HKN Ke-51, Wapres Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Bergaya Hidup Sehat

7des-15

7des-15Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali mengajak masyarakat untuk bergaya hidup sehat. Karena jika masyarakat sehat, maka negara pun ikut sehat.

Ajakan tersebut dilontarkan Wapres dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-51 yang digelar di lapangan Monas Jakarta, Minggu (6/12) pagi.

Dalam kesempatan itu, JK didampingi istri Ny Mufidah Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan ( Menked) Nila F Moeloek, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Momentum HKN diharapkan jadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungannya.

Nila menjelaskan, tema HKN 2015 adalah Indonesia Cinta Sehat: Generasi Cinta Sehat, Siap Membangun Negeri. Tema tersebut dibuat sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa seluruh elemen bangsa harus berperan serta dalam pembangunan kesehatan.

“Semua elemen masyarakat, mulai dari anak, remaja, hingga dewasa harus menjadi generasi cinta sehat,” katanya.

Pada acara itu, Menkes dilakukan pelepasan 533 anggota tim “Nusantara Sehat” yang akan ditempatkan di 100 puskesmas terpencil dan terluar di Indonesia. Masing-masing tim berisikan delapan orang tenaga ahli kesehatan dan laboratorium.

“Upaya ini dilakukan agar masyarakat Indonesia yang sehat bisa terwujud hingga pelosok. Karena Tim Nusantara Sehat selain melakukan pengobatan juga diminta untuk mempromosikan gaya hidup sehat,” tuturnya. (TW)

{jcomments on}

Global health day brings attention to AIDS and HIV

Official records say there are 27,604 patients in the State and only 19,663 have registered under the AIDS Control Society for ART. She spoke on various treatments, including antiretroviral therapy (ART), available for HIV patients. Maximizing these tools requires working together to confront and overcome the challenges that remain.

For global health advocates, December 1 is an opportunity to focus the world’s attention on the fight against AIDS.

HIV has killed an estimated 39 million people to date and is at epidemic levels globally, CNN has reported. The path forward is clearer than ever, and the time to act is now.

An estimated 781,000 people in Brazil are now living with HIV, the country’s ministry of health said Tuesday to coincide with World AIDS Day.

CNN has reached out to a number of Republican presidential candidates for comment on World AIDS Day.

“I counseled a gay man, a 32-year-old gay man last month who was diagnosed”, Milano told MetroFocus Host Jack Ford.

Mrs Kenyatta said new HIV infections among the youth may reverse the gains made in the fight against the virus.

AIDS Free Pittsburgh joins similar efforts underway in San Francisco, where HIV infection rates have been reduced by 30 percent since 2012, as well as NY state and Washington state. However, those affected are living longer and Kloeckl said HIV and AIDS has become a forgotten disease.

Minister Haufiku commended the new World Health Organisation (WHO) recommendations on providing treatment to anyone who tests HIV positive regardless of their CD4 count and using treatment as prevention to vulnerable populations as a positive development in ending HIV infections.

He then stressed the importance of a multi-sectoral approach to HIV/AIDS through active participation of all stakeholders including Civil Society Organisations, Private sector, Faith-based organisations, communities and people living with HIV and AIDS.

“When you take a look at national averages, there are a minority of people living with HIV/AIDS that are on treatment and doing well”, he says.

source; http://recorderpress.com/

 

 

Aplikasi “Mediku” Buat Penggunanya Lebih Peduli Kesehatan

Di Indonesia, belum banyak developer lokal yang mengembangkan aplikasi kesehatan. Padahal kesehatan merupakan salah satu isu yang sangat penting. Kondisi inilah yang kemudian mendorong tim pengembang dari startup VistoWorks untuk menghadirkan aplikasi mobile kesehatan gratis bernama Mediku.

Founder VistoWorks, Velta Azizah Destiana menjelaskan, aplikasi Mediku memiliki beberapa fitur penting seperti “pertolongan pertama”, yaitu informasi first aid yang akurat dan dapat diakses saat offline mode untuk pertolongan pertama pada penderita di saat genting.

Ada juga fitur cek gejala untuk mengetahui potensi penyakit berdasarkan umur, jenis kelamin, serta keterangan gejala yang dimasukkan. Informasi ini disusun bekerjasama dengan penerjemah medis, dokter dari Ikatan Dokter Keluarga Indonesia, serta Perhimpunan Dokter Layanan Primer.

“Di Mediku, kita juga menghadirkan fitur untuk mencari rumah sakit, apotek, dan klinik terdekat beserta informasinya untuk membantu pengguna dalam keadaan darurat,” jelas Velta Azizah di Jakarta, Sabtu (5/12).

Fitur menarik lainnya adalah “Riwayat Penyakit” supaya penggunanya bisa menyimpan riwayat penyakit mereka dan mengingat pengobatan yang dilakukan jikalau mereka mengidap penyakit yang sama lagi. Ada juga fitur “Reminder Obat” untuk mengingatkan pasien minum obat secara teratur melalui live notification.

“Saat ini kita juga sedang mengembangkan fitur konsultasi dengan dokter melalui video call dan chatting biasa,” tambah lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer tersebut.

Aplikasi Mediku saat ini tengah dipamerkan dalam acara “Google HackFair Indonesia” di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Pameran tersebut berlangsung selama dua hari pada 5-6 Desember 2015.

sumber: http://www.beritasatu.com/

 

 

Menkes Ungkap Alasan Indonesia jadi Ketua Pengarah GHSA

Indonesia akan menjadi pemimpin kelompok pengarah (steering group) program keamanan kesehatan global atawa Global Healty Security Agenda (GHSA) 2016. Keputusan ini diambil sebagai langkah nyata Indonesia untuk memberantas dan mencegah virus mematikan di seluruh dunia.

Menteri Kesehatan Nina F Moelek menjelaskan alasan Indonesia bersedia menjadi pemimpin GHSA 2016. Menurutnya, Indonesia ingin berperan lebih aktif dalam usaha pencegahan dan penanggulangan virus penyakit di dunia.

“Tahun lalu Indonesia mengajukan diri menjadi ketua steering comitee. Agar kita bisa ikut mengatur (agenda dan kebijakan) di dalamnya. Kalau jadi anggota saja, kita hanya terima saja (keputusan),” ujar Nina di pembukaan rapat Steering Comitee di Grand Hyatt Yogyakarta, Kamis (3/12/2015).

Setelah menjabat sebagai ketua steering comitee, lanjut Nila, Indonesia akan memperluas sosialisasi GHSA ke negara-negara tetangga di ASEAN. “Jika semua negara di ASEAN bisa bekerja sama, maka pencegahan penyakit dan virus yang ada di suatu negara bisa ditekan dengan cepat. Misalnya dulu virus flu burung, dan SARS,” tuturnya.

GHSA pertama kali ada tahun 2014. Gerakan ini merupakan inisiatif dari Amerika Serikat yang ingin menekan penyebaran virus berbahaya seperti Ebola. Kini GHSA telah memiliki anggota sekitar 40 negara dan bekerja sama dengan berbagai organisasi dunia sepeti WHO, FAO dan Worlds Bank. Amerika serikat menjadi ketua Steering Comitee pertama di tahun 2014. Disusul Finlandia ditahun 2015.

Kali ini, Indonesia berkesempatan jadi pemimpin kelompok. Sebab, saat ini seluruh steering group GHSA yang berasal dari 10 negara berkumpul di Yogyakarta pada 3-4 Desember. Mereka akan membahas kegiatan yang sudah dan akan dilakukan di tahun depan.

sumber: http://jateng.metrotvnews.com/

 

Ground-Up: Money for TB research is shrinking while millions die

Tuberculosis (TB) killed 1.5 million people last year according to the World Health Organisation. Yet research money for TB is stagnating or even declining, according to a new report by the US based Treatment Action Group (TAG). By GROUNDUP staff.

TAG’s annual Report on Tuberculosis Research Funding Trends shows that worldwide TB research funding dropped from $686 million in 2013 to $674 million in 2014. Although the report is meticulously compiled from numerous sources, the difference of $12 million dollars is small, and it is possible there are sources of funding that are not accounted for in the report. Nevertheless, the report’s author, Mike Frick, is confident that there is a flat, probably falling, trend in TB research. He says the fact that the amounts in the report do not account for inflation supports the view that we’re seeing a decline.

TB research is used to find new diagnostics, drugs and vaccines. It is also used to improve our understanding of the disease’s biology, and to find improved ways of managing the disease.

The world’s largest funder of TB research is the US public research institution, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). It spent $168 million in 2014. Next is the Bill and Melinda Gates Foundation at $128 million. Even though South Africa has one of the worst TB epidemics on the planet, the government, via the Medical Research Centre, Department of Science and Technology and National Research Foundation, spent only $4.7 million. The Canadian Institutes of Health Research spent more, even though Canada has a tiny epidemic.

Interestingly, the US National Institutes of Health, the parent body of NIAID, in 2014 spent nearly three times more on biodefense research ($1.7 billion), a largely theoretical threat, than the entire world spent on the practical and present threat of TB.

From the late 1940s through the 1960s, the British Medical Research Council invested heavily in TB research resulting in the medicines that are still used to treat the disease today. Research into new drugs then slowed down after wealthier countries brought their TB epidemics under control. But more and more people, especially in poor and middle-income countries, are becoming infected with strains of TB against which these drugs are no longer effective: they have drug-resistant TB.

The standard medicine regimen for drug-resistant TB is poorly tested, has terrible side-effects and mediocre to poor results. New drugs are desperately needed. Although two new drugs for treating TB have recently come onto the market, bedaquiline and linezolid, both have their problems and this is not nearly enough.

Frick points out that for years there have been no drugs in the earliest phase of TB clinical trials. This year there is only one, and it is similar to some existing TB drugs, so even if it does come onto the market eventually, it is unlikely to make a significant difference to treatment. The pipeline for new drugs is effectively stalled. “Most people would look at the TB drug pipeline and say this isn’t a pipeline. There’s no forward movement,” says Frick.

Also, diagnosing TB is slow and not simple enough. The most practical test for TB infection — a device called the Gene Xpert — takes a few hours to give results, has to be carried out on an expensive, electricity-driven device that most health facilities do not have. It correctly diagnoses people who have TB 88% of the time. By comparison, HIV tests, that are much cheaper than the Gene Xpert, can be done, even in your home, in a few minutes without electricity, and give the correct result over 99% of the time.

Table: Annual global funding for TB research. Source: Treatment Action Group.

TAG’s reports show that research funding picked up from 2005 to 2011 and then began to drop. Over the past five years, only $2.7 billion has been spent on TB research, while a United Nations and World Health Organisation initiative called the Stop TB Partnership called for $9.8 billion.

The Treatment Action Campaign is organising a march to the world’s main TB conference which is taking place in Cape Town on Thursday. A key demand is that high TB burden countries put more money into TB research. There is a realisation among activists that the US government cannot be depended upon to put much more money into TB research. Countries like South Africa, China, India and Indonesia have to cough up.

The TAC hopes that Health Minister Aaron Motsoaledi will receive the march’s memorandum. The organisation’s policy director, Marcus Low, says research is desperately needed for new drugs. “We can’t simply fix the health system problems [to sort out TB]. We need that, but in the medium and long-term we need new good drugs to break the back of the disease.” DM

Photo: Patients with HIV and tuberculosis (TB) wear masks while awaiting consultation at a clinic in Cape Town’s Khayelitsha township, February 23, 2010. REUTERS/Finbarr O’Reilly

source: http://www.dailymaverick.co.za/

 

 

Antimicrobial resistance on the global agenda

November marked a setback in the fight against drug-resistant infections. Scientists announced that they had found bacteria that were resistant to colistin, known as an antibiotic of last resort.

Even more alarming, they discovered that the gene providing the resistance could migrate from one strain of bacteria to another, meaning other types of infections could also become untreatable.

The announcement prompted public health experts to renew their warnings that the world risks slipping into a deadly, post-antibiotic era.
But November also brought some good news – even if it received less notice. When the G-20 met in Antalya, the leaders of the world’s largest economies agreed that antimicrobial resistance was a threat to global growth. Buried in the last paragraph of the communique issued at the conclusion of the summit was an agreement to put the issue on the agenda of the organisation’s next meeting.

“We agree that attention should be given to global health risks, such as antimicrobial resistance, infectious disease threats, and weak health systems,” read the communique. “These can significantly impact growth and stability.”

This is an important development. The G-20 would be an ideal forum in which to take international action against antimicrobial resistance. The countries most at risk from the problem include Brazil, Russia, India and China (the BRICs), none of which is a G-7 member. These countries are also among those most likely to find solutions to the challenge.

Furthermore, the attendees at the G-20’s summits include heads of state and economic ministers, without whom no solution can be implemented.
The commitment by the G-20 is just one example of the momentum gathering around the issue. In October, G-7 health ministers committed their countries to help combat antimicrobial resistance. The problem was also discussed by British Prime Minister David Cameron, Chancellor George Osborne, and their counterparts from India, China and Brazil.

A number of leaders, including Cameron, German Chancellor Angela Merkel, US President Barack Obama, and, most recently, Indian Prime Minister Narendra Modi, have made personal commitments to address the issue.

Growing recognition of the gravity of the threat is an opportunity that must not be lost. Part of the war has already been won. We know what must be done to address the challenge, and much is already being accomplished. More people are being encouraged to wash their hands to minimise the spread of infections.

Major campaigns are underway to alert people to the risk that antimicrobial resistance poses to their health and wealth. And we are improving the surveillance of superbugs, as we learn more about the dangers they pose to humans and animals. The United Kingdom, for example, has committed $300mn to support microbiology surveillance capacity in developing countries.

Specific steps have also been proposed to speed up the adoption of state-of-the-art diagnostics in hospitals, clinics, pharmacies, and homes, so that the unnecessary use of antibiotics can be reduced. And we have also begun to combat the misuse of antibiotics in agriculture.
Indeed, there are encouraging signs that leading US-based food manufacturers are changing their operations in response to consumer pressure. This could be the start of a big shift.

Meanwhile, pharmaceutical companies and government agencies are gaining a better understanding of the role that vaccines and alternative therapies could play in reducing anti-microbial resistance.

And we are starting to prioritise the development of new drugs – as well as redoubling efforts to extend the lifespans of existing treatments. In October, the UK and China agreed to establish a global research and development fund, with the aim of attracting £1bn ($1.5bn) in investment in research to reduce the spread of antimicrobial resistance.

The biggest question that remains to be addressed is how to divide the cost among governments, the pharmaceutical industry, health systems, development agencies, and large charitable foundations. This is where the focus of the discussion needs to be now.

Fortunately, tackling the problem need not break the bank. Ensuring that future generations have access to effective antimicrobial treatments will cost little compared to other global challenges. We estimate that market-entry rewards for about 15 new drugs would cost $16-35bn over 10 years. This is a small price to pay relative to the estimated $100tn in lost global economic output if we do not act.

Finding about $2bn a year over ten years to stop the return of infectious diseases is well within the means of the world’s 20 richest countries or 20 of its largest pharmaceutical companies. If they joined forces to fund a solution, the cost would be a rounding error in their bottom lines.
But, given the size of the returns, it would be one of the wisest investments that they – or anyone – could make. – Project Syndicate

source; http://www.gulf-times.com/

 

 

2016, Indonesia Berperan Lebih dalam Global Health Security Agenda

Kemunculan wabah virus mematikan seperti Ebola mendorong sejumlah negara untuk aktif melakukan kolaborasi dalam mengatasinya. Upaya ini terangkum dalam forum bertajuk Global Health Security Agenda (GHSA).

Saat membuka pertemuan steering group Global Health Security Agenda, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjelaskan, forum ini diprakarsai oleh Amerika Serikat di tahun 2014.

Diakui Nila, forum ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas WHO sebagai badan kesehatan dunia, utamanya dalam mengatasi endemik dan pandemik yang terjadi secara regional maupun global.

“Memang WHO sudah memiliki international health regulation sejak 2005, tetapi pada waktu ebola ini kelihatan sekali, kita merasa perlu bersama-sama untuk mengatasi suatu endemik atau pandemik yang terjadi di dunia,” katanya kepada wartawan di Hyatt Regency, Yogyakarta (3/12/2015).

Nila menambahkan, peranan Indonesia akan semakin kentara pada tahun 2016. Setelah sebelumnya hanya menjadi salah satu dari 10 negara steering group, tahun depan Indonesia akan mendapat giliran untuk memimpin forum tersebut.

Sikap dan rencana Indonesia ke depan dalam memimpin GHSA akan dipaparkan dalam pertemuan steering group tersebut, terutama dalam mengimplementasikan 11 paket aksi yang tersusun saat GHSA dipimpin oleh Amerika Serikat.

“Di forum ini kita berencana memperluas networking, memperluas sosialisasi ke negara lain, terutama di ASEAN. Karena endemik pandemik ini bukan hanya terjadi di satu negara,” tegasnya.

Lantas adakah alasan khusus memilih Indonesia sebagai pemimpin forum GHSA di tahun 2016? “Tidak ada. Justru pada waktu Ibu Nafsiah (red, Menteri Kesehatan sebelumnya) memimpin, ketika ini dilontarkan, Indonesia langsung mengajukan diri. Jadi waktu ditunjuk kita tinggal menerima saja,” papar Nila.

Lagipula Indonesia akan diuntungkan dengan posisi ini, utamanya dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia. “Menurut saya kita bisa mengatur di dalamnya, kita punya kapasitas itu. Kalau hanya anggota tentu hanya bisa menerima, lbh baik kita ikut berperan,” ujarnya.

Nila menambahkan, ke depannya GHSA sedang mengantisipasi zoonosis atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dari binatang seperti MERS yang berasal dari virus corona. “Di Indonesia sendiri ada flu burung, SARS, demam berdarah, nanti kita bagi apa yang kita dapat di nasional dalam forum ini,” tutupnya.

Dalam sambutannya, perwakilan dari Finlandia, Paivi Sillanaukee meyakini Indonesia mampu memegang amanah dalam memimpin forum ini, meskipun tak ada yang bisa memprediksi kapan epidemi akan muncul kembali.

“Tapi lewat forum ini kami ingin menunjukkan dukungan dan memaparkan pengalaman-pengalaman yang kami dapat kepada Indonesia,” katanya.

Agenda lain yang akan digelar dalam pertemuan selama dua hari di Yogyakarta ini adalah handover atau pengalihtugasan dari Finlandia ke Indonesia.

GHSA sendiri resmi terbentuk pada bulan Februari 2014. Di antara 40 anggota, 10 di antaranya merupakan steering commitee yang terdiri atas Kanada, Chili, India, Indonesia, Italia, Kenya, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.(lll/up)

sumber: http://health.detik.com/

 

 

Peringatan Hari AIDS: Kemkes Gelar Pemeriksaan VCT Gratis di Pelabuhan Tanjung Priok

Kementerian Kesehatan (Kemkes) gelar pemeriksaan HIV/AIDS melalui VCT (voluntary counseling testing) secara gratis bagi warga dan pekerja di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember.

Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Ditje Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemkes, Lily Sulistiowaty, di Terminal Penumpang Nusantara Pura II, Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (3/12) menuturkan, pilihan lokasi di pelabuhan karena pintu masuk orang dari berbagai daerah tersebut sehingga rawan terhadap penyebaran HIV/AIDS.

“Kami sosialisas ke masyarakat setempat untuk aktif melakukan pencegahan terhadap HIV dengan berperilaku sehat. Lewat pemeriksaan gratis, diharapkan mereka yang berisiko bisa mengetahui status HIV-nya. Sehingga bisa berobat dan tak menulari orang lain,” ucap Lily.

Ditambahkan, pemeriksaan dilakukan secara sukarela. Namun, pada kelompok pekerja yang berisiko di lingkungan prlabuhan diminta untuk mengikuti pemeriksaan VCT.

Kegiatan ini menyasar pihak – pihak yang bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok, seperti ABK (Anak Buah Kapal) & nahkoda, TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan Tanjung Priok, supir dan kenek mobil kontainer, tukang ojek di Pelabuhan Tanjung Priok, WPS (Wanita Pekerja Seks) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya.

Selain itu instansi pemerintah, BUMN dan BUMS yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, asosiasi yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok juga diperkenankan untuk memeriksakan dirinya.

Lily mengutip data Komisi Penanggulangan AIDS 2013 yang menyebutkan, jumlah penderita HIV/AIDS di wilayah Jakarta Utara sebanyak 846 kasus. Pada 2014 terjadi penurunan menjadi 645 kasus dan hingga September 2015 tercatat ada sebanyak 316 kasus.

Dijelaskan, strategi penanggulangan HIV/AIDS ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV/AIDS), serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

“Sehingga ODHA bisa tetap produktif dan bermanfaat untuk pembangunan,” kata Lily menegaskan.

Untuk keberhasilan program pencegahan dan pengobatan diperlukan peran aktif dari kelompok populasi kunci. Yakni, orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril dan ODHA. (TW)

{jcomments on}

Jambore Nasional Pelayanan Primer, Optimalisasikan Peran FKTP

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mendorong optimalisasi peran fasilitas kesehatan primer. Penguatan fungsi itu dilakukan lewat kompetisi antar FKTP (fasilitas kesehatan tahap pertama) lewat acara Jambore Nasional Pelayanan Primer.

“Kegiatan yang digelar satu tahun sekali ini diharapkan mendorong FKTP untuk memberi layanan prima,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Riduan dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (2/12).

1Dalam acara malam Puncak Jambore Pelayanan Primer ke-2, di Bali, akhir pekan lalu, Riduan menambahkan, kompetisi FKTP diikuti Puskesmas, Klinik, Dokter Prakter Perorangan dan RS Pratama. Mereka adalah ujung tombak keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sebagai tulang punggung program JKN, FKTP diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan komunitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan layanan komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” ucap Riduan.

Dengan demikian, lanjut Riduan, akan terbentuk FKTP yang kuat. Selain kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dalam membangun pelayanan primer yang kuat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hal itu selaras dengan imbauan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menekankan pentingnya kebiasaan hidup sehat pada masyarakat. Seperti kebiasaan makan makanan sehat, olahraga, istirahat cukup dan menghindari rokok.

Jambore Pelayanan Primer 2015 memberi penghargaan kepada 13 role model FKTP Pengelola Program Penyakit Kronis, 13 role model Klub Pengelolaan Program Penyakit Kronis, 1 Klinik TNI, 1 Klinik POLRI dan 1 Klinik dari Badan Usaha.

Penilaian 13 role model FKTP Pengelola Penyakit Kronis meliputi keaktifan, komitmen, hasil laporan pemantauan kesehatan, program unggulan/inovasi FKTP dalam pengelolaan program penyakit kronis.

“Tahun lalu pengembangan Prolanis menjadi andalan bagi peserta Jambore Pelayanan Primer, sehingga tahun ini fokus Jambore Pelayanan Primer adalah apresiasi bagi FKTP dan Klub yang mengelola Prolanis,” tuturnya.

Prolanis yang kini dikembangkan khusus untuk peserta BPJS Kesehatan dengan Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi. FKTP mengajak penyandang DM maupun hipertensi untuk penatalaksanaan kesehatan yang baik.

Untuk kriteria penilaian 13 role model Klub, disebutkan, dinilai dari keaktifan, kekompakan klub, dan kegiatan unggulan/inovasi yang dilakukan klub dalam pengelolaan program rujuk balik/program pengelolaan penyakit kronis.

Sedangkan apresisi kepada klinik TNI, POLRI dan Badan Usaha penilaian dilihat dari komitmen pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. (TW)

{jcomments on}

BPOM Temukan 54 Obat Tradisional Berbahan Kimia

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menemukan obat tradisional atau dikenal dengan nama jamu berbahan kimia obat (BKO). Jika dikonsumsi tanpa aturan, justru menimbulkan gangguan kesehatan.

“Total produk berbahaya itu ada 54 jenis. Untuk Obat tradisional dengan BKO 47 produk dan 7 produk kosmetik ilegal,” kata Kepala Badan POM, Roy Sparingga di Jakarta, Senin (30/11).

Roy Sparingga menjelaskan, ke-54 produk OT iti sebelumnya sudah dilayangkan surat teguran. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan ternyata tidak segera ditaati peraturannya.

“Untuk produk dengan izin edar, akan kita cabut. Bagi produk ilegal, kita akan bawa ke ranah hukum,” kata Roy.

Roy menambahkan, bahan kimia obat ( BKO) yang teridentifikasi dicampur dalam temuan produk OT hingga November 2015 kebanyakan berasal dari obat penghilang rasa sakit dan antirematik, seperti Parasetamol dan Fenilbutazon.

“Seharusnya parasetamol dan fenilbutazon tidak boleh dicampurkan sama sekali ke dalam OT. Karena penggunaan parasetamol yang tidak tepat (jangka panjang/dosis besar) dapat menyebabkan kerusakan hati,” ujarnya.

Sedangkan fenilbutazon termasuk obat keras yang harus digunakan atas petunjuk dokter. Jika digunakan secara tidak tepat, fenilbutazon dapat menimbulkan akibat bagi kesehatan mulai dari ringan seperti mual, muntah, ruam kulit, hingga risiko yang lebih berat seperti penimbunan cairan, perdarahan lambung dan perforasi lambung.

Selain itu dampak lainnya adalah reaksi hipersensitifitas (Steven Johnsons Syndrome), hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik dan agranulositosis.

Roy menambahkan, 54 OT dengan BKO dan kosmetik berbahaya itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar. “Sepanjang 2015, kami telah memusnahkan OT dengan BKO senilai Rp75,7 miliar dan bahan baku OT senilai Rp63,55 miliar,” lanjutnya.

Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, sejumlah 115 kasus peredaran OT dengan BKO berhasil diungkap dan pelakunya telah diajukan ke pengadilan.

Adapun daftar OT yang mengandung BKO antara lain Poetre Koening, Magic Penis, Daun encok, Mahhabbah, Xian tong, Lotus, Laba-laba Pace G, Extra Murinda, Tunjung Biru, Jaya Sakti, Tujuh daun, Bunga teratai, Tangkur cobra, Kunci mas, Bunga sakti. Tujuh daun, Asmulin, dan Extra binahong.

Sedang kosmetik yang diketahui ber-BKO antara lain Dest, Reny, Summer floral, Mukka, Dalton caviar essence consentrat, dan XP lipstik. (TW)