyarakat cukup mengeluarkan biaya satu kali transaksi pembayaran.

Fachmi menambahkan, pihaknya juga menargetkan sebelum akhir 2015 akan menggandeng beberapa jaringan minimarket besar lainnya sebagai gerai pembayaran. PPOB modern channel, yang meliputi 183 gerai 7-Eleven, 600 Circle K, 310 gerai Bright, serta 200 gerai Super Indo.

Tak hanya itu, tahun ini channel pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga diharapkan dapat merambah ke 350 agen/cabang jasa pengiriman barang JNE yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun saat ini total terdapat 15.374 kantor bank dan 53.763 ATM bank mitra BPJS Kesehatan yang dapat melayani pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan rincian Bank Mandiri 2.334 kantor dan 17.032 ATM, BNI 1.813 kantor dan 14.025 ATM, BRI 10.410 kantor dan 20.876 ATM, serta BTN 817 kantor dan 1.830 ATM. (TW)

{jcomments on}

Bidang usaha yang masuk kategori dalam sektor kesehatan masuk dalam usulan kementerian terkait panduan investasi. Beberapa bidang usaha di sektor kesehatan diusulkan terbuka untuk asing. Alat kesehatan yang selama ini dikategorikan sebagai distributor umum, dibatasi maksimal kepemilikan asing hanya 33%.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyampaikan bahwa nanti terkait alat kesehatan ini akan diatur secara lebih terperinci. “Untuk yang high technology akan dibuka untuk asing, sementara yang medium-low tech seperti kassa maksimalnya 49% asing,” ujarnya.

Salah satu contoh perlu diaturnya panduan investasi terkait alat kesehatan adalah pengaturan untuk benang bedah. Untuk bidang usaha produksi benang bedah karena tidak ada dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maka BKPM diharapkan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. “Benang bedah ini sebenarnya terbuka, tapi karena tidak ada KBLI-nya maka masuk ke obat jadi terbatas hanya 85%,” jelasnya.

Upaya untuk membuka bidang usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investasi dalam produksi alat-alat kesehatan di Indonesia sehingga terjadi transfer teknologi.

Selama ini, ketersediaan alat kesehatan banyak dipasok dari perdagangan besar farmasi. “Saat ini sudah banyak pedagang besar jumlahnya. Menurut data dari kementerian teknis jumlahnya kurang lebih 4.000 pedagang,” paparnya.

Sedangkan beberapa bidang usaha di sektor kesehatan yang diusulkan tertutup di antaranya jasa layanan akupuntur dan apotik di level provinsi/kabupaten kota. Penutupan sektor-sektor tersebut dilakukan untuk melindungi pengusaha nasional tumbuh.

Dalam pembahasan DNI, BKPM terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Beberapa lembaga yang telah memberikan masukan dalam tahap awal adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Jasa pelayanan kesehatan akupuntur dan jasa-jasa lainnya masuk dalam kategori sektor tersier. Dari data BKPM periode Januari-September 2015, untuk PMDN sektor jasa lainnya dengan nilai investasi Rp 755 miliar dengan jumlah 164 proyek. Sedangkan untuk PMA, sektor jasa lainnya dengan nilai US$ 207,25 juta dan jumlah proyek 1.089.

Realisasi investasi Januari-September 2015 mencapai Rp 400 triliun, meningkat 16,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 342 triliun. Realisasi investasi PMDN, Januari-September meningkat 16,4% sebesar Rp 133,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 16,9% sebesar Rp 266,8 triliun.

Selain itu, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.059.734 orang, naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2014, sebesar 960.336 orang. (EVA)

sumber: http://swa.co.id/

 

 

Di bidang teknologi sains kesehatan, nama ilmuwan Indonesia sepertinya jarang terdengar di jurnal-jurnal internasional terkait inovasi baru. Bukannya tak ada alasan, hal ini disebut karena inovasi bukan prioritas utama para peneliti Indonesia saat ini.

Kepala Laboratorium Riset, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Profesor Dr Amarila Malik, MSi, Apt, mengatakan pemerintah lebih mengarahkan peneliti untuk studi menggantikan obat atau produk kesehatan yang ada saat ini. Seperti yang telah diketahui obat-obatan dan teknologi kesehatan di Indonesia kebanyakan menggunakan produk dari luar negeri alias impor.

“Lihat dulu kita butuhnya apa. Kita tuh sebetulnya enggak perlu yang baru tapi menggantikan produk-produk impor saja dulu,” kata Prof Amarila ditemui pada seminar media di kantor MERK, Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Selasa (5/12/2015).

Kebanyakan tema-tema penelitian yang ditentukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI disebut oleh prof Amrila memang untuk mendorong hal tersebut. Riset yang berjalan sesuai dengan tema dapat memperoleh dukungan hibah dana hingga Rp 2 miliar.

“Enggak usah canggih-canggih, bisa menggantikan ini aja: insulin jangan impor, vaksin jangan impor. Bikin sendiri,” lanjut Prof Amrila.

Namun meski demikian memang diakui oleh Prof Amrila ada hambatan dalam studi yaitu lambatnya proses perizinan. Berbagai macam studi tentu membutuhkan alat atau bahan yang mau tak mau harus diperoleh secara impor dan membutuhkan waktu lama.

“Bahan itu kita perlukan untuk pengembangannya saja. Nanti kalau sudah jadi kita bisa replikasi sendiri gak perlu impor lagi,” tutup Prof Amarila.(fds/up)

sumber; http://health.detik.com/

 

 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar road show KB lintas Pulau Kalimantan, guna menyosialisasikan berbagai program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

“Road show dilakukan dengan mobil unit penerangan atau Mupen berkeliling lintas Pulau Kalimantan,” kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (4/12) malam.

Ia menjelaskan, acara tersebut bertajuk “Pesona Semarak Terpadu Borneo Mupen On The Road” atau disingkat Pesona Smart B-More. “Kegiatan ini untuk keempat kalinya diselenggarakan secara nasional,” ucap Surya Chandra.

Sebelumnya, ditambahkan, pihaknya menggelar acara serupa lintas Pulau Jawa-Madura bertajuk Pesona Jawara pada 2012. Pada 2013, road show dilakukan lintas Pulau Sumatera bertajuk Pesona Amor.

“Tahun 2014 lalu, dilakukan lintas Pulau Sulawesi bertajuk Pesona Best Mother,” ucapnya.

Ditambahkan, Pesona Borneo Mupen On The Road akan mengitari Pulau Kalimantan. Yang istimewa adalah peluncuran BKKBN sahabat pemuda yang merupakan momentum strategis untuk kembali memperkuat jejaring kemitraan di komunitas pemuda.

“Diharapkan upaya itu bisa mempercepat akselerasi Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK di tingkat lini lapangan,” kata Surya Chandra.

Dikemukakan, pelaksanaan Program KKBPK sangat tergantung pada operasionalisasi di tingkat kabupaten atau kota. “Karena itu, kami berharap konteks otonomi daerah tak menjadi kendala pelaksanaan Program KKBPK di daerah,” ucapnya.

Surya Chandra mengatakan, Pesona Smart B-More merupakan kegiatan strategis untuk menggerakkan segenap potensi dan sumber daya Program KKBPK di kabupaten atau kota.

“Sumber daya dimaksud adalah penyuluh keluarga berencana (PKB) petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan kader KB sebagai penggerak program dilapangan serta Mobil Unit Penerangan atau MUPEN dan motor PKB/PLKB,” tuturnya.

Sementara itu, Surya Chandra menambahkan, kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN bekerjasama dengan lima Perwakilan BKKBN Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kalimantan. (TW)